Dear all, D i Jakarta, ada yang disebut dengan Lokasi Kaki Lima Binaan. Dan ini sebenarnya, menempati ruang usaha yang tetap. Mari kita amati, trotoar di jl Kramat Raya. Pada sore hari, merupakan tempat dagang makanan, dari mulai lemang, sampai dengan nasi kapau. Kemudian, di jalan Raya Bogor (kalau ngga salah sudah mendekati cimanggis), ada tempat jual onderdil dan aksesori sepeda motor. Pada hari Minggu pagi, sekitar Kwitang, ada pasar 'kaget', dengan barang dagangan adalah pakaian. Ada juga yang memang bukan binaan, tapi didorong karena adanya permintaan dan desakan kebutuhan, seperti di Jalan Raya Bogor, dekat Pasar Kramat Jati. Mulai jam 00.00 s/d 5.30 pagi, akan terlihat para pedagang ikan dan sayur-mayur meramaikan badan jalan yang ada. Di Medan, ada Jalan Semarang, yang pada pagi sampai dengan sore hari, menjadi pusat onderdil, dan pada malam hari berubah menjadi pusat kuliner. Saya pernah melakukan pengamatan kecil terhadap PKL yang ada di Jatinegara. Mereka yang hanya bermodalkan selembar plastik untuk tempat barang dagangan, kemudian modal sekitar Rp 500 ribu, dengan dagangan ada yang lampu hemat energi harga Rp 5 ribu, peniti, obeng, dsb, ternyata mampu membawa pulang uang antara Rp 30 ribu sampai dengan Rp 50 ribu. Dekat tempat saya tinggal, ada sekelompok pedagang bakso dan nasi goreng gerobak, mengontrak rame2. Dengan modal sekitar Rp 200 ribu, mereka berdagang dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, mampu mengantongi untung Rp 150 sampai dengan Rp 200 ribu. Saya juga pernah survai terhadap pedagang rokok di pinggir jalan. Biasanya mereka tidur juga di kiosnya, dan bergantian dengan selang waktu 1.5 bulan. Umumnya mereka berhasil mengantongi keuntungan sekitar rp 200 ribu sampai dengan rp 400 ribu, selama sehari semalam. Kemudian, selama 1.5 bulan berikutnya mereka akan di kampung, bergantian dengan temannya yang akan berjualan. Seorang tukang tambal ban, yang hanya bermodalkan satu kompresor, mampu menghasilkan uang sebesar rp 100-250 ribu per hari. Itu sudah termasuk uang rokok kepada petugas tramtib. Mungkin, pemikiran ini yang harus didorong, yaitu bagaimana Menyediakan Kesempatan Ekonomi yang sama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita, tapi sekaligus memberikan ruang yang aman, nyaman dan tentram.
________________________________ From: ffekadj <[email protected]> To: [email protected] Sent: Wednesday, June 10, 2009 6:47:18 Subject: [referensi] Re: Penyediaan Lahan ut PKL Pak Iman dkk ysh, Beberapa topik terkait PKL dan Jokowi ini sudah banyak dibahas dan dapat dilihat di arsip kita. Saya ingin mengungkap sedikit mengenai bentuk PKL ini, dari uraian Pak Djarot seharusnya PKL sebagai sektor informal ini tidak menempati ruang usaha yang tetap, apalagi mempunyai gudang juga. Bila tetap, maka bentuknya sudah beralih kepada sektor formal, dan membutuhkan banyak persyaratan. Pewadahan PKL ini seharusnya didisain secara temporer atau kagetan. Beberapa contoh yang pernah saya lihat di beberapa tempat, sifat temporer bentuknya tidak rutin day-to-day, dan boleh menempati ruang-ruang publik yang leluasa. Contoh pewadahan PKL ini adalah Pasar Blaak di Rotterdam, yang digandrungi teman2 saya dari Delft untuk datang setiap hari Rabu dan Sabtu. Area Blaak sehari-hari