[Forum-Pembaca-KOMPAS] Google Phone Akhirnya Keluar Juga
*JAKARTA, KOMPAS.com *- Desas-desus yang mengatakan Google akan memproduksi ponsel sendiri ternyata bukan sekadar isapan jempol. Kenyataannya, Google memang telah merancang ponsel sendiri. Hal tersebut dinyatakan Mario Queiroz, Vice President, Product Management Google dalam blog resmi perusahaan itu, Sabtu (12/12). Ia menyatakan Google memang baru saja mengeluarkan konsep laboratorium mobile, yakni sebuah perangkat yang menggabungkan inovasi hardware dari salah satu partner dengan software Android buatannya. "Kami membagikan perangkat tersebut kepada karyawan Google di seluruh dunia. Dengan harapan mereka akan menguji teknologi baru dan membantu meningkatkan kemampuannya," tulis Mario. Sayangnya, ia enggan menjelaskan rinci perangkat tersebut dengan dalih uji coba ini eksklusif di kalangan internal saja. Namun, dibagikannya perangkat tersebut tak bisa menahan karyawan Google untuk membocorkannya. Melalui jejaring sosial Twitter, Leslie Hawthorne, manajer program open source Google, mengaku terkejut mendapatkan pembagian ponsel tersebut. "ZOMG, kami semua berpesta dan semua orang mendapatkan ponsel Google baru. Cantik sekali," tulisnya dalam posting Jumat (11/12) sore. Tentu saja mengejutkan karena perangkat dengan teknologi dan fitur-fitur baru bakal di genggaman tangan selama liburan Natal dan Tahun Baru 2009 nanti. *WAH* *Editor: wah http://tekno.kompas.com/read/xml/2009/12/14/07401623/google.phone.akhirnya.keluar.juga * -- Salam, Agus Hamonangan agus.hamonan...@gmail.com Indonesia Google Technology User Group http://groups.google.com/group/id-gtug/ Indonesia Android Community http://groups.google.com/group/id-android/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Besok, Letjen Sjafrie Dilantik sebagai Wamenhan
JAKARTA, KOMPAS.com Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Selasa (5/1/2010), mengatakan, Sjafrie akan dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (6/1/2010) siang, bersama Sekretaris Kabinet dan empat wakil menteri untuk melengkapi susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Sjafrie Sjamsoeddin saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. Pria kelahiran Makassar 30 Oktober 1952 itu adalah lulusan Akademi Militer 1974 dan mengawali karier militernya sebagai Komandan Peleton Grup 1 Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) dan kemudian dipercaya sebagai Komandan Nanggala X Timor Timur pada 1976. Selanjutnya Sjafrie dipercaya sebagai Komandan Nanggala XXI Aceh pada 1987, Komandan Tim Maleo Irja pada 1987, dan Satgas Kopassus Timor Timur pada 1990. Tiga tahun kemudian, Sjafrie dipercaya sebagai Komandan Grup A Pasukan P engamanan Presiden (Paspampres), Danrem-061/SK Kodam III/Siliwangi pada 1995, Kepala Staf Garnisun Tetap (Kasgartap)-1 Ibu Kota pada 1996, Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya pada 1996, dan Pangdam Jaya pada 1997. Karier militernya terus melesat setelah didaulat sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf Umum (Aster Kasum) TNI pada 1998, Staf Ahli Polkam Panglima TNI pada tahun yang sama, Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Panglima TNI pada 2001, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI tahun 2002-2005. Sjafrie kemudian dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Pertahanan RI sejak 15 April 2005 hingga sekarang. Sebelumnya, Presiden sudah mengangkat lima wakil menteri, yaitu Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar, dan Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun. http://nasional.kompas.com/read/2010/01/05/21465185/Besok.Letjen.Sjafrie.Dilantik.sebagai.Wamenhan
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Paus Benediktus Berduka untuk Gus Dur
JAKARTA, KOMPAS.com Rasa dukacita atas wafatnya Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid juga datang dari pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Benediktus XVI. Dalam acara tahlilan 7 hari wafatnya Gus Dur, tokoh umat Katolik Romo Benny Susetyo menyampaikan dan membacakan surat ucapan belasungkawa yang dikirimkan khusus dari Vatikan ini. "Ya Allah yang mahakasih, kami telah kehilangan negarawan yang sangat besar, yang mengajarkan perbedaan. Kau panggil bapak kami Abdurrahman Wahid yang selalu mengajarkan perdamaian. Bangsa ini membutuhkan beliau," ujar Romo Benny Susetyo membacakan surat Paus Benediktus XVI. Selain pembacaan surat dan doa dari Paus, dalam acara peringatan wafatnya Gus Dur ini juga dilakukan pembacaan doa dari tokoh agama lintas iman oleh perwakilan dari umat Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Author: C11-09 Editor: Edj http://nasional.kompas.com/read/2010/01/05/22383021/Paus.Benediktus.Berduka.untuk.Gus.Dur
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Tanggal Meninggalnya Gus Dur Diusulkan sebagai Hari Pluralisme
JAKARTA, KOMPAS.com Dukungan terhadap pemberian penghargaan gelar pahlawan nasional kepada KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terus bertambah. Komunitas Lintas Iman, yang terdiri dari beberapa tokoh lintas agama, Selasa (5/1/2010), menyatakan dukungan tersebut. Selain itu, mereka juga memberikan usulan agar tanggal meninggalnya Gus Dur diperingati sebagai hari pluralisme Indonesia. "Untuk melestarikan semangat dan perjuangan Gus Dur, kami Komunitas Lintas Iman mengusulkan tanggal meninggalnya Gus Dur, 30 Desember, diperingati sebagai hari pluralisme Indonesia," ungkap Syafii Anwar, perwakilan tokoh lintas agama, di Kantor Wahid Institute, Jakarta, Selasa. Ia menambahkan, pihaknya akan sangat menghargai jika pemerintah menyambut usulan tersebut. Kalaupun usulan tersebut tidak diterima, mereka akan mendorong seluruh kekuatan masyarakat untuk menjadikan tanggal tersebut sebagai hari pluralisme. "Yang menentukan ses eorang akan menjadi apa bukan hari lahirnya, tetapi hari kematiannya," ungkap Frans Magnis-Suseno, perwakilan tokoh lintas agama, saat menjawab alasan memilih hari meninggalnya Gus Dur sebagai hari pluralisme, bukan hari kelahiran Gus Dur. Author: C14-09 Editor: Edj http://nasional.kompas.com/read/2010/01/05/17204446/Tanggal.Meninggalnya.Gus.Dur.Diusulkan.sebagai.Hari.Pluralisme
[Forum-Pembaca-KOMPAS] JK Hadiri 7 Hari Wafatnya Gus Dur
JAKARTA, KOMPAS.com Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terlihat menghadiri acara tahlilan yang digelar untuk memperingati 7 hari wafatnya Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Selasa (5/1/2010). JK yang datang dengan ditemani istri tiba setelah shalat isya di kediaman Gus Dur, Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan. Selain Jusuf Kalla, beberapa tokoh nasional juga turut menghadiri acara ini. Terlihat antara lain Ketua DPR Marzuki Ali, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saeffudin, Ketua BPK Ali Maskur Musa, hingga dokter kepresidenan Umar Wahid. Saat berita ini diturunkan, JK tengah memberikan testimoni atau kesan-kesan atas mendiang Gus Dur. Beberapa tokoh nasional dan tokoh-tokoh lintas agama juga akan didaulat untuk memberikan testimoninya dalam kesempatan tersebut. Sementara acara tahlil dan zikir pada malam ini sendiri dipimpin oleh KH Said Agil Siradj dengan didampingi oleh beberapa kiai sepuh lainnya. Doa dan lantunan shalawat pun terus berkumandang sepanjang acara ini. Ribuan jemaah yang hadir terlihat khusyuk mendoakan tokoh yang dianggap sebagai pejuang pluralisme ini. Author: C11-09 Editor: Edj http://nasional.kompas.com/read/2010/01/05/22120792/JK.Hadiri.7.Hari.Wafatnya.Gus.Dur
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Aulia Pohan: Tutup Salah, Bailout Salah, Jadi Harus Bagaimana?
JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengawasan, Aulia Pohan mengatakan, jika mengikuti emosi dan gejolak keinginan pribadi, ia memilih akan menutup tiga bank milik Robert Tantular, yang kemudian merger menjadi Bank Century. Akan tetapi, menurutnya, menutup sebuah bank tak semudah dibayangkan. Banyak pertimbangan, terutama mengenai dampak pascapenutupan yang harus dipikirkan. "Merger sudah diproses sejak 2001. Susah mengatakan harus begini begitu. Ini susahnya bank. Kalau emosi, saya akan tutup. Tapi tidak bisa, karena kita pikirkan dampaknya. Kalau main tutup salah, bailout salah, mana yang harus kita tempuh," kata Aulia saat memberikan kesaksian di hadapan Pansus Angket Bank Century, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/1/2010). Aulia menjabat sebagai Deputi Gubernur BI bidang pengawasan sejak Mei 2002 hingga November 2004. Merger tiga bank, Bank CIC International, Bank Danpac dan Bank Pikko menjadi Bank C Kalau emosi, saya akan tutup. entury dilakukan pada tahun 2004 . Ketiga bank tersebut dimiliki oleh Robert Tantular. "Ketiga bank ini dimiliki oleh orang yang sama. Orang ini (Robert) kalau dibilang tidak ada modal, uangnya ada saja. Tetapi, untuk mengambil keputusan penutupan bank, ada tahapan yang harus dilalui. Misal satu bank kita tutup, karena ada keterkaitan, maka ada kekhawatiran. Kalau menutup satu, yang ditutup jadinya tiga. Ini masalah yang beberapa bank dimiliki oleh satu orang yang sama," katanya. Ia juga menyampaikan, terkait keputusan terhadap ketiga bank itu ia mempercayai bawahannya terkait data-data yang disampaikan mereka. Ketiga bank itu akhirnya diputuskan untuk "dikawinkan" walaupun sepak terjang ketiganya dinilai tak cukup baik di dunia perbankan. Aulia dimintakan kesaksiannya terkait merger Bank Century. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/05/12064832/Aulia.Pohan:.Tutup.Salah..Bailout.Salah..Jadi.Harus.Bagaimana
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Jelang Kongres PAN, Kampanye Hitam Makin Liar
JAKARTA, KOMPAS.com Anggota panitia pengarah Kongres III PAN Agus Sarwanto menilai aksi kampanye hitam (black campaign) yang menyerang salah satu kandidat Ketua Umum PAN Hatta Rajasa makin liar menjelang dekatnya pelaksanaan Kongres Partai Amanat Nasional (PAN). "Ya, aksi kampanye ini kelihatannya makin liar. Kita sudah menghadapi black campaign tentang Hatta Rajasa di lapangan. Mestinya kalau mau meraih dukungan, lakukanlah dengan fair dan jujur," katanya di Jakarta, Minggu (27/12/2009). Hatta Rajasa saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Menurut dia, persaingan antarkandidat di Kongres III PAN yang rencananya akan digelar pada Januari 2010 harus dilakukan dengan kompetisi adu program bukan dengan menghalalkan segala cara. "Jadi ada indikasi tim sukses lain melakukan segala cara untuk merebut simpati pemilih termasuk memakai cara-cara kampanye hitam," tambahnya. Namun, Agus tidak menuding siapa pelaku kampanye hitam itu. Hanya saja, dia menunjukkan bagaimana Tim Sukses Dradjad H Wibowo dianggap sudah masuk kategori melakukan hal itu terhadap kandidat lawannya. "Ada kampanye hitam dari kelompoknya DW bahwa HR ini membiayai partai dari dana Bank Century," ujar kandidat Doktor Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia itu. Agus mencontohkan pada saat deklarasi di beberapa wilayah, Hatta Rajasa disindir oleh mereka dengan mengatakan bahwa PAN tidak mau dibiayai dengan dana-dana Century. "Statement itu menunjukkan pernyataan yang bersayap dan ingin mencitrakan kepada Hatta Rajasa yang menjadi bagian dari pemerintahan saat ini," tegasnya. Padahal, kata Agus lagi, itu tidak benar karena sudah ada klarifikasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa memang tidak ada keterlibatan Hatta Rajasa. "Jelas, klarifikasi PPATK dan BPK menjadi bukti Hatta tak terlibat, tapi kampanye hitam itu menyebabkan menjadi kontraproduktif bagi semua pengurus di daerah maupun di pusat?" katanya. Yang jelas, kata Agus lagi, untuk membuktikan isu tersebut harus menunggu keputusan Pansus. Tidak bisa kongres itu dijadikan justifikasi pendapat. "Kalau memang mereka kemudian merasa punya data itu silakan dibuktikan. Kita juga ada datanya, tetapi kami masih menunggu proses yang masih berlangsung," ujarnya. Menanggapi hal itu, Tim Sukses Dradjad Wibowo, yang juga anak kandung Amien Rais, Hanafi Rais, membantah statement yang telah dilontarkan oleh salah seorang anggota SC kongres tersebut. "Tidak benar itu ada kampanye hitam," tandasnya. Menurut dia, Tim Dradjad Wibowo sama sekali tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan kampanye hitam tentang hal tersebut. "Kami semua menjunjung tinggi fair play. Saya khawatir isu tersebut sengaja dimunculkan oleh pihak tertentu untuk memecah belah PAN," dalihnya. Author: WAH Editor: wah http://nasional.kompas.com/read/2009/12/27/17061783/Jelang.Kongres.PAN..Kampanye.Hitam.Makin.Liar
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Garuda-Freeport Bakal BertemuGaruda-Freeport Bakal Bertemu
JAKARTA, KOMPAS.com Departemen Perhubungan akan memfasilitasi konflik antara Garuda Indonesia dan Airfast Aviation Facilities Company (AVCO) terkait dengan insiden penolakan pasokan bahan bakar kepada pesawat Garuda pada 3 Januari lalu di Bandara Mozez Kilangin, Timika. "Kami akan mempertemukan pihak Garuda dengan AVCO, Kamis (7/1/2010) jam 10.00 WIB," kata Kepala Pusat Komunikasi Dephub, Bambang Supriyadi Ervan di Jakarta, Rabu (6/1/2010). Meskipun pihak AVCO telah menyatakan menyediakan avtur, Garuda memutuskan tidak akan menerbangi bandara tersebut sampai adanya kepastian pasokan disediakan secara penuh. Hal ini terkait dengan ketersediaan bahan bakar pesawat agar mampu menerbangi rute yang dilewatinya di Papua. Menurut Bambang, Garuda silakan melakukan pengkajian ulang penerbangannya ke Timika. "Namun, kita harapkan tetap melayani penerbangan ke sana, dan sebagai maskapai penerbangan nasional tetap melihat kepentingan masyarakat," ujar Bambang. Terlepas dari permasalahan yang terjadi antara Garuda dan selaku pengelola bandara saat ini, perhatian Kementerian Perhubungan terfokus pada sektor pelayanan kepada masyarakat di Timika. Jadi, sekalipun hasil pengkajian ulang Garuda tersebut nantinya memunculkan keputusan terburuk manajemen untuk menghentikan pelayanannya, pemerintah tetap akan mengutamakan kepentingan masyarakat. "Kita melihatnya ke depan, tidak hanya hari ini. Oleh sebab itu, jika Garuda memutuskan untuk menghentikan penerbangannya ke Timika, tentu rute itu akan kita tawarkan kepada maskapai lain. Karena kita tidak ingin penerbangan untuk melayani masyarakat di sana terhambat, mengingat pangsa pasarnya sudah terbangun. Tetapi, kita harapkan Garuda tidak menghentikan penerbangannya ke Timika," lanjut Bambang. Untuk diketahui, surat pernyataan AVCO untuk melayani kembali pengisian avtur bagi pesawat Garuda dikirimkan kepada manajemen Garuda pada 5 Januari 2010, atau dua hari setelah anak perusahaan PT Freeport Indonesia tersebut memutuskan untuk menghentikan pelayanannya kepada Garuda di Mozez Kilangin. VP Corporate Secretary Garuda Pujobroto mengatakan, pihaknya memang akan bertemu dengan AVCO di Gedung Dephub, Kamis. Garuda, menurut Pujo, tetap akan pada pendirian semula yaitu memberikan syarat sesuai ketentuan IATA Operational Safety Audit (IOSA). "Garuda juga harus memastikan tersedianya bahan bakar cadangan yang harus diangkut," kata Pujo saat dihubungi. Bahan bakar cadangan ini diperlukan apabila pesawat sampai harus melakukan holding atau berputar dahulu sebelum melakukan pendaratan ataupun ketika pesawat terpaksa harus mengalihkan tempat pendaratannya (diversion). Kebutuhan bahan bakar yang cukup juga sangat diperlukan berkaitan dengan kondisi cuaca di berbagai daerah atau kota tujuan yang sering tidak menentu saat ini, di mana hal tersebut sangat memerlukan kepastian tersedianya bahan bakar yang cukup. Editor: Edj http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/06/21281860/Garuda.Freeport.Bakal.Bertemu
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Ruhut: Dibawa ke Neraka Pun Aku Siap!Ruhut: Dibawa ke Neraka Pun Aku Siap!
