Salam, Menarik sekali skenarionya, Pak Risfan. Saya cenderung dengan adanya pilihan skenario 1 dan 4 saja. Artinya proses governance yang relatif baik berkorelasi dengan kecepatan investasi. Governance yang baik tentunya tidak bisa dipisahkan antara atraksi investasi dan pemasarannya. Sedangkan investasi yang Cepat disini perlu juga diartikan sebagai tertata dan berkelanjutan. Jadi menurut saya skenario 2 (Governance Baik Investasi Lambat) berarti governance yg belum paripurna baiknya. Sedangkan skenario 3 (Governance Jelek Investasi Cepat) berarti Investasi yg belum paripurna pula, cepatnya hanya sesaat, belum tentu berkelanjutan.
Kabarnya tidak sedikit industri yang hengkang di kawasan industri bekasi dimana sebelumnya termasuk cepat berinvestasi (Sony?). Pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa private sector led industrial estate development ternyata menunjukkan unsustainability. At least vulnerability, insecurity. Private sector led ini sebenarnya kata lain dari pembiaran... Tentunya Bad Governance juga. Untuk kasus kawasan industri bekasi rasanya diperlukan BUMN seperti Perumnas yang fokus di industrial estate development, karena sekali lagi, interest, visi dan mekanismenya berada di domain publik. Saya setuju, skenario 4 itu hopeless, alias bukan pilihan skenario juga (unplanned, ungoverned). Jadi, kalau begitu pilihan tinggal skenario 1 saja, yaitu good governance affect good (rapid and sustainable) investment. Kembali, menurut saya sebaiknya diskusi kita fokuskan di point ini saja. Jehan --- On Mon, 4/12/10, risfano <[email protected]> wrote: Rekans ysh, Katakanlah ada kemungkinan Decision making process dari stakeholders bisa BAIK atau JELEK. Kemungkinan aliran investasi CEPAT atau LAMBAT. Maka setidaknya situasi yang dihadapi KTI ada 4 kemungkinan: 1. Proses governance BAIK, Investasi CEPAT 2. Proses governance BAIK, Investasi LAMBAT 3. Proses governance JELEK, Investasi CEPAT 4. Proses governance JELEK, Investasi LAMBAT Kondisi 1, ideal, maka visi penataan ruang, pemerataan pembangunan, partisipasi masyarakat, sustainabel development mungkin dicapai. Asal kita bisa menyiapkan action-plan yang baik, karena kontrol oleh masyarakat juga jalan, kerjasama antar instansi/pihak jalan. Kondisi 2, karena governance bagus, tinggal memacu upaya mengundang investor, karena iklim usaha kondusif. Dari berbagai sumber kita tahu China dan Jepang sedang bersaing memperbaiki kinerja investasi mereka di wilayah kaya SDA, seperti KTI. Kondisi 3, awas, investasi datang dengan deras, tapi governance tidak siap. Pemda, Sektor jalan sendiri-sendiri "melayani" investor. Tanpa kerja sama, maka pola pembangunan yang terjadi sporadis, tak ada pemerataan. Lingkungan kian rusak, tanpa ada kontrol stakeholders yang efektif. Meningkatnya risiko protes-protes sosial karena ketidak-merataan, kerusakan lingkungan, dst. Kondisi 4, hopeless. Bagaimana kesiapan rencana tata ruang, rencana pembangunan, rencana tingkat lokal dan komunitas dalam mengantisipasi keempat kondisi tsb. Ini tentu perlu antisipasi dan respons yang ber-7 Dimensi juga. Begitukah? Semoga menginspirasi diskusi lanjut. Salam, Risfan Munir