hanyalah plaza biasa yang digunakan untuk jalur transportasi. Di barat Amsterdam ada kota kecil Beverwijk, yang setiap Sabtu ramai dikunjungi dari seluruh penjuru Belanda. Area PKL menempati bangunan-bangunan hanggar yang kelihatannya tidak begitu digunakan. Flea market di Tokyo menempati area sekitar stadion bola, dst. Tidak ada pedagang yang steady berlokasi secara tetap. Sebenarnya Pemda DKI pernah bereksperimen seperti itu, yaitu menyediakan ruang di Parkir Timur Senayan pada hari Minggu, juga 'Sogo jongkok' di sekitar Tanah Abang. Seharusnya hal ini dapat dihidupkan lagi di beberapa tempat lain, dan diatur waktunya sehingga menjadi Pasar Senen, Pasar Minggu, Pasar Rebo, Pasar Jum'at, dst. Mereka diarahkan untuk menggunakan ruang publik yang leluasa secara temporer sehingga tidak mengganggu aktivitas perkotaan lainnya. Saya kira konsep ini bisa dikembangkan di kota-kota besar dan menengah kita. Demikian sedikit saran. Salam. -ekadj --- In refere...@yahoogrou ps.com, hengky abiyoso <watashi...@. ..> wrote: > > > Pak Iman, pak Risfan dan milister ysh, >  > Waduh.. lagi enak2 ngikutin diskusi ttg Manohara kok sdh pada ngajakin > pindah  ngomongin soal PKL siih?..... > Saya setuju 100% contoh praktis penanganan PKL kota Solo oleh Walikota Jokowi > dapat dikedepankan  dgn syarat ….. kalau yg namanya “arus urbanisasi� > di Indonesia sudah mulai mendekati  reda…. Yg ditandai dgn angka > urbanisasi yg telah mencapai katakan  angka 80% (Indonesia pd 2008  telah > 50%)……… tapi kalau angka urbanisasi kita blm mencapai > 80-85%...…yg itu artinya  arus urbanisasi kita masih deras sekali…… > saya baru  50% saja dulu setuju kota Solo dijadikan contoh (city planning) > krn yg 50% lagi kita msh harus mengurus manajemen arah tujuan2 urbanisasi/ > migrasi dari penduduk kota lbh kecil/ desa secara nasional  (management of > urban flow)…… yg menyerbu kekota2 dimana bila tidak diintervensi dgn > teknologi keruangan…. arus itu nampaknya tidak  akan mengubah pola > kecenderungan favoritisme penduduk dlm memilih kota2 tujuannya…… yg itu > akan berdampak tidak akan mengubah pola kecenderungan primacy dan ketimpangan >  persebaran besaran kota2 yg ada sekarang………..  > Angka urbanisasi terbesar muncul di megapolitan Jabodetabek……   diikuti > 3 kota terbesar lainnya Surabaya, Medan, Bandung……. kemudian berikutnya > pada kota2 metropolitan tahap awal spt Palembang, Semarang, Makassar > dsb…… barulah berikutnya…. dgn angka yg semakin kecil terjadi pada > kota2 menengah spt. Solo, Kediri, Manado, Pontianak dsb.… berikutnya lagi > dgn angka yg semakin lbh kecil lagi  terjadi pada kota yg lbh kecil lagi … > malah kotamadya Magelang  pernah dilaporkan sbg minus pertambahan  jumlah > penduduknya…… > KotaSolo baik sbg  salah satu contoh ttg manajemen PKL pada kota dgn angka > urbanisai tidak terlalu besar… tetapi kita blm punya contoh sukses atau tak > sangguplah rasanya akan mengelola kota2 besar dgn arus urbanisasi yg demikian > besarnya  tanpa disisihkan kebijakan/ strategi mengalirkan sbgn arus > urbanisasi kerencana kota metro atau rencana kota mega lainnya…… > Selain itu PKL bukanlah masalah perkotaan yg berdiri sendiri… ia berkait > erat pula dgn pemukiman ilegal dan kumuh….. keduanya memiliki satu  > persamaan ciri… ialah