Milisters ysh, Senang bhw pak Hermawan menaruh minat pd pembangunan kawasan tertinggal…….. Dari paragraf pak Hermawan : “…….Sy terlintas bgmn kalo memang pendduk di daerah tertinggal yg intervensi scr ekonomi wilayah dlm jangka pendek tdk optimal diprogramkan pindah ke daerah perkotaan. siapa ahu? ……” Dari paragraf pak BTS : “…….Mengenai apakah perlu masyarakat perbatasan atau daerah terisolir/tertingga l dipindahkan ke kota? Dulu di milis ini pernah juga didiskusikan. Tapi menurut saya, apabila dipindahkan, mereka akan mengalami "gagap kota". Alih-alih ingin mensejahterakan, malah me-marginal- kan. Sebaiknya jangan dipindahkan. Lebih baik dikembangkan kearifan ekonomi lokal saja ditambah dengan penyediaan kebutuhan dasar antara lain : kesehatan, pendidikan, peningkatan jalan lokal, listrik, dan air……” Pertama kita spt sepakat utk “lupakan saja pelajaran dari menteri Malaysia” itu…. Krn selain tak ada yg baru… geografik/populasi mrk (utamanya semenanjung Malaka) tak seberat dan tak sebesar Indonesia…. Dari kedua paragraf diatas kita tangkap bhw terdpt kesadaran…. Infrastruktur spt ‘jalan’ bukanlah segalanya….. dlm artian.. kalau budgetnya utk bikin infrastruktur jalan memang nggak ada…. lalu mau maksain bikin infrastruktur apa…….Disini kita menangkap ‘alih perhatian’……bhw sebaiknya kita lebih intervensi saja secara lbh langsung “perekonomian/ demografi lokal wilayah”…… dan ini jelas pemikiran yg sgt baik…… Dari pak Hermawan kita tangkap jln pikiran beliau bhw ‘density’ dan ‘distance’ (saling kedekatan pemukiman penduduk pada infrastruktur kota) akan membuat lebih banyak penduduk dpt menikmati / memanfaatkan kemudahan‘infrastruktur kota’ (trmsk juga infrastruktur perekonomian/kewiraswastaan/intensitas transaksi)……. Sebaliknya dari pak BTS kita tangkap….. bhw ‘janganlah pndahkan penduduk desa kekota (terdekat)’….krn a.l. gagap kota dsb… dan lbh baik sediakan kebutuhan dasar kehidupan (kesehatan, pendidikan, jalan lokal, listrik, air bersih)……. Sebenarnya kita bisa lakukan pendekatan “density” dan “distance” itu tanpa hrs lakukan scr eksplisit “pemindahan penduduk desa (lokal) kekota terdekat” (spy tidak gagap kota?)….. Caranya dgn pendekatan ‘supply side’ approach…… setidaknya dlm 2 aspek…..… Dikawasan tertinggal/ terpencil…… dimana pada level desa selain jumlah penduduknya umumnya sedikit (kurang dari 200KK)…. Luasnyapun tdk sekecil spt desa2 padat di Jawa….. jarak antara desa yg satu dgn desa lainnya sering cukup jauh (melebihi prinsip jarak ideal antara 2 pusat desa yg 7-12km)….. dan jarak antara desa sampai kota terdekat (kota kecamatan) jg sering melebih jarak idealnya pula… spt di Luwu, Sulawesi atau Kaltim… jarak sebuah desa dari kota kabupaten bahkan mencapai 80km atau lebih…… Apa yg dimaksud dgn “mendekatkan rumah tinggal penduduk desa” kepada ‘kota’ sebenarnya tidaklah hrs diartikan sbg “mendekatkan” rmh tinggal penduduk desa “kekota kabupaten/ kota kecamatan terdkt”…… ia sebenarnya bisa dimaksudkan juga sbg “mendekatkan rumah penduduk” dari “semula diladang” menjadi “kemudian berada dipusat desa” dalam tatanan ‘urban’ (dlm bentuk kapling2 rmh saling berpunggungan dan msg2 menghadap jalan……. Caranya adlh dgn “supply side”….. dgn terlebih dahulu disiapkan bbrp kapling matang (katakanlah 15-20 unit) @200-300m2 perbuah menghadap sebuah ruas jalan dipusat desa katakanlah sepanjang 50m….. lalu dibangun 2 or 3 rumah toko stok percontohan sederhana dgn bhn semipemanen….. Supaya itu tdk hrs menjadi beban anggaran pemerintah…. Kapling dan ruko itu bisa dijual secara murah setidaknya asalkan pulang pokok (ini bisa menjadi bagian dari program Menpera dan program developer nirlaba spt LSM, juga lembaga keuangan spt BRI, BPN utk sertifikasinya)…. Sebagai bentuk ruko….. rmh itu bisa serba