Pak Rifan,
Mungkin mereka mencoba menarik nasabah dengan menggunakan sentimen kedaerahan mereka pak. Bisa saja BPD-BPD itu rajin promosi : BPD mereka adalah suatu kebanggaan sendiri buat penduduk mereka dan pembangunan daerah mereka,…… sehinggadiharapkan menggelitik ego-kedaerahan penduduknya,… Tapi intinya adalah, adanya capital di Jakarta yang kesannya menumpuk di Jakarta saja,… tapi bisa jadi itu kesan aja,… bukan berarti capital itu tidak aksesible oleh mereka yang ada di daerah,…. Jadi mungkin jangan fokus pada ‘70% duit yang berputar di jakarta’ …. Atau “kota-kota di timur ketinggalan dibandingkan jakarta“……. Tapi gemana mengurangi kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia di tiap daerah: life expectancy, health, education, dll. Best Regards, Benedictus Dwiagus S. bdwiagus.blogspot.com "The most difficult thing in the world is to know how to do a thing and to watch somebody else doing it wrong, without comment." - T. H. White :::... Indo-MONEV ...::: Indo-MONEV is a mailing list to build a network of Indonesian People anywhere in the world who are interested, dedicated, and profesionalised to the work on monitoring and evaluation and other related development issues including development aid works, particularly in Indonesia. Join in by sending an email to: [EMAIL PROTECTED] From: [email protected] [mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of risfano Sent: 05 November 2008 15:07 To: [email protected] Subject: [referensi] Re: Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? Mas Dwiagus, Agak menyimpang dari topik "ibukota". Mengenai Bank (BPD) Jateng untuk menarik dana dari perantau Jateng di Jakarta. Ini rasanya kok ide yang "naif" ya. Karena perbankan sekarang ini kan terbuka. Asal ada cabang di banyak daerah, mudah dijangkau - bank apa saja kan sama. Sehingga prinsip 'teori lokasi', aksesibilitas, kemudahan parkir dst, menjadi faktor orang datang ke bank. Artinya kalau saya orang Jateng, datang ke bank apa saja yang dekat rumah/kantor, kan bisa diakses oleh yang butuh dana di Jateng. Bank yang bukan BPD di Jateng juga menyalurkan dana untuk UKM di Jateng toh. Kalau bakul soto, pecel, dst mungkin lebih punya akses ke BPR (dulu bank pasar), BRI Unit (desa), BMT yang telaten mendatangi bakul-bakul. Kalau BPD Jateng mendatangi bakul-bakul di Jakarta ya nggak efisien mestinya. Salam, Risfan Munir --- In [email protected] <mailto:referensi%40yahoogroups.com> , "Benedictus Dwiagus S." <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Selamat Siang Pak BSP, ysh > > Dan rekan milister lainnya… > > > > Senang mendapat email yang segar dari Pak BSP. > > Paragraph terakhir tulisan bapak, sepenuhnya saya dukung. Dengan tambahan sedikit: kuncinya bukan ibukota pindah atau tidak, tetapi kemampuan kita memanage Jakarta, juga bagaimana kemampuan daerah lain di luar Jakarta memanfaatkan ke(tidak)mampuan Jakarta memanage kota Jakarta. > > > > Saya jadi ingat cerita,…. beberapa bulan lalu, ketika pergi ke Semarang, hendak membayar uang muka kontrakan rumah untuk istri saya yang sedang meneruskan sekolah di tempatnya Bang Fadjar mengajar,….. saya bertemu si pemilik rumah kontrakan, yang adalah pensiunan petinggi BI, yang sudah bekerja di berbagai kantor perwakilan BI di daerah, dan sekarang sedang diminta bantuan untuk membantu BPD jateng. > > Beliau cerita-cerita soal bagaimana BPD jateng mestinya mengambil segala kesempatan, termasuk memanfaatkan apa yang ada di Jakarta. > > Jadi ketika BPD membuka cabang Jakarta, mestinya dimaksudkan untuk ‘mengeruk potensi kapital’ yang ada di Jakarta yang dipegang oleh para ‘pengusaha-pengusaha jateng’, para bakul bakso, bakul soto, yang potensi kapitalnya besar sekali,… Beliau memberitahu strategi penempatan BPD jateng mestinya bisa accessible oleh para pemegang capital yang bisa direangkul untuk menaruhdananya di BPD ,… mestinya taruh kantor cabang di tengah pasar-pasar tradisional,…. Di tengah perkampungan para imigran urban dari Jateng,…. > > Beliau jg menertawakan sebuah BPD yang buka kantor di Hotel Kartika Tjandra Gatot Subroto,… lah, pedagang2 kulakan bakso itu mana mau datang ke situ,….. > > > > Jadi sebenarnya adanya capital yang ada di Jakarta bukan berarti capital non-acessible oleh mereka yang mau menjangkaunya,…. sayang, kadang mereka yang sebenarnya bisa mengakses capital di Jakarta itu tapi belum tahu bagaimana menyentuhnya apalagi menariknya kembali ke daerah,… (malah BPD mengendapkan balik dananya ke SBI di Jakarta) > > > > > > > > Saya sih juga belum yakin, apakah kota-kota lain di luar jawa mau dilimpahi beban dan tugas menjadi Ibukota. Mendingan menjaga ‘keperawanan’ kota-kota