Pak Risfan ysh, mungkin permasalahannya selama ini 'kegiatan pembangunan' itu dilaksanakan 'secara terprogram', jadi strukturalism itu sangat kental. Perbandingannya adalah seperti yang disampaikan dalam catatan Pak BSP, kalau TNI sudah sampai di lapangan beberapa waktu setelah bencana dan langsung melakukan evakuasi atau 3 jam sebelum aparat Pemda baru mengumpul untuk memulai koordinasi.
Dari kejadian Sumbar kemarin, yang turun justru 2 batalyon tempur, bukan zeni, yang tidak mengerti mengenai bangunan. Namun sepertinya itu adalah satuan yang berada pada lokasi terdekat, mereka datang dengan bekal pangan untuk 2 hari dan semangat. Saya kira ini fungsionalism. Hal yang sama dilakukan juga oleh satu organisasi dari Jerman, pada hari ke-3 mereka sudah berhasil melakukan pendataan sementara berbasis citra, bisa dilihat di http://www.zki.dlr.de/applications/2009/indonesia/179_en.html <http://www.zki.dlr.de/applications/2009/indonesia/179_en.html> Mengenai istilah-istilah itu, saya kira relevan untuk program mitigasi dan rehabilitasi, dan merupakan konten penting dalam UUPB. Permasalahannya adalah ini kurang dielaborasi secara akademis dan aplikasi, sehingga tidak populer. Dalam penerapan ke Rencana, saya sudah mensurvai ke beberapa produk konsultan, dan belum ada aplikasi konsep yang meyakinkan. Mungkin rekan-rekan yang pernah bekerja di Aceh termasuk Pak Erwin dapat menjelaskan? Kemarin saya baru mendapatkan laporan dari rekan yang baru kembali dari Padang, bila jalur kerusakan yang melintasi Padang - Pariaman berbentuk linier, justru pada jalur yang selama ini kita istilahkan sebagai 'kepala naga'. Pada jalur ini terban beberapa meter ke bawah tanah, sehingga kita melihat banyak bangunan yang turun ke dalam. Sementara demikian dulu. Salam. -ekadj --- In [email protected], Risfan M <risf...@...> wrote: > > Pak Ekadj, > > Anda sangat bijaksana untuk mengungkapkan bahwa banyak istilah teknis yang tak jelas betul maksudnya. > > Juga soal peran konsultan dan pemerintah. Saya kira konsultan perencana selayaknya bertanggung-jawab atas pekerjaan teknisnya, yang spesifk. Spesifik maksudnya ya sesuai ToR yang menjelaskan lingkup dan batas sasarannya. Sesuai budget pula. Tanpa budget cukup, tak bisa menghire jenis keahlian yang dibutuhkan, melaksanakan survei dan kajian yang memadai, ya tak bisa diharap (ini yang jarang dinyatakan terbuka...gak ada tim ahli yang bisa bilang "dana/waktu tak cukup", ..) > > Tapi peran konsultan/ahli dan kajiannya bagaimanapun sebatas teknis. Selebihnya soal pelaksanaan dan pengendalian, melibatkan berbagai instansi dan stakeholders, tentu harus jadi tanggung jawab Pemda atau Instansi yang punya urusan (dan kewenangan). > Jadi tugas pemerintah bukan cuma bikin standar teknis, QA/QC konsultan, tapi mengawal rencana supaya instansi lain dan stakeholders lain ikut rencana. (Jangan lupa kalau bidang PR punya UUPR, semua sektor juga punya UU yang setingkat). Dan, Pak Eka juga jujur tentang kondisi kemampuan pemerintah dalam mengawal ini. > > Kita tahu masalahnya tak sederhana. Tapi kita bisa kontribusi dalam mitigasi bencana dst, tapi ya mesti realistis ya. Bandingkan dengan kerja geolog atau insinyur sipil, yang secara engineering menggeluti langsung soal tanah, mekanika tanah. Mereka toh tak jumawa menyatakan tahu soal gempa - kapan, dimana, seluas apa, dan mesti apa. Perkiraan-perkiraan ahli saja mungkin. Selebihnya pemerintah dan dewan lah yang memutuskan pengosongan kawasan dst. Trims Pak Eka. > > Salam, > Risfan Munir > www.samuraisejati.blogspot.com > > > > > > > > > > --- On Fri, 10/2/09, Harya Setyaka harya.sety...@... wrote: > > > From: Harya Setyaka harya.sety...