Dalam planning ada 2 hal yg pokok; 1. Rational 2. Demi kepentingan public.
Konsultan tentunya memang diharapkan lebih berwawasn daripada birokrat.. Wong di ToR nya aja udah jelas2 minta team yg kualifikasi akademisnya tinggi.. Sampe dosen2 juga kecaplok.. Naah.. Yg menjadi mandat pemerintah dari konstituennya (rakyat) adalah menciptakan manfaat publik yg sebesar-besarnya.. so, konsultan yg baik ya jelas harus lebih berwawasan&menguasai tools2 perencanaan yg sifatnya teknis daripada birokrat.. (Kalo gak, malu dong sama almamater yg sudah menganugerahkan gelar akademik).. Dan.. Pemerintah yg amanah adalah pemerintah yang beroperasi demi kepentingan masyarakat byk dan sebisa mungkin mensterilkan diri dari lobby2 sektor privat (a.l; perusahaan konstruksi, dll). Salam, -K- Pedal Powered BikeBerry -----Original Message----- From: "ffekadj" <[email protected]> Date: Fri, 02 Oct 2009 15:16:38 To: <[email protected]> Subject: [referensi] Re: Disaster Management - Pak If Pak If ysm, terima kasih telah mengingatkan banyak hal dalam aspek perencanaan dan pengendalian. Saya menyimpan beberapa pertanyaan sbb: 1. Mohon kesediaan bapak dan rekan-rekan lainnya untuk menguraikan lebih lanjut tentang capacity restrain, threshold, dan prinsip-prinsip eco/bio region untuk pengetahuan kita bersama. 2. Mengenai PZ/Rencana sebagai bagian dari mitigasi bencana, saya kira tergantung 2 hal: a) political will, b) sampai saat ini saya belum mendapatkan penjelasan akademis tentang hal ini. 3. Mengenai Pemda mengecek QC/QA Konsultan, saya kira perlu perenungan pak, termasuk 'kemampuan bintek' dari Pusat kepada Daerah. Permasalahannya adalah, hasil pembinaan bapak dan IAP selama ini telah membuat Konsultan itu 'lebih pintar' dibandingkan perencana Pemda/Pusat, karena tokh yang disebut terakhir ini tidak bersertifikat? Walau ada kesadaran dari beberapa Pemda/Pusat untuk mengimbangi hal ini, namun produksi konsultan pintar tetap lebih tinggi. Mohon kesediaan bapak dan rekan-rekan untuk menyampaikan pandangan dan pemikiran lebih lanjut, supaya kita bisa yakin melangkah lebih tegap. Sebelumnya terima kasih pak. Salam. -ekadj --- In [email protected], "poerwohk" <poerw...@...> wrote: > > Referensiers dan P.Eka ysh Pentingnya pemahaman ttg identifikasi > "Kawasan Rawan Bencana" ; perhitungan 'Capacity Restrain' , Treshold. > 'Daya Dukung' & "Daya Tampung" dan prinsip2 Eco / Bio Region dlm > Perencanaan & Pemanfaatan Ruang yg diamanatkan oleh U...U 26 / 2007 sbg > landasan serta pentingnya Peraturan Zonasi (Zoning Regulation) dlm skala > rinci sbg bagian dr Mitigasi Bencana semakin terbukti. Pemda harus > benar-benar mengechek apakah Konsultan Perencana yg menyusun RTRW > Kab/Kota telah mengkaji aspek-aspek tsb, sebagai salah satu langkah > dalam upaya melaksanakan 'Quality Control' untuk menjaga "Quality > Assurance" Produk-produk RTRW -nya. Sudah Saat nya . . .? Nah tugas > Pusat mungkin agar lbh teliti mengidentifikasi kws rawan bencana tsb > pada skala Nasional, untuk dirincikan pada Skala Regional dan Lokal . > Dan pastikan yang terkait dengan Konsep Penyelenggaraan Penataan Ruang > sebagai salah satu Pendekatan "baru" Mitigasi Bencana, Jabarannya ada > pada Pedoman-Pedoman (NSPM/K) yang kita buat ... Bravo .. Maju Terus > Pembinaan Bintek Taru. <Poernomosidhi Poerwo> > --- In [email protected], "ffekadj" 4ekadj@ wrote: > > > > > > Referensiers ysh. > > > > Cukup menyentak berita bencana gempa di Sumatera Tengah sejak kemarin, > > dengan fokus di Sumatera Barat. Kelihatannya magnitudo dan dampak > > bencananya jauh lebih besar dari kejadian gempa Maret 2007 yang lalu. > > Kebetulan dua tahun lalu seminggu setelah kejadian gempa, saya > > berkesempatan ke Padang, dan sempat membuat catatan sebagaimana > > disampaikan di bawah. Pada waktu itu wilayah gempa belum mencapai Kota > > Padang, masih sekitar Kabupaten Tanah Datar, Solok, dan sedikit Agam. > > Kondisi saat ini yang meliputi wilayah sangat luas dan padat penduduk, > > tentulah kerusakan dan korban jiwa jauh lebih besar. > > > > Perlu bagi kita untuk memikirkan ulang metode disaster management, > > khususnya tidak sebatas apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dan > > UUPB. Salam. > > > > -ekadj