di luar jawa, sebelum terkena jamahan ‘kutukan menjadi ibukota’. > > > > > > Thanks > > > > Best Regards, > > > > Benedictus Dwiagus S. > > bdwiagus.blogspot.com > > > > "The most difficult thing in the world is to know how to do a thing and to watch somebody else doing it wrong, without comment." - T. H. White > > > > :::... Indo-MONEV ...::: > > Indo-MONEV is a mailing list to build a network of Indonesian People anywhere in the world who are interested, dedicated, and profesionalised to the work on monitoring and evaluation and other related development issues including development aid works, particularly in Indonesia. > > Join in by sending an email to: [EMAIL PROTECTED] > <mailto:indo-monev-subscribe%40yahoogroups.com> > > > > From: [email protected] <mailto:referensi%40yahoogroups.com> > [mailto:[email protected] <mailto:referensi%40yahoogroups.com> ] On Behalf Of [EMAIL PROTECTED] > Sent: 03 November 2008 09:14 > To: [email protected] <mailto:referensi%40yahoogroups.com> > Subject: RE: [referensi] Re: Ibukota di Luar P. Jawa, Mungkinkah? > > > > Selamat pagi mas Dwiagus, selamat pagi Milister yth. > > Sudah lama sekali saya tidak menulis dalam milist ini, meskipun saya selalu mengikuti terus perkembangan milist. Namun kali ini saya mencoba untuk sedikit nimbrung dalam diskusi ibukota ngacir ke luar Jawa ini. > > Dari beberapa bulan ini issue tentang Jakarta semakin padet bahkan ada yang mengatakan Jakarta lumpuh sudah muncul dalam diskusi. Meskipun kalau kita runut ini juga antara lain andil dari para planner juga... he he he termasuk jaman saya tahun 1981 dengan JMDP (jabotabek metropolitan development project) dan 1991 dengan JIAP (jabotabek implementation advisory project) sebagai implementasi Inpres 13/1976 tentang Pelaksanaan Pembangunan Jabotabek. > > Pemikiran ibukota negara pindah itu sah-sah saja.. wong jaman bung Karno saja sudah dipikirkan tentang pindah ke Palangka Raya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah tujuan kita memindah ibukota. Apakah itu tujuannya untuk menyelamatkan Jakarta, atau berfungsinya Kantor Pemerintahan Nasional. > > Kalau boleh saya katakan bahwa Jakarta itu menjadi seperti sekarang itu bukan secara langsung karena adanya pusat pemerintahan. Jakarta seperti ini karena kegiatan ekonomi yang terakumulasi di Jakarta. Karena semua fungsi ekonomi terpusat di Jakarta. Cilakanya, ini sangat disenangi oleh pejabat pemerintahan. Meskipun selalu ada kebijakan redistribusi fungsi ke daerah, tapi kenyataannya kebijakan yg terjadi tidak seperti itu. Sampai dengan sekarang kebijakan redistribusi ke daerah lebih bersifat lip-service. Termasuk didalamnya adalah hegemoni tentang penataan ruang. Jakarta sentris demikian kental dalam setiap policy. > > Saat inipun saya kebetulan menjadi anggota tim Revisi Undang-Undang 32 ttg Pemerintahan di Daerah, semangat Jakarta sentris sangat kental. Tidak terlalu lama akan ada Peraturan Pemerintah tentang Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.... dan kalau tdk hati2 akan terjadi re-sentralisasi. > > Jadi sebelum kita bermimpi tentang memindahkan ibukota. Tolong kita lebih mendalami policy framework dari sistem kenegaraan ini dan sistem ekonomi nasionalnya. Coba dicek bagaimana kebijakan Menteri Perdagangan dan industri di daerah. Bagaimana Menteri Perhubungan mengatur tata transportasi nasional. Bagaimana sistem perbankan nasional dikembangkan. > > Saat ini dalam mendorong keistimewaan Yogyakarta, saya mencoba memberikan sudut yg lain dari hanya sekedar issue penetapan dan pemilihan. Saya bersama tim sedang mengusahakan agar dalam draft RUUK DIY dimasukkan klausul bahwa : > > Kerahasiaan nasabah bank di Yogyakarta dijamin sempurna. Hanya raja atau presiden yang berhak memberi ijin pemeriksaan. > > Saya sangat yakin dengan klausul itu, Yogyakarta akan booming ekonominya. Sehingga tidak perlu repot2 pemerintah investasi mbangun kota baru atau ibukota baru. Saya banyak melihat contoh ibukota-ibukota propinsi baru yang nasibnya menjadi kota-kota mati. > > Karena pemindahan ibukota bukan sekedar memindahkan fisik, tetapi memindahkan rohnya, dan itu hanya terjadi bila kita menyelami secara benar rohnya ekonomi di Indonesia. Sekali lagi, saya pernah mengingatkan dulu pernah saya ungkapkan tentang kasus Chandigar. Akankah itu kita ulang. > > Tokyo bisa tetap menggabung fungsi ekonomi dengan fungsi pemerintahannya sehingga menghasilkan sebuah megalopolitan dan masih bisa kondisinya lebih baik dibanding biukot-ibukota lain di Asia secara relatif. > > Menurut saya kuncinya bukan ibukota pindah atau tidak, tetapi kemampuan kita memanage Jakarta. > > Salam > > bambang sp/jogja >