@... > Subject: Re: [referensi] Re: Disaster Management - Pak If > To: [email protected] > Date: Friday, October 2, 2009, 10:34 AM > > > > > > > > Dalam planning ada 2 hal yg pokok; > 1. Rational > 2. Demi kepentingan public. > > Konsultan tentunya memang diharapkan lebih berwawasn daripada birokrat.. Wong di ToR nya aja udah jelas2 minta team yg kualifikasi akademisnya tinggi.. Sampe dosen2 juga kecaplok.. > > Naah.. Yg menjadi mandat pemerintah dari konstituennya (rakyat) adalah menciptakan manfaat publik yg sebesar-besarnya. . so, konsultan yg baik ya jelas harus lebih berwawasan&menguasai tools2 perencanaan yg sifatnya teknis daripada birokrat.. (Kalo gak, malu dong sama almamater yg sudah menganugerahkan gelar akademik).. > Dan.. Pemerintah yg amanah adalah pemerintah yang beroperasi demi kepentingan masyarakat byk dan sebisa mungkin mensterilkan diri dari lobby2 sektor privat (a.l; perusahaan konstruksi, dll). > > Salam, > -K- > > > > > > > > > Pedal Powered BikeBerry > > > > From: "ffekadj" 4ek...@gmail. com> > Date: Fri, 02 Oct 2009 15:16:38 -0000 > To: refere...@yahoogrou ps.com> > Subject: [referensi] Re: Disaster Management - Pak If > > > > > Pak If ysm, terima kasih telah mengingatkan banyak hal dalam aspek > perencanaan dan pengendalian. Saya menyimpan beberapa pertanyaan sbb: > > 1. Mohon kesediaan bapak dan rekan-rekan lainnya untuk menguraikan lebih > lanjut tentang capacity restrain, threshold, dan prinsip-prinsip eco/bio > region untuk pengetahuan kita bersama. > > 2. Mengenai PZ/Rencana sebagai bagian dari mitigasi bencana, saya kira > tergantung 2 hal: a) political will, b) sampai saat ini saya belum > mendapatkan penjelasan akademis tentang hal ini. > > 3. Mengenai Pemda mengecek QC/QA Konsultan, saya kira perlu perenungan > pak, termasuk 'kemampuan bintek' dari Pusat kepada Daerah. > Permasalahannya adalah, hasil pembinaan bapak dan IAP selama ini telah > membuat Konsultan itu 'lebih pintar' dibandingkan perencana Pemda/Pusat, > karena tokh yang disebut terakhir ini tidak bersertifikat? Walau ada > kesadaran dari beberapa Pemda/Pusat untuk mengimbangi hal ini, namun > produksi konsultan pintar tetap lebih tinggi. > > Mohon kesediaan bapak dan rekan-rekan untuk menyampaikan pandangan dan > pemikiran lebih lanjut, supaya kita bisa yakin melangkah lebih tegap. > Sebelumnya terima kasih pak. Salam. > > -ekadj > > --- In refere...@yahoogrou ps.com, "poerwohk" poerwohk@ .> wrote: > > > > Referensiers dan P.Eka ysh Pentingnya pemahaman ttg identifikasi > > "Kawasan Rawan Bencana" ; perhitungan 'Capacity Restrain' , Treshold. > > 'Daya Dukung' & "Daya Tampung" dan prinsip2 Eco / Bio Region dlm > > Perencanaan & Pemanfaatan Ruang yg diamanatkan oleh U...U 26 / 2007 > sbg > > landasan serta pentingnya Peraturan Zonasi (Zoning Regulation) dlm > skala > > rinci sbg bagian dr Mitigasi Bencana semakin terbukti. Pemda harus > > benar-benar mengechek apakah Konsultan Perencana yg menyusun RTRW > > Kab/Kota telah mengkaji aspek-aspek tsb, sebagai salah satu langkah > > dalam upaya melaksanakan 'Quality Control' untuk menjaga "Quality > > Assurance" Produk-produk RTRW -nya. Sudah Saat nya . . .? Nah tugas > > Pusat mungkin agar lbh teliti mengidentifikasi kws rawan bencana tsb > > pada skala Nasional, untuk dirincikan pada Skala Regional dan Lokal . > > Dan pastikan yang terkait dengan Konsep Penyelenggaraan Penataan Ruang > > sebagai salah satu Pendekatan "baru" Mitigasi Bencana, Jabarannya ada > > pada Pedoman-Pedoman (NSPM/K) yang kita buat ... Bravo .. Maju Terus > > Pembinaan Bintek Taru. <Poernomosidhi Poerwo> > > --- In refere...@yahoogrou ps.com, "ffekadj" 4ekadj@ wrote: > > > > > > > > > Referensiers ysh. > > > > > > Cukup menyentak berita bencana gempa di Sumatera Tengah sejak > kemarin, > > > dengan fokus di Sumatera Barat. Kelihatannya magnitudo dan dampak > > > bencananya jauh lebih besar dari kejadian gempa Maret 2007 yang > lalu. > > > Kebetulan dua tahun lalu seminggu setelah kejadian gempa, saya > > > berkesempatan ke Padang, dan sempat membuat catatan sebagaimana > > > disampaikan di bawah. Pada waktu itu wilayah gempa belum mencapai > Kota > > > Padang, masih sekitar Kabupaten Tanah Datar, Solok, dan sedikit > Agam. > > > Kondisi saat ini yang meliputi wilayah sangat luas dan padat > penduduk, > > > tentulah kerusakan dan korban jiwa jauh lebih besar. > > > > > > Perlu bagi kita untuk memikirkan ulang metode disaster management, > > > khususnya tidak sebatas apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dan > > > UUPB. Salam. > > > > > > -ekadj >