JAKARTA, KOMPAS.com Anggota Pansus Angket Bank Century, Ruhut Sitompul, menyatakan siap dibawa ke Badan Kehormatan DPR atas sikapnya yang dinilai berlebihan oleh sesama anggota Pansus. Untuk kesekian kalinya, Ruhut terlibat perang mulut dengan Gayus Lumbuun pada rapat Pansus, Rabu (6/1/2010). Namun, kali ini Ruhut sempat melontarkan umpatan yang dipandang tidak etis. "Siapa mengumpat. Dia (Gayus) yang duluan bilang aku kurang ajar," kata Ruhut. Ia mengatakan, interupsi yang dilakukannya untuk meminta Gayus yang menjadi pimpinan rapat agar bersikap tegas. Apa yang ditanyakan anggota Pansus kepada tiga saksi mantan pejabat BI, yaitu Maman H Soemantri, Maulana Ibrahim, dan Rusi Simanjuntak, dianggapnya tidak berkembang dan hanya membuang waktu. Siap dibawa ke BK? "Jangankan dibawa ke BK, dibawa ke surga atau neraka, saya siap! Saya benar, saya tidak pernah keliru!" ujar Ruhut berapi-api. Ia membantah bahwa interupsi yang dilakukannya tidak substantif. Pria yang terkenal dengan nama Poltak ini berkilah, ia tak mau mengajukan pertanyaan secara sembarangan. Beberapa anggota Pansus menganggap, interupsi yang dilakukan Ruhut pada setiap rapat tidak substansial. "Saya tanya kok. Tapi aku enggak mau asal tanya. Aku enggak mau mulutku jadi comberan. Biar saja, hak orang kalau merasa terganggu. Sudah ya, dah...dah...," ujar Ruhut santai sambil pergi dan melambaikan tangannya kepada wartawan. Editor: ksp http://nasional.kompas.com/read/2010/01/06/19373054/Ruhut:.Dibawa.ke.Neraka.Pun.Aku.Siap.
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Istana Negara bak "Showroom" Toyota Crown Royal Saloon
JAKARTA, KOMPAS.com Ada pemandangan unik pada hari pelantikan tiga wakil menteri dan seorang sekretaris kabinet yang berlangsung pada Rabu (6/1/2010) di Istana Negara, Jakarta. Belasan mobil Toyota Crown Royal Saloon yang membawa para menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II tampak berjejer terparkir rapi di depan Istana Negara. Pelantikan tiga orang wakil menteri dan seorang sekretaris kabinet ini memang turut dihadiri para menteri dan pejabat tinggi negara. Di antara anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, tampak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pendidikan M Nuh, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Kepala BIN Jenderal Purn Sutanto. Pemandangan ini langsung menjadi buah bibir beberapa wartawan. "Wah, kok sudah seperti di showroom Toyota Crown Royal Saloon aja, ya," celetuk seorang wartawan. Wartawan yang lainnya pun tidak ketinggalan. "Awas, hati-hati, ketabrak mobil ini bisa langsung kaya raya, lho," tambahnya. Sontak saja ini membuat beberapa wartawan tertawa. Kebijakan pengadaan mobil senilai Rp 1,3 miliar per unit dan 100 persen produk Jepang bagi para menteri dan pejabat tinggi negara ini memang menjadi sorotan masyarakat. Apalagi, hal ini terjadi di tengah kondisi masih banyaknya rakyat yang masih didera kemiskinan. Kebijakan ini dinilai tidak peka terhadap kondisi rakyat. Beberapa pejabat negara telah mengembalikan mobil dengan nilai total pajak Rp 62 miliar tersebut ke negara. Sebut saja Ketua DPD RI Laode Ida dan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Sayangnya, langkah ini belum diikuti para elite di negara ini. Akankah pemandangan showroom Toyota di Istana terus berlangsung hingga lima tahun mendatang? Author: HIN Editor: msh http://nasional.kompas.com/read/2010/01/06/17211737/Istana.Negara.bak..quot.Showroom.quot..Toyota.Crown.Royal.Saloon
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Demokrat Tidak Berikan Sanksi ke Ruhut
JAKARTA, KOMPAS.com Pada pemeriksaan Pansus Hak Angket Kasus Bank Century pada Rabu (6/1/2010) sore ini, Ruhut Sitompul sempat terlibat gontok-gontokan dengan pimpinan sidang Gayus Lumbuun. Saat itu, Ruhut sempat melontarkan kata "bangsat" ke Gayus, dan disaksikan seluruh anggota Pansus. Beberapa anggota Pansus pun mengatakan, Ruhut pantas dibawa ke Badan Kehormatan DPR. Lantas, bagaimana respons dari Fraksi Partai Demokrat? Apakah fraksi terbesar di Parlemen tersebut akan mengevaluasi dan memberi sanksi kepada Ruhut? "Belum ada urgensinya. Kami juga tidak berpikir soal sanksi," ujar Ketua Fraksi PD Anas Urbaningrum kepada para wartawan. Sebaliknya, Anas malah mengatakan, pimpinan Pansus bisa fokus dalam memimpin pemeriksaan sehingga tidak ada lahan untuk melahirkan hal-hal yang tidak konstruktif. "Sebaiknya semua pihak berpikir bagaimana rapat-rapat bisa berjalan dengan efektif dan fokus. Jika fokus, konsisten dengan jatah waktu yang tersedia, ini akan lebih baik," ujar Anas. Anas juga menilai, umpatan-umpatan yang telontar merupakan dinamika yang terkadang kerap terjadi di Pansus. Politisi Partai Demokrat ini juga meminta semua pihak agar menurunkan intonasi. Seperti diwartakan, perang mulut terjadi ketika Ruhut meminta Gayus bertindak efektif dalam memimpin pemeriksaan terhadap tiga mantan pejabat BI, yaitu Maman H Soemantri, Maulana Ibrahim, dan Rusli Simanjuntak. "Saya minta pimpinan pertimbangkan waktu. Kita masih ada 6 fraksi lagi, sementara ada dua lagi saksi yang akan kita dengar. Jangan berlama-lama. Aku mau duduk di sini sampai pagi, asal Anda juga tetap di dalam, jangan keluar-keluar," kata Ruhut. Sebelum terlibat perang mulut dengan Gayus, Selasa kemarin, Ruhut juga sempat bersahut-sahutan dengan anggota Pansus Agun Gunanjar dari Fraksi Partai Golkar ketika Pansus memeriksa mantan pejabat BI Aulia Pohan, yang juga besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini bermula ketika Agun mengatakan bahwa Aulia tak jujur dalam memberikan jawaban atas pertanyaan anggota Pansus. Sejumlah anggota Pansus mengaku terganggu atas sikap Ruhut selama ini. "Sangat, sudah sangat terganggu. Interupsi itu halal, tapi interupsi untuk melempengkan substansi bukan mengumpat atau berceramah," ujar Ganjar Pranowo, anggota Fraksi PDI Perjuangan. Author: HIN Editor: Edj http://nasional.kompas.com/read/2010/01/06/22251694/Demokrat.Tidak.Berikan.Sanksi.ke.Ruhut
[Forum-Pembaca-KOMPAS] PAN: Kongres di Luar Batam yang Dagelan
JAKARTA, KOMPAS.com Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi membantah keras tudingan salah satu pendirinya, Hatta Taliwang, yang menyebut bahwa kongres di Batam ilegal. Dia menegaskan, Kongres PAN yang sah dan konstitusional adalah di Batam. Bahkan, Viva menyebut Kongres PAN tandingan yang digelar oleh Hatta merupakan kongres dagelan. "Kalau ada kongres lain, maka itu namanya kongres dagelan alias kongres-kongresan. Tidak usah kita menyebut kongres ilegal," ujarnya, melalui pesan singkatnya kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (6/1/2010) malam. Menurut Viva, Hatta merupakan politisi senior PAN dan saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Penasihat Partai Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PAN Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia berpandangan, Hatta pernah kecewa karena gagal menjadi Ketua DPW PAN NTB karena kalah oleh Muhammad Zabir. "Bang Hatta Taliwang seorang progresif tapi suka sensasional. Saya kira Bang Hatta Taliwang hanya ingin meramaikan kongres saja, karena bukannya dia tidak tahu aturan main partai sehingga menggelar kongres dagelan," paparnya. Viva menambahkan, sebagian besar peserta dari unsur DPW dan DPD PAN hari ini sudah berangkat ke Batam dan siap melaksanakan kongres. Sebelumnya, salah seorang pendiri PAN, Hatta Taliwang, mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PAN dan menyatakan akan menggelar kongres tandingan. Author: ANI Editor: Edj http://nasional.kompas.com/read/2010/01/06/20545369/PAN:.Kongres.di.Luar.Batam.yang.Dagelan
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Sebagian Pendiri PAN Akan Gelar Kongres Tandingan
Jakarta, Kompas - Sebagian pendiri Partai Amanat Nasional merencanakan untuk menggelar kongres tandingan, April mendatang. Mereka menganggap Kongres III yang akan dibuka Kamis (7/1) ini di Batam ilegal karena menggunakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga palsu, tidak sesuai dengan hasil Kongres II di Semarang. Rencana pelaksanaan kongres tandingan itu disampaikan salah seorang pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), M Hatta Taliwang, dalam jumpa wartawan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu siang. "Saya bersama beberapa pendiri PAN akan menggelar kongres tandingan," katanya. Salah satu agenda dalam kongres tandingan tersebut adalah membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serta memilih ketua umum. Hatta mengatakan, Kongres III digelar dengan menggunakan landasan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) PAN palsu. AD/ART PAN yang terdaftar dalam Kementerian Hukum dan HAM dinilai tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hal itu sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 20 Januari 2009. Dokumen AD/ART yang diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM tidak sama dengan AD/ART hasil Kongres II PAN di Semarang tahun 2005. Hatta menjelaskan, ada beberapa ayat yang isinya tidak sesuai dengan hasil Kongres II, di antaranya ayat yang mengatur kewenangan Badan Arbitrase Partai (BAP). "Kewenangan BAP itu jadi dibatasi. Hasil Kongres II mengatakan, BAP bisa menangani pengaduan dari siapa pun, tetapi dalam AD/ART yang mereka pakai sekarang, BAP menangani pengaduan atas permintaan DPP PAN," kata Hatta. Selain itu, lanjut Hatta, aturan tentang peserta kongres pun berubah. Dalam Kongres II disepakati tiap-tiap DPD memiliki tiga hak suara, tetapi kini diubah menjadi dua hak suara. Sementara itu, Ketua DPP PAN Asman Abnur mengatakan tidak akan mempersoalkan adanya rencana kongres tandingan. Pasalnya, permasalahan AD/ART sudah diselesaikan. Sekretaris Jenderal DPP PAN Zulkifli Hasan di Makassar, Sulawesi Selatan, memperkirakan, Hatta Rajasa bakal memenangi pemilihan Ketua Umum PAN 2010-2015 secara mutlak. (row/fer/nta/sut) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/07/03002011/sebagian.pendiri.pan.akan.gelar.kongres.tandingan
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Sutrisno Bachir Tidak Hadiri Rakernas PAN
BATAM, KOMPAS.com - Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional III di Batam dibuka Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Amanat Nasional Amien Rais, Kamis (7/1/2010). Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir tidak terlihat. Amien membantah ketidahadiran Sutrisno terkait konflik internal partai. "Tadi itu pembukaan rakernas. Nanti, dia akan datang sewaktu kongres dan membacakan laporan pertanggungjawaban," kata Amien. Sutrisno Bachrir dilaporkan masih dalam perjalanan. Ia dijadwalkan menutup Rakernas. Tapi, Tapi, sampai Rakernas ditutup Ketua Umum itu belum hadir. Rakernas yang merupakan rangkaian acara sebelum Kongres berlangsung akhirnya ditutup Sekjen PAN Zulkiefly Hasan. Dalam kesempatan itu, Amien mengapresiasi kerja Sutrisno Bachir selama menjabat Ketua Umum PAN. "He's done a good job(dia bekerja dengan baik, red) ," katanya. Meskipun Sutrisno Bachir bekerja baik , tidak ada peningkatan peraihan suara dalam Pemilu 2009. "Tapi, tidak drop(anjlog, red) lah," kata dia. Sejak berdiri, PAN selalu mendapatkan urutan ke lima dalam Pemilu. Amien menegaskan, ketua umum terpilih berikutnya harus meningkatkan perolehan suara dalam Pemilu berikutnya. "Kita memang selalu masuk lima besar, tapi nomor lima, yang terakhir. Kalau bisa, lima besar, tapi nomor dua atau tiga," katanya. Editor: mbonk Sent from Indosat BlackBerry powered by http://nasional.kompas.com/read/2010/01/07/12510616/Sutrisno.Bachir.Tidak.Hadiri.Rakernas.PAN
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Meski Sudah Mati, Jackson Terus Ditagih Utang
LOS ANGELES, KOMPAS.com - Jasad "King of Pop" Michael Jackson telah terbaring tenang di pemakaman di Forest Lawn Memorial Park, Glendale, Los Angeles (AS). Tapi berbagai persoalan belum juga usai menghampirinya. Jacko--begitu ia disapa--belum juga bisa lepas dari masalah utang. Baru-baru ini, misalnya, gugatan datang dari seorang kreditor yang mengklaim bahwa Jackson memiliki tunggakan sebesar 328,299 dolar AS atas fee yang belum terbayarkan. Adalah Signal Hill Capital--sebuah perusahan perbankan investasi yang bermarkas di Baltimore, Mareland--yang melayangkan gugatan tersebut ke Pengadilan Tinggi Los Angeles. Perusahaan yang sempat menangani keuangan Jackson itu, mengklaim Jackson belum membayar uang jasa kepada mereka. Menurut kuasa hukum perusahaan tersebut, Jackson belum memberikan bayarannya untuk jasa pengurusan keuangan yang berhubungan dengan sejumlah aset penerbitan musik. Sebelumnya, gugatan serupa juga muncul dari sejumlah pihak yang merasa turut memberikan jasa kepada sang legenda. Sebut saja, penasehat spiritual Revd. June Juliet Gatlin, mantan dokter kulitnya Arnold Klein, koreografer LaVelle Smith Jr., manajer dan penasehatnya Dr. Tohme Tohme. Di samping mereka, pihak yang berpotensial menuntut hak atas harta "warisan" Jackson datang dari saudara-saudaranya seperti, Janet Jackson, Jackie Jackson, Tito Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson dan Randy Jackson, yang punya royalti atas karya-karya mereka. (EH/ACE) http://entertainment.kompas.com/read/2010/01/07/12453291/Meski.Sudah.Mati..Jackson.Terus.Ditagih.Utang
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Idrus Marham Tolak Peci, Warga Sulsel Marah
JAKARTA, KOMPAS.com Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan wilayah Jakarta Utara M Tahir Ratu atas nama organisasinya dan warga Sulsel umumnya menyampaikan protes resmi atas sikap Ketua Pansus Angket Kasus Century Idrus Marham yang menolak pemakaian kopiah passapu (peci adat), awal pekan ini. "Secara resmi, protesnya akan kami kemukakan melalui konferensi pers siang nanti. Jelasnya, kami warga Sulawesi Selatan (Sulsel), terutama pimpinan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di mana-mana menyatakan rasa kecewa dan merasa terhina oleh penolakan Saudara Idrus Marham tersebut," katanya di Jakarta, Kamis (7/1/2010). Ia menjelaskan, sikap tidak simpatik berupa penolakan pemakaian slayer atau kopiah khas Sultan Hasanuddin yang dihormati di kalangan orang Sulsel itu terjadi awal pekan ini di ruang rapat Pansus Angket Kasus Century, DPR RI. "Ketika itu, beberapa mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) dan kawan-kawannya datang menyampaikan dukungan moral kepada Pansus untuk terus membongkar skandal kasus Bank Century tersebut. Kemudian, diadakanlah pemakaian passapu. Eh, karena alasan warnanya merah, Si Idrus menolaknya sehingga diambil oleh Saudara Maruarrar Sirait dari Fraksi PDI Perjuangan yang spontan memakainya," ungkapnya. Sikap Idrus Marham itulah yang memicu kemarahan warga Sulsel kemudian mendorong organisasi KKSS mengeluarkan protes resmi. "Sebenarnya banyak cabang KKSS sudah saling berkomunikasi tentang masalah ini. Tetapi saya tentu mendukung KKSS Jakarta Utara yang memprakarsai upaya mencari solusinya," kata Wakil Ketua Umum DPP KKSS Zainal Bintang secara terpisah. Editor: mbonk http://nasional.kompas.com/read/2010/01/07/10400113/Idrus.Marham.Tolak.Peci.Warga.Sulsel.Marah
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Izin ke Kapolri Dikirim Lewat Blackberry
