Dear Pak Risfan, Thanks utk commentnya.
Teratarik juga dengan tantangan yang diajukan pak risfan,.. Menggali berbagai inovasi dan tools yang diterapkan departemen,. Ada seorang rekan (Umi) yang sudha berupaya memetakan tools2 yang ada,dengan mencoba mereview berbagai peraturan dan kebijakan terkait pemantauan dan evaluasi yang dikeluarkan oleh beberapa kementrian atau lembaga pemerintahan, mulai dari menkeu, depdagri,bappenas, menpan,. Walaupun ada pemikiran untuk mengintegrasikan tools2 yang ada tersebut, memang keliatannya mustahil untuk mengintegrasikannya,..apalagi kalau pengen dibikin standard evaluasinya,.. Mungkin yang distandardkan itu yah indkator-indikatornya (seperi pemikiran yang juga keluar dari bappenas,lewat pak Dadang Solihin,.. ) mungkinitu yanglebih possible,.. membuat indikator-indikator yang dipakai bersama-sama,.. tidak hanya oleh berbagai lintas sektoral department, tapi juga oleh para stakeholder,. bisa para lembaga pemberibantuan, pengamat, akademisi,. jadi kalau bicara sebuah achievement (atau under-achievement) paling tidak bisa bicara dengan "bahasa" yang sama dan ukuran yang sama jelasnya,... Jadi para capres tidak sembrono mengklaimnya untuk bahan iklan,.. hehehhee Mencoba bermain-main dengan tools yang ada memang exciting sepertinya,. dan salah satunya bisa saja mencoba mengawinsirikan logframe dengan balance score card (BSC) misalnya,. Dan sepertinya memang bisa saja ketika menyusun dan menggunakan logframe, 4 perspective BSC ini bisa dipakai sebagai basis referensinya,.. Jadi kita memastikan bahwa input output sampai outcome itu harus menggunakanperspektif yang lengkap ,. Bagaimana menjamin financial sustainability-nya, bagaimana mengakomodir customer/client'ssatisfaction, bagaimana menjamin internal process yang berkualitas, dan memancing pertumbuhan organisasi/entity.. Contonhya, Salah satu praktisi MONEV, RickDavies mengusukan memasukkan "suara target group" dalam mean/source of verification untuk pengukuran indicator achievement,. saya rasa ini sebagai upaya memasukkan perspektif klien (Client Perspective, sebgai 1bagiandari balance score card ya khan?).. Jadi bisa saja kalau mau.. semua tools dari departemn itu bisa saja saling melengkapi,. kalu dari DEPKEU bisaberarti mengambil perspektif finansialnya,.. depdagri mengambil perspektif clientnya,. Bappenas mengambil perspektif inovasi/learning, .. Menpan mengambil perspective internal process/business,. Begitu juga ketika membangun indikator-indikator pencapaian nasional,.. yah mungkin harus diupayakan komprehenif menhanykut 4 Aspek dariBSC itu,. jangan cuman ngurusin processnya, tapi lupa client's perpective,. atau lupa aspek keberlanjutan finansialnya,. Seperti halnya kalau kita menganalisa program-program capres,.. bisa saja kita menggunakan BSC ini untuk melihat kelengkapan perspektifnya,. bisa saja sebuah program capres terlihat pro-rakyat, mencoba memuaskan clientnya (yang adalah rakyat yang dibelanya), tapi lupa bagaimana membangun program pelengkapnya yang didsarkan pada perspektif keberlanjn finansialnya,.bagaimana pendanaan program pro-rakyat untuk jadi sustainable itu.. Yah begitu lah,. namun segalanya tidak ada yang mustahil di negeri kita yang tercinta ini, Indonesia Raya Regards, B.Dwiagus S. http://bdwiagus.blogspot.com http://bdwiagus.multiply.com " From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Risfan M Sent: 17 June 2009 05:52 To: [email protected] Subject: [referensi] Re: Menciptakan Indonesia Akuntabel Rekan Referensiers ysh., Tulisan Prof Iwan D itu tampaknya memang tidak menunjukkan keseluruhan cerita. GPRA yang dimaksud seingat saya tidak muncul sendirian. Sehingga timbul kesan seolah cuma menyusun Logframe - visi, misi, program lengkap dengan indikator input, output, outcome, impact. Di negara ybs, seingat saya itu bagian dari upaya besar yang dipimpin oleh Wapres Al Gore dengan National Performance Review nya. Upaya besar itu sebetulnya banyak dilaksanakan di tataran MANAJEMEN pelayanan pulic, bukan di tataran PLANNING nya. Konsep REINVENTING Governance, adalah bagian dari itu. Saya kira rekan Dwiagus sebagai penggiat Monev bisa menggali berbagai inovasi dan tools yang diterapkan departemen, Pemda yang selain Logframe juga diaplikasikan Balance Scorecard, berbagai jenis ISO dan tools TQM. Kita tahu kapasitas Al Gore yang mirip Emil Salim, yang biasa membuat program pemerintah menjadi GERAKAN NASIONAL, bukan sekedar proyek-proyek sesaat, tapi didukung berbagai unsur masyarakat dan swasta. Gerakan National Performance Review (NPR), juga tidak diberlakukan sebagai instruksi pemerintah, tapi kampanye dengan berbagai insentif, dorongan melalui bantuan teknis bagi yang melakukan, promosi best practices, dst. Ini menjadi trend dunia dekade 80an. Di negara commonwealth kebanyakan pakai istilah New Public Management. Setuju dengan komentar rekan BTS, tulisan Prof Iwan itu menjadi seolah penulisnya kurang periksa apa yang terjadi, sehingga tidak mengevaluasi keadaan yang ada. Seperti kita ketahui, angin Reinventing Governance, ...berbasis Kinerja, dst juga sudah mulai diadopsi berbagai instansi dan Pemda di negara kita. Adanya di tataran MANAJEMEN, sehingga mungkin kurang disinggung di kalangan Planning. Akan lebih baik kalau Prof Iwan juga sedikit mengulas upaya-upaya itu. Di negara kita upaya itu dimulai sebelum reformasi, terputus, lalu diaktifkan lagi. Berbagai aplikasi tools pengukuran kinerja sudah banyak dicoba diterapkan. Anggaran berbasis Kinerja (Permendagri 59), reformasi birokrasi di beberapa instansi a.l. Di lingkungan Depkeu (Bea Cukai, Pajak, dll), ISO kuga sudah dicobakan di berbagai unit pelayanan (RS, Puskesmas, Sekolah, dst). Juga partisipasi swasta dalam mrating dan mempromosikan inivasi pemerintah (daerah) dalam pelayanan yang lebih akuntabel, responsif dan partisipatif juga telah terjadi seperti inisiatif KPPOD, Jawa Pos Pro Otonomi Daerah, dst. Saya kira akan menarik kalau bisa diulas dan di-Monev. Kasimpulan saya, kalau diulas hanya aspek planning dan pencantuman indikator kinerja GPRA menjadi seperti aplkasi Logframe yang sudah banyak dilakukan. Tapi bagaimana itu menjadi gerakan (waktu itu NPR) di USA dan pengaruhnya ke seluruh dunia, itu justru yang menarik. Bagaimana spirit itu ditumbuhkan, bagaimana hal yang biasa di perusahaan swasta (manajemen mutu) kok sulit amat diterapkan di birokrasi pelayanan publik. Bagaimana beberapa instansi, Pemda kok bisa (Depkeu, Gorontalo, Kab Solok, Jembrana, Solo, dst), apa key success factors nya? Ini akan lebih bermanfaat. Salam, Risfan Munir From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Bambang Tata Samiadji Sent: 16 June 2009 20:16 To: [email protected] Subject: Re: [referensi] [OPINI di KORAN] Menciptakan Indonesia Akuntabel di Tahun 2015 Dear Dwiagus dan milister lainnya. Kalau aku baca artikelnya dari Prof. Iwan Darmansyah, kayaknya beliau tidak pernah mendapat pekerjaan dari Departemen Keuangan sehingga pengetahuan mengenai dunia perencanaan, khususnya perencanaan anggaran, beliau banyak ketinggalan. Soalnya apa? Apa yang dia kemukakan itu sudah dan sedang diimplementasikan di Indonesia. Khususnya PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L. Soal apakah pelaksanaannya belum sempurna, itu betul, namanya juga baru berjalan sekitar 5 tahun terakhir ini. Thanks. CU. BTS. --- On Tue, 6/16/09, Benedictus Dwiagus Stepantoro <[email protected]> wrote:
