Sahabat Referensiers ysh, Pertama, kalau mau diambil hikmah, warning terhadap unsur bahaya dari neolib ini penting. Walaupun kalau saya boleh berpendapat neolib ini ibarat "morfin", ada fungsinya untuk kedokteran, tapi risikonya tinggi kalau salah takaran. Suntikan kewirausahaan, privatisasi, peran swasta penting untuk menumbuhkan efisiensi dan kontrol melalui persaingan, serta untuk menyertakan modal swasta. Istilah Pak Thee Kian Wie (Kompas kemarin) neolib moderate yang fungsional.
Dalam pembangunan prasarana, contoh jalan raya. Solusi pemerintah, untuk jalan tol untuk mengatasi transportasi jalur padat, diundang peran swasta. Sekali modal swasta masuk, maka pertimbangan keuntungan bicara. Dan bisa diperjual-belikan sahamnya. Bahkan Menteri PU terlibat dalam penetapan tarifnya Apakah tarif memihak konsumen/publik atau pemodal? Silahkan menilai. Saya punya pengalaman 10 tahun, tiap 6 bulan mengajukan permohonan telpon. Tidak pernah terlayani, alasan sambungan ke lingkungan habis. Baru setelah Cacuk S, yang mantan eksekutif IBM itu masuk, ada perombakan, menyuntikkan kewirausahaan. Balik Telkom yang mengejar konsumen. Dengan risiko juga mengundang modal swasta. Yang diterus-teruskan sehingga seperti "jualan" aset publik itu. Kesimpulan awam saya, pada takaran tertentu, diterapkan dalam kadar tertentu, privatisasi, neolib fungsional ada gunanya. Tapi mungkin bukan sebagai mazhab keseluruhan sistem ekonomi. Dan pada umumnya tiap negara menganut sistem campuran. Tapi memang perlu diingatkan kepada tiap penguasa. Karena pemerintah kita biasanya mengidap sindrom "good boys". Ingin selalu jadi pengikut "yang baik", kadarnya melebihi negara pencetusnya. Di USA petani disubsidi, disini kalau tak diteriaki, subsidi hampir ditiadakan. Di bidang urban development, maunya sebagian PDAM diswastakan. Tapi sekarang agak realistis dengan mengenalkan pola pengelolaan keuangan ala BLUD, yang mirip Jawatan tempo dulu (bagi yang mampu kena tarif komersial, yang lemah disubsidi). Tapi kalau bicara peran pemerintah, apalagi subsidi, yang perlu ditekankan adalah transparansi dan harus bebas KKN. Negara kita seharusnya mampu menjamin kehidupan rakyatnya, memberi pelayanan publik gratis atau murah. Seandainya hasil minyak, tambang dan hutan tidak dikorupsi atau dibagi di kalangan elit semata. Salam, Risfan Munir -----Original Message----- From: Nuzul Achjar <[email protected]> Sent: Wednesday, May 27, 2009 2:08 AM To: [email protected] Subject: Re: [referensi] Ekonomi Bejo Uda Eka dan Sahabat Referensiers Ysh, Saya tidak bermaksud menjawab secara langsung pertanyaan uda Eka, hanya menggeser pertanyaan tersebut, atau katakanlah menambahkan lagi pertanyaan yang kira-kira begini: apakah pendekatan neoliberalisme itu ada dalam kebijakan pembangunan daerah (regional development)?. Kalau tentang Indonesia, terus terang saya tidak tahu karena saya belum menemukannya. Mungkin sahabat referensiers bisa beri pencerahan. Tetapi kalau di negara-negara lain, tulisan tentang pendekatan neoliberalism dalam spatial development relatif banyak, apalagi yang berkenaan dengan masalah perkotaan. Kita ambil contoh Australia. Dalam tulisannya, Tonts dan Haslam-MaKenzie (2005) "Neoliberalism and Changing Regional Policy in Australia". International Planning Studies 10( 34): 183200, pendekatan neoliberal mulai muncul pada dekade 1980an. Sebelumnya, pada decade 1970an, di bawah pemerintahan PM Whitlam (Partai Buruh), pemerintah Federal turun tangan langsung mengatasi ketidakmerataan kesejahteraan sosial melalui pembangunan regional. Whitlam mengangkat isu kemiskinan. Pada jaman Whitlam inilah dibentuk Department of Urban and Regional Development (DURD). Setelah pemerintahan Whitlam jatuh pada 1975, DURD tidak lagi efektif. Periode ketika pembangunan regional mendapat perhatian langsung pemerintah Federal inilah yang kemudian disebut sebagai periode strategi interventionist. Ini yang membedakannya dengan pendekatan neoliberal yang muncul pada dekade 1980an. Zamannya PM Howard? Saya kutipkan langsung tulisan Tonts: Upon winning the election, Howard soon announced a series of major policy reforms aimed at further liberalizing the economy and downsizing the public service. This represented a return to the more hard-line neoliberal agenda that had characterized Australian politics in the 1980. Di AS, scholar seperti Saskia Sassen, Storper, Alen Scott, David Harvey, dll banyak menulis tentang landscape ekonomi urban dan regional akibat pengaruh dari pendekatan neoliberal. Bahasa politiknya, kalau tokh harus dibuat dikotomi, scholar tersebut agak berbau sosialis, agak kiri. Mungkin begitu istilah gampangnya ya rekan Eko van Paris (CMIIW). Kembali pada pertanyaan uda Eka: dalam mazhab ekonomi apa 'sistem perencanaan dan pembangunan' yang telah terbangun selama ini dapat tumbuh berkembang mencapai wujudnya yang ideal? Di antara kemungkinan jawabannya, satu hal yang sama sekali tidak boleh dilupakan, ideal menurut apa yang diamanatkan konstitusi. Seorang pengamat dan praktisi politik boleh mengatakan bahwa Korea Utara ekonominya hancur lebur karena system ekonominya tertutup. Seorang diplomat yang pernah bertugas di sana mengatakan kekagumannya di tengah keterisolasian Korut, pemerataan kesejahteraan masyarakat di Korut sangat mengesankan, tidak ada kriminilitas, tidak ada kemacetan, tidak ada korupsi yang sangat menonjol. Hancur dan ideal itu menurut siapa? Beberapa kali saya naik taksi di Chicago (gini-gini mantan Chicago-pinggiran Boy .. he he he he) si sopir Hispanic itu nyerocos terus tentang beratnya hidup di Chicago, habis untuk bayar pajak.. bayar ini bayar itu Persis seperti nyerocosnya sopir taksi yang biasa ngetem di Bandara Changi. Kota dengan system ekonomi yang memberikan kemakmuran itu, ideal menurut siapa? Dan, adakah konsekuensi perubahan sistem karena perubahan mazhab ekonomi? Tulisan singkat ini sudah memberikan jawaban tidak langsung. Salam hangat untuk semua sahabat, Nuzul Achjar