JAKARTA, KOMPAS.com Kehadiran mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Susno Duadji di sidang Antasari Azhar di PN Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2010) lalu, menuai kritik. Baik jaksa penuntut umum maupun pihak Mabes Polri mengatakan, Susno hadir di sidang tanpa izin dari Mabes Polri. Dalam perbincangan dengan wartawan di rumahnya, Jumat (8/1/2010) siang tadi, Susno meluruskan hal ini. Jenderal bintang tiga yang sekarang tak punya jabatan itu membantah anggapan itu. Sebab, ia merasa sudah mendapat izin dari Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Beginilah kronologinya: "Sekitar pukul 10.00, saya dihubungi kuasa hukum Antasari. Kuasa hukum mengatakan, sidang Antasari sudah dimulai. Saya lupa bahwa saya hari ini harus menjadi saksi di sidang Antasari," katanya memulai cerita. Saat menerima telepon tersebut, Susno mengaku tengah menuju Mabes Polri. Akhirnya, Susno pun berputar arah menuju PN Jakarta Selatan. "Setelah itu, saya langsung mengirimkan surat elektronik via Blackberry ke Asisten Kapolri Kombes Pol Arief Sulistyo," kata Susno. Berikut petikannya. "Kepada YTH Pak Kapolri. Dilaporkan hari ini jam 10.00 kami jadi saksi dalam persidangan Antasari Azhar di PN Jaksel. Kesaksian kami diperlukan untuk menilai kesaksian Kombes Pol Wiliardi Wizar. Hal ini terkait dengan sejauh mana hak-hak Wiliardi diberikan/tidak saat ditahan di Bareskrim Polri. Hal ini jg utk menilai kesaksian KBP Iwan Bule dan Irjen Pol Hadiatmoko. Tolong segera dilaporkan ke Bapak TB 1 (Kapolri)." Susno pun menunjukkan ponsel Blackberry miliknya kepada wartawan. Di sana tertulis bahwa Susno mengirimkan pesan pukul 10.36, dan diterima Kombes Arief pukul 10.46. Tidak hanya itu, Susno juga mengirimkan surat elektronik Blackberry ke Asisten Kabareskrim Kompol M Zulkarnaen. Berikut petikannya. "Zul, cek ke Kombes Pol Arief, sepri kapolri. SMS BBM saya tsb di atas agar dilaporkan pada kapolri/wakapolri, sgera." Pada Blackberry, tertulis Zulkarnaen menerima pesan tersebut pukul 10.37. "Jadi, tidak benar bahwa saya tidak mendapat izin," tegas Susno. Susno beranggapan, tidak adanya balasan dari Kapolri bisa diartikan bahwa Kapolri sudah mengizinkan. Sebab, kalau Kapolri tidak mengizinkan pasti akan membalas. Editor: msh http://nasional.kompas.com/read/2010/01/08/1913525/Izin.ke.Kapolri.Dikirim.Lewat.Blackberry
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Dijajaki, Universitas Abdurrahman Wahid
http://edukasi.kompas.com/read/2010/01/08/06285486/Dijajaki..Universitas.Abdurrahman.Wahid JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PB IKA PMII menjajaki pendirian Universitas Internasional Abdurrahman Wahid. Universitas itu diharapkan jadi wadah pengembangan pemikiran mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid tentang pluralisme dan Islam inklusif. Rencana pendirian perguruan tinggi tersebut dikemukakan Sekretaris Jenderal PB IKA PMII Effendy Choirie, Ketua PB IKA PMII Muchtar Effendi, dan Wakil Sekjen PB IKA PMII A Malik Haramain di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/1/2010). "Ada ide, pemikiran Gus Dur menjadi mata kuliah dua semester di setiap jurusan," ujar Muchtar. Effendy Choirie menambahkan, universitas itu akan menggunakan konsep asrama. "Dalam satu kamar, mahasiswa Muslim bercampur dengan non-Muslim," kata Effendy. Sementara, kemarin, Bupati Jombang Suyanto, di Surabaya, mengatakan akan mengganti nama Jalan Merdeka di Jombang jadi Jalan Abdurrahman Wahid. Selain membuat nama Jalan Abdurrahman Wahid, Pemerintah Kabupaten Jombang akan membangun fasilitas umum di makam Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Di Magelang, Jawa Tengah, Rabu malam, H Yusuf Chudlori, pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo, Kabupaten Magelang, mengatakan, penghargaan terhadap Gus Dur yang cukup penting adalah meneruskan semangat dan perjuangan Gus Dur dengan berani berkata jujur sekalipun menyakitkan, melindungi kaum minoritas, dan menerima, toleran menyikapi segala perbedaan. Acara doa bersama untuk Gus Dur sampai kemarin terus berlangsung di sejumlah tempat, seperti di Magelang, Tegal, Cirebon, dan Denpasar (Bali). Mereka juga menyerukan agar Gus Dur segera diangkat sebagai pahlawan nasional. (ABK/EGI/AYS/NIT/BUR) Editor: jimbon
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Anjing (2)
Oleh Samuel Mulia http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/10/03203584/anjing.2 Soal anjing pernah saya tulis. Sekarang "kesetrum" lagi. Jadi, saya menulis dengan judul sama sekali lagi. Seri kedua. Katakanlah begitu. Kesetrumnya gara-gara dua hal. Pertama, waktu menyimak tayangan Mbak Oprah soal anjing yang membuat beberapa manusia terpidana di dalam penjara memiliki kualitas hidup lebih baik. Terutama mengatasi kesepian dan tekanan batin. Kedua, saya teringat sebuah kejadian tepat tanggal 31 Desember tahun lalu. Saya sedang berada di dalam taksi dan berhenti di lampu merah. Ketika saya menoleh ke kiri, pada mobil yang berdampingan dengan taksi, saya terpana dengan tulisan di pintu mobil Jeep itu. K9 Protection yang masih dibubuhi lambang bergambar kepala anjing dan bodycopy-nya yang mengelilingi gambar itu berbunyi: loyal, tough, dependable. Lebih rendah "Anjing," demikian saya mengucap, nyaris tak ada suaranya diikuti helaan napas yang panjang dan kemudian timbullah beberapa pertanyaan, Sederhana, tetapi menikam. Mencoba menghilangkan, tetapi susahnya setengah mati. Begini pertanyaan itu. Mengapa anjing yang binatang malah dipakai sebagai "teman", bukan saya yang manusia? Kok bisa manusia digantikan binatang? Perlukah saya malu kalau ternyata anjing itu lebih berkualitas ketimbang saya, kualitas seperti yang ditunjukkan kata-kata di pintu mobil Jeep itu? "Ya iyaaalaaahhh . So, pasti, anjing lebih baik dari kamu," nurani saya mengambil kesempatan emas menghabisi saya yang sudah kesetrum. Kemudian nurani yang berteriak pagi hari itu langsung membuka borok sehingga ngeh ternyata saya memang lebih rendah dari anjing. Maka, tak salah kalau anjinglah yang menuntun, sementara saya ini cuma bisanya menuntut. Menuntun juga bisa, sih. Menuntun ke jurang, maksudnya. "Pertama, mulut lo itu banyak omongnya." Demikian menurut nurani saya. Anjing punya mulut untuk menggonggong. Saya kalau sudah menggonggong tak bisa berhenti dan merasa gonggongan saya paling benar. Sebagai manusia saya lupa dan sering lupa atau pura-pura lupa manusia itu kadang hanya mau didengar, tak mau diberi petuah, meski nyata-nyata tindakannya salah. "Kamu itu," kata nurani saya. "Makin orang salah, makin merasa itu kesempatan emas untuk menggonggong. Apalagi kalau satu tangan membawa kitab suci, tangan lain nunjuk-nunjuk. Kamu itu belajar jadi pendengar yang baik, bukan pengkhotbah yang menghakimi," lanjut dia lagi. Saya membalas sambil berbisik. "Namanya juga pengkhotbah, bukankah tujuan akhirnya menghakimi meski caranya sehalus sutra?" Nurani saya langsung membentak, "Syaaa appp." Tetap masih rendah Nah, anjing tak bisa berbahasa manusia, tetapi sangat mampu berbicara dengan manusia. Ketika berbicara, anjing tak bisa membawa kitab apa pun dan tak bisa menggerakkan telunjuknya untuk menuding. Dia hanya bisa menatap dengan nurani. Biasanya ditandai dengan air mata sedih, kepala tertunduk, yang menyiratkan ia mengerti pemiliknya sedang bersedih hati. Atau ia akan mengibaskan ekornya tanda bersenang hati. Kibasannya tak bisa diatur, tetapi otomatis, karena sukacita dari dalam. Loyalitasnya tak bisa dibuat-buat, itu sudah dari sononya. Tidak seperti saya yang selalu jeli dan penuh siasat mengatur kapan perlu mengibas dan kapan perlu loyal. Tak seperti anjing yang senang setiap kali pemiliknya pulang ke rumah setelah seharian ditinggal, saya tak selalu bisa senang saat pasangan saya pulang, dan kadang berharap ia tak pulang-pulang. Itu mengapa saya mengibas di tempat lain, yang lebih membahagiakan. Itu karena sifat loyal saya lebih rendah dari anjing. "Hi-hi-hi mungkin jij juga enggak punya loyalitas." Suara dari dalam itu susah sekali dibungkam. Kedua, kata nurani saya, mulut saya seperti air sungai yang mengalir alias tukang gosip. Anjing menyalak, menggonggong, tetapi tak bisa menggosip. Saya membalas sambil berbisik lagi, "Siapa bilang? Kita aja yang enggak tahu. Kalau anjing menggonggong, artinya doi lagi ngomongin manusia. Eh tuan gue ternyata cong, bo" Nurani saya tak bisa terima, "Bisa diem enggak?" Ketiga, yang namanya anjing itu tak pilih bulu. Ia menuntun orang buta dan orang melek, dipelihara manusia bawel atau yang rendah hati, rendah diri atau bahkan yang tak punya harga diri. Miskin atau kaya, jelek atau cantik, retardasi mental atau kelewat pandai, no problemo. Kalau saya ini milih-milih bulu. Yang kaya saya tolong, yang miskin nanti dulu. Saya malas dan tidak sabar menuntun orang buta. Saya tak setangguh anjing. Enggak sabaran, mudah menyerah, mudah rapuh, makanya tak bisa menjadi tempat bergantung. Kalau saya mengendus dan menemukan sesuatu yang tidak benar dan kebetulan yang saya endus manusia VVIP, saya bisa memanipulasi endusan saya karena tangan saya sudah keburu ditempeli sesuatu dan di garasi mobil sudah ada kendaraan roda empat baru. Saya tidak tough. Anjing tak mungkin pilih bulu dan sangat tangguh. Mau dikasih mobil la wong enggak bisa ny
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Saya Belum Pernah "Ngomong"
JAKARTA, KOMPAS.com Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo membantah pernah menyatakan tarif bus transjakarta akan segera dinaikkan. Saya belum pernah ngomong tarif transjakarta akan dinaikkan. "Saya belum pernah ngomong tarif busway (transjakarta) akan dinaikkan," katanya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/1/2010). Fauzi menegaskan, pihaknya belum memikirkan rencana kenaikan tarif transjakarta. "Saya pikir dulu, baru nanti ngomong," ujarnya. Kalangan DPRD DKI menilai tarif transjakarta belum pantas naik mengingat pelayanan moda transportasi itu belum optimal terutama dalam keamanan dan kenyamanan penumpang. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI masih mempertimbangkan untuk menaikkan tarif transjakarta. Banyak desakan yang mengharuskan pengelolanya melakukan perbaikan yang optimal sebelum tarifnya dinaikan. Tarif transjakarta Rp 3.500 yang saat ini berlaku dinilai pengelola masih sangat rendah dan memberatkan biaya operasional. Sejumlah kalangan menilai, usulan menaikkan tarif transjakarta itu untuk kepentingan operator yang sebagian dikerjakan konsorsium, yakni gabungan perusahaan angkutan umum di Jakarta. Di tengah belum membaiknya pelayanan transjakarta, usulan kenaikan tarif tersebut ditolak masyarakat. Ketua Komunitas Pengguna Busway Hendrawan mengatakan, usulan kenaikan tarif busway (transjakarta) sangat merugikan masyarakat. "Naik busway itu mahal kalau dihitung dari berapa biaya yang dikeluarkan masyarakat karena tidak jalannya sarana penunjang. Pasalnya, sesuai kajian proyek sebelum busway dilaksanakan, tansportasi ini adalah terintegrasi dengan feeder, monorel, water way, MRT (mass rapid transit), dan kereta api," katanya. Berdasarkan kajian yang dia lakukan, seorang penumpang busway akan mengeluarkan ongkos tidak sedikit. "Setelah naik busway, mereka harus naik ojek untuk sampai ke tempat tujuan dengan membayar Rp 5.000-Rp 10.000 sekali jalan. Jadi, biayanya cukup mahal padahal katanya sarana transportasi publik itu harus murah. Busway bisa murah kalau programnya di 15 koridor sudah jalan dan dilengkapi feeder serta sarana transportasi lainnya," ucapnya. Pemprov DKI selama ini dinilai sebagai pihak yang dirugikan karena harus membayar lebih beban tarif per km Rp 12.200 di luar tarif hasil tender Rp 9.500 per km. Jika ditotal, biaya operasional transjakarta menembus angka Rp 1 triliun setahun. "Apa dasarnya memberikan dana tanpa tender. Ini dana dari APBD, seharusnya setiap tahun ditender," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin. Menurut Nurdin, berkali-kali pemprov ditelikung operator. "Jika pemprov bermaksud mengakomodasi operator angkutan umum, maka seharusnya tidak dengan melanggar aturan (tidak melakukan tender) padahal nilainya di atas Rp 50 juta," katanya. Anggota Komisi D DPRD DKI, Prya Ramadani, menyatakan bahwa seharusnya pemprov tak hanya fokus pada busway, tetapi sejumlah angkutan umum harus segera dibenahi sehingga bisa berfungsi sebagai feeder. "Kini sekitar 80 persen atau 19.000 angkutan dari 22.666 bus kota (bus besar, sedang, dan kecil) kondisinya sudah tidak laik jalan dan harus dihapus untuk mengurangi kerugian lebih besar," ucapnya. Di sisi lain, Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta diharapkan berkomitmen mengatur kembali soal jarak kendaraan yang berdampak pada penumpukan penumpang di sejumlah selter. (Gede Moenanto) Editor: hertanto http://megapolitan.kompas.com/read/2010/01/08/0948496/Saya.Belum.Pernah.Ngomong
[Forum-Pembaca-KOMPAS] DPR: Keterangan Susno Janggal
http://megapolitan.kompas.com/read/2010/01/08/08311853/DPR.Keterangan.Susno.Janggal JAKARTA, KOMPAS.com Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin menilai janggal keterangan mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Susno Duadji, yang mengaku tidak tahu-menahu dan tidak dilibatkan dalam tim yang mengusut pelaku teror terhadap mantan Ketua KPK Antasari Azhar. "Masa ada tim yang bekerja tanpa sepengetahuan Kabareskrim. Ini aneh," kata Azis kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (7/1/2010). Azis mengatakan, pengakuan Susno di PN Jakarta Selatan bahwa dirinya tidak ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dan tidak bertanggung jawab karena tidak pernah dilibatkan sama sekali dan justru ada tim lain di luar kendali Kabareskrim adalah satu hal yang seharusnya tidak perlu terjadi di institusi seperti Polri. Susno Duadji mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya pembentukan tim yang dibentuk Kapolri untuk mencari pelaku teror terhadap Antasari Azhar. "Saya tidak tahu tim itu. Saya juga tahunya terakhir. Saya tidak tahu siapa pembentuk tim itu," katanya dalam kesaksian di dalam persidangan mantan Ketua KPK Antasari Azhar dalam perkara dugaan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis. Susno menambahkan, dia mengetahui pembentukan tim itu setelah ramai diberitakan media massa dan persidangan. "Pembentukannya saya tidak tahu. Setelah persidangan, baru tahu, menurut khalayak ramai," katanya. Dia mengatakan, yang punya otoritas dalam penanganan kasus itu yakni Irjen Pol Hadiatmokosaat itu Wakabareskrim Mabes Polridengan langsung melapor ke Kapolri. "Karena dia (Hadiatmoko) sudah punya otoritas. Jadi tidak perlu lapor ke saya. Dia lapor ke Kapolri. Saya tidak mengerti," katanya. Disebutkan, Irjen (Pol) Hadiatmoko menjabat sebagai ketua tim pengawas penyidikan. Dia menjelaskan, kasus Antasari Azhar ditangani Polda Metro Jaya, dan pengawas penyidiknya ditunjuk Hadiatmoko. "Hadiatmoko langsung melapor ke Kapolri," katanya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cirus Sinaga dalam dakwaannya menyebutkan adanya pembentukan tim pencari pelaku teror terhadap Antasari Azhar yang dipimpin oleh Kapolres Jaksel dan merupakan bentukan dari Kapolri. Pembentukan tim itu setelah sebelumnya Antasari Azhar melaporkan adanya tindak teror terhadap dia dan istrinya melalui pesan singkat (SMS). Tim kemudian mendapatkan Nasruddin Zulkarnaen dan istri sirinya, Rani Juliani, di salah satu hotel di Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam operasi penggerebekan narkoba. Kemudian tim menyatakan tidak mendapatkan bukti bahwa almarhum Nasruddin melakukan teror terhadap Antasari Azhar.
