Yth pak aby dan milisters, pertama, mohon maaf, salam ke pak bos benny gak bisa disampaikan pak. saya sudah 'cerai' (he.. he..) dengan pak benny karena terpisah jarak aja. ngacir sedikit keluar surabaya, cari angin dan pencerahan pak ... katannya (termasuk pak benny juga) mumpung masih bisa ngacir..., ngacir aja. trus, sependek pengetahuan saya, pembagian jawa dan non jawa dalam konteks community development rasanya kurang sip pak. apa bener jawa akan maju jika berhasil CD nya. saya yakin ada atau tiadanya CD, jawa tetap aja jadi magnet penduduk daerah dan kota lainnya. kenapa? karena konsentrasi pembangunan kita yang hanya disana. berbagai ukuran bisa dipakai dari mulai investasi yang berputar, suntikan dana pemerintah, orang2 pinter yang ke'bajak' ditanah jawa dsb. dan itu juga diamini sama keterbukaan (atau lebih tepatnya) kebebasan yang "lebih bebas" dari iklim planning (terutama pas permit) kita di pulau Jawa. memang ada sistem planning permit kita. tapi (maaf) kadang2 "menyerah sebelum bertempur", kadang2 itu ada dalam ranah abu2, dan yang paling relevant dengan CD adalah kadang2 itu milik berdua saja (pemberi ijin dan yang meminta ijin). disisi lain, saya sangat2 setuju dengan ada zoning regulations (udah sampe mana yah sekarang?) untuk menggapai sustainable dev't. tapi, zoning regulations yang disupport oleh CD nya atau pun community involvement (CI) dalam setiap pengambilan keputusan planning permit. saya membayangkan, options pembangunan akan memberikan range kebijakan yang paling dibutuhkan oleh komunitas. syarat dan pilihan2 akan memperkaya juga khazanah perdebatan yang tadinya milik berdua menjadi milik bersama (semua stakeholders). perdebatan yang matang tentunya akan menghantarkan pada kebijakan land use yang paling optimal untuk semua. options land use juga bukan hanya memberikan pilihan tapi memberikan kepastian variansi dari penggunaan lahan yang saat ini menjadi barang mahal bagi sistem perencanaan kita. kepastian options itu (maaf) jika boleh dibilang, tidak ada sebelum adanya zoning regulations diterapkan secara benar di INDO. walaupun demikian, CD itu sendiri tidak bisa berdiri sendiri. CD akan sangat tepat jika memang ada unsur2 yang menjadi kesepakatan bersama, ada guidelinesnya atau pun patokan dasarnya. zoning regulations tersebut menurut saya bisa dipakai guidelines nya. tidak mungkin kita berdiskusi saja untuk mendapatkan hasil berkualitas kalo kita tidak memiliki input sebelum berdiskusi (membaca, literature dsb). begitu juga, untuk CD, hasil tidak akan maksimal, kalo kita tidak memiliki input pengaturan sebelumnya. kemana kah proses pembangunan ini akan dibawa, kalo kita tidak mengetahui sebelumnya unsur2 pengarah pembangunan tersebut yang salah satunya zoning.
saya tidak takut pak, kalo CD itu berhasil (yang di guide sama zoning regulation (ZR) yang betul tentunya) akan mengakibatkan proses urbanizasi yang tidak terkontrol. tapi urbanizasi.. saja saya setuju dan tidak takut, apalagi jika urbanizasi yang ditambahin kata terkontrol. CD dan ZR akan mencari output optimum bagi penikmatnya (stakeholders). contoh kecil aja, jika memang lahan sudah 50% terokupasi oleh seluruh penduduknya dan 30% musti RTH, 10-20% untuk prasarana, maka solusi nya yah terpaksa naik keatas.. (buat rusun). yang kurang tepat adalah CD yang menghasilkan penambahan lahan secara horizontal (nambah 60% dst..) sehingga nanti makan RTH atau pun prasarana (yang pasti biasanya RTH). tapi kalo ZR nya sudah tegas 30% dan 20% nya, saya pikir, ini bisa dihindari.. tokh, kalo pun terjadi, mungkin ada kelompok masyarakat yang mengadu atau bahkan mempidanakan mereka berdua tadi (pemberi ijin dan peminta ijin). serem... juga..kan. bayangan saya aja, kalo CD dan ZR itu benar terwujud di INDO bagian mana pun.. saya yakin dikotomi jawa dan non jawa akan mulai pudar... kota2 akan membentuk rank size rules nya sesuai dengan nilai ekonomis masing2 kota pak, orang pinter yang terbajak ditanah jawa akan mulai menyadari bahwa mereka punya peluang di kampung halamannya sendiri dan investasi pun akan mencari daerah yang lebih kompetitif untuk berusaha yang notabene bukan hanya di jawa saja... ada bonus juga buat qta nantinya, qta tidak akan terlalu repot juga untuk ngurusin kota yang terlalu besar (megapolitan) atau pun kota yang malu2 berkembang (kota kecil kecillll banget he..he..) dan semua sayangnya masih jadi alam