Pak Aby ysh., Kiranya tulisan Koko sudah sgt mewakili pemikiran2 saya akan masalah2 yg kita perdebatkan: masalah jarak, kerajaan, pentingnya mengkaji lebih dalam faktor historik, mengapa saya tdk memperlakukan tulisan diblog sama dgn paper di jurnal, dst...
Sebenarnya saya bermaksud mendiamkan sementara, dgn harapan bapak bisa lebih jernih menangkap apa yg saya maksud... masalah bahwa kalau mau ibu kota dekat dgn semua propinsi maka Indonesia perlu bubar sehingga propinsi jadi negara dan semua punya ibu kota masing2, tentu ini bercanda dlm arti saya bukan pendukung pembubaran NKRI (lha kalau pulang nanti saya gak punya kantor kalau NKRI bubar hehe)... tapi juga serius, dlm arti diskusi teori secara netral...kita ketahui bersama bahwa issu kesenjangan wilayah bisa disebabkan oleh faktor geografi tapi juga faktor institusi... pendukung keduanya malah ramai berdebat, sebagian mengatakan bahwa penyebab utama adalah faktor geografi, adanya jarak (bukan semata euclidian distance), hubungan antara core-periphery... sebagian yg lain mengatakan institusilah yg memainkan peran... US, Canada, Australia bisa makmur karena institusi yg digunakan adalah warisan Inggris yg ketika masih menjadi jajahan lebih independen dlm pengambilan keputusan, dll. dibandingkan dgn jajahan Prancis dan Spanyol yg sedikit2 meminta petunjuk dr raja/emperor... Saya sendiri berpendapat kedua faktor sama2 berperan penting... masalah polycentricity yg bapak dukung sebagai obat bagi kesenjangan wilayah dibantah oleh beberapa ilmuwan termasuk Meijers (yg papernya saya sebutkan) dan Polese (dr Canada)... tapi konteks mereka memang ttg negara maju... nah utk Indonesia, kalau kita percaya teorinya Williamson bahwa kesenjangan wilayah terkait dgn stage of dev't maka kita terus saja membangun sampai suatu level income per capita maka dgn sendirinya regional inequality akan menurun...ini kalau kita percaya...tapi teori ini tdk mengkaitkan regional inequality dgn polycentricity ataupun adanya primacy...sebuah negara bisa saja punya sistem kota2 yg polycentric (Jerman, Canada) dgn kesenjangan wilayah yg sama rendahnya dg yg primacynya tinggi ( Perancis, Inggris)... yg menjadi masalah bukan sistem kota2nya tapi stage of dev't yg dicapai negara2 tsb... adapun sistem kota2nya lebih dipengaruhi oleh institusi (unitary vs federation)... apakah akan lebih efektif menggunakan polycentricity sebagai obat kesenjangan wilayah dibandingkan alternatif2 lain (institusi-proses desentralisasi, dsb.)? ini bisa kita perdebatkan bukan? Saya sendiri tidak tahu bila ada kisah sukses negara lain memerangi kesenjangan wilayah melalui polycentricity (Perancis jelas gagal, Paris tetap dominan, rendahnya kesenjangan wilayahnya bukan karena metropoles d'equilibre)... memang kita tidak perlu mengikuti negara lain, kalau berhasil kita akan jadi pioneer, demikian juga kalau gagal... apakah kita mampu menanggung beban resiko kegagalan dr kebijakan tanpa basis teori maupun basis empirik tsb? Tentu yg bisa memutuskan adalah pemegang jabatan pemerintahan tertinggi... Tapi tentu saja diskusi ttg polycentricity tdk/sedikit terkait dgn pemindahan ibu kota, bukan saya yg membawa....:) salam... --- On Mon, 12/28/09, Harya Setyaka <[email protected]> wrote: From: Harya Setyaka <[email protected]> Subject: Re: [referensi] Re: Tgp (2a) Fwd: Ibukota INdoneSia PIndaH ??? To: [email protected] Date: Monday, December 28, 2009, 8:49 AM Halo, Saya mau tanggapi secara keseluruhan diskusi, bukan specific pada regional equalities. 