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Susno: Saya Sempat Marah dengan Kapolri
JAKARTA, KOMPAS.com Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Susno Duadji membantah dirinya tengah bersitegang dengan Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Namun, jenderal bintang tiga ini memang mengaku sempat marah kepada Kapolri ketika pemutasian dirinya diumumkan kepada khalayak ramai melalui media massa. "Kok seolah-olah dipertontonkan. Ini kan aneh. Padahal, informasi mutasi di Mabes Polri tidak disebarluaskan," kata Susno dalam perbincangan dengan Kompas.com, Jumat (8/1/2010) sore. Ditambahkan Susno, masalah ini kini telah selesai. Susno memang sempat mengutarakan hal ini ke Kapolri. Saat itu Kapolri meminta maaf dan mengakui adanya kekhilafan. Seperti diberitakan, Kapolri mengganti posisi Kepala Bareskrim dari Komisaris Jenderal Susno Suadji kepada Inspektur Jenderal Ito Sumardi pada tanggal 24 November silam. Susno sendiri saat ini menjadi perwira tinggi non-job. Susno mengatakan, dirinya mendukung Kapolri sepenuhnya. Bahkan, mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat ini menyebut dirinya sebagai perwira tinggi yang sangat setia kepada Kapolri. "Jangankan pasang badan, nyawa pun bisa saya korbankan," ujar Susno. Terkait kabar yang beredar bahwa Kapolri marah besar kepada Susno setelah dirinya hadir di sidang Antasari Azhar di PN Jakarta Selatan, kemarin, Susno menepisnya. "Beliau seorang reformis. Saya yakin Kapolri tidak marah. Kode etik Kepolisian tidak melarang anggota Kepolisian hadir di sidang. Saya yakin beliau sebagai mantan Kabareskrim tahu hal itu," ujarnya. Editor: msh http://nasional.kompas.com/read/2010/01/08/2221475/Susno:.Saya.Sempat.Marah.dengan.Kapolri
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Jakob Oetama: Kompas Gramedia Menuju Perusahaan Kelas Dunia
JAKARTA, KOMPAS.com Menyambut 2010, Kompas Gramedia akan menuju tahapan menjadi perusahaan kelas dunia. "Tetaplah bersyukur, berterima kasih, berdoa, bekerja keras, dan memelihara persaudaraan di antara sesama," pesan dari perintis Kompas Gramedia, Jakob Oetama, dalam acara Syukuran Kompas Gramedia 2010 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2010). Acara syukuran berlangsung meriah, dihadiri ribuan karyawan Kompas Gramedia yang memadati Istora Senayan, Jakarta. Meskipun pada 2009 rata-rata pendapatan Kompas Gramedia menurun 6 persen, para karyawan dipesan agar tidak bersedih. "Usaha kita tetap diberkati, jangan mengeluh," kata Jakob Oetama memberi semangat kepada para karyawan. Setelah sambutan Jakob Oetama, acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan The Best Performance Company 2009, The Best Improvement Company 2009, dan The Best Employer 2009. Untuk The Best Performance Company unit besar dimenangi oleh Group of Publishing Kompas Gramedia, unit menengah dimenangi Graha Kerindo Utama, dan Kompas.com untuk unit usaha kecil. Sekitar 101 orang The Best Employer menerima penghargaan satu per satu. Terdengar sorak sorai karyawan lainnya saat nama teman kerja mereka dipanggil sebagai The Best Employer. Acara syukuran tersebut juga dimeriahkan dengan acara hiburan, seperti penampilan lawak, paduan suara, penampilan bintang Kompas Gramedia, tari-tarian, dan penampilan artis Ibu Kota, pedangdut Dewi Perssik. http://megapolitan.kompas.com/read/2010/01/12/14152715/Jakob.Oetama.Kompas.Gramedia.Menuju.Perusahaan.Kelas.Dunia
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Catatan (Pernah) Jadi Ketua Partai
Oleh Soetrisno Bachir http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/09/03192260/catatan..pernah.jadi.ketua.partai Lima tahun bukanlah waktu yang pendek, bukan juga waktu yang lama untuk dijalani. Tak terasa lima tahun terakhir ini saya pernah menjadi ketua sebuah partai. Energi kehidupan saya secara total larut dalam hiruk-pikuk kehidupan yang bernama politik. Sebelumnya, saya orang biasa, tiba-tiba memimpin sebuah Partai Amanat Nasional yang sebelumnya dipimpin oleh tokoh Reformasi. Banyak cibiran datang menanyakan kualitas saya. Bahkan, ada yang meramal PAN akan habis di bawah kepemimpinan saya. Saya tak peduli dan justru cibiran tersebut memacu saya bekerja lebih serius mengabdikan diri untuk membesarkan partai. Saya tidak menyangka sebelumnya kalau ketua partai politik mempunyai kekuasaan dan daya tawar. Sejak saat itu, saya jadi mengerti dan paham kenapa jabatan ketua partai diperebutkan. Saya pun menjadi mafhum mengapa banyak orang berlomba-lomba membuat partai dan bertarung memperebutkan kursi kepemimpinannya. Saya sudah berkomitmen sampai lima tahun menjalankan peran sebagai ketua umum partai karena ingin berkontribusi memperbaiki keadaan. Kenyataannya tak mudah. Kegamangan sempat menyelimuti hati saya, apakah ijtihad saya ini benar? Namun, saya tetap mempertahankan sampai jabatan tersebut selesai. Bukan untuk kejumawaan, hanya ingin meninggalkan rekam jejak ketika seseorang memilih menjadi ketua partai sebaiknya mempunyai komitmen penuh menjalankan amanah sampai selesai. Partai politik yang semestinya dimaknai sebagai ladang tanggung jawab sosial menjadi lebih sempit dimaknai sebagai bagian dari partisan sehingga menolak pihak atau kelompok lain yang bukan partisannya. Adalah wajar apabila selalu ada kasak-kusuk dan permusuhan. Dalam satu partai pun saya harus menyelesaikan masalah yang menurut kami bisa diselesaikan dengan pembicaraan, tetapi diselesaikan dengan amoral, melanggar etika, dan kekerasan. Pentingnya pencitraan Saya baru sadar ketika terjun ke dunia politik pentingnya dunia pencitraan bagi politisi. Itulah keputusan saya waktu itu. Belakangan saya lebih senang mengistilahkan dunia pencitraan dengan dunia seolah-olah. Semua dibalut dengan topeng. Dunia yang sebenarnya bukan dunia saya. Inilah salah satu episode hidup saya. Saya tidak menyesal ketika membuat keputusan untuk menyudahi dan tidak berminat untuk mencalonkan kembali menjadi Ketua Umum PAN. Bukan karena sakit hati atau kecewa, melainkan waktu lima tahun memang sudah cukup untuk mengabdikan diri di partai. Inilah saat yang tepat bagi saya untuk mencerabutkan diri dari hiruk-pikuk kepartaian dan kembali ke habitat sebelumnya di dunia wirausaha dan sosial kemasyarakatan. Ini merupakan salah satu keputusan saya memasuki episode baru dalam kehidupan saya, yaitu babak spiritualitas. Babak tempat banyak menjumpai kebahagiaan, kehidupan yang harmonis, dan ketenangan. Ini sebagai sebuah perjalanan (suluk) untuk menemukan hakikat yang selama ini mungkin saya biarkan tak terawat sehingga hati sebagai sebuah cermin menjadi kotor dan kusam, yang akhirnya tidak mampu merefleksikan nilai-nilai ketuhanan. Menekuni dunia spiritualitas bukan lari dari tanggung jawab, melainkan upaya untuk melihat segala permasalahan dengan pandangan yang jernih tanpa tendensi apa pun selain nilai kebenaran itu sendiri. Untuk berkontribusi terhadap bangsa, tidak selalu melalui partai. Ketika seseorang sudah memutuskan mengabdikan diri di partai, hendaknya itu merupakan keputusan yang diambil secara sadar. Bukan karena kepepet, karena memang sudah tidak ada pekerjaan lain, sehingga partai dijadikan pelarian, bahkan untuk penghidupan. Pasalnya, memang di partai banyak tersedia jalan pintas untuk menuju ke kekuasaan. Kontribusi sosial Berkhidmat di dunia kepartaian lebih baik apabila diniatkan sebagai kontribusi sosial; merasa sebagai sekrup kecil dari sebuah mesin besar yang akan membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Di partai bukan untuk membangun dinasti turun-temurun yang "ujug-ujug" dan perkoncoan yang seolah-olah hanya dari golongan atau keturunan mereka saja yang berhak mengelola negara ini dan menafikan yang lain. Alangkah eloknya apabila pribadi yang berasal dari partai ketika menjadi penjabat publik rela meninggalkan sikap partisan dan total melayani masyarakat. Tidak mencampuradukkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan diri dan partainya. Saya ingin mengakhiri peran saya sebagai ketua umum dengan khusnul qotimah sehingga saya hanya berharap permohonan maaf apabila selama kepemimpinan saya ada hal-hal yang mengecewakan, mencederai perasaan, dan tidak bisa memuaskan keinginan banyak orang; terutama buat masyarakat yang dalam Pemilu 2009 telah memilih PAN sebagai harapan perubahan bangsa. Doa saya, siapa pun ketua umum yang terpilih, semoga mampu membawa Partai Amanat Nasional ke arah yang lebih baik. Soetrisno Bachir Ketua Umum Partai Amanat Nasional Periode 2005-20
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Kehangatan yang Tersisih
"Aku beku dalam matahari." Demikian cuplikan puisi yang dibacakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional periode 2005-2010 Soetrisno Bachir dalam pembukaan Kongres III PAN di Batam, Kamis (7/1) malam. Puisi yang disusun kelompok pengajian Tasawuf Soetrisno itu menggambarkan berbagai paradoks di partai berlambang matahari itu secara filosofis. "Awan gelap berarak mengepung angkasa yang terkoyak. Cahaya matahari memang masih bersinar. Tapi, semua ngumpet dan bersembunyi di balik dinding. Semua merasa lebih nyaman menggunakan payung dan berlindung di dalam istana agar terhindar dari cahaya matahari. Aneh, aneh," ucapnya. Pembukaan Kongres PAN dikemas apik dan modern serta menghadirkan banyak artis. Sayangnya, saat Soetrisno membacakan puisinya, suasana kurang dipersiapkan matang sehingga tak menunjang penghayatan secara mendalam. Padahal, apa yang diungkapkan Soetrisno bukan sekadar kata. Mencermati sekilas pembukaan kongres, memang tak tampak ada permasalahan, bahkan memberikan harapan. Hubungan antara Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Amien Rais dan Soetrisno yang dikabarkan retak sejak Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 terlihat merekat kembali. Dalam pilpres lalu, Amien mendukung Hatta Rajasa dan mendorong koalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Soetrisno memilih tidak berkoalisi dan cenderung bergandengan dengan Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Soetrisno dengan rendah hati menyebut Amien sebagai imam dan meminta maaf. Sebaliknya, Amien yang membangun PAN sejak awal juga memuji Soetrisno yang mengorbankan banyak hal untuk membesarkan partai itu lima tahun terakhir. "Kalau pemimpin PAN nanti bisa membuat PAN lebih besar, jangan pernah melupakan Amien Rais dan Soetrisno Bachir. Sebab, Anda menaiki pundak Amien Rais dan Soetrisno Bachir," kata Amien yang disambut tepuk tangan. Siap kecewa Namun, melihat apa yang terjadi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN yang berlangsung beberapa jam sebelum pembukaan kongres, terasa mengiris hati. Puisi Soetrisno terasa menjadi nyata. Dalam rakernas, kehadiran Soetrisno seakan tidak diperhitungkan lagi. Rakernas dijalankan tanpa menunggu kedatangannya di Batam. Padahal, ia masih menjadi Ketua Umum PAN. Menurut keterangan Sekretaris Jenderal PAN Zulkifli Hasan, pesawat yang ditumpangi Soetrisno baru mendarat di Batam sekitar pukul 12.30. Sekitar pukul 10.00, rakernas dibuka Amien. Zulkifli yang memimpin rapat. Ketika rakernas akan ditutup pukul 11.35, Soetrisno kembali ditinggalkan. Zulkifli, selaku pemimpin rapat, menanyakan kepada peserta apakah penutupan menunggu Ketua Umum atau ditutup sekarang. Sejumlah peserta rakernas spontan berteriak meminta rapat segera ditutup. Amien, yang duduk di baris depan, pun menggerakkan tangannya memberikan isyarat kepada Zulkifli agar segera menutup rapat. Saat ditanya soal itu, Soetrisno mengaku tak merasa ditelikung. "Saya memang dijadwalkan membuka rakernas, tetapi karena pesawat pukul 10.00, tak bisa membuka kalau pukul 09.00. Disepakati tutup acara pukul 13.00. Saya datang pukul 12.00-an, tapi diberi tahu panitia, acara sudah selesai. Jadi, tidak perlu tutup lagi. Ya, enggak apa-apa," ucapnya. Soetrisno bercerita, sebelum masuk ke partai politik, dirinya sempat bertemu KH Mustofa Bisri, pengasuh Pondok Pesantren Roudlatut Thalibien, Rembang, Jawa Tengah. Saat itu, Mustofa atau Gus Mus sempat berpesan supaya dia siap menghadapi dan mengalami kekecewaan tersebut. "Untuk itu bagaimana me- manage kekecewaan itu. Kalau tak di-manage dengan baik, bisa stroke, frustrasi. Bahkan, gila. Lihat pemilihan kepala daerah (pilkada). Jika ter-manage, akan jadi inspirasi baru. Orang bilang saya dizalimi. Saya tidak merasa seperti itu," ucapnya. Dalam pembukaan Kongres III PAN, Soetrisno pamit. Ia kini memilih memberikan tenaga, waktu, dan uangnya untuk membantu rakyat miskin melalui lembaga keuangan mikro, semacam Grameen Bank yang digagas peraih Nobel Muhammad Yunus. Apa yang terjadi pada Soetrisno menunjukkan praktik politik di negeri ini terkadang mengabaikan rasa kemanusiaan, humanisme, dan kehangatan sebagai sesama. Ini terjadi tak hanya pada PAN, tetapi juga pada partai lain. Apabila biasanya Soetrisno disambut dari bandara dengan iring-iringan mobil, kemarin dia dibiarkan sendirian. Bisa jadi ini menunjukkan, penghormatan sebelumnya itu diberikan hanya karena kekuasaan, bukan karena dasar ketulusan. Sebagai partai yang memelopori reformasi dan demokratisasi, PAN memiliki tugas memperbaiki budaya politik di negeri ini. (sutta dharmasaputra) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/09/03241791/kehangatan.yang.tersisih
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Terima Kasih Ayin dan Anggodo