mimpi saya. salam, adjie --- On Sun, 12/7/08, hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED]> Subject: [plbpm] Re: Mas Adjie Re: Dari “Kota Berkelanjutan” (3) To: [email protected] Cc: [EMAIL PROTECTED] Date: Sunday, December 7, 2008, 9:04 AM Halo mas Adjie yang baik (jg salam hangat utk pak Benny bos kita di Sby)...... Betul kata anda bumbu “community development” serta “bottom-up planning” perlu ditambahkan agar wacana ““Pembangunan Kota Berkelanjutan” tambah sedap saja ……. Hanya kalau mengingat Jawa hanya 6.7% wilayah nasional saja…. Sementara itu lebih dari 50% penduduk (dari 235 juta) berada di Jawa …… sayang kalau kita terhanyut terlalu jauh dan terlampau asyik pada romantisme community development yg tanpa sadar itu sering dilakukan (hanya dan hanya) lebih banyak di Jaw ……. Dimana kalau itu bisa berhasil baik… saya khawatir bukannya ‘keberhasilan’ itu akan “menular” keluar Jawa … tapi jangan2 malah gak lama “keberhasilan” di Jawa itu akan “buyar” atau “pudar” karena serbuan arus migrasi dari luar Jawa yg bisa jadi semakin ngiler melihat “keberhasilan” di Jawa dan semakin frustrasi merasakan “ketertinggalan” diluar Jawa…... Kedua…. …. Setting community development di jawa saya khawatir akan semakin sempit saja ruang geraknya …. Karena ruang2 di Jawa…. Terus saja semakin diintai untuk dibebaskan oleh industri land development ……. Karena itu kalau benar ingin kembangkan community development dan bottom-up planning beneran….. settingnya justru harus lebih banyak dikembangkan diluar Jawa…… yg tentu saja itu harus dikaitkan pula dengan dimensi migrasi (transmigrasi) maupun urbanisasi (transurbanisasi) …. Maupun juga dimensi filialisasi industri manufaktur memimpin dari Jawa…. Dan itu akan semakin memperoleh ruang geraknya yg luas ….. bila kita mengaitkannya pula dengan dimensi pengembangan greater metropolis diluar jawa ….. yg mana pada bagian ini biasanya sahabat saya arsitek mas Djarot yg ngaku paling seneng mengadvokasi sektor iniformal mulai sebel….. menunjukkan inkonsistensi tanpa sadarnya bahwa sektor informal justru sebenarnya terbesar dapat ditampung dikota2 greater metropolis… more than kota2 menengah seperti Ngayogjokarto kotanya mas2 Djarot, pak BSP dan mas cak brur Bawole…. Atau Surokartonya pak Joko Wi…. atau apalagi kota2 lebih kecil.. Samarinda, Tarakan atau Sragen……….. See you again kapan2 nanti diseputar Manokwari ya mas Adjie?..... Salam, aby From: adjie pamungkas <a_pamungkas2000@ yahoo.com> Subject: [referensi] Re: [plbpm] Re: Dari “Pembangunan Kota Berkelanjutan* )” (3) To: [EMAIL PROTECTED] ps.com, [EMAIL PROTECTED] com Cc: [EMAIL PROTECTED] sia.com, [EMAIL PROTECTED] a.com, [EMAIL PROTECTED] com Date: Thursday, December 4, 2008, 3:03 PM ysh pak aby dan milisters, mungkin moderator talkshow nya perlu sedikit pencerahan tentang konsep berkelanjutan itu sendiri he.. he.. ikutan aja..... , mungkin penjelasan pak aby bisa ditambahkan dengan sistem pembangunan yang berasal dari masyarakat atau Community development atau bottom up planning dan istilah lainnya (layaknya judul milis ini). mudah dikatakan, susah dilakukan. tapi sudah banyak kasus yang berhasil walaupun tidak sedikit juga yang kurang berhasil. dengan sistem ini, masyarakat yang sulit makan minimal akan saling bercerita, berkomunikasi dan boleh jadi bahu membahu menggerakkan social capitalnya untuk lingkungan mereka. kadang perlu juga fasilitator (red- bisa orang luar atau pun orang dalam yang sudah terentaskan) mengkoneksikan social capital masyarakat tersebut dengan masyarakat lainnya. karena batas komunitas dan masyarakat itu blur adanya, interaksi antar komunitas atau masyarakat akan memberikan peluang yang lebih besar untuk peningkatan social capital. yang jelas, pendekatan seperti ini akan memberikan relevansi yang lebih tinggi bagi masyarakat lokal dalam proses membangun kehidupan nya SENDIRI maupun lingkungannya. relevansi berarti, kebutuhan pembangunannya akan berasal dari aspirasi masyarakat tersebut. kita sudah punya sistem itu melalui gotong royong (GR). dan GR itu sendiri juga ada pada masyarakat indonesia termasuk masyarakat (maaf) miskin. tinggal bagaimana orang pintar (atau mungkin yang merasa pintar) yang ada disekeliling masyarakat tersebut mampu menstimulasi, membahasakan, mengkoneksikan dengan masyarakat yang lain untuk meningkatkan social capital mereka kearah yang positif. demikian dulu