Pak Irwan, Pak Aby, Pak Iman Soe dan Rekans ysh., Trims Pak Irwan atas tanggapannya tentang perlu melihat perspektif MANAJEMEN, untuk implemantasi PLANNING. Sedikit ralat posting saya NPR dan Reinventing Gov jadi gerakan tahun 90an, bukan 80an. Dulu web references nya hidup, sekarang diarsipkan di web nya Univ Texas Austin kalau masih ada.
Namun masalah manajemen tentu bukan soal pengukuran kinerja dan akuntabilitas saja, yang penting justru apa konsep dan perangkat untuk memperbaiki kinerja itu sendiri. Khususnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kalau dibanding manajemen di perusahaan, mereka kabanyakan organisasinya sudah lebih berorientasi pada PROSES bisnis (isyu), bukan pembagian menurut FUNGSI. Sedangkan pemerintah masih lebih ke pembagian fungsi. Maksudnya di manufatur ada manajemen yang menangani satu produk dari proses logistik, pengolahan, asembling, packaging, sampai distribusi. Kalau di pemerintahan, pembagian kerj atau unit menurut fungsi dan sektor. Sehingga kalau harus membina produsen jamu misalnya, Dinas Pertanian membina petani, kalau sudah panen, industri jamu urusan Dinas Perindustrian yang belum tentu membina industri jamu tapi prioritasnya memina batik, Dinas Perdagangan prioritasnya lain lagi. Urusan Penataan Ruang, perencanaannya di instansi Tata Ruang/kePUan, pembina Pelaksanaan lapangan entah siapa (banyak sektor?), Pengendaliannya entah oleh siapa lagi. Juga soal penataan PKL, sektor informal. Karena menggunakan ruang ada sepotong urusan Penataan Ruang, sebagai Usaha Mikro urusan Dis Kop&UKM, sebagai pedagang urusan Dis Perdag, masing-masing Dinas itu prioritasnya lain-lain, kalau toh semua ngurusi PKL/UMKM maka pendekatan dan lokasi yang dibina bisa lain-lain. Maka kunci keberhasilan Kota Solo misal, karena dipimpin langsung oleh Walikotanya, diperlakukan seperti "proses busines" yang ditangani dari hulu hilir, sarana-prasarananya, pembiayaannya. Tidak seperti daerah lain dimana satu dinas membina, dinas lain membongkar. Kapet atau kawasan khusus lainnya, beberapa departemen memberi kekhususan sesuai tujuannya menjadi lokomotif pembangunan, sementara beberapa departemen menyerang kekhususan itu. Ada manajemen kawasan, tapi waktunya habis untuk minta persetujuan antar departemen yang beda policy terus. Karena itu menanggapi kemungkinan adanya MANAJEMEN WILAYAH, saya berfikir kok lebih baik Manajemen berbasis Isyu/Urusan tertentu. Manajemen Penanganan PKL/Sektor Informal, Manajemen Penanganan Kemiskinan Perkotaan yang punya kewenangan lintas dinas/SKPD. Manajemen Wilayah bisa saja tapi dengan lingkup yang khusus menangani isyu tertentu, jangan umum, karena bisa rancu dengan kewenangan Pemda sendiri. Salam, Risfan Munir -- In [email protected], Irwan Prasetyo <p...@...> wrote: > > Ysh P Risfan dan para referensier > > Menarik sekali tulisan P Risfan (saya tidak baca email sebelumnya), > saya sebagai Planner awam ingin juga menyampaikan pendapat tentang tataran > MANAJEMEN. Menurut saya "how to manage" bisa juga di antisipasi dalam > tataran PLANNING. Maksud saya dalam merencanakan produk tentu kita bisa > mencanangkan bagaimana mengontrol dan memelihara produk itu. > > Tentunya akan menjadi pertimbangan bagi kita, kalau kita merencanakan > sesuatu tapi kita tidak yakin bahwa ini achieveable atau managable, tentu > kita tidak feel comfortable bukan? > > Saya rasa profesi Urban Planner bisa ditingkatkan menjadi Urban Manager, > seperti running a company aja.