1. Mengenai Brasilia: Refrensi megnenai Brasilia yg cukup komprehensif bisa ditemukan di text-book yg sangat umum di dunia planning; yaitu Cities of Tomorrow oleh Peter Hall. di Bab 7, The City of Towers, satu sub-bab khusus membahas Brasilia: the Quasi-Corbusian City (kalau punya edisi 3, hal 230-235). (Peter Hall sendiri memang tidak banyak menulis mengenai kota-2 non-Bule). Brasilia, dalam batas kota yg direncanakan, memang baik.. tapi kegagalannya adalah banyak kota-2 lain tumbuh berjamur dipinggirannya, secara kurang terencana dengan baik. Biaya yg dikeluarkan untuk pembangunan juga sangat besar. Mungkin ini bisa dianggap sebagai bentuk 'ketegasan kebijakan', tapi disisi lain, mengapa tidak pernah ada ketegasan kebijakan yg berpihak pada kaum miskin. Hall menyoroti pembiayaan.. bagaimana kaum pekerja disedot duit pajaknya untuk membangun kota tsb, tapi agenda-2 sosial lainnya terbengkalai. Sejarah Brazil mencatat 2 kali perpindahan ibukota.. dari Salvador, lalu ke Rio, lalu ke Brasilia .. dan proses nya memang lama.. sudah dari 1823 pertama kali dicetuskan, baru 1960 ter-realisasi. . 2. Mengenai Canberra. Juga ada di buku nya Peter Hall sebagi sub-bab, tapi di Bab lain, yaitu bab 6; The City of Monuments. Planner nya Canberra adalah mantan asistennya Frank Lloyd Wright. Prosesnya juga tidak singkat, dan memang secara sengaja lokasinya dipilih tidak bejarak lebih dari 100 mil dari Sydney. 3. Washington DC. Sebenarnya juga 'pindahan' dari Philadelphia tahun 1800an. Tujuannya supaya aman secara militer. Tapi toh akhirnya pernah juga diserang oleh tentara kerajaan Inggris. Lalu Civil War, jamannya Abraham Lincoln, kota tumbuh pesat.. banyak penduduk afro-american yg di-merdekakan dari perbudakan. Seterusnya hingga 1870 sudah kembali menemui masalah kembali, kelayak-hunian memburuk.. sehingga Congress mengusulkan pindah lagi. Tapi ternyata hingga sekarang masih tetap dengan terus membenahi diri dengan kiat-kiat rancang bangun dan teknologi konstruksi mutakhir., antara lain ya mengaspal jalan dan membangun sanitasi dan drainase.. sebagaimana tantangan perkotaan yg umum masa itu. sistem pemerintahan USA unik.. pemerintah pusat (Federal) dibangun bottom up oleh negara-bagian (States) yg sudah berdiri otonom sebelumnya. (mereka membentuk Federasi awalnya dari pakta militer untuk menghadapi tentara Kerajaan Inggris). Kewenangan pemerintah Federal tidak melebihi yang diberikan States (kebalik sama Indonesia saat ini...) Begitu pula ketika ingin membenahi Washington DC pada masa itu; ya untuk pendanaan perlu 'direstui' states-2 nya.. Baik Brazil, Australia, USA, semuanya adalah negara produk perambahan benua oleh bangsa Eropa yang diamini sejarah. Ada contoh lain; yaitu New Delhi.. yg merupakan ibukota bentukan pemerintah Kolonial Inggris.. sedangkan sebelumnya ibukota ada di Calcutta. Tapi sejarah tidak mengamini perambahan benua oleh kerajaan Inggris ini. Contoh lain; masih di benua Amerika adalah Mexico City; yg merupakan kota kuno bangsa Aztec sejak 1325 yang lalu diteruskan oleh pemerintah kolonial Spanyol. Ketika Mexico (bule nya, bukan Aztec nya) merdeka dari Raja Spanyol, tahun 1821, ibukota tetap di Mexico City.. dan hingga kini jadi kota yg sangat kurang layak huni pun tidak pindah ibukotanya. 4. Indonesia. Yang pertama kali menjadikan ibukota di muara sungai Ciliwung adalah VOC, yang lalu diteruskan oleh Hindia Belanda. Oleh Kerajaan Pajajaran, Sunda Kelapa tidak dianggap penting. sesuai khittahnya; VOC adalah entitas dagang bersenjata. VOC pula lah yg pertama kali menjadikan Jakarta sebagai simpul perdagangan. VOC adalah Pemerintahan yang memiliki kewenangan militer, namun konstituen nya adalah 17 komisaris yg berkantor di Amsterdam. Kota hanya memiliki 2 fungsi: Pelabuhan dagang dan benteng militer. Pemukiman sipil diluar tembok benteng, tanpa rencana, pembiayaan swadaya.. Lalu mulai ada 'pergeseran' (karena gak pindah jauh) yaitu mengarah ke pedalaman.. dan ditandai oleh jatuh-bangunnya rezim militer. Daendels memindahkan ke Gambir.. masih di tepi Ciliwung. Lalu Daendels pun memerintahkan pembangunan Bandung di tepi Cikapundung, sekaligus memindahkan pusat Kabupaten Bandung. Raffles membangun pusat pemerintahan di Bogor. Lalu pada masa Hindia Belanda, investasi pembangunan fungsi-2 pemerintahan di Bandung cukup gencar.. termasuk membangun lapangan udara militer (penerbangan sipil masih sangat jarang saat itu) dan juga pusat militer di Cimahi. Hindia Belanda juga membangun kota baru Jatinegara, lengkap dengan infrastruktur rel yg sangat memadai saat itu (Manggarai), dan juga fungsi-2 militer. Apapun rencana pemerintah Hindia Belanda saat itu (yg saya ketahui ingin pindah ke Bandung yg lebih sejuk dari Gambir), tidak sempat terlaksana.. Dari sudut pandang pembangunan kota: Pemerintah Hindia Belanda sangat banyak melakukan program-2 sosial bagi kaum pribumi yg dipayungi politik etis (1900), tapi tidak banyak menyentuh perbaikan permukiman (housing improvement) .. Baru tahun 1925-7 mulai disetujui bantuan dana pemerintah pusat kepada kota-praja yg cukup otonom dalam memperbaiki permukiman. pemerintah kota-praja kurang tertarik memperbaiki permukiman karena masalah kesejahteraan pribumi-jelata memang tanggung jawab pemerintah pusat, dan dewan kota juga enggan menyetujui anggaran untuk kaum pribumi juga karena kaum pribumi under-represented dan ya karena miskin gak bayar pajak (non-taxable) . Soekarno memang sempat memikirkan pindahan.. tapi tahun 1962 malah berbalik.. Pembangunan fokus ke Jakarta.. antara lain proyek-2 mercu suar yg difasilitasi pendanaan Soviet. Rencana pemindahan jamannya Soeharto, sebagaimana kebijakan-2 dan proyek-2 lainnya, di-bajak oleh nafsu riba kroni-kroni tengik nya.. Lessons learned bagi Indonesia saat ini: kalau Jakarta terasa makin sesak, makin tidak layak huni.. solusinya bukan pindahan.. tapi planning yg lebih baik lagi.. di semua lini baik di lini analisis, prediksi, dan mengambil tindakan (policy, implementation, enforcement) . 5. Malaysia sepertinya kisah sukses yg agaknya bikin pengen. Kita selalu merasa tercambuk apabila ada prestasi Malaysia yg belum mampu kita samai. Tapi KL juga menjadi lebih layak huni karena investasi di sektor transportasi. . ya dengan ngutang juga .. nombok juga .. 6. Regional equalities.. saya perlu garisbawahi (sorry kalao tidak berbau 'tata ruang', tapi lebih tata uang): perlu kita reformasi perimbangan keuangan daerah... Pajak atas industri ekstraktif yg mendominasi perekonomian Indonesia Timur, tidak perlu 'mampir' dulu di Jakarta.. Perlu efisiensi dan rasionalisasi perimbangan keuangan daerah. Jadi, untuk tujuan yg mulia ini; mungkin federalisasi lebih efektif.. kalao federalisasi bisa mengefisiensikan administrasi pembangunan. . mengapa tidak.. 7. Jarak dan tekonologi transportasi. Ya, memang jarak cartesian / euclidean tidak akan berubah.. tapi teknologi & regulasi transportasi memang justru mengatasi 'jarak' tersebut.. Kita cukup membandingkan waktu tempuh dan ongkos saja dari tahun ke tahun.. Masih ingat jaman dulu 15-20 tahun lalu.. bagaimana Jakarta-Surabaya, Jakarta-Semarang by train? Jakarta-Medan, Jakarta-Menado, dlsb? berapa ongkos nya dulu ketika cuma ada Garuda? Jadi memang betul bahwa teknologi dan regulasi transportasi mampu mengatasi jarak. Teknologi menyingkat jarak tempuh. Regulasi (persaingan usaha yg sehat) menurunkan ongkos. (contoh yg paling shahih adalah di bidang telekomunikasi) . 8. Separtisme.. kembali muncul mitos-2 ala pemerintahan kolonial mengenai separatisme yang mempercayai bahwa separatisme akan hilang apabila kesenjangan kesejahteraan antar wilayah kepulauan diminimalisir. . Canada, negara yg sejahtera namun tetap ada separatisme. Separatisme juga terjadi di negara kontinental (non-kepulauan) . Memindahkan ibukota meredam separatisme? Salah obat lagi.. 9. Pemindahan Ibukota sebagai keputusan rasional: Memang UK adalah Monarki.. tapi monarki konstitusional. . hukum tetap dijunjung tinggi dan keluarga kerajaan pun tunduk pada hukum. tidak seperti sabda pandito ratu ala kerajaan nusantara.. dimana lidah raja adalah hukum. kaitannya dengan memindahkan ibukota: ini masalah motif dan metode.. perencanaan modern motifnya adalah (kalau demokrasi berjalan baik) kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya sebagian yg itu-itu saja (elite).. dan metode nya adalah rasional empiric.. Jaman kerajaan dulu, pindahan ibukota basically adalh si Raja dan keluarga pindah rumah.. Motif nya? ya mempertahankan status quo dinastinya dari ancaman expansi kerajaan lain maupun pemberontakan. . Raja Thailand juga sempat pindah rumah beberapa kali sampai akhirnya di Bangkok sekarang ini. 10. Saya sepakat dengan Pak BTS.. intinya; apa urgensi nya memindahkan ibukota? Kalau Jakarta menjadi semakin tidak layak huni; seluruh alternatif solusi perlu ditampilkan diatas meja.. Seluruh penjelasan dan sumber refrensi juga perlu disajikan diatas meja dan dinilai secara objective dan subtantial. Yg perlu kita ingat adalah blog maupun suatu paper yg ditulis sudah cukup lama tidak akan bisa menjadi refrensi yg lengkap. Apalagi Blog itu tidak termasuk refrensi yg shahih secara ilmiah.. un-refereed. Sedangkan kalao journal paper, ya perlu dipelajari juga yg terbaru. Juga tidak bijak mengambil kesimpulan yg terlalu jauh dari olah-data statistik yg sederhana.. kalao diagnosa nya bukan masalah teruknya Jakarta, tapi masalah-2 keutuhan negara kesatuan atau masalah lain yg sudah dibahas secara superficial lainnya; sama juga; seluruh solusi perlu disajikan diatas meja.. Bukan malah terbalik; bias kepada suatu solusi, lalu problem statement -nya yg bolak-balik direvisi.. Salam hangat, -K- 2009/12/27 Benedictus Dwiagus S. <bdwia...@gmail. com> Kalau membaca info dr pak budi, pindahnya fungsi pemerintahan dari KL ke PJ itu lebih pada kapasitas lahan KL yg gak memungkinkan lagi. Bukan utk meng-entertain tujuan regional growth equalities, makanya pindahnya hanya beberapa km saja. Mungkim malaysia lebih percaya solusi lain utk regional equalities, tidak sekedar memindahkan ibukota sejauh lebih dari 800km Atau mau belajar dari myanmar yang memindahkan ibukotanya dari Yangon ke Nayphidaw, 300km jaraknya, tapi tepat di central point of myanmar, dan semua berdasarkan advis penasihat2 spiritual Jenderal Than Swe. Jangan2 yang punya wawasan regional equalities ini adalah mereka yang punya kedalaman spiritual yang mumpuni. Salam Dwiagus »»» digowes dari Rempoa dengan BikeBerry® ~ Genjot Teruuusss... !!!From: budi Situmorang <bsitumorang@ yahoo.com> Date: Sun, 27 Dec 2009 23:33:41 +0800 (SGT)To: <refere...@yahoogrou ps.com> Subject: Re: [referensi] Re: Tgp (2a) Fwd: Ibukota INdoneSia PIndaH ??? PAk Andi yg budiman, Usulan saya bukan BSD, krn sudah terlanjur berkembang dan bakal lebih sulit. Kalau saya usul sih somewhere (belum pasti? krn hrs dicari dgn cermat dari segala aspek dan hrs juga transparan) antara bandara Sukarno Hatta - Jakarta, krn bila di JOnggol atau seseorang bilang antar Bekasi - Cikampek, krn lahan yg cukup tersedia, sgt tidak mgkn krn menuju je sana saja yg pasti melewati Jakarta, sdh pasti macet (anytime loh). Jadi usulan saya di Barat Daya kota Jakarta. Tentang RTRWN, bapak mgkn salah informasi krn baru direvisi 1 kali, diawali dgn evaluasi, perumusan kembali, baru leal drafting (dalam 3 tahun anggaran berturutan), shg jadi PP 26 tahun 2008. Benar, dalam RTRWN baru bicara fungsi kota, dan informasi pemindahan ibukota negara belum ada. Pemindahan kota memang saat itu sempat berkembang tetapi sepertinya dalam pembahasan menghilang karena aspek politisnya yg sangat kental. Pak Andi mgkn ingat juga sempat mencuat akan digeser ke Jonggol (jaman orde baru). Informasi ini pernah diklarifikasi pada saat diskusi penyiapan perpres jabodetabekjur. Katanya malah perpres tersebut dicabut (mungkin ada yg lebih jelas mengetahui riwayat ini). Jadi saat itu diputuskan tidak diakomodasikan pak. Demikian dulu info lanjutannya. ... Salam, Budi Situmorang --- Pada Ming, 27/12/09, Andi Plano <andipl...@yahoo. com> menulis: Dari: Andi Plano <andipl...@yahoo. com> Judul: Re: [referensi] Re: Tgp (2a) Fwd: Ibukota INdoneSia PIndaH ??? Kepada: refere...@yahoogrou ps.com Tanggal: Minggu, 27 Desember, 2009, 9:18 PM
