Rekan Referensiers ysh.,
Tulisan Prof Iwan D itu tampaknya memang tidak menunjukkan keseluruhan cerita.
GPRA yang dimaksud seingat saya tidak muncul sendirian. Sehingga timbul kesan
seolah cuma menyusun Logframe - visi, misi, program lengkap dengan indikator
input, output, outcome, impact.
Di negara ybs, seingat saya itu bagian dari upaya besar yang dipimpin oleh
Wapres Al Gore dengan National Performance Review nya. Upaya besar itu
sebetulnya banyak dilaksanakan di tataran MANAJEMEN pelayanan pulic, bukan di
tataran PLANNING nya.
Konsep REINVENTING Governance, adalah bagian dari itu. Saya kira rekan Dwiagus
sebagai penggiat Monev bisa menggali berbagai inovasi dan tools yang diterapkan
departemen, Pemda yang selain Logframe juga diaplikasikan Balance Scorecard,
berbagai jenis ISO dan tools TQM.
Kita tahu kapasitas Al Gore yang mirip Emil Salim, yang biasa membuat program
pemerintah menjadi GERAKAN NASIONAL, bukan sekedar proyek-proyek sesaat, tapi
didukung berbagai unsur masyarakat dan swasta.
Gerakan National Performance Review (NPR), juga tidak diberlakukan sebagai
instruksi pemerintah, tapi kampanye dengan berbagai insentif, dorongan melalui
bantuan teknis bagi yang melakukan, promosi best practices, dst. Ini menjadi
trend dunia dekade 80an. Di negara commonwealth kebanyakan pakai istilah New
Public Management.
Setuju dengan komentar rekan BTS, tulisan Prof Iwan itu menjadi seolah
penulisnya kurang periksa apa yang terjadi, sehingga tidak mengevaluasi keadaan
yang ada. Seperti kita ketahui, angin Reinventing Governance, ...berbasis
Kinerja, dst juga sudah mulai diadopsi berbagai instansi dan Pemda di negara
kita. Adanya di tataran MANAJEMEN, sehingga mungkin kurang disinggung di
kalangan Planning. Akan lebih baik kalau Prof Iwan juga sedikit mengulas
upaya-upaya itu. Di negara kita upaya itu dimulai sebelum reformasi, terputus,
lalu diaktifkan lagi. Berbagai aplikasi tools pengukuran kinerja sudah banyak
dicoba diterapkan. Anggaran berbasis Kinerja (Permendagri 59), reformasi
birokrasi di beberapa instansi a.l. Di lingkungan Depkeu (Bea Cukai, Pajak,
dll), ISO kuga sudah dicobakan di berbagai unit pelayanan (RS, Puskesmas,
Sekolah, dst). Juga partisipasi swasta dalam mrating dan mempromosikan inivasi
pemerintah (daerah) dalam pelayanan yang lebih akuntabel,
responsif dan partisipatif juga telah terjadi seperti inisiatif KPPOD, Jawa
Pos Pro Otonomi Daerah, dst. Saya kira akan menarik kalau bisa diulas dan
di-Monev.
Kasimpulan saya, kalau diulas hanya aspek planning dan pencantuman indikator
kinerja GPRA menjadi seperti aplkasi Logframe yang sudah banyak dilakukan. Tapi
bagaimana itu menjadi gerakan (waktu itu NPR) di USA dan pengaruhnya ke seluruh
dunia, itu justru yang menarik. Bagaimana spirit itu ditumbuhkan, bagaimana hal
yang biasa di perusahaan swasta (manajemen mutu) kok sulit amat diterapkan di
birokrasi pelayanan publik. Bagaimana beberapa instansi, Pemda kok bisa
(Depkeu, Gorontalo, Kab Solok, Jembrana, Solo, dst), apa key success factors
nya? Ini akan lebih bermanfaat.
Salam,
Risfan Munir
