Cak Andri, Mas Dwiagus, Mas Eko dan rekans, Soal ketimpangan antar regional, soal primate city Jakarta itu sudah jelas. Masalahnya juga sudah jelas. Akar masalahnya juga jelas. Semua mahasiswa Planologi bekutat dengan itu dalam belajar regional planning. Statement Menristek itu bukan barang baru. Tapi itu bagus sebagai reminder. Apalagi akhirnya presiden juga merespons. Karena selama ini kelihatannya kok jadi beban Pemda DKI saja.
Tapi dari tahun 70an, Bappenas, Depdagri, PU dan lainnya juga sudah membahas itu termasuk strateginya (SNPPTR, IUIDP, Transmigrasi, pembangunan jalan Trans Sumatera, dan lainnya), terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Itu bukan cuma strategi, sebagian sudah dilaksanakan secara pembangunan fisik sekala besar-besaran. Tapi hasilnya dalam mengatasi ketimpangan regional ya seperti itu, lebih baik tapi tetap belum cukup. Yang diperlukan adalah terus-menerus mencari solusi lainnya. Mungkin melibatkan pendekatan-pendekatan lain yang sifatnya tidak langsung tata ruang. Dan memandang persoalannya secara lain. Misalnya usulan Mas Dwiagus untuk juga berfokus pada pemerataan upaya peningkatan Indekx Pembangunan Manusia (HDI). Pemerataan pencapaian target standar pelayanan minimal (SPM) dalam bidang pelayanan dasar. Agenda MDGs. Kita tidak bisa jump-to-conclusion siapa yang salah, dan kurang manfaat juga. Dari aspek kebijakan ekonomi (makro), fokus pada pertumbuhan, dan itu yang memang selalu dijadikan indikator utama (cepat) menilai kinerja Pemerintah, memang selalu membawa implikasi kepada "pemusatan". Tapi kita juga perlu melihat dalam jangka tertentu untuk melihat implikasi dari "otonomi daerah" yang disertai dengan desentralisasi fiskalnya (DAU, DAK, bagi hasil pajak, non-pajak). Seperti kata DJ Perimbangan Keuangan alokasi anggaran bagi daerah mulai 2009 sudah melampaui anggaran bagi departemen (nasional). Ini mengartikan bahwa dari segi anggaran Pemerintah sudah berbuat jauh juga untuk pemerataan. Di sisi lain kemampuan tiap departemen untuk intervensi (dan investasi) langsung ke daerah juga kian berkurang. Jadi sumber daya sudah disebar, tinggal daerah lah yang pandai-pandai memanfaatkannya. Dan bagaimana kita membantu daerah-daerah tersebut. Pertanyaan Cak Andri - kemana menyekolahkan anak, memang relevan juga. Karena kalau diartikan lebih luas, salah satu masalahnya adalah bagaimana meratakan pendidikan. Dan bagaimana "difusi inovasi", penjalaran kemampuan berinovasi ke daerah-daerah terjadi. Tapi good-practices juga mulai bertumbuhan, seperti Gorontalo, Tarakan, Jembrana. Juga Pontianak dan Jember yang baru dapat MDGs Award. Jadi sudah ada pergerakan juga, walau ini perlu terus didorong. Dan, ini membutuhkan dukungan ide dan pikiran kita semua. Mas Dwiagus, sorry salah sebut nama lagi. sebelumnya saya maksud Anda, tapi yang saya sebut Mas Aunur he he. Tapi alangkah baiknya kita mulai memasukkan dimensi HDI dalam diskusi ini, supaya ada perimbangan aspek ruang dan content nya. Salam, Risfan Munir --- In [email protected], "Mohammad Andri Budiman" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > On Thu, Nov 6, 2008 at 5:41 PM, risfano [EMAIL PROTECTED] wrote: > > > > Kalimat Mas Dwiagus terakhir, itu juga yang selalu bisa ditebak dari > > pendekatan cari kambing hitam...pasti berujung ke Belanda, kapitalis, > > Orba, Pemerintah (tanpa bisa spesifik siapa), dan ....... > > > > Sementara banyak inovasi di banyak daerah (prov, kab, kota) yang > > sebetulnya layak dicatat, layak dipelajari dan direplikasi sesuai > > kondisi. > > > > Salam, > > Risfan Munir > > Mas Risfan, > > Apa kita masih mau berkelit bahwa Jakarta itu sudah terlalu maju bila > dibandingkan dengan daerah, Mas? > > Salam, > Andri >