guna…. Dipakai utk rumah tinggal saja juga bisa…. Dipakai utk rumah plus toko secara iseng2 (laku sokur tdk jg gak papa) juga bisa……. Dgn adanya pendekatan passively ‘supply side’ …. Mereka yg tertarik dan merasa strategis utk tinggal pd perkaplingan desa itu dan tahu apa yg akan mereka lakukan…. Mrk pastilah bukan yg ‘gagap kota’….. mereka bisa saja yg semula tinggal didekat ladang lalu ‘memindahkan’ keluarganya kepusat desa (mungkin dgn secara fisik membedol-pindahkan rumahnya) dgn ‘membeli secara murah’ kapling pusat desa itu….lalu mereka bisa memiliki profesi ganda (berladang dan beruko)….. sementara itu ‘rumah diladang’ bisa diperkecil sekedar menjadi ‘gubug/ dangau’ saja…. sekedar utk tempat ngepos waktu diladang…… Bisa juga migran yg semula berkelana melihat kesempatan itu tertarik utk membelinya…. Terlebih bila itu dikaitkan dgn program (trans)migrasi (ini dpt menjadi paradigma baru transmigrasi)…….. Sebenarnya kalau saja departemen2 tidak sibuk saling bermain intra sektoral terus… tapi menatap kedepan dan berpikir multisektoral…… hanya sekedar pada tingkat desa terpencil sajapun berbagai departemen dan kantor meneg bisa banyak bekerjasama dgn hasil yg prima……. Kasarnya kalo gagal gak papa, murah (dan apanya yg akan gagal wong hanya tingkat desa saja)……….. Sekedar pada tingkat desa terpencil ini saja kita bisa lihat bgmn dpt dikerjakan/ diperlukan kerjasama lintas bidang spt oleh kantor Menpera…Meneg PDT…. MenPU… MenPerin MenDag… Menakertrans……. apalagi diatas level itu….
Salam dari aby --- On Tue, 2/17/09, Bambang Tata Samiadji <[email protected]> wrote: From: Bambang Tata Samiadji <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Fw: [plbpm] Menteri Malaysia Ajari Indonesia Bangun Desa Tertinggal To: [email protected] Date: Tuesday, February 17, 2009, 5:26 PM Ysh Bung Hermawan dan milister semua. Bung Hermawan, betul kita memang tak punya dana untuk pemeliharaan infrastrukutr jalan. Tapi sebetulnya kita bisa ngirit biaya pemeliharaan kalau kita disiplin dengan melarang kendaraan-kendaraan yang beratnya melebihi kekuatan jalan yang ada. Yang menjadi problem adalah jalan-jalan nasional kita, menurut Dirjen Bina Marga, hampir semuanya telah melewati batas umur bangunannya, atau sudah uzur. Makanya walaupun di-overlay, ditingkatkan seperti apa, nggak lama rusak lagi. Apalagi yang lewat melebihi batas beban gandarnya, ditambah lagi adanya gerakan-gerakan tanah. Mengenai apakah perlu masyarakat perbatasan atau daerah terisolir/tertingga l dipindahkan ke kota? Dulu di milis ini pernah juga didiskusikan. Tapi menurut saya, apabila dipindahkan, mereka akan mengalami "gagap kota". Alih-alih ingin mensejahterakan, malah me-marginal- kan. Sebaiknya jangan dipindahkan. Lebih baik dikembangkan kearifan ekonomi lokal saja ditambah dengan penyediaan kebutuhan dasar antara lain : kesehatan, pendidikan, peningkatan jalan lokal, listrik, dan air. Thanks. CU. BTS. --- On Wed, 2/18/09, beherma...@yahoo. com <beherma...@yahoo. com> wrote: From: beherma...@yahoo. com <beherma...@yahoo. com> Subject: Re: [referensi] Fw: [plbpm] Menteri Malaysia Ajari Indonesia Bangun Desa Tertinggal To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Wednesday, February 18, 2009, 12:54 AM Pak bambang n milister yth Sy sependapat bahwa apa yg disampaikan pak tan sdh banyak diterapkan di indonesia,termasuk bangun jalan n infrastruktur lainnya.saat ini yg saya khawatirkan adalah apkah negara kita punya anggaran yg cukup utk melihara semua infrastruktur tsb.jalan nasional saja dgn anggaran yg ada kita baru bicara bgmn membuat atu menjaga tetap fungsional. Sy terlintas bgmn kalo memang pendduk di daerah tertinggal yg intervensi scr ekonomi wilayah dlm jangka pendek tdk optimal diprogramkan pindah ke daerah perkotaan.siapa ahu? Powered by Telkomsel BlackBerry® From: Bambang Tata Samiadji Date: Tue, 17 Feb 2009 16:19:46 -0800 (PST) To: <refere...