Oleh Effendi Gazali http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/14/03033265/terima.kasih.ayin.dan.anggodo Semua program 100 hari kabinet yang direncanakan sudah hampir 100 persen. "Dari implementasi di lapangan, tidak ada yang terhambat," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa (Newslinksmc, 12/1). Pesan singkat yang disebar ke berbagai nomor telepon seluler ini terasa begitu "mewah" ketika sampai ke tangan para aktivis. Betapa tidak, angka yang dipakai adalah bilangan sempurna: 100 persen! Kalau benar demikian, berbagai sektor sudah harus sangat terasa meningkat kualitasnya. Terutama karena kesempurnaan 100 persen ini adalah kesempurnaan lanjut(k)an dari lima tahun pemerintahan sebelumnya. Untunglah masih ada Arthalyta Suryani (Ayin) dan Anggodo! Eksistensi dan kata-kata kedua orang ini mampu menunjukkan sesuatu yang melenceng dalam menilai kinerja pemerintahan selama ini, paling tidak dalam hal penegakan hukum. Ternyata pencitraan lebih penting ketimbang implementasi niat. Amat konyol Dalam berbagai hal terdapat kesamaan antara Ayin dan Anggodo. Keduanya terkenal karena rekaman percakapan mereka dengan aneka aparat penegak hukum yang diperdengarkan kepada publik. Percakapan Ayin ditampilkan di persidangannya, sedangkan Anggodo di Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 3 November 2009. Setelah dijatuhi hukuman, Ayin melanjutkan eksistensinya dengan "hidup mewah di hotel prodeo bintang lima" (begitu judul berita Kompas, 12/1). Ayin eksis dan diistimewakan dalam hampir semua hal. Ayin bisa mengundang bawahan untuk rapat bisnis, punya "asisten pribadi", dan dapat menikmati perawatan kulit. Barangkali masih banyak kemewahan lain yang kalau terus disebutkan pasti menyayat hati sesama penghuni yang harus berdesakan 20 sampai 30 orang di ruangan yang kurang lebih sama luasnya! Sudah rahasia umum bahwa fenomena pengistimewaan di penjara (rutan ataupun lapas) sudah berjalan begitu lama. Menyusul dibukanya rekaman pembicaraan Anggodo di MK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus mencanangkan program ganyang mafia hukum, bahkan kemudian membentuk satuan tugas khusus. Namun, amat konyolnya, hingga hari Minggu (10/1) tekad Presiden Yudhoyono seolah diingkari sendiri oleh bawahannya, mulai dari Menteri Hukum dan HAM, Dirjen Pemasyarakatan, Kepala Kanwil Kemhukham, hingga Kepala Rutan Pondok Bambu (dan pasti beberapa lapas dan rutan lain di Indonesia) yang memberi perlakuan istimewa kepada Ayin dan para tahanan superkaya atau VIP lainnya. Padahal, penegakan hukum serta ganyang makelar kasus sudah ditonjolkan sebagai bagian amat penting dari Program 100 Hari Yudhoyono-Boediono. Terbukti tekad besar memberantas mafia peradilan hanya dicitrakan "seolah-olah serius" dengan membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang diketuai Kuntoro, tetapi disambut dingin dan business as usual di lapangan. Ini benar-benar tamparan bagi wibawa seorang presiden! Orang lalu berspekulasi, jangan-jangan karena Ayin dekat dengan Presiden Yudhoyono yang memang pernah menghadiri acara pernikahan anak Ayin. Begitu pula dengan Anggodo, hingga kasusnya diserahkan dari kepolisian kepada KPK, aparat belum menemukan tuduhan yang layak dikenakan kepadanya. Anggodo pasti bisa saja diduga memiliki "keistimewaan" tertentu di mata Presiden. Terbukti, Presiden tidak melaporkan Anggodo ke kepolisian atas pencatutan namanya (sebagai simbol negara ini) dalam rekaman percakapan Anggodo. Kebijaksanaan itu terbukti menunda Anggodo dari ancaman penjara. Aktivis terpenjara Fenomena Ayin dan Anggodo barangkali juga terjadi di berbagai sektor yang telah dipukul rata hasil evaluasi kinerjanya. Salah satu kemungkinan terlahirnya hasil evaluasi yang begitu sempurna adalah "terpenjaranya" pemerintah ini pada pernyataan atau kemasan pencitraan. Bahkan, Presiden mungkin saja "terpenjara" oleh laporan-laporan bawahannya yang terus menyatakan semua sudah berjalan mantap. Sebelumnya, dari berbagai media terdengar angka rata-rata 92 persen dan kini malah makin memuaskan. Dengan kenyataan ini, sekarang semakin diperlukan sebuah evaluasi ilmiah yang jernih oleh kalangan aktivis yang kabarnya akan melakukan aksi seputar 100 Hari Yudhoyono-Boediono, 28 dan 29 Januari. Sayangnya, elemen aktivis terlihat makin terpolarisasi atau mulai terlihat tidak fokus. Sebagian tanpa reservasi membela Sri Mulyani dan Boediono karena mereka yakin bahwa keduanya tidak menerima aliran dana Century. Sebagian lainnya mencoba lebih berpikir luas. Mereka menyadari "orang pintar" tetap saja bisa tertipu (dalam proses rapat-rapat ataupun tanggal dan jumlah pencairan dana talangan); atau mungkin tak kuasa menahan "tekanan". Bagi aktivis kelompok ini, yang penting tak boleh ada bawahan yang dijadikan tumbal. Sebagian lagi memasang rasa curiga. Antara lain dugaan bahwa ada penumpang gelap dalam berbagai demo karena ingin membalas dendam pada gebrakan Sri Mulyani sebagai ikon reformasi. Buktinya, ada alat-alat demo yang seragam dan terse
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Kantor Google China Dipenuhi Karangan Bunga
*BEIJING, KOMPAS.com* - Keputusan Google untuk menghentikan sensor pada layanan search engine-nya di China menuai dukungan dari warga China. Karangan bunga dan kartu ucapan terus mengalir ke kantor Google sebagai penghargaan atas keberanian Google tersebut. "Saya bukanlah fans berat Google, namun saya ingin menunjukkan penghargaan atas fakta bahwa Google menolak sensor," ujar warga Kota Beijing sambil meletakkan rangkaian bunga di depan kantor Google, seperti dilansir blog *Wall Street Journal*, Rabu (13/1/2010). Warga yang membawa karangan bungan umumnya mendukung langkah Google melawan pemaksaan sensor yang diterapkan pemerintah China terutama terhadap isu politik dan hak asasi manusia. Salah satu kartu yang diselipkan di karangan bunga menyebut dalam Bahasa China yang kira-kira berarti "Google: lelaki sejati". Namun, tak sedikit yang juga mengekspresikan kekecewaannya. Mereka kecewa karena layanan Google terancam tutup jika kemudian tidak diizinkan pemerintah China beroperasi tanpa sensor. Saking banyaknya karangan bunga yang mengalir, pihak keamanan sampai kewalahan untuk menyingkirkannya. Namun, antrian warga yang ingin menunjukkan simpati kepada Google terus mengalir. Petugas keamanan di Science Park yang menjadi kantor Google di Beijing sampai menyebut hal tersebut sebagai kampanye "Donasi Bunga Ilegal". Sebelumnya, pada Selasa (12/1/2010) Google secara resmi menghentikan sensor pada hasil pencarian Google.cn. Ini merupakan bentuk protes kepada pemerintah China yang dituduh selama ini telah memprakarsai serangan terkoordinasi terhadap infrastruktur Google dan perusahaan lainnya di AS sebagai upaya melakukan pencurian informasi dan hak cipta. Pemerintah China juga dituduh memata-matai email para aktivis HAM dan melakukan pemantauan rutin secara ilegal. Google tetap akan mendiskusikan keinginannya beroperasi tanpa sensor kepada Pemerintah China. Jika tidak diperbolehkan, bukan mustahil Google terpaksa menutup layanannya termasuk kantornya di China. *WAH* *Editor: wah http://tekno.kompas.com/read/xml/2010/01/14/22473732/kantor.google.china.dipenuhi.karangan.bunga * -- Salam, Agus Hamonangan agus.hamonan...@gmail.com Indonesia Google Technology User Group http://groups.google.com/group/id-gtug/ Indonesia Android Community http://groups.google.com/group/id-android/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Mantan Loper Koran Raih Gelar Doktor di UI
DEPOK, KOMPAS - Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Indonesia, yang dipimpin Prof Dr Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi, Kamis (14/1) di kampus FISIP UI, Depok, menarik perhatian banyak kalangan intelektual. Seorang yang dikenal dulunya sebagai loper koran, Basuki Agus Suparno (39), berhasil meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu Komunikasi. Setelah mempertimbangkan disertasi berjudul Kontestasi Makna dan Dramatisme (Studi Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia) dan jawaban yang diberikan saat sidang, Basuki Agus Suparno lulus dengan nilai sangat memuaskan, kata Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi setelah berapat selama 15 menit dan sidang selama 2 jam. Promotor Prof M Alwi Dahlan, PhD mengatakan, Basuki Agus Suparno adalah doktor ke-42 lulusan program Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia. Yang membedakannya dari lulusan doktor yang lain, Basuki adalah tamatan pertama yang memulai karier komunikasi dari bawah, yakni dari loper koran. Juga dari keluarga besar, anak ke delapan dari sembilan bersaudara, katanya. Alwi yang menguji Basuki ketika masuk program S-3 di UI, seperti tak percaya dengan semangat belajar Basuki, yang juga pernah menjadi pengasong di gerbong kereta api. Basuki Agus Suparno dalam disertasinya mengkaji tentang kontestasi makna reformasi dalam drama politik pada tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia dan bagaimana aktor-aktor politik berkomunikasi tentang reformasi dalam drama politik itu. Tiga dari lima hasil penelitian, yaitu, pertama, situasi pencalonan presiden untuk masa bakti 1998-2003 yang memperlihatkan adanya kompetisi dan saling bersaing antara mereka yang menginginkan Presiden Soeharto tidak dicalonkan dan yang mencalonkan kembali. Kedua, aksi dan demonstrasi mahasiswa yang memperlihatkan persaingan antara mereka yang menghentikan gerakan dan yang berkeinginan memperluas gerakan, serta tingkat partisipasi guna menjatuhkan Presiden Soeharto. Ketiga, kerusuhan massa yang memperlihatkan persaingan pemikiran antara yang melihat sebagai akibat kesenjangan sosial dan pembangkangan sipil. Hasilnya, Presiden Soeharto menyatakan berhenti, rezim Orde Baru diganti, dwi fungsi ABRI dicabut, amandemen UUD 1945, kata Basuki. (NAL) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/15/04030228/mantan.loper.koran.raih.gelar.doktor.di.ui -- Salam, Agus Hamonangan agus.hamonan...@gmail.com Indonesia Google Technology User Group http://groups.google.com/group/id-gtug/ Indonesia Android Community http://groups.google.com/group/id-android/ [Non-text portions of this message have been removed] = Pojok Milis Komunitas Forum Pembaca KOMPAS [FPK] : 1.Milis Komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS 2.Topik bahasan disarankan bersumber dari http://cetak.kompas.com/ , http://kompas.com/ dan http://kompasiana.com/ 3.Moderator berhak memuat,menolak dan mengedit E-mail sebelum diteruskan ke anggota 4.Moderator E-mail: agus.hamonan...@gmail.com agushamonan...@yahoo.co.id 5.Untuk bergabung: forum-pembaca-kompas-subscr...@yahoogroups.com KOMPAS LINTAS GENERASI = Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: forum-pembaca-kompas-dig...@yahoogroups.com forum-pembaca-kompas-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: forum-pembaca-kompas-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Heboh Google di China
Beijing, kamis - Perang dingin China-AS di dunia maya memuncak lewat kasus Google.cn, raksasa mesin pencari di internet di China. Pemerintah menyensor situs internet, termasuk membobol akun Gmail, yang membuat manajemen Google geram dan mengancam hengkang dari negeri itu. Ancaman Google terjadi menyusul serangan yang mengarah kepada akun-akun Gmail milik pegiat hak asasi manusia (HAM) di China di Google.cn. Pihak Google, Kamis (14/1), mengungkapkan, mereka juga menemukan lusinan akun Gmail di AS, China, dan Eropa, milik aktivis HAM China, secara rutin diakses pihak lain, umumnya dari China. Manajemen Google menjelaskan, telah terjadi serangan canggih yang menyebabkan pencurian hak intelektual Google. Para eksekutif Google lalu merespons berbagai kejadian itu dengan mengkaji kembali bisnis mereka di China, seperti disampaikan David Drummond, Corporate Development and Chief Legal Officer Google, Kamis. Google sebenarnya sudah meminta kepada China agar membiarkan Google.cn beroperasi secara independen tanpa harus menyensor hasil pencariannya. Namun, China bersikeras, beberapa kata kunci dan hasil pencarian harus diblokir, seperti kata kunci yang berhubungan dengan pornografi dan juga gerakan politik. Perang dingin di dunia maya antara AS dan China ini sebenarnya telah berlangsung sejak 2001. Tepatnya pada saat hacker China sukses mengakses secara leluasa server milik lembaga mata-mata FBI, NASA, dan CIA. Sejak saat itu, hacker China terus bergerilya membobol internet yang dikelola oleh perusahaan- perusahaan AS. Bahkan, sampai memata-matai, mengganggu, dan bila perlu merusak akun-akun Gmail milik aktivis HAM China. *Mengejutkan* Ketatnya sensor konten internet oleh otoritas China membuat situs atau mesin pencari raksasa Google kesulitan berbisnis di negara itu. Ancaman manajemen Google pusat di AS, pengelola Google.cn di China, untuk hengkang dari China memang mengejutkan berbagai kalangan, termasuk Pemerintah China sendiri. Pengguna internet di China mencapai 360 juta, merupakan yang terbanyak di dunia. Pasar situs pencari pun memiliki nilai hingga satu miliar dollar AS pada 2009. Google tetap memiliki pangsa pasar luar biasa besar meski harus bersaing dengan situs pencari lokal, Baidu Inc. Namun, Google.cn kesal dengan pembatasan akses internet oleh China. American Chamber of Commerce di China (AmCham) menyebutkan, 30 perusahaan internet sejenis menjadi sasaran hacker China. Menurut Menteri Informasi China Wang Chen, pihaknya tetap menyensor untuk melindungi 360 juta pengguna dari pornografi dan propaganda politik yang menyesatkan. Kasus Google adalah rangkaian ketegangan AS-China sejak lama dalam perdagangan, jual-beli senjata AS ke Taiwan, dan dalam hal kebijakan perubahan iklim. (AFP/AP/REUTERS/CAL) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/15/03524096/heboh.google.di.china -- Salam, Agus Hamonangan agus.hamonan...@gmail.com Indonesia Google Technology User Group http://groups.google.com/group/id-gtug/ Indonesia Android Community http://groups.google.com/group/id-android/ [Non-text portions of this message have been removed]
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Kabinet Parkinson
