PEMBANGUNAN WILAYAH Saatnya Beraksi di Timur Kompas, Selasa, 6 April 2010 | 04:30 WIB Pulau Jawa adalah masa lalu, Sumatera dan Kalimantan adalah masa kini, sedangkan Kawasan Timur Indonesia adalah masa depan. Ungkapan itu sering dilontarkan pelaku ekonomi nasional dengan berpijak pada perspektif sumber daya alam dan kedaulatan wilayah. Ketika sumber daya alam di Pulau Jawa dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) kian menipis, Kawasan Timur Indonesia (KTI) menjadi tumpuan. Potensi ekonomi tersebar pada 12 provinsi di KTI, yakni 6 provinsi di Pulau Sulawesi, 2 di Nusa Tenggara, 2 di Kepulauan Maluku, dan 2 di Papua. Sebagai contoh, di KTI, potensi energi panas bumi terdapat di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi. Saat ini energi panas bumi di KTI yang tergarap baru sebagian kecil. Pulau Sulawesi yang memiliki potensi cadangan energi panas bumi 959 megawatt electrical (MWe) baru termanfaatkan 40 MWe.
Mengutip data Badan Pusat Statistik, Agus Martowardojo menyebutkan, struktur perekonomian KTI didominasi sektor berbasis sumber daya alam. Sektor pertanian (yang mencakup subsektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan) menyumbang 27 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) serta sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang 18 persen dari PDRB. Hanya saja, dibandingkan dengan KBI yang didominasi kontinental (daratan), KTI lebih sarat problematik. Limpahan potensi sumber daya alam KTI tersebar tidak merata di kepulauan. Untuk menjangkau dan mengolahnya, perlu biaya dan waktu berlipat ganda dibandingkan dengan di KBI. Setiap kali sarana dan fasilitas publik hendak dibangun, situasi dilematis mencuat. Ongkos yang dikeluarkan tidak seimbang dengan nilai ekonomisnya. Dari sekitar 218,8 juta penduduk Indonesia, hanya sekitar 29,6 juta berdiam di KTI. Sementara luas KTI 62 persen wilayah RI. Lebih dari 50 persen luas KTI adalah kepulauan dan perairan. Celakanya, paradigma anggaran publik sangat lekat dengan aspek populasi dan masih berpihak pada daratan. Dari 183 kabupaten/kota tertinggal di seluruh Indonesia, 128 di antaranya berada di KTI. Sebaliknya, alokasi keuangan negara sekitar 70 persen berpihak ke KBI. Ketertinggalan itu terutama karena aspek sarana dan prasarana (50,81 persen), perekonomian lokal (18,35 persen), sumber daya manusia (17,41 persen), bencana alam dan konflik (9,38 persen), serta kelembagaan daerah (4,02 persen). Sebaran penduduk yang tidak didukung infrastruktur transportasi memadai berdampak pada pelayanan hak dasar, yakni pendidikan, kesehatan, dan penghasilan di bawah standar layak. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Utara (75,16) yang menempati urutan kedua nasional setelah DKI Jakarta (78) seperti menjadi hampa ketika dikomparasikan dengan 11 provinsi lain di KTI. Pasalnya, Provinsi Papua mencapai nilai terendah (57). Potret IPM di KTI menunjukkan sebagian besar di bawah IPM nasional (71,17). Yang (sedikit) membanggakan, di tengah keterbatasan itu, proses pembangunan di KTI dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren positif. Ketua Forum Kelompok Kerja KTI Winarni Monoarfa mengungkapkan, indikator-indikator makroekonomi menunjukkan pertumbuhan ekonomi di KTI mengalami percepatan. Meski rata-rata pertumbuhan PDRB kawasan ini 4 persen, sejumlah wilayah, seperti Sulawesi, lebih dari 6 persen, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik mencatat, kontribusi KTI terhadap perekonomian Indonesia masih relatif rendah. Kontribusi KTI hanya 7 persen dari total PDB Nasional 2008 yang Rp 4.954 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari tiga provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Papua, dan NTB. Kontribusi ini relatif rendah dibandingkan dengan Jawa dan Bali, yaitu 59 persen, Sumatera 23 persen, dan Kalimantan 11 persen. Rekomendasi Selaras dengan visi Indonesia 2025 yang maju, adil, dan makmur, keberpihakan terhadap KTI tidak lagi hanya cukup dengan political will, tetapi sudah harus menjadi political action. Diperlukan kerangka implementasi yang lebih konkret untuk mengatasi permasalahan KTI. Mengingat masa depan KTI bukan hanya di darat, tetapi jauh lebih berpotensi pada potensi kelautan, saatnya tersedia basis data pelaku usaha di sektor kelautan dan pesisir. Diperlukan ”konsolidasi-inovasi-sinergi” semua pemangku kepentingan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara perbankan dan pemerintah, antara masyarakat dan pemerintah, antara dunia usaha dan pemerintah. Boleh jadi, harus ada ”new deal” sesama pemangku kepentingan di KTI untuk mengoptimalkan sumber dayanya ataupun antara KTI dan pemerintah pusat dalam hal perlakuan khusus yang lebih spesifik dan lebih adil serta implementatif. Upaya Bank Mandiri menggelar Papua Investment Day Oktober 2009 dan Maluku Investment Day 2010 merupakan contoh komitmen lembaga perbankan untuk mendorong pelaku ekonomi menggerakkan potensi yang ada. Praktik cerdas untuk pola-pola kemitraan, seperti public private partnership, model bedah desa, dan model kawasan produksi, juga harus lebih dikembangkan. KTI menunggu aksi nyata! --- On Tue, 4/6/10, Risfan M <[email protected]> wrote: From: Risfan M <[email protected]> Subject: [referensi] Pembangunan Wilayah To: [email protected] Date: Tuesday, April 6, 2010, 3:56 AM Rekans ysh, Mengutip Kompas hari ini (6/4/10): Pembangunan Wilayah, Saatnya Beraksi di Timur , pulau Jawa adalah masa lalu, Sumatera dan Kalimantan adalah masa kini, sedangkan Kawasan Timur Indonesia adalah masa depan. Ada yang mengikuti diskusinya? Salam, Risfan Munir