pak dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. salam, adjie --- On Mon, 12/1/08, hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED] com> wrote: From: hengky abiyoso <[EMAIL PROTECTED] com> Subject: [plbpm] Re: Dari “Pembangunan Kota Berkelanjutan* )” (3) To: [EMAIL PROTECTED] ps.com, [EMAIL PROTECTED] com Cc: [EMAIL PROTECTED] sia.com, [EMAIL PROTECTED] a.com, [EMAIL PROTECTED] com Date: Monday, December 1, 2008, 8:25 PM Re: Dari “Pembangunan Kota Berkelanjutan* )” (3) *) Topik diskusi diselenggarakan oleh Executive Forum Media Indonesia (EFMI), pada Kamis 27 Nopember 2008 Acara talkshow dimedia sering dpt digiring menuju corak simplifikasi debat pendapat pro-kontra antara ‘2 kutub’…. … seperti bahwa yang benar “A” ataukah “B”… ataukah yang benar adalah “belok kiri” ataukah “belok kanan”….. tapi sayang……. Fifi Aleyda tak sadari bahwa masalah debat pembangunan sistem kota secara nasional tidaklah dapat diperlakukan sesederhana seperti itu…. Ia tak mampu bayangkan bahwa identifikasi daftar panjang masalahnya sajapun bukanlah pekerjaan sederhana…… Kalau semua sadar bhw pembangunan kota menyangkut demikian banyak aspek tak hanya design fisik, budaya, ekologi… namun juga sosial, ekonomi, kewiraswastaan, kesempatan kerja, migrasi, urbanisasi, industri, sistem distribusi tak hanya barang… namun juga distribusi konsentrasi kegiatan manusia…… distribusi lokasi industri manufaktur….. bahkan distribusi besaran kota secara nasional……. Tentu semuanya paham bahwa masalah ekologi dan estetika kota misalnya bisa diletakkan nomor dua sesudah masalah perut lapar dari 35% rakyat Indonesia….. Tak sebagaimana aktivis Walhi misalnya yg tak punya masalah riil rutin perut lapar sehingga cukup waktu utk belajar ilmu ekologi, sanitasi dsb…. Rakyat miskin dengan masalah tak tau apa mau dimakan esok… bgmn mau disuruh turut pikirkan masalah lingkungan dan estetiks.... .. sebagaimana rakyat negara maju juga dulu sempat begitu…... Judul sih boleh “Pembangunan Kota Berkelanjutan”….. tapi maknanya tak harus hanya ekologik, arsitektural atau kultural semata… dan apalagi lokal.…. Kita boleh dan bahkan harus tarik juga keaspek lebih luas dan me-nasional : demografi... migrasi…. industri…. regional development… job creation….. Jadi kalau mau tanggapi ‘pemanasan’ dari pak Danis …. Seharusnya kita boleh tak hanya terpaku pada Jkt-sentrismenya… tapi juga boleh tanggapinya lewat perspektif nasional….. seperti bahwa dari “Correllation between Urban Design and Urban Development”….. demi simiskin dan pengangguran…..maupun demi wilayah tertinggal…… kita bukan nomor satu ingat trotoar dan RTH…. Tapi boleh juga nomor satukan ingatan kepada job creation dan national city size distribution….. dalam rangka mengembangkan sistem kota diluar Jawa juga yang adalah 93.3% wilayah nasional kita……. Jadi aspek urban designnya bukan semata ditekankan pada aesthetics of physical design within some cities… tetapi ditekankan pada national integrated (and hierarchical) urban design-nya…. berkait dengan job creation dan management of urbanization flow…. berupa distribusi atau sebaran dari besaran-besaran kotanya secara nasional…… seperti bahwa setidaknya kita perlu perimbangan “sepasang” megapolitan cities (seperti New York dan LA)…..… bukan karena semata saya mengagumi megapolitan city size… tetapi semata agar favoritisme arus urbanisasi menuju Jabodetabek dan Jawa dapat diberikan alternatif megapolitan lainnya yang non-Jabodetabek…… dan outside-Jawa….. Atau disatu negara lain (60 juta penduduk) urban designnya bisa saja lebih cocok berupa “1 megapolitan dikeroyok 8 metropolitan lain” (Paris, metropole d’equilibre)…… Belanda yang hanya 15 juta penduduk memakai Ranstad (konstelasi 4 kota besar berbentuk “U”)…. atau setidaknya di Jepang (120 juta penduduk) …. disamping primacy dari Greater Tokyo dengan 35 juta penduduknya…. Masih terdapat koridor kandidat megapolitan lain Kyoto-Kobe-Osaka (Kinki Region)…… yg coba kurangi primacy dari Greater Tokyo……. Memandangnya dari perspektif nasional……. “Kota Berkelanjutan” adalah sistem kota secara nasional yang mampu memberikan lapangan kerja kepada anak bangsanya… baik secara langsung (kpd penduduk kota)… maupun tak langsung (kpd penduduk desa dan kawasan tertinggal)…. Melalui interaksi ekonomi sosial antara kota dan desa … berupa pertukaran barang dan jasa… antara industri dan pertanian……….. Salam, aby
