Ijinkan sy utk melanjutkan melanjutkan materi sebelumnya ttg street vendors...
Hari ini the Jakarta Post <http://old.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20081115.E02> memuat tulisan Rodney Jensen ttg PKL. Dia seorang expat dari Australia yg bekerja utk AusHeritage di Yogyakarta dan Jakarta. Yg menarik buat sy, bukan saja karena dia "membeli" konsep urban informality yg sy sampaikan dlm artikel sy sebelumnya, tapi dia tawarkan juga implementasi konsep urban informality ini dalam urban space, diantaranya formal space buat PKL di jalan2 sekunder ataupun di kampung dan juga aplikasi toll road yg memungkinkan adanya sebagian ruang jalan utk busway dan juga PKL. Mr. Jensen juga mengemukakan bhw street vendor merupakan hal yg cocok utk "Indonesian culture and landscape". Menarik kan? Lebih jauh dia bilang bahwa hilangnya street vendor adalah merupakan "sad loss for this traditional form of vending". Yg ingin sy tambahkan disini adalah kita sudah punya UUPR yg baru, dan secara khusus ada pasal ttg sektor informal. Ini hal yg baik utk mengakomodasikan kepentingan sektor informal. Tapi sejauh mana enforcement dari UU ini? Sudah adakah peraturan perundangan yg menjabari UUPR ini khususnya mengenai pasal sektor informal ini? Bilamana belum, bgm timeline utk penyusunannya? Komentar dan pencerahan dari temen2 referensier... is welcome Salam dari Savannah, Deden Rukmana
