Dear All, Sepertinya yang dibahas menjurus ke daerah perbatasan dengan Malaysia, Brunei sementara ada perbatasan dengan Singapore, Papua New Guinea, Timor Leste juga batas laut dengan Filipina yang situasinya berbeda.
Kalau fokus perbatasan dengan Malaysia (Kalimantan), ide rekan Fajar bagus, tapi kok masih seperti perencanaan permukiman transmigrasi, yang begitu-begitu saja. Sulit dibayangkan akan mencegah 'brain-drain'. Apalagi dana pembangunan prasarana tak ada. Mungkin Indonesia perlu berfikir jauh lebih maju, dari pada "konsep yang telah ditiru Malaysia". Masalahnya kita menganggap perbatasan itu "kawasan belakang", sehingga tertinggal terus dalam prioritas. Kalau memang serius maka perlu paradigma beda. Anggap kawasan perbatasan sebagai "kawasan terdepan" dalam persaingan dan kerjasama antar negara. Bangun perbatasan bukan sebagai "kawasan/pusat desa" dengan hirarkhi terendah. Undang pengusaha besar, beri mereka untuk mengembangkan plantation skala besar, kawasan industri tertentu, kawasan eksklusif. Karena keterbatasannya adalah tak ada prasarana, jauh dari permukiman, butuh investasi besar. Maka kompensasinya, beri mereka konsesi yang lebih banyak soal tax dan kemudahan
