SAlam,
Identifkasi masalah yang mengena, Pak Kus. Namun di bagian akhir tawaran 
solusi, saya pikir yang diperlukan itu adalah inisiatif yang lebih lintas 
bidang. Sehingga judul Dewan Tata Ruang rasanya masih seperti baju yang 
kesempitan. Berdasarkan visi yang lebih makro bisa diusulkan seperti Dewan 
Pembangunan KTI, atau Dewan Pembangunan Berkelanjutan, dll. Hingga kini 
pemahaman tata ruang masih dimaknai sebagai kegiatan yg portofolionya adalah 
Rencana Tata Ruang. Sedangkan masalahnya adalah portofolio yang fragmented 
antar instansi yagn berkontribusi dalam pembangunan kawasan...

MJS


--- On Sun, 4/11/10, Wanto None <[email protected]> wrote:

From: Wanto None <[email protected]>
Subject: Re: Pulih :-)  [referensi] Re: Pembangunan Wilayah
To: [email protected]
Date: Sunday, April 11, 2010, 4:30 PM







 



  


    
      
      
      
Pemikirannya tentang fallacy yang brilliant. Ak mau menambahkan current problem 
yang mungkin dihadapi. Kalo dulu waktu sentralisasi masalah pembangunan KTI 
adalah korupsi. Kalo sekarang setelah desentralisasi masalahnya nambah tidak 
hanya korupsi tetapi juga koordinasi dan ,politik dan sumber daya manusia. 
Pemerintah daerha di beri keleleuasaan penuh untuk membangun infrastrukturnya 
tetapi uangnya darimana? Pinjam ke luar negeri kan harus melalui pemerintah 
pusat, dan kadang kala terjadi miskoordinasi antara pemerintah pusat dengan 
daerah sehingga proyek terkatung2. masalah politik, kecenderungan karena sudah 
pilkada, daerah tidak punya grand design tata ruang untuk jangka 20 - 30 tahun 
ke depan dan lebih menggunakan pragmatisme karena jabatan politik yang hanya 
terbatas 5 tahun. Itu tantangan besar tidak hanya di Timur tapi juga di Barat.
 Masalah sumber daya manusia itu masalah klasik. Bukan tidak ada tenaga ahli 
ditimur, tetapi faktor sistem birokrasinya yang membuat para tenaga ahli dan 
profesional mending lari ke jakarta ato ke luar negeri.Sedangkan di lingkungan 
kab/kota (PNS) lebih senang mengurusi yang rutin2 saja, dan PU/Bappenas yang 
munkin banyak ahli perencanaannya dengan otonomi daerah sulit untuk menerapkan 
proyek2 nasionalnya. Harus ada semacam Dewan Tata Ruang kayanya di tiap2 daerah 
yang lepas dari pengaruh politik dan berisi kader2 handal di bidang tata ruang 
dan infrastruktur. 

KUS
--- On Fri, 4/9/10, hengky abiyoso <watashi...@yahoo. com> wrote:

From: hengky abiyoso <watashi...@yahoo. com>
Subject: Re: Pulih :-)  [referensi] Re: Pembangunan Wilayah
To: "referensi"
 <refere...@yahoogrou ps.com>
Date: Friday, April 9, 2010, 4:52 AM















 
 



    
      
      
      



      

    
     



 














      

    
     

    
    


 



  






      

Kirim email ke