Salam sejahtera buat semua penggiat milis ini, Omong-omong tentang 13 Kapet alias 'Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu' yang lahirnya sekitar tahun 1994/95-an dimasa 'orba' dengan bidannya kalau tidak salah pak Habibie yang saat itu sebagai MenRistek, menurut pengamatan saya yang pernah ikutan dengerin rapatnya di BPPT, sebenarnya memang lahir dengan premature karena didorong oleh 'obat' kepentingan politik saat itu yang ingin menggandeng Daerah (Pemda) agar mendukung kebijakan pusat. Gamblangnya, lokasi Kapet diserahkan usulannya kepada kemauan Daerah/Gubernur, sehingga hampir semua mengusulkan lokasi yang sebenarnya kurang potensial (kecuali beberapa lokasi misalnya Bitung di Sulut), karena Daerah menganggap pembangunannya akan didanai 'Pusat'. Mungkin Daerah menganggap bahwa lokasi yang potensial untuk berkembang, ngapain harus didorong, biarin saja berkembang sendiri. Kalau tidak salah, sekitar tahun 1996/97 sudah ada tim dari Bappenas yang melakukan evaluasi terhadap ke 13 Kapet tersebut, hasilnya 'walahualam bisawab', tetapi mungkin dapat dipakai untuk bahan 'tinjau ulang' para anggota dewan yang terhormat, yang sedang mempelajari Kapet. Banyak masalah lain yang menyebabkan sulitnya Kapet-Kapet tersebut kurang berhasil, diantaranya faktor SDM pengelolanya yang kebanyakan berasal dari PNS yang katanya kurang berjiwa wiraswasta, sehingga ada kesan menunggu dana bantuan DIP saja. So, Kapet itu ibarat proyek yang tergantung DIP dari Pusat. So, harap maklum kalau banyak yang hasilnya Kopat-Kapit ! Wassalam, Onnos
To: [EMAIL PROTECTED]: [EMAIL PROTECTED]: Tue, 27 May 2008 00:32:01 -0700Subject: [referensi] Re: DPR Minta Tinjau Ulang13 Daerah Kapet Kawasan Pengembangan Ekonomi DPR Minta Tinjau Ulang13 Daerah Kapet DPR menganggap Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) ternyata berjalan tak sesuai harapan. DPR menganggap kawasan yang telah mendapat prioritas pembangunan belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu anggota Komisi V DPR Mirwan Amir mengharapkan pemerintah pusat harus lebih selektif dalam mengalokasikan dana bagi kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kapet. Bahkan anggota Komisi V DPR Afni Achmad meminta pemerintah mengevaluasi 13 kawasan ekonomi andalan tsb. “Jadi harus diputuskan mana kapet yang dipertahankan atau dibubarkan’, katanya. Pemerintah pusat sudah menetapkan 13 daerah Kapet dan mengalokasikan Rp 171.3 milyar. Kendati 60% dana tersebut sudah habis terpakai, toh manfaat Kapet masih belum terasa. Bahkan usut punya usut, banyak penyelewengan dalam penggunaan dana tsb. Ke 13 Kapet yaitu Biak (Papua), Seram (Maluku), Mbay (NTB) Pare-Pare (SulSel), Buton Kolaka Kendari (Sultra), Batui (SulTeng), Manado Bitung (Sulut), Sasamba (KalTim), Batulicin (KalSel), Das Kakab (Kalteng) Khatulistiwa (Kalbar), Banda Aceh Darussalam (Nanggroe Aceh Darussalam). Departemen PU menganggap permintaan DPR ini sebagai masukan. Instansi ini berjanji akan mengevaluasi 13 daerah kapet agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi didaerah sekitarnya. Sekretaris Tim Teknis Badan Pengembangan Kapet Imam S. Ernawi menyatakan, Departemen PU akan mengambil 3 langkah setelah mengkaji masalah kapet ini. Pertama, mempertahankan daerah tsb sebagai Kapet. Kedua, mengurangi atau mengoreksi daerah kapet menjadi 5 dengan memprioritaskan pada ketersediaan sumber daya alam dan lokasi strategis dengan ditopang infrastruktur yang memadai. Daerah yang dimaksud yakni kapet di Das Kakab diubah ke Sampit hingga Pangkalan Bun lalu Kapet Batui menjadi Kapet Palu dsk.nya. Selain itu Kapet di Buton Kolaka Kendari diganti kekawasan Kendari dsknya . Kapet Bima dialihkan kekawasan Lombok dsk.nya serta Kapet Mbay menjadi kawasan Kupang dsk.nya, sedangkan alternatif ke-3 memperkecil luas wilayah daerah yang menjadi Kapet. Berdasarkan kajian selama ini, dari 13 Kapet hanya 2 Kapet yang menggembirakan, yakni Kapet Bitung, Sulut serta Kapet Sasamba, Kaltim. (Martina Prianti/kontan) Catatan : Dari upaya koreksi yang dilakukan ......terdapat kesan 'pertanda baik' bahwa pertama ... "menetapkan sebanyak-banyak pusat" ternyata diakui sebagai tidak tepat (Perroux pun juga tidak mengatakan demikian)........ Kedua.... 'kotabesar' diwilayah terpencil kini mulai lebih dipercaya dan dianggap lebih logis akan lebih mampu menggerakkan pembangunan daerah lebih dari pada "kepercayaan sebelumnya" bahwa "kota-kota kecil didaerah" mampu melakukannya............ Ketiga .... sektor industri dan perdagangan diperkotaan seperti mulai dipercaya akan lebih memberikan sumbangan perannya yang besar dibanding basis sektor pengembangan SDA didaerah......... Mudah2an tak lama setelah ini akan muncul "kepercayaan baru" .pula .... bahwa mengembangkan "satu kota besar beneran" dikawasan terpencil (seperti mengembangkan "Greater Makassar" misalnya) yang mampu mengembangkan berbagai multi sektor modern ( manufacturing industry, trade, tourism) juga tidak lebih buruk hasilnya dibanding mengembangkan "5 Kapet Hasil Koreksi"........... Salam, aby _________________________________________________________________ Check out Barclays Premier League exclusive video clips here! http://fc.sg.msn.com/index.aspx