Oleh EEP SAEFULLOH FATAH http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/12/02504316/kabinet.parkinson Pertambunlah kabinet, Rabu. Ini "peribahasa" baru yang diperkenalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rabu, 6 Januari, Presiden melantik tiga wakil menteri. Rabu, 11 November 2009, lima wakil menteri sudah dilantik terlebih dahulu. Kabinet Indonesia Bersatu II sekarang beranggotakan 34 menteri, tujuh pejabat setingkat menteri, dan delapan wakil menteri. Alih-alih perampingan, Presiden melakukan penggemukan dibandingkan dengan kabinet sebelumnya yang "hanya" terdiri atas 34 menteri, tujuh pejabat setingkat menteri, dan seorang wakil menteri. Kabinet saat ini adalah kabinet tergemuk dibandingkan dengan semua kabinet yang pernah bekerja selama era Reformasi. Penggemukan kabinet adalah kecenderungan aneh di tengah usulan perampingan kabinet yang mengemuka seusai Pemilu Presiden 2009. Jika Presiden gagal menjelaskan urgensinya dan gagal membuktikan efektivitas manajemen pemerintahan, kita bisa menyimpulkan, sang kabinet terkena "penyakit parkinson". Parkinson Nama "penyakit" itu diambil dari C Northcote Parkinson, sang pencipta "Hukum Parkinson". Parkinson menggambarkan kecenderungan yang umum terjadi dalam kerja organisasi atau birokrasi. Salah satunya yang terpokok adalah kecenderungan untuk memperbanyak orang yang terlibat di dalamnya, bukan lantaran kebutuhan fungsional, melainkan karena hasrat untuk melipatgandakan jumlah bawahan. Hans-Dieter Ever dan Tilman Schiel (1990) lalu menggunakan terminologi "parkinsonisasi" untuk menggambarkan kecenderungan buruk birokrasi mempertambun diri dengan tujuan politik. Hasil akhirnya adalah birokrasi yang kian menjauhi praktik kerja profesional, efisien, dan melayani. Ever dan Schiel menyebut era Orde Baru sebagai contoh proyek parkinsonisasi seperti itu. Saya khawatir dengan proyek penggemukan, tanpa penjelasan publik yang memadai, yang sedang dilakukan Presiden saat ini, Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berpotensi terserang penyakit parkinson. Beberapa alasan masuk akal melatari kekhawatiran ini. Patut dikhawatirkan, penggemukan kabinet ala Yudhoyono tidak dilakukan pertama-tama dan terutama atas nama kebutuhan efisiensi dan efektivitas kerja pemerintahan, melainkan lantaran kebutuhan akomodasi politik. Sejak awal Presiden menunjukkan hasrat sungguh besar untuk membuat partai politik merasa dirangkul masuk dalam pemerintahan sambil mempertahankan retorika tentang pentingnya pertimbangan profesionalisme dan kompetensi dalam perekrutan kabinet. Hasilnya lumayan mengecewakan. Kabinet sangat menimbang akomodasi partai, tetapi sekaligus tak mampu memenuhi tuntutan akomodasi profesionalisme dan kompetensi. Mengingat ini termin kedua kepemimpinan Presiden, ini kekeliruan yang tak perlu. Saya khawatir pengangkatan wakil menteri dimaksudkan oleh Presiden sebagai upaya lebih mendengar tuntutan itu, tetapi dengan melakukan kekeliruan berikutnya. Pengangkatan wakil menteri diniatkan sebagai upaya memperbaiki kekeliruan dalam perekrutan di awal pembentukan kabinet. Hasilnya adalah penggemukan kabinet dengan segenap komplikasinya. Sebuah kekeliruan melahirkan kekeliruan berikutnya. Lebih lanjut, pertemuan antara dua kekeliruan yang berurutan itu memfasilitasi komplikasi cukup serius. Ada kesan sebagian besar dari wakil menteri itu diangkat untuk menutupi ketidakmampuan menterinya dalam menunaikan tugas profesional di kementeriannya. Jika tak dikelola dengan baik, beberapa kementerian akan terlanda stigma sebagai tempat kongsi menteri kurang kompeten dengan wakil menteri kompeten. Suka atau tidak, stigma berbahaya ini, dengan segenap kesalahpahaman di dalamnya, terfasilitasi oleh pengangkatan wakil menteri. Sebagian besar dari wakil menteri yang diangkat bukan saja dikenal sebagai orang-orang yang kompeten di bidangnya, tetapi juga memiliki sejarah kedekatan hubungan kerja dengan kementerian yang menjadi arena tanggung jawabnya sekarang. Ketika sang menteri berjarak lebih jauh dengan kalangan birokrasi di dalam kementerian itu, lahirlah potensi masalah. Sang wakil menteri bisa "lebih berkaki" dalam kementerian itu. Komplikasi semacam itu bisa semakin serius manakala tidak ada klarifikasi memadai kepada publik mengenai alasan pengangkatan wakil menteri itu serta bagaimana pembagian tugas antara menteri dengan mereka. Dalam keadaan ini, mau tidak mau, satu-satunya jalan yang tersedia bagi setiap kementerian itu adalah melakukan pembuktian bahwa kehadiran dua pejabat tinggi negara itu memang berkorelasi dengan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja. Jika pembuktian ini gagal dilakukan, sahihlah kesimpulan bahwa kehadiran wakil menteri itu sekadar menggemukkan kabinet. Sahih pula anggapan bahwa ia menandai kegagalan manajemen pemerintahan dan kebijakan. Dalam lima tahun ke depan, Presiden ditantang untuk membuktikan apakah kesimpulan dan anggapan ini keliru belaka. EEP SAEFULLOH FATAH
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Penyerangan terhadap Gereja Masih Terus Terjadi
Kuala Lumpur, Senin - Pemerintah Malaysia, Senin (11/1), mempertahankan keputusannya melarang warga non-Muslim menggunakan kata "Allah". Kontroversi mengenai penggunaan kata itu terus menyulut konflik berbau agama, dengan dibakarnya lagi sebuah gereja di Negeri Sembilan. Selama empat hari pecahnya kontroversi mengenai penggunaan kata "Allah" itu, sembilan gereja telah dibakar di Malaysia. Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, Senin (11/1), mengecam penyerangan terhadap gereja-gereja dan warga Kristen di negerinya. Dia menegaskan, penyerangan terhadap gereja tertua di Malaysia, Gereja All Saints di Taiping, merupakan serangan terhadap warisan budaya bangsa Malaysia secara keseluruhan. Anwar mengingatkan, Malaysia harus bersatu melawan mereka yang mengeksploitasi ras dan agama untuk membakar kebencian demi keuntungan politik. "Kita harus memperbarui komitmen terhadap pemahaman keagamaan dan kebebasan beragama," katanya. Gereja Sidang Injil Borneo di Negara Bagian Negeri Sembilan, di pusat Malaysia, merupakan korban serangan terbaru dari kemarahan sekelompok warga negara itu atas keputusan sebuah pengadilan yang membatalkan pelarangan pemerintah terhadap minoritas Kristen untuk menggunakan kata "Allah" sebagai terjemahan dari "God". Penyerangan terhadap gereja yang mulai meletus hari Jumat (8/1) menjalarkan ketegangan kepada warga Kristen Malaysia. Warga Kristen Malaysia mengatakan, mereka telah menggunakan kata itu tanpa masalah selama berabad-abad. Dikatakan bahwa penggunaan kata "Allah" oleh umat Kristen bisa mengakibatkan kebingungan di kalangan Muslim dan mendorong perpindahan agama yang ilegal di Malaysia. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Malaysia Mahmood Adam secara khusus memberikan penjelasan kepada diplomat-diplomat asing mengenai krisis berbau agama itu. Para diplomat itu mempertanyakan mengapa kata itu dilarang, padahal kata yang sama digunakan secara meluas oleh umat Kristen di Indonesia dan Timur Tengah. "Mereka tidak memahami situasi di sini. Mereka hanya ingin tahu kenapa itu bisa diizinkan di negara-negara lain dan tidak di sini," tuturnya kepada wartawan, sambil menambahkan bahwa Muslim di Malaysia berbeda dengan di negara-negara lain. Ketegangan rasial di Malaysia ini merupakan pukulan besar bagi persatuan yang didorong Perdana Menteri Najib Razak dengan slogan "Satu Malaysia".(AP/AFP/OKI) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/12/03280718/penyerangan.terhadap.gereja.masih.terus.terjadi
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Gereja Terus Diserang
Kuala Lumpur, Minggu - Beberapa orang yang merupakan bagian dari kelompok radikal Malaysia memperluas aksi terornya. Minggu (10/1), mereka menyerang Gereja All Saints, gereja Anglikan tertua di Taiping, Perak. Sudah delapan bangunan gereja dirusak sejak kerusuhan pertama Jumat (7/1). Selain menjadikan bangunan gereja sasaran teror bom molotov, hari Minggu mereka juga melampiaskan aksinya ke sebuah biara Katolik di Taiping. Sekelompok kecil orang itu melempari biara dengan bom molotov dan mengumpat umat Kristen di Malaysia. Aksi itu membuat para biarawan khawatir. Aksi kelompok ini sebenarnya sebagai reaksi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Malaysia pada 31 Desember 2009 yang mengizinkan Kristen dan bukan Islam memakai kata "Allah" untuk merujuk kepada Allah (God). Pengadilan menetapkan kata "Allah" bukan monopoli Islam karena sudah muncul sebelum Islam lahir dan bahkan sudah lebih dulu digunakan Kristen di Timur Tengah. Kelompok radikal itu dipelopori, antara lain, oleh Gerakan Pemuda Muslim Abim. Mereka bersikukuh kata "Allah" hanya boleh digunakan Islam. Jika agama lain, termasuk Kristen menggunakan kata itu, sama artinya menghasut pemeluk Islam untuk meninggalkan agamanya. Keputusan PT Malaysia tersebut sekaligus membatalkan larangan pemerintah kepada umat Kristen untuk menggunakan kata "Allah" menyusul unjuk rasa tahun lalu setelah adanya publikasi kata "Allah" dalam majalah Katolik, The Herald, edisi Melayu. Pemerintah berpendapat, kata "Allah" membingungkan dan menyesatkan umat Islam. Atas larangan pemerintah, pihak gereja Katolik pun menggugat ke pengadilan. Ketika muncul kerusuhan yang cenderung meluas, kalangan pemerintah sepakat untuk mencegah tindakan anarki terhadap kalangan minoritas di Malaysia. Tidak terpengaruh Beberapa organisasi massa Islam, termasuk partai oposisi PAS yang bergaris keras, juga sepakat dengan keputusan pengadilan. Mereka menyatakan setuju, semua agama Samawi, di mana saja di seluruh dunia, termasuk Kristen dan Yahudi, berhak menggunakan kata "Allah". Mereka mengecam keras aksi itu. Islam tidak menyarankan umatnya menyerang rumah ibadah, termasuk gereja dan pengikutnya. Aksi kekerasan itu, menurut PAS, tak mewakili Islam. Meski aksi teror terus dilancarkan sekelompok kecil orang itu, umat Kristen di Malaysia tetap membanjiri gereja di seluruh negeri pada hari Minggu. Tak terkecuali di delapan gereja yang telah dirusak atau terbakar oleh bom molotov, antara lain di Gereja God Shepherd Lutheran di Petaling Jaya, Selangor, atau gereja Protestan, Metro Tabernakel, di Kuala Lumpur. Dalam berbagai khotbah di gereja, pendeta dan pastor menyerukan perdamaian di seluruh Malaysia, negeri yang dihuni oleh multi-etnis itu. Sebanyak 60 persen penduduk Malaysia yang mayoritas dari etnis Melayu memeluk Islam. Selebihnya adalah kelompok minoritas China, India, dan pemeluk bukan Islam. Khusus untuk umat Kristen di Malaysia, kata pemimpin gereja, mereka sudah menggunakan kata "Allah" sejak berpuluh-puluh tahun bersamaan dengan masuknya Kristen ke negeri itu. Di pedalaman Serawak dan Sabah misalnya, kata "Allah" sejak awal digunakan setiap kelompok doa. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengecam tindakan sekelompok orang itu. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas karena aksi itu merusak keharmonisan masyarakat multi-etnis Malaysia. Najib bahkan sempat mengunjungi gereja yang menjadi sasaran perusakan, gereja Kemah Suci Metro. Dia menyumbang sebesar 500.000 ringgit atau sekitar 147.000 dollar AS. (AP/AFP/REUTERS/CAL) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/11/04183339/gereja.terus.diserang
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Di Penjara, Sakit Pun Mewah
Oleh Arswendo Atmowiloto http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/13/02595434/di.penjara.sakit.pun.mewah Arthalyta Suryani terancam dipindah ke Nusakambangan. Benarkah? Entahlah. Kalaupun berita itu dilaksanakan, tak usah khawatir. Selama masih di Indonesia dan bukan di Guantanamo, penjara bukan menjadi penjera. Di Nusakambangan juga ada peninggalan Tommy Soeharto atau Bob Hasan, yang kamarnya juga sudah apik. Tinggal menambah aksesori, termasuk ruangan untuk perawatan payudara, misalnya, atau penambahan helipad. Lebih aman karena jauh dari Jakarta dan rencana sidak ke sana biasanya bocor duluan. Bisa dipastikan, pesan tempat dapat dilakukan jauh sebelumnya. Perpindahan napi, yang dalam bahasa bui disebut "berlayar", adalah peristiwa biasa, tetapi juga bernilai ekonomi. Ayin, yang sudah jelas status hukumnya, harusnya "dilayarkan" ke penjara wanita di Tangerang atau Malang. Bahwa bisa bertahan, atau dipertahankan, tetap di rutan, pasti ada manfaatnya. Misalnya, alasan klasik, ia banyak membantu napi lain. Alasan yang sudah ada jauh sebelumnya. Urusan "pelayaran" inilah sebenarnya salah satu sebab adanya over capacity karena semua napi atau orang tahanan berjubel di tempat yang jelas bagaimana bertransaksi. Sebagaimana keberadaan Ayin di ruang bimbingan kerja atau ruang di rumah sakit. Dua tempat itu yang paling ideal bagi yang "berdasi"istilah bagi napi berduituntuk beraktivitas meskipun selalu ada kamar biasa untuk jaga-jaga kalau ada kunjungan mendadak seperti yang dilakukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Peradilan. Remisi Kasus fasilitas mewah, sama salahnya dengan, misalnya, bagaimana mendapatkan remisisetiap 17 Agustus atau hari besar keagamaanatau juga tambahan remisi sebesar sepertiga remisi yang diterima atau tambahan lagi ketika donor darah. Ini tata krama yang ada dan, untuk itu, ada syarat-syarat yang bisa menjadi luwes. Belum lagi kemudian berobat keluar penjara karena di penjara tak ada dokter jantung, paru-paru, ginjal, atau penyakit dalam atau yang lebih parah. Napi yang sehat pun nyakitpura-pura sakit atau dinyatakan sakitlalu diantar ke luar penjara. Bahwa yang diperiksa sopirnya, bahwa pergi pagi pulang sore (sebelum pergantian regu jaga), itu soal kepintaran mengatur waktu dan membengkokkan aturan yang lurus, asal jangan patah. Yang terakhir inilah yang dilakukan Eddy Tanzil dengan kabur. Bahwa untuk nyakit pun termasuk kemewahan karena tak semua napi punya duit untuk melengkapi administrasi. Dengan kata lain, yang bisa dimafiakan bukan hanya fasilitas, melainkan juga segala apa yang bisa ditafsirkan ganda. Bukan juga hanya di lapas atau rutan yang mudah disidaki. Namun, cobalah nanti-nanti ke rutan di Mabes Polri atau di kejaksaan, atau yang ada di Brimob Kelapa Dua. Ini supaya adil dan menyeluruh. Arti yang lain, ini semua masalah lama yang sudah ada sejak kelahirannya ketika kebutuhan bebas dan penyediaan kelonggaran menemukan nilai nominalnya. Tak perlu kaget, kecuali pura-pura, tetapi juga tak perlu mengkeret atau kendur. Pak Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya tak perlu kebakaran jenggot karena memang tak berjenggot. Lebih penting menindaklanjuti, mengurai asal-usul pelanggaran, dan menindaki dengan tegas, jangan lemas di tengah jalan, juga jangan terlalu keras. Menindaklanjuti dalam artian terus dilaksanakan. Sebab, bukan baru kali ini saja tingkat menteri mengurusi penjara dan biasanya berhenti di tengah jalan. Juga jangan lemas kalau seolah ini kesalahan dari satu kementerian yang mencanangkan program 100 hari karena kehi- dupan penjara sudah berlangsung selama 100 tahun. Jangan terlalu keras, dalam artian tak semuanya bisa dipilah hitam-putih. Asal tak sesuai peraturan disikat. Seingat saya, yang sebenarnya pendek, penertiban yang keras hanya akan menimbulkan perla- wanan. Baik dengan diam-diam, atau program tidak jalan. Dalam bahasa sederhana, setelah ada perubahan prasarana dan sarana ke arah yang lebih baik, bisalah dituntut untuk ciamik. Atau dalam soal fasilitas mewah, setelah kasus ini terbongkar, masih ada yang nekat, baru disikat. Kalau yang lama, sudah terjadi, tak perlu terlalu diusut-usut. Ujung-ujungnya malah jadi kusut dan semua wajah yang berurusan dengan ini akan cemberut. Contoh lain lagi, misalnya mengadakan razia total, habis-habisan untuk menggeledah adanya narkoba atau senjata. Ini baik dilakukan, tetapi jangan heran kalau misalnya kemudian masih diketemukan barang terlarang semacam ini. Sepandai-pandai sipirapalagi kalau tidak pandaipara napi yang residivis sudah mempunyai pola. Mereka tahu pendahulunya menyimpan apa di balik batu apa, atau lantai mana untuk menyembunyikan apa. Kebiasaan ini sudah mekanis sifatnya atau bahkan terjadi sistemisasi di dunia "warga binaan" dan bukan hanya terjadi di negeri ini. Meskipun demikian, sesungguhnyalah napi jauh lebih mudah diatur dibandingkan yang seharusnya jadi napi, tetapi masih berkuasa. Dan, kalau upaya ini untuk kebaikan bersam
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Fenomena PAN dan Amien Rais
