Bung Abimanyu dan rekan sekalian.
 
Sebenarnya produk penataan ruang itu selalu mempertimbangan matra ekonomi, 
sosial, dan lingkungan dengan penekanan yang berbeda-beda. Kalau skala kota 
lebih ditekankan pada matra sosial, skala regional lebih pada matra lingkungan, 
sedangkan skala nasional lebih pada matra ekonomi. Tanpa adanya jargon-jargon 
pembangunan berkelanjutan, agenda-21, eco-city, pro-poor, dan sebagainya itu, 
penataan ruang sudah secara komprehensif telah mempertimbangkannya dan bagian 
dari sasaran penataan ruang itu sendiri.
 
Tapi sehubungan dengan pertanyaan Bung Abim "..., apa hasil penataan ruang 
selama ini berkaitan dengan jargon-jargon tersebut?", terus terang sulit 
menjawabnya karena menyangkut "hasil penataan ruang". Soalnya hasil penataan 
ruang itu dikejawantahkan dalam program dan "law enforcement". Lha ...seberapa 
jauh produk-produk penataan ruang itu sudah secara konsisten dituangkan dalam 
program dan atau dikelola dengan"law enforcement"? Sejauh yang saya amati, 
Pemerintah atau pemerintah daerah banyak yang masih  belum sepenuhnya mampu 
menerjemahkan tata ruang itu dalam program-program dan "law enforcement". 
Kendalanya antara lain perumusan program itu berdimensi tahuan sampai jangka 
menengah, sementara penataan ruang itu berdimensi jangka panjang. Begitu juga 
soal "law enforcement". Pengamanan-pengamanan keserasian lingkungan yang 
berjangka panjang sulit sekali "di-present-kan" dalam pengamanan kekinian yang 
mendesak. Akibatnya akumulasi bertahun-tahun dari
 kebutuhan-kebutuhan mendesak akhirnya sering menyimpang dari rencna tata 
ruangnya (contohnya kasus Kemang-Jakarta).
 
Thanks. CU. BTS.
 



--- On Tue, 4/28/09, abimanyu takdir alamsyah <[email protected]> wrote:


From: abimanyu takdir alamsyah <[email protected]>
Subject: Re: [referensi] Untuk bung Fajar: Kanan-Kiri Oke
To: [email protected]
Date: Tuesday, April 28, 2009, 10:35 AM








Rekans,
Omong-omong soal pembangunan,
Ada pembangunan berkelanjutan, ada agenda 21, ada eco-city, pro eco pro-poor, 
dll. yang menjadi jargon pembangunan pemerintah, pakar, pengembang, lsm, dll 
kita sejak dilahirkannya istilah-istilah tersebut.
Setelah sekian tahun, apa hasil penataan ruang selama ini berkaitan dengan 
jargon-jargon tersebut?
Cuma ingin tahu, karena sukar cari laporan evaluasinya. ...

ATA 


2009/4/28 Risfan M <risf...@yahoo. com>













Bung Fajar dan rekans ysh, 
  
Pepatah mengatakan "Always two sides of everything."  
  
Satu benda yang sama bisa dilihat berbeda, dari kanan atau kiri. Begitu juga 
"pembangunan." 
  
Pada satu masa "strategi pembangunan" itu diperdebatkan dari sudut kanan vs 
kiri. Hal itu tentu bedampak pula pada pandangan atas "strategi pengembangan 
wilayah" sebagai turunannya. 
  
Adalah pusat-pusat pertumbuhan, yang dilihat dari sisi kanan merupakan mata 
rantai penyebaran kegiatan (dan kue) pembangunan, ada spread effect. 
Tapi hal yang sama, dari sisi kiri dilihat sebagai "penghisap kemakmuran 
daerah". Mata rantai pusat-pusat didapati sebagai tentakel gurita kapitalis 
global (back-wash effect). 
  
Negara dunia ketiga yang pro-kapitalis, oleh kaum kiri yang percaya "teori 
ketergantungan", disebut negara kapitalis pinggiran yang perannya membantu 
menghisap surplus dari desa-desa, dibawa ke kota-kota, ke metropolitan, untuk 
selanjutnya dialirkan ke pusat-pusat (kapital) dunia. 
  
Entah sudut pandang mana yang benar. Keduanya punya argumen. Tapi, sebagai awam 
secara random di lapangan bisa dilihat fakta yang mendukung keduanya. Ada 
penyebaran kegiatan (spread effect), sarana-prasarana, sebaran kue nya juga 
sampai ke desa. Tapi jika dilihat dari barang yang dikonsumsi penduduk, dibeli 
dimana, diproduksi dimana, dan implikasi aliran uang, tampaknya penghisapan 
surplus (back-wash effect) dan capital flight juga terjadi. 
  
Mungkin saja memang "kanan-kiri oke". Pertanyaannya: apa implikasinya bagi 
strategi pengembangan wilayah? 
  
Tapi itu tentu hanya cerita lama ya. Jadul. Saya hanya ingat dulu disuruh baca: 
1. Emil Salim, "Perbangunan dan Pemerataan." 
2. Thee Kian Wie, "Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan (1981) 
3. Arief Budiman, "Teori Pembangunan Dunia Ketiga", 1995 
3. Michael Lipton 'Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development', 
Temple Smith: London, 1977 
4. Friedman, J., and Weaver, C. (1979), Territory and Function ; The Evolution 
of Regional Planning’, Edward Arnold : Weaver, C (1979) 

  
Salam, 
Risfan Munir


















      

Kirim email ke