Ysh P Risfan dan para referensier Menarik sekali tulisan P Risfan (saya tidak baca email sebelumnya), saya sebagai Planner awam ingin juga menyampaikan pendapat tentang tataran MANAJEMEN. Menurut saya "how to manage" bisa juga di antisipasi dalam tataran PLANNING. Maksud saya dalam merencanakan produk tentu kita bisa mencanangkan bagaimana mengontrol dan memelihara produk itu.
Tentunya akan menjadi pertimbangan bagi kita, kalau kita merencanakan sesuatu tapi kita tidak yakin bahwa ini achieveable atau managable, tentu kita tidak feel comfortable bukan? Saya rasa profesi Urban Planner bisa ditingkatkan menjadi Urban Manager, seperti running a company aja.(Jadi Lowongan kerjanya tambah banyak :) ) Menurut P BTS sudah ada undang-undang berkaitan dengan ini ya. Saya dengar Depdagri sedang ditawari Pengukuran Kinerja Malcolm Baldridge, yaitu pengukuran Performance Pelayanan Masyarakat, yang biasa digunakan di Amerika Serikat untuk pelayanan Swasta/ BUMN/ Publik termasuk kantor PEMDA, yang didalamnya bisa ada unsur ISO, Balanced Scorecard, Key Perfomance Indicator dlsb. Dalam sistem tersebut leadership dan orientasi hasil memiliki bobot yang sangat tinggi. Kalau kita belum siap seluruhnya bisa saja di ukur kinerja secara parsial dulu, misal kantor lurah dulu. Demikian pendapat saya. Terimakasih. Maaf kalau ada yang salah. Rekan Referensiers ysh., Tulisan Prof Iwan D itu tampaknya memang tidak menunjukkan keseluruhan cerita. GPRA yang dimaksud seingat saya tidak muncul sendirian. Sehingga timbul kesan seolah cuma menyusun Logframe - visi, misi, program lengkap dengan indikator input, output, outcome, impact. Di negara ybs, seingat saya itu bagian dari upaya besar yang dipimpin oleh Wapres Al Gore dengan National Performance Review nya. Upaya besar itu sebetulnya banyak dilaksanakan di tataran MANAJEMEN pelayanan pulic, bukan di tataran PLANNING nya. Konsep REINVENTING Governance, adalah bagian dari itu. Saya kira rekan Dwiagus sebagai penggiat Monev bisa menggali berbagai inovasi dan tools yang diterapkan departemen, Pemda yang selain Logframe juga diaplikasikan Balance Scorecard, berbagai jenis ISO dan tools TQM. Kita tahu kapasitas Al Gore yang mirip Emil Salim, yang biasa membuat program pemerintah menjadi GERAKAN NASIONAL, bukan sekedar proyek-proyek sesaat, tapi didukung berbagai unsur masyarakat dan swasta. Gerakan National Performance Review (NPR), juga tidak diberlakukan sebagai instruksi pemerintah, tapi kampanye dengan berbagai insentif, dorongan melalui bantuan teknis bagi yang melakukan, promosi best practices, dst. Ini menjadi trend dunia dekade 80an. Di negara commonwealth kebanyakan pakai istilah New Public Management. Setuju dengan komentar rekan BTS, tulisan Prof Iwan itu menjadi seolah penulisnya kurang periksa apa yang terjadi, sehingga tidak mengevaluasi keadaan yang ada. Seperti kita ketahui, angin Reinventing Governance, ...berbasis Kinerja, dst juga sudah mulai diadopsi berbagai instansi dan Pemda di negara kita. Adanya di tataran MANAJEMEN, sehingga mungkin kurang disinggung di kalangan Planning. Akan lebih baik kalau Prof Iwan juga sedikit mengulas upaya-upaya itu. Di negara kita upaya itu dimulai sebelum reformasi, terputus, lalu diaktifkan lagi. Berbagai aplikasi tools pengukuran kinerja sudah banyak dicoba diterapkan. Anggaran berbasis Kinerja (Permendagri 59), reformasi birokrasi di beberapa instansi a.l. Di lingkungan Depkeu (Bea Cukai, Pajak, dll), ISO kuga sudah dicobakan di berbagai unit pelayanan (RS, Puskesmas, Sekolah, dst). Juga partisipasi swasta dalam mrating dan mempromosikan inivasi pemerintah (daerah) dalam pelayanan yang lebih akuntabel, responsif dan partisipatif juga telah terjadi seperti inisiatif KPPOD, Jawa Pos Pro Otonomi Daerah, dst. Saya kira akan menarik kalau bisa diulas dan di-Monev. Kasimpulan saya, kalau diulas hanya aspek planning dan pencantuman indikator kinerja GPRA menjadi seperti aplkasi Logframe yang sudah banyak dilakukan. Tapi bagaimana itu menjadi gerakan (waktu itu NPR) di USA dan pengaruhnya ke seluruh dunia, itu justru yang menarik. Bagaimana spirit itu ditumbuhkan, bagaimana hal yang biasa di perusahaan swasta (manajemen mutu) kok sulit amat diterapkan di birokrasi pelayanan publik. Bagaimana beberapa instansi, Pemda kok bisa (Depkeu, Gorontalo, Kab Solok, Jembrana, Solo, dst), apa key success factors nya? Ini akan lebih bermanfaat. Salam, Risfan Munir