Oleh Syamsuddin Haris http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/12/02430517/fenomena.pan.dan.amien.rais Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional dalam kongres di Batam. Amien Rais ditengarai berada di balik terpilihnya Hatta, mundurnya Dradjad Wibowo, dan suasana kongres yang berjalan mulus tersebut. Apa dampaknya bagi PAN ke depan? Sulit dibantah bahwa keberadaan PAN hampir tidak bisa dipisahkan dari Amien Rais. Sebagai deklarator utama PAN, Amien bahkan merasa perlu mengawal arah politik parpol yang pernah dipimpinnya pada periode 1999-2005 ini. Munculnya duet Hatta Rajasa dan Dradjad Wibowo merupakan keberhasilan Amien sebagai play maker tunggal Kongres PAN di Batam. Termasuk di dalamnya mendesak Dradjad mundur dari pencalonan dan kemudian memintanya menjadi wakil ketua mendampingi Hatta. Yang tak kalah menarik, di usia yang semakin menua, Amien Rais ternyata masih bersedia pula menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PAN, padahal sebelumnya dia memberi sinyal untuk mundur dari struktur partai. Lalu, ke mana geliat dan semangat reformasi yang pernah menjadi ciri PAN? Fenomena PAN Bayang-bayang Amien Rais dalam politik PAN sebenarnya sudah tampak sejak awal kelahiran partai bergambar matahari biru ini. Meski demikian, pada periode pertama PAN, kolektivitas dan kolegialitas kepemimpinan relatif masih tampak. Ide-ide perubahan juga masih beredar kencang di dalam partai. Karena itu, tak sedikit tokoh reformis turut bergabung di partai ini. Namun, ketika muncul kecenderungan Amien Rais "menyetir" arah partai, kolegialitas ditanggalkan, eksklusivitas mengemuka, dan konservatisme melembaga, tokoh-tokoh reformis seperti Faisal Basri, Bara Hasibuan, dan yang lain meninggalkan PAN. Seperti kecenderungan partai-partai lain, PAN akhirnya memilih merapatkan diri dengan kekuasaan ketimbang menjadi diri sendiri sebagai ikon reformasi. Tidak mengherankan jika dalam Pemilu 2004 dan 2009, PAN tampil tanpa visi perubahan yang jelas. Meskipun dukungan terhadap Amien Rais (dan Siswono Yudo Husodo) dalam Pemilu Presiden 2004 sedikit lebih besar dari perolehan suara PAN dalam pemilu legislatif tahun yang sama, PAN dan Amien telah kehilangan pamornya. Yang tersisa kemudian adalah para politisi yang menjadikan PAN sekadar sebagai kendaraan politik untuk meraih kursi legislatif atau jabatan publik di pemerintahan. Fenomena Amien Rais Kesediaan mantan Ketua MPR Amien Rais untuk memimpin kembali Dewan Pertimbangan PAN jelas merupakan hak politik yang bersangkutan. Namun, sulit dimungkiri bahwa kesediaan tersebut tidak hanya membatasi pergiliran kesempatan bagi tampilnya tokoh senior PAN lainnya. Lebih dari itu, Amien Rais sesungguhnya memilih tetap "memperkecil" dirinya sendiri, yakni sekadar sebagai "tokoh partai" ketimbang menjadi "besar" sebagai tokoh bangsa kita. Sebagai mantan calon presiden dan Ketua MPR, PAN semestinya sudah terlalu kecil untuk seorang Amien Rais. Namun, guru besar UGM ini tampaknya memilih tunduk pada kehendak kongres ketimbang secara cerdas membaca nurani publik dan kebutuhan obyektif bangsa kita. Persoalannya, bangsa ini membutuhkan tokoh-tokoh yang tidak sekadar berbaju partai, tetapi mereka yang bisa melampaui batas-batas kepentingan sempit partai yang acapkali terkontaminasi kepentingan jangka pendek kelompok dan perorangan politisi partai. Konsekuensi logis pilihan politik Amien Rais adalah bahwa gagasan apa pun yang muncul dari mantan Ketua PP Muhammadiyah ini akan cenderung dipandang publik sebagai ide partisan tokoh partai. Itu artinya, semakin terbatas ruang bagi Amien untuk memberikan pencerahan dan pencerdasan politik bagi negerinya. Juga semakin terbatas ruang bagi Amien untuk mengoreksi jalannya pemerintahan Presiden Yudhoyono karena itu berarti akan menyulitkan posisi Hatta Rajasa sebagai Ketua Umum PAN sekaligus Menko Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II. Nomor tiga Barangkali itulah dilema memilih ketua umum partai yang tengah menjabat menteri seperti Hatta Rajasa. Sebagai menteri, posisi Hatta bisa jadi memang menguntungkan PAN dari segi konsolidasi sumber daya bagi partai. Namun, yang dilupakan Amien Rais dan peserta kongres Batam adalah semakin minornya suara PAN selama lima tahun ke depan. Sebagai tangan kanan Presiden yang loyal, Hatta jelas akan lebih banyak tampil sebagai "juru bicara" Yudhoyono ketimbang sebagai juru bicara PAN. Seperti telah dialami Jusuf Kalla yang didaulat menjadi Ketua Umum Golkar ketika menjabat wapres, kredit kinerja Hatta Rajasa sebagai Menko Bidang Perekonomian akan cenderung dipandang publik sebagai kerja dan kesuksesan Partai Demokrat ketimbang keberhasilan PAN. Parpol bergambar matahari biru ini bakal menghadapi kegamangan yang sama seperti dialami partai beringin menjelang Pemilu 2009. Risiko politik semacam ini tampaknya kurang diperhitungkan Amien Rais dan kalangan PAN. Kini perso
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Bangunan Bersejarah Akan Tetap Dibongkar
SALATIGA, KOMPAS - Bangunan bekas Markas Kodim 0714 Salatiga, Jawa Tengah, yang berusia lebih dari 100 tahun tetap akan dibongkar walaupun menuai kecaman dari masyarakat. Sejumlah pekerja mulai memasang seng di sekeliling bangunan bergaya arsitektur Belanda yang terletak di Jalan Diponegoro 40 Salatiga itu, Senin (11/1). Sembilan pekerja juga membongkar kayu-kayu yang tergeletak di sebagian gedung tua itu. Gedung bersejarah itu luasnya sekitar 1.300 meter persegi dan berdiri pada areal tanah seluas kira-kira 6.000 meter persegi. Semua pintu, jendela, dan kusen di bangunan itu sudah lenyap hanya beberapa saat setelah Markas Kodim pindah sekitar tiga bulan lalu. Sebagian sisi tembok juga terlihat sempal. Rencananya bangunan yang masuk dalam inventarisasi cagar budaya Kota Salatiga itu akan dijadikan pusat perbelanjaan. Bangunan bekas Markas Kodim itu dahulu merupakan Hotel Blommestein. Meskipun sebagian bangunan itu sudah tidak persis dengan aslinya, beberapa ciri arsitektur Belanda masih tampak, seperti lengkung tembok di pintu utama bagian belakang. Jajaran Kodim 0714 Salatiga berkali-kali menegaskan, bangunan itu bukan milik TNI dan merupakan hak pemiliknya untuk memanfaatkan lahan itu. Wali Kota Salatiga John Manoppo, saat ditemui terpisah, mengatakan, tidak mempersoalkan pembongkaran itu. Menurut dia, izin pembongkaran itu tidak terlalu penting. Baginya yang lebih penting adalah akan dibangun apa di lokasi itu. Pemerhati sejarah dan penulis buku Salatiga: Sketsa Kota Lama, Eddy Supangkat, mengatakan, kecewa melihat kondisi tersebut. "Saya promosi keindahan Salatiga, tetapi bangunan bersejarahnya tidak dihargai. Pemerintah bermain kata-kata dengan menganggap bangunan itu baru masuk inventarisasi, belum berkekuatan hukum," ujarnya. Ketua DPRD Kota Salatiga Teddy Sulistio menyayangkan proses pemagaran dan rencana pembongkaran dalam waktu dekat itu. Menurut dia, pihaknya baru menerima surat dari Pemerintah Kota Salatiga yang isinya meminta restu pembongkaran. Surat itu rencananya akan dibahas oleh Komisi I dan II DPRD. (GAL) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/12/03053534/bangunan.bersejarah.akan.tetap.dibongkar
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Gerakan Dunia Maya Tidak Boleh Diremehkan
KOMPAS.com - Sepanjang tahun 2009 lalu, Indonesia diwarnai oleh karut-marutnya masalah penegakan hukum. Kasus-kasus hukum yang disalahgunakan oleh oknum aparat, ketidakadilan penerapan hukum di masyarakat, sampai masalah hukum yang dimanipulasi untuk sekadar memenuhi keadilan prosedural muncul sepanjang tahun itu. Masih hangat dalam ingatan kita, kasus-kasus seperti penahanan Bibit-Candra (pimpinan KPK) yang tidak sesuai dengan prosedur hukum karena ditengarai ada penyalahgunaan kewenangan pihak kepolisian untuk melemahkan KPK. Kasus Prita Mulyasari yang tidak mendapat keadilan hukum, atau bahkan kasus Nenek Minah yang menjadi korban aparat sekaligus penerapan hukum itu sendiri. Menariknya, seiring munculnya kasus-kasus hukum tersebut, muncul pula gerakan-gerakan masyarakat sipil yang memprotes bahkan menentang ketidakadilan dalam penegakan hukum. Gerakan masyarakat sipil ini pun semakin berkembang sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. Jika sebelumnya masyarakat cenderung melakukan gerakan-gerakan nyata dalam bentuk aksi-aksi demonstrasi, saat ini, dengan memanfaatkan kemudahan akses internet yang ada, masyarakat menyuarakan aspirasinya melalui situs-situs jejaring sosial yang ada seperti Facebook dan Twitter. Fenomena "gerakan lewat dunia maya" ini pun ternyata tak bisa diremehkan karena justru terbukti efektif memberikan pencerahan dalam berbagai kasus hukum yang ada. Contohnya saja dalam kasus Prita Mulyasari. Gerakan mendukung Prita Mulyasari yang sempat ramai disuarakan dalam situs jejaring Facebook ternyata mampu mendorong terwujudnya gerakan nyata berupa aksi pengumpulan koin untuk Prita hingga pada akhirnya sedikit banyak berpengaruh pada proses penyelesaian kasusnya. Terkait fenomena baru gerakan masyarakat dalam penegakan hukum ini, Peneliti Hukum The Habibie Center Lilis Mulyani berpendapat bahwa fenomena gerakan-gerakan masyarakat melalui dunia maya seperti itu saat ini justru terbukti efektif sebagai alat kontrol penegakan hukum di Indonesia. "Gerakan-gerakan masyarakat melalui dunia maya seperti itu memang luar biasa efeknya kalau kita lihat pada kasus-kasus yang ada. Cara ini memang baru, namun cara ini membuktikan bahwa di Indonesia masyarakat masih menjadi alat kontrol penegakan hukum yang paling ampuh," katanya saat ditemui Kompas.com di Kantor The Habibie Center, Jakarta, Kamis (14/1/2010). Intinya, kata Lilis, para penegak hukum harus mulai sadar bahwa gerakan di dunia maya tidak boleh diremehkan, apalagi jika sudah terkoneksi dengan dunia nyata. C20-09 http://tekno.kompas.com/read/xml/2010/01/14/18101626/gerakan.dunia.maya.tidak.boleh.diremehkan
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Boediono: Century Dirampok
Jakarta, Kompas - Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang sekarang menjadi wakil presiden menyatakan, penyebab Bank Century menjadi bank gagal pada tahun 2008 adalah karena dirampok oleh pemiliknya dan krisis global. "Masalah perampokan (kalau dikatakan Bank Century dirampok), saya dukung 1.000 persen. Namun, menangani suasana krisis pada saat itu adalah masalah lain dan membutuhkan tindakan cepat," kata Boediono saat bersaksi di depan Rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR untuk Kasus Bank Century, Selasa (12/1), di Jakarta. Kemarin adalah kedua kalinya Boediono bersaksi di depan Pansus, setelah kesaksian pertama pada 22 Desember 2009. Seusai mendengarkan kesaksian Boediono mulai dari sekitar pukul 14.20 hingga pukul 20.45, dengan istirahat pada pukul 17.00 hingga 19.00, Pansus lalu mendengarkan kesaksian Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Rochadi. Rapat Pansus itu juga diwarnai kegaduhan. Dari balkon yang ditempati pengunjung dan wartawan, seorang pengunjung meneriaki dan memaki Boediono. Pengunjung bernama Laode Kamaludin itu dibawa keluar oleh petugas keamanan Gedung DPR. Ketika Boediono memberikan keterangan di Semarang, Jawa Tengah, puluhan mahasiswa yang berasal dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Semarang, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro, dan BEM Universitas Negeri Semarang berunjuk rasa lagi. Mereka menuntut penuntasan kasus Bank Century. Menteri Keuangan Dalam kesaksiannya, Boediono mengatakan, ia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) adalah yang bertanggung jawab pada penentuan status dan pemberian dana talangan (bailout) terhadap Bank Century. Boediono juga mengata-kan, keputusan bailout juga diberitahukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 November 2008 pagi. "Apakah Presiden sama sekali tidak mengetahui proses ini dari bailout sampai pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek untuk Bank Century?" tanya Akbar Faizal, anggota Pansus dari Partai Hati Nurani Rakyat. "Mohon dicek ke Menteri Keuangan," kata Boediono. "Setahu Bapak bagaimana? Saat itu Presiden ada di luar negeri. Mengapa Bapak saat itu tidak menyampaikannya kepada pelaksana kepala negara, yaitu Wakil Presiden?" ucap Akbar. "Karena tak wajib," ujar Boediono. Menurut Boediono, menyelamatkan Bank Century merupakan langkah tepat. Dampak kebijakan itu, Indonesia dapat melewati krisis global tahun 2008 dengan dampak yang tidak terlalu besar. "Jika kita tak melakukan langkah preventif (dengan menyelamatkan Bank Century), barangkali laporannya berbeda," kata Boediono ketika ditanya tentang laporan BI pada Januari 2009 bahwa ekonomi Indonesia pada 2008 cukup baik. Boediono menjelaskan pula, dalam membuat analisa dampak sistemik, BI mengadaptasi kriteria yang terdapat dalam nota kesepahaman (MOU) Uni Eropa yang menjadi acuan untuk diterapkan Otoritas Pengawasan dan Bank Sentral anggota Uni Eropa. MOU mempertimbangkan beberapa aspek kuantitatif dan kualitatif serta unsur penilaian subyektif. BI mengadaptasi kerangka kerja MOU itu dengan menambahkan satu aspek, yaitu psikologi pasar yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari pengalaman krisis tahun 1997-1998. Penutupan 16 bank yang pangsa pasarnya hanya 2,3 persen pada tahun 1997 ternyata memengaruhi psikologis pasar keuangan. Kondisi itu juga berdampak lanjutan pada bank umum lain sehingga menyebabkan krisis. Uang negara? Boediono juga menjelaskan, dana yang dipakai untuk bailout Bank Century berasal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Modal LPS berasal dari uang pemerintah sebesar Rp 4 triliun, yang ditambah premi dari bank. "Uang LPS itu uang negara?" tanya Ahmad Muzani, anggota Pansus dari Partai Gerakan Indonesia Raya. "Itu saya serahkan ke ahli hukum," ujar Boediono. "Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan uang itu uang negara. Anda setuju atau punya pandangan lain?" ujar Maruarar Sirait dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Namun, Boediono kembali menjawab dengan menyerahkannya ke ahli hukum. Dalam rapat ini, anggota Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, juga menyesalkan adanya nada tinggi dalam pertanyaan Maurarar dan rekannya dari F-PDIP, Ganjar Pranowo. Saat itu, Ganjar menanyakan tentang kehadiran Marsilam Simandjuntak dalam rapat KSSK pada 13 November 2008. Boediono berpendapat, rapat itu adalah rapat konsultasi dan Marsilam hadir sebagai narasumber. Namun, Ganjar membawa notulen rapat bertulis "rapat KSSK" dan mempertanyakan kepentingan Marsilam yang diduga hadir sebagai Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi. "Saya hanya bisa menjawab itu rapat konsultasi KSSK," kata Boediono. Mendengar jawaban Boediono yang mengakui banyak lupa, Ganjar sempat menyindir, jika duduk di kursi itu, lalu sering lupa. Maruarar juga mempertanyakan masukan BI dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Ada Istana di dalam Penjara?
