Setuju, tepatnya pengembangan wilayah pada awalnya berlangsung secara alami. Karena itu sangat beragam karakter dan setting lokalnya. Namun peran signifikan infrastruktur tidak bisa kita abaikan pula untuk memberi kerangka dan arah penataan ruangnya. Masalahnya adalah adanya gap antara rencana infrastruktur dan konsensus dan komitmen para-pihak. Baik antar pemerintah maupun dengan pelaku lainnya. Bahkan di tingkat rencana, antara rencana teknis dan anggaran juga msh terjadi miskoordinasi.
Ide Dewan Pembangunan Berkelanjutan tampaknya perlu diwujudkan tuh. Saya pikir unit-unit pemerintah yang mengelola portofolio infrastruktur bisa lebih berdaya untuk mengambil inisiatif ini. Kedeputian Infrastruktur Bappenas misalnya. Kedeputian Infrastruktur Menko Ekonomi juga. Kenapa tidak kita usulkan? Tentu dengan pendekatan millenium yang lebih partisipatif. Sikap saling menonjolkan bendera masing2 lembaga hare gene sudah tidak zamannya lagilah... Kalau tidak begitu pembangunan infrastruktur di tanah air ini berjalan ibarat robot yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Prok.. prok.. prok.. jalan terus.. anggaran ngocor terus.. wilayah tak terbangun bahkan tak berbentuk. Atau prok.. prok.. prok..tapi remote nya ada di tangan para pedagang... MJS --- On Fri, 4/9/10, hengky abiyoso <[email protected]> wrote: ....... semuanya bukan dimulai dan didahului dgn ‘infrastruktur’ ......namun dgn memanfaatkan apa yg ada........