kenekatan dan sikap bisaan…… sebagian bsr > berpikir……begitu ada ruang yg mereka anggap kosong dan strategis ditengah > kota… kesanalah mereka masuk……tanpa peduli lagi estetika kota dan azas > legalitas……. > Mereka memang bikin penguasa kota geleng kepala…. Tetapi para penguasa > kota2 besar yg kewalahan dgn arus urbanisasi… tapi terus berpikir > mengatasinya dikota mereka sendirinya dan mereka tak pernah berpikir ttg > bgmn mengalirkan sebagian arus urbanisasi itu kekota besar lain… sebenarnya > mrk patut digelengin kepala juga…… krn mereka pd dasarnya tergolong keras > kepala juga…… sdh tahu pekerjaan mrk tak akan pernah berhasil tapi  > sombong dan nekat juga……… > Salam, >  > > --- On Sun, 5/31/09, Risfan M risf...@... wrote: > > > From: Risfan M risf...@... > Subject: RE: [referensi] Penyediaan Lahan ut PKL > To: "isoedradjat@ ..." isoedradjat@ ... > Cc: "refere...@yahoogro ups.com" refere...@yahoogrou ps.com > Date: Sunday, May 31, 2009, 7:28 PM > > Dear Pak Iman & Rekans yth, > > Contoh praktis barangkali Kota Solo. Pertama, pendekatannya yang memanusiakan > pelaku sektor informal (PKL). Kedua, memberi tempat, lokalisasi yang dibayar > lewat retribusi harian yang dikelola sangat rapi (anti bocor), tanpa > downpayment. Sebagian lagi, dirapikan tempat jualannya, tertib dan rapi. Tapi > lalu penegakannya juga konsisten. Kalau melihat beberapa site, seperti > sekitar Mangkunegaran, bahkan bangunan-bangunan semi permanen yang jadi semi > ruko bisa dibersihkan. Selain itu juga kerjasama dengan pertokoan modern. > > Saya sempat tanya langsung ke Walikota Pak Jokowi, kenapa begitu telaten soal > UMKM, PKL. Jawabnya: Solo sudah tak punya lahan lagi untuk kegiatan ekonomi > skala besar. Jadi memang harus serius soal pemanfaatan lahan yang terbatas. > > Kesimpulan, selain teknik tata ruang, juga ada soal manajemen pelayanannya, > yang perlu diperbaiki. Dan, perubahan sikap Pemda (dan urban planner) bahwa > pembukaan lapangan kerja juga tanggung jawabnya. Jadi berhentilah menganggap > PKL sebagai perusuh. Dari awal jurusan Planologi sudah peduli ini, di awal > 1960an kan ada diktat stensilan tentang "hawkers and peddlers" dari > bule-bule pelopor Planologi ITB itu. > > Salam, > Risfan Munir > > isoedradjat@ yahoo.com wrote: > > Headline Kompas hari ini 1 Juni 2009 "Satpol PP Cerminan Pemda" , > > sebenarnya kesantunan Satpol tdk cukup mencerminkan Pemda dalam menertibkan > > PKL, krn dibalik itu banyak persoalan persoalan yg belum terjawab, apakah > > itu kemiskinan, lapangan pekerjaan, komposisi informal sektor, ekonomi > > kerakyatan dsb. Di aspek Tata Ruang, sebenar sdh mencoba menjawab terutama > > perencanaan Tata Ruang Kota, pasal 28 UU No 26/ 2007 tentang PR, ut > > menyediakn Ruang Terbuka Hijau , Non Hijau, jaringan pejalan kaki, sektor > > informal, dan ruang evakuasi bencana. Menurut saya hal ini tdk mudah, > > apalagi kalau dikaitkan terbatasnya hal penguasaan lahan oleh Pemda, hak > > kemilikan masyarakat, kemampuan pemda dsb. Barangkali teman teman bisa > > share ut mewujudkan cita cita ini. Tabek trm ksh. > > Powered by Telkomsel BlackBerry® Get your new Email address! Grab the Email name you've always wanted before someone else does! http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