(Jadi Lowongan kerjanya tambah banyak :) ) > Menurut P BTS sudah ada undang-undang berkaitan dengan ini ya. > > Saya dengar Depdagri sedang ditawari Pengukuran Kinerja Malcolm Baldridge, > yaitu pengukuran Performance Pelayanan Masyarakat, yang biasa digunakan di > Amerika Serikat untuk pelayanan Swasta/ BUMN/ Publik termasuk kantor > PEMDA, yang didalamnya bisa ada unsur ISO, Balanced Scorecard, Key > Perfomance Indicator dlsb. Dalam sistem tersebut leadership dan orientasi > hasil memiliki bobot yang sangat tinggi. > > Kalau kita belum siap seluruhnya bisa saja di ukur kinerja secara parsial > dulu, misal kantor lurah dulu. Demikian pendapat saya. Terimakasih. Maaf > kalau ada yang salah. > > > > > > > > > Rekan Referensiers ysh., > Tulisan Prof Iwan D itu tampaknya memang tidak menunjukkan keseluruhan > cerita. GPRA yang dimaksud seingat saya tidak muncul sendirian. Sehingga > timbul kesan seolah cuma menyusun Logframe - visi, misi, program lengkap > dengan indikator input, output, outcome, impact. > Di negara ybs, seingat saya itu bagian dari upaya besar yang dipimpin oleh > Wapres Al Gore dengan National Performance Review nya. Upaya besar itu > sebetulnya banyak dilaksanakan di tataran MANAJEMEN pelayanan pulic, bukan > di tataran PLANNING nya. > Konsep REINVENTING Governance, adalah bagian dari itu. Saya kira rekan > Dwiagus sebagai penggiat Monev bisa menggali berbagai inovasi dan tools > yang diterapkan departemen, Pemda yang selain Logframe juga diaplikasikan > Balance Scorecard, berbagai jenis ISO dan tools TQM. > Kita tahu kapasitas Al Gore yang mirip Emil Salim, yang biasa membuat > program pemerintah menjadi GERAKAN NASIONAL, bukan sekedar proyek-proyek > sesaat, tapi didukung berbagai unsur masyarakat dan swasta. > Gerakan National Performance Review (NPR), juga tidak diberlakukan sebagai > instruksi pemerintah, tapi kampanye dengan berbagai insentif, dorongan > melalui bantuan teknis bagi yang melakukan, promosi best practices, dst. > Ini menjadi trend dunia dekade 80an. Di negara commonwealth kebanyakan > pakai istilah New Public Management. > > Setuju dengan komentar rekan BTS, tulisan Prof Iwan itu menjadi seolah > penulisnya kurang periksa apa yang terjadi, sehingga tidak mengevaluasi > keadaan yang ada. Seperti kita ketahui, angin Reinventing Governance, > ...berbasis Kinerja, dst juga sudah mulai diadopsi berbagai instansi dan > Pemda di negara kita. Adanya di tataran MANAJEMEN, sehingga mungkin kurang > disinggung di kalangan Planning. Akan lebih baik kalau Prof Iwan juga > sedikit mengulas upaya-upaya itu. Di negara kita upaya itu dimulai sebelum > reformasi, terputus, lalu diaktifkan lagi. Berbagai aplikasi tools > pengukuran kinerja sudah banyak dicoba diterapkan. Anggaran berbasis > Kinerja (Permendagri 59), reformasi birokrasi di beberapa instansi a.l. Di > lingkungan Depkeu (Bea Cukai, Pajak, dll), ISO kuga sudah dicobakan di > berbagai unit pelayanan (RS, Puskesmas, Sekolah, dst). Juga partisipasi > swasta dalam mrating dan mempromosikan inivasi pemerintah (daerah) dalam > pelayanan yang lebih akuntabel, > responsif dan partisipatif juga telah terjadi seperti inisiatif KPPOD, > Jawa Pos Pro Otonomi Daerah, dst. Saya kira akan menarik kalau bisa > diulas dan di-Monev. > > Kasimpulan saya, kalau diulas hanya aspek planning dan pencantuman > indikator kinerja GPRA menjadi seperti aplkasi Logframe yang sudah banyak > dilakukan. Tapi bagaimana itu menjadi gerakan (waktu itu NPR) di USA dan > pengaruhnya ke seluruh dunia, itu justru yang menarik. Bagaimana spirit > itu ditumbuhkan, bagaimana hal yang biasa di perusahaan swasta (manajemen > mutu) kok sulit amat diterapkan di birokrasi pelayanan publik. Bagaimana > beberapa instansi, Pemda kok bisa (Depkeu, Gorontalo, Kab Solok, Jembrana, > Solo, dst), apa key success factors nya? Ini akan lebih bermanfaat. > > Salam, > Risfan Munir >
