Pak Nuzul dan rekan2 ysh,
saya setuju dg pendapat Pak Nuzul...yah namanya juga kebijakan politik,
diambil berdasarkan reason politik, tidak selalu bisa diukur dg ukuran2
ekonomik... indikator yg lebih tepat adalah indikator politik...
karena kebijakan Kapet dimaksudkan untuk "menyenangkan" daerah... utk
memberikan daerah perasaan "tidak ditinggalkan dan dilupakan"... di samping
melaksanakan amanat "keadilan sosial" dlm konstitusi yg diterjemahkan dlm
atribut spasial....jadi evaluasi yg seharusnya dilakukan adalah menjawab
pertanyaan "apakah daerah sudah cukup senang dan tidak merasa dilupakan dengan
perhatian berupa dana Kapet 171 milyar tsb?"... kalau jawabannya "ya" berarti
kebijakan ini cukup efektif hehe...kalau soal pusat pertumbuhan yg layak secara
reason ekonomik, mari kita tengok ke Batam dan Bitung saja, atau beberapa yg di
Jawa...:)
salam...
Nuzul Achjar <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Pak Aunur, Pak Aby, Pak Onno, dan rekan-rekan Ysh,
Banyak contoh kebijakan regional yang tidak efektif, misalnya insentif
pembangunan industri di daerah selatan (Mezzogiorno) atau di Jerman untuk
mengatasi gap antara Neue Länder and kawasan barat. Dikatakan tidak efektif,
salah satu indikatornya adalah adalah "opportunity cost" yang tidak sebanding
dengan manfaat yang diperoleh. Teman di Kantor Menko Perekonomian pernah
mengatakan bahwa biaya operasional satu Kapet adalah Rp 2 milyar per tahun dan
hingga sekarang info di milis ini, biaya sudah keluar Rp 171 milyar.
Di milis ini sudah banyak didiskusikan bahwa dana pemerintah sangat terbatas.
Tidak bisa dana pemerintah diharapkan memberikan stimulans besar-besaran agar
Kapet bergerak.
Kasus Kapet itu bukan semata-mata karena terlalu top-down (kabarnya, lokasi
Kapet itu ditetapkan karena daerah kelahiran Gubernur yang berkuasa ketika
itu), tetapi yang paling mendasar adalah tidak adanya landasan konseptual yang
kokoh. Gubernur, Menteri dan Presiden silih berganti, tetapi kenyataannya tokh
sudah sekian tahun tidak ada reaksi untuk mengevaluasinya secara lebih terbuka
dan tegas.
Kalau kita pakai landasan konseptual "new economic geography" sederhana,
investasi di kapet diharapkan mendorong agglomerasi kegiatan ekonomi.
Persoalannya, apakah kekuatan ke dalam (sentripetal) untuk mendorong
agglomerasi, lebih besar dari kekuatan ke luar (sentrifugal). Kalau investasi
di Jawa atau Sumatera, biaya produksi (transport cost, labor cost) dan akses ke
pasar lebih murah dibandingkan dengan Kapet di luar Sumatera dan Jawa,
dipastikan Kapet tidak akan menarik investasi skala besar karena kekuatan
sentrifugal lebih besar dari sentripetal.
Pertanyaan berikutnya adalah, jika terjadi kegagalan pasar di Kapet,
intervensi seperti apa yang seyogyanya dilakukan sehingga memberikan hasil
lebih baik. Bagaimana jika Rp 171 milyar dialokasikan untuk penguatan institusi
lokal, enterpreneurship, dana start-up untuk memulai usaha (misalnya venture
capital), ataukah tetap kita biarkan status quo Kapet?
Wassalam
Nuzul Achjar
Dar_,_._,___
