Rekan referensier, pak Eka, mas Rifsan dlsb ysh Kembali saya melihat apa yang coba teman2 lihat ... sebuah pemahaman yang dicobva untuk distrukturkan. Hasilnya pasti akan bertabrakan.
Bila penilaian berbasis pada pangkal yang berbeda, akan menghasilkan sebuah hasil yang berbeda dan bahkan akan berlawanan. Kita mencoba menstruktur, mengkelompokkan permasalahan tersebut, bahkan membuat lebelisasi. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya berpangkal kepada hal yang jauh dari situ. Pada saat akal yang muncul ... maka rasa akan hilang. Kapankah kita akan menggunakan rasa didepan dalam lingkungan masyarakat yang sedang sakit ini. Karena pendekatan secara akal dengan segala atribut nya hanya akan menciptakan gejolak. Dibawah dapat kita lihat bagaimana permasalahan yang sangat fussi didekati dengan pendekatan yang terstruktur itu. Maaf bila menyinggung salam bambang sp Pak Risfan, Bang Hot, dan Referensiers ysh. Istilah 'Banua Holing' kalau tak silap sering disebut guru matematika saya, Pak Tompoel, sinonim dengan negeri antah berantah atau Republik BBM, Bang Hot? Karena Pak Risfan menyebut masalah konflik, berarti ada dualisme, faksionalisasi, klaim-klaim atas kekuasaan, atau cara-cara dominasi suatu pihak terhadap pihak lain? Sambil menunggu referensi yang lengkap dari EkoBK tentang "Power/Knowledge"-nya Foucault (1980), saya teruskan sebuah sari tentang Foucault: - Kekuasaan selalu diproduksi dan direproduksi. - Posisi-posisi struktural adalah 'produk sementara' karena bisa berubah sesuai dengan definisi situasi. - Tempat-tempat institusional adalah penting, tetapi kekuasaan bukan institusi tersebut. - Kekuasaan bukan institusi, bukan struktur, bukan pula kekuatan yang dimilikinya, melainkan suatu istilah atau konsep untuk menyebut suatu situasi strategis yang kompleks dalam suatu masyarakat. Sebagai masyarakat awam, kita hanya melihat bagaimana 'kekuasaan dimainkan' dan 'dipermainkan'. Kita sudah di era posmo. Salam. -ekadj 2010/4/17 Risfan M <[email protected]> Pak BTS, Hotasi, Rekans ysh, Mungkin begitulah faktor budaya. Kalau dicari rasionalisasinya sulit. Tapi nyatanya tiap tahun ada ribuan orang datang, menjadi tak penting apakah itu terkait agama atau budaya. Soal simbol budaya kan soal PERSEPSI. Anggap saja itu proyek biasa, seperti di daerah manapun, yang menyangkut situs budaya, komunitas adat. Kalau cukup besar, ada gusuran, prosedurnya perlu LARAP dan ANDAS (analisis dampak sosial). Setidaknya untuk antisipasi risiko. Saya terkesan dengan ucapan KH Hasyim Muzadi (mantan Ka.PBNU) di Republika Jumat kemarin. Kurang lebih beliau berpesan Pemerintah perlu hati-hati. Jangan cuma menerapkan hukum secara formal/kaku, tapi juga pendekatan kultural, hormati simbol kultural. Apalagi aturan formal juga sudah banyak ditumpangi kepentingan modal. Dari pengalaman saya berurusan dengan stakeholders, yang melelahkan memang soal mempertemukan PERSEPSI dan KEPENTINGAN. Ini bukan cuma soal pandangan ekonomi/uang vs sos, bud, dst. Tapi sudah soal siapa-siapa dengan kepentingan praktis masing-masing. Dan, dalam eksekusi land acquisition n resttlement, terutama untuk kasus/lokasi sensitif atau rawan sospol mesti ekstra hati-hati. Pendekatan sosbud perlu dilakukan jauh hari. (Stakeholders mapping nya mestinya kan sudah ada). Karena sekali terjadi konflik terbuka, yang berkonflik bukan lagi si A vs si B. Tapi kekuatan C vs kekuatan D. Urusan jadi rumit. PERSEPSI bisa dimanipulasi. Banyak kasus kecil, misal ribut soal parkir sekolah atau rumah ibadah umat/gol Anu, kebetulan di lingkungan umat/gol lain. Merasa terganggu parkir depan rumah, warga protes, berlarut sampai ribut, jadi berita. Maka muncullah berbagai macam organisasi, media mem blow-up jadi konflik antar agama, golongan, suku, mayoritas vs minoritas, asli vs pendatang, HAM, dst. Pembaca berita, penonton TV sudah tidak tahu ini konflik apa. Karena PERSEPSI yang di-frame pemberita lain lagi. Coba pagi-pagi panggil planolog. Diatur site-plan nya, rute sirkulasinya. Pasti gak sampai ribut. Gitu saja kok repot! Salam, Risfan Munir -->