@yahoogrou ps.com> Subject: Re: [referensi] Fw: [plbpm] Menteri Malaysia Ajari Indonesia Bangun Desa Tertinggal Ysh Pak Aby dan milister semua. Saya tertarik membaca subjek di atas. Betul sekali bahwa Menteri Malaysia Tan Sri Muhammad ajari Indonesia Bangun Desa Tertinggal. Tentu kalau yang hadir, atau jadi muridnya, adalah pejabat Depkeu, Depdagri, KPDT seperti Pak Aunur, akan senyam senyum, soalnya apa yang diajarkan itu sudah dilakukan di Indonesia terlepas dari upaya Indonesia membangun desa tertinggal itu berhasil atau belum berhasil. Sedikit komentar soal pinjaman luar negeri (LN). Kalau daerah meminjam bersumber dari LN melalui Pemerintah untuk membangun daerah (sebagaimana diusulkan TanSri Muhammad itu tidak boleh. Pinjaman LN hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang "Revenue Generating". Selain itu juga ada syarat-syarat lain seperti Debt Service Coverage Ratio, dsb. Kalau soal "uang saku" bagi daerah yang masih tertinggal juga sudah dilakukan oleh RI, tapi bentuknya DAU. Thanks. CU. BTS. --- On Tue, 2/17/09, hengky abiyoso <watashi...@yahoo. com> wrote: From: hengky abiyoso <watashi...@yahoo. com> Subject: [referensi] Fw: [plbpm] Menteri Malaysia Ajari Indonesia Bangun Desa Tertinggal To: refere...@yahoogrou ps.com Date: Tuesday, February 17, 2009, 11:31 PM --- On Tue, 2/17/09, Abdul Rohim <peduli_klaten@ yahoo.com> wrote: From: Abdul Rohim <peduli_klaten@ yahoo.com> Subject: [plbpm] Menteri Malaysia Ajari Indonesia Bangun Desa Tertinggal To: Date: Tuesday, February 17, 2009, 11:00 AM Menteri Malaysia Ajari Indonesia Bangun Desa Tertinggal JAKARTA, SENIN â€" Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Pembangunan Wilayah Malaysia Tan Sri Muhammad mengatakan, pembangunan kawasan tertinggal termasuk di perbatasan harus diawali infrastruktur. Sebab, jika hanya disediakan lahan saja justru mengakibatkan daerahnya akan semakin tertinggal dari sebelumnya. "Pembangunan harus ekosentris, menyediakan infrastruktur baru penggemblengan sumber daya manusia (SDM)," kata Tan ketika menjadi pembicara kunci dalam seminar "Masalah Pembangunan di Perbatasan: Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" di LIPI Jakarta, Senin (16/2). Tan mengatakan, pembangunan daerah tertinggal di Malaysia dimulai dengan membangun jalan, terutama akses menuju kota. Selanjutnya, pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, komunikasi, termasuk adanya pasar sebagai salah satu tempat perputaran ekonomi. "Ini juga untuk menjamin hasil daerah dapat disalurkan segera keluar wilayahnya," tambah Tan. Di samping itu, warga yang akan menjadi tulang punggung daerah tersebut diberikan modal sesuai potensi alam dan manusianya. Mengenai anggaran dalam pembangunan infrastruktur, pinjaman melalui pihak asing melalui pemerintah sangat penting dengan didahului perencanaan yang matang. Sebelum daerah tertinggal mampu mandiri, pemerintah juga harus memberi uang saku belanja dalam jangka waktu yang ditetapkan. Hal ini untuk menjaga dan masyarakat semakin terpacu membangun daerahnya tanpa terus disumbang. "Program ini amat berjaya dan negara dengan sendirinya tercabut dari putaran ganas kemiskinan," tambah Tan. Fokus pembangunan di kawasan Malaysia timur (Sarawak), lanjut Tan, saat ini dinilai cukup dan akan dikhususkan kembali ke wilayah barat. Sejak merdeka tahun 1957, kini Malaysia tinggal menyisakan 6.000 desa yang tertinggal dari 14.693 desa yang ada. C12-08 http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/02/16/ 14112069/ menteri.malaysia .ajari.indonesia .bangun.desa. tertinggal http://media- klaten.blogspot. com/ salam Abdul Rohim