Oleh Achmad Ali http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/13/02561918/ada.istana.di.dalam.penjara Temuan adanya "istana" di dalam penjara sungguh-sungguh merupakan realitas yang teramat sangat menyakitkan perasaan keadilan rakyat kecil. Segelintir narapidana berduit miliaran atau mungkin triliunan rupiah mendapat fasilitas yang superkontras berupa fasilitas "istana" dalam penjara ketimbang narapidana umumnya yang kurang duit atau tidak berduit sama sekali, yang harus berdesak-desakan hingga puluhan orang di dalam satu sel, jam besuk yang diperketat, dan sebagainya. Tentu saja diskriminasi yang sangat tidak proporsional ini bukan hanya untuk di-talkshow-kan, tetapi harus ada penindakan tegas terhadap semua aparat yang terkait dalam penyimpangan superdahsyat dan fantastis itu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus tanggap menyelidiki kemungkinan (sangat besar) terjadinya praktik suap dalam berbagai kasus "istana dalam penjara" itu. Saya bisa membayangkan betapa geramnya almarhum Baharuddin Lopa yang pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM andai menyaksikan fenomena "istana dalam penjara" ini. Lantas pertanyaannya: siapa yang bersalah sehingga muncul fenomena diskriminasi superdahsyat itu? Mohon maaf, saya tidak ingin hanya terpaku pada kesalahan sosok-sosok di lembaga pemasyarakatan ataupun mungkin hingga ke tingkat tertentu atasannya, melainkan, menurut saya, kita pun harus memandang masalah ini secara holos (wholeness) menurut istilah almarhum Prof Satjipto Rahardjo. Yang saya maksudkan secara holos adalah bahwa terjadi berbagai praktik suap yang melahirkan lembaga-lembaga pemasyarakatan tertentu menjadi pusat bandar narkoba, menjadi "istana dalam penjara", pemberian remisi yang juga diskriminatif, dan penyimpangan lain harus kita soroti tidak sekadar dengan "kacamata kuda", melainkan mengkaji bagaimana keseluruhan sistem pemidanaan kita dalam sistem peradilan kriminal di Indonesia sekarang. Apakah realistis atau malah kontras dengan realitas bangsa kita yang sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan, dengan kemampuan keuangan pemerintah kita yang sangat terbatas? Niat baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Keuangan menyisihkan dana sekitar Rp 1 triliun untuk lebih memanusiakan para tahanan dan narapidana patut kita hargai dan acungi jempol. Namun, niat baik saja tidak cukup apabila sistem pemidanaan kita sendiri tidak direformasi secara drastis. Kultur pemenjaraan Hukum yang baik, kata Brian Z Tamanaha, adalah hukum yang merupakan cerminan dari masyarakatnya (law is a mirror of society). Dan, hukum yang mampu menjadi cerminan masyarakatnya hanyalah hukum yang sesuai realitas masyarakatnya; bukan hukum yang lahir dari kekuatan asing. Dengan kata lain, dalam menghadapi kasus hukum, harus diperhatikan: the felt necessities of the time, jadi fakta empiris yang menjadi kebutuhan pada masanya. Jumlah dan fasilitas lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia sangat tidak berimbang dengan jumlah narapidana dan tahanan yang setiap saat bertambah. Pasalnya, sistem pemidanaan di Indonesia, yang didasarkan pada berbagai perundang-undangan yang ada, baik yang peninggalan kolonial Belanda (dan paradigma kolonialnya) maupun perundangan yang dilahirkan DPR di era kemerdekaan, bahkan di era reformasi, masih menganut keras paradigma dan kultur pemenjaraan. Anak kecil usia tujuh tahun yang mencuri telepon seluler karena harus makan pun dipidana penjara sekian lama dan sebagian besar kultur bangsa kita sekarang memang masih "kultur pengalgojoan". Kalau ada terdakwa yang dibebaskan oleh pengadilan, diumpatilah pengadilan yang membebaskan. Alasannya sangat normatif dan, maaf, primitif: "tidak ada perdamaian dalam perkara pidana". Padahal, di negara hukum lain yang bahkan sudah jauh lebih maju hukumnya dibandingkan dengan Indonesia, contohnya Jepang, banyak perkara pidana ringan (bukan pembunuhan, misalnya) yang didamaikan secara formal, antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Pengguna narkoba jangan dipenjarakan, tetapi dimasukkan ke pusat-pusat rehabilitasi. Sebaliknya, pengedar besar dan bandarnyalah yang wajib dipidana seberat-beratnya. Penerapan pidana percobaan bagi koruptor yang mengembalikan kerugian negara juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi beban jumlah narapidana. Jadi, "sistem pemidanaan" kita pun "turut bersalah" sehingga lahir diskriminasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Seyogianya undang-undang kita revisi. Dimungkinkan mediasi untuk perkara-perkara pidana ringan, didamaikan dan dituntaskan di kepolisian saja, tidak perlu diteruskan ke pengadilan yang akhirnya muara semuanya adalah lagi-lagi lembaga pemasyarakatan. Seyogianya undang-undang kita revisi sehingga diterapkan "sistem jaminan" sehingga seorang terpidana tidak wajib masuk berdesak-desakan ke sel lembaga pemasyarakatan. Tentu saja fasilitas semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia ditingkatkan sehingga satu sel yang memang han
[Forum-Pembaca-KOMPAS] "Brain Gain" Ilmuwan China dan Nasib Eijkman
tahun 1998 membuat Eijkman sempat mengalami brain drain dan tahun 2004 nyaris ditutup karena minimnya anggaran. Syukurlah bom di depan Kedubes Australia, Jakarta, tahun 2004 menyelamatkan Eijkman karena terbukti para ilmuwannya mampu dalam tempo 13 hari mengidentifikasi Heri Golun sebagai pelaku. Kini jumlah peneliti di Lembaga Eijkman kembali mencapai di atas 100 orang. Riset yang digeluti Eijkman berpusat di bidang malaria, demam berdarah, flu burung, hepatitis, forensik, penyakit genetik talasemia, dan pemetaan genetika populasi untuk kepentingan metabolisme obat dan merunut asal-usul penduduk Nusantara. Akan ideal jika seandainya lembaga riset dasar seperti Eijkman menyatukan upaya bersama industri, seperti Biofarma atau Kimia Farma, untuk memproduksi vaksin flu burung, vaksin hepatitis B, dan lain-lain. Kalau Kuba saja bisa, mengapa kita tidak? Jika China menguasai hardware dan India software, kita tentu tak ingin hanya bisanya nowhere -- Salam, Agus Hamonangan agus.hamonan...@gmail.com Indonesia Google Technology User Group http://groups.google.com/group/id-gtug/ Indonesia Android Community http://groups.google.com/group/id-android/ [Non-text portions of this message have been removed] = Pojok Milis Komunitas Forum Pembaca KOMPAS [FPK] : 1.Milis Komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS 2.Topik bahasan disarankan bersumber dari http://cetak.kompas.com/ , http://kompas.com/ dan http://kompasiana.com/ 3.Moderator berhak memuat,menolak dan mengedit E-mail sebelum diteruskan ke anggota 4.Moderator E-mail: agus.hamonan...@gmail.com agushamonan...@yahoo.co.id 5.Untuk bergabung: forum-pembaca-kompas-subscr...@yahoogroups.com KOMPAS LINTAS GENERASI = Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: forum-pembaca-kompas-dig...@yahoogroups.com forum-pembaca-kompas-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: forum-pembaca-kompas-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Jalan Panjang ke Saintifikasi
dr Lily Kresnowaty menuturkan, selain sebagai dokter konvensional, dokter ini nantinya juga memiliki keahlian menjadi dokter herbal. Setelah dianggap kompeten, dokter tersebut dapat mengeluarkan resep jamu sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. ”Pedoman tersebut memuat jamu mana saja yang dapat digunakan untuk mendampingi obat konvensional,” katanya. Saintifikasi jamu, kata Leonardus, menjadi penting di tengah pasar terbuka. Jangan sampai jamu Indonesia kalah pamor di tanahnya sendiri. -- Salam, Agus Hamonangan agus.hamonan...@gmail.com Indonesia Google Technology User Group http://groups.google.com/group/id-gtug/ Indonesia Android Community http://groups.google.com/group/id-android/ = Pojok Milis Komunitas Forum Pembaca KOMPAS [FPK] : 1.Milis Komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS 2.Topik bahasan disarankan bersumber dari http://cetak.kompas.com/ , http://kompas.com/ dan http://kompasiana.com/ 3.Moderator berhak memuat,menolak dan mengedit E-mail sebelum diteruskan ke anggota 4.Moderator E-mail: agus.hamonan...@gmail.com agushamonan...@yahoo.co.id 5.Untuk bergabung: forum-pembaca-kompas-subscr...@yahoogroups.com KOMPAS LINTAS GENERASI = Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: forum-pembaca-kompas-dig...@yahoogroups.com forum-pembaca-kompas-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: forum-pembaca-kompas-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Menelepon Saat Mengemudi > Mabuk?
Oleh Reza Fikri Febriansyah http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/12/02355879/menelepon.saat.mengemudi.mabuk Situasi dan kondisi lalu lintas di suatu wilayah dianggap mencerminkan budaya (hukum) masyarakatnya. Pameo ini tampaknya sesuai dengan kondisi di Indonesia, khususnya di kota-kota besar di mana situasi dan kondisi lalu lintas yang ada sangat mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial di kota tersebut, mulai dari kesemrawutan tata ruang, sistem transportasi yang amburadul, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), maka diharapkan dimulailah suatu era baru dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di Indonesia. Lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan adanya gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, maka mutlak diperlukan adanya suatu sistem yang harmonis guna mengatur para pengguna lalu lintas, baik kendaraan maupun orang. Salah satu pengaturan yang ada saat ini berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ adalah "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi". Dalam penjelasannya disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan 'penuh konsentrasi' adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan." Ketentuan inilah yang sedang ramai dibicarakan masyarakat, terutama mengenai larangan menggunakan telepon pada saat mengemudi, karena pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Pasal 283 UU LLAJ. Mengganggu konsentrasi Jika ditelaah, maka ada 3 (tiga) unsur yang terdapat dalam Pasal 283 UU LLAJ, yakni mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar, melakukan kegiatan lain, dan dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ. "Menggunakan telepon pada saat mengemudi" dianggap masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor sehingga dalam perspektif UU LLAJ, menggunakan telepon pada saat mengemudi adalah sama dengan mengemudi dalam kondisi lelah, dan bahkan mabuk akibat pengaruh alkohol dan obat-obatan. Padahal, delik "mengemudi dalam keadaan mabuk" sejatinya telah diatur sebagai pelanggaran terhadap Pasal 492 KUHP, sedangkan "kondisi lelah" dalam Penjelasan Pasal 106 Ayat (1) UU LLAJ juga belum jelas tolok ukurnya sehingga mungkin saja akan muncul pertanyaan apakah jika kita lelah setelah seharian bekerja di kantor, lalu tidak boleh mengemudi? Meskipun penulis sangat meyakini bahwa tujuan pengaturan larangan menggunakan telepon pada saat mengemudi bertujuan sangat baik, pola perumusan norma yang ada di dalam UU LLAJ tersebut dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan adanya revisi terhadap UU LLAJ dengan memasukkan larangan "menggunakan telepon pada saat mengemudi" dan "perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu perhatian dan konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor" ke dalam batang tubuh UU LLAJ (bukan di penjelasan pasal) dan hal itu seyogianya juga diatur sebagai delik materiil, yakni delik yang baru dianggap sempurna (voltooid) jika akibatnya sudah nyata (Sianturi, 1989: 125). Dengan demikian, pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telepon baru dapat dipidana jika telah terjadi akibat dari perbuatannya, misalnya mencelakakan orang lain. Jika hal itu telah dilakukan, aparat kepolisian seharusnya dengan percaya diri dapat langsung menerapkan ketentuan tersebut sebab Pasal 326 UU LLAJ yang ada saat ini pun menyatakan bahwa UU LLAJ mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 22 Juni 2009. Adanya toleransi waktu dalam penegakan hukum di satu sisi diperlukan untuk kepentingan sosialisasi terhadap masyarakat, tetapi dalam banyak praktik selama ini toleransi waktu dalam penegakan hukum justru hanya menyebabkan semakin besarnya penolakan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang baru tersebut. Reza Fikri Febriansyah "Legal Drafter"; Pendapat Pribadi
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Demokrasi Tak Hormat Kata
Oleh Triyono Lukmantoro http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/16/02483317/demokrasi.tak.hormat.kata Hormat terhadap kata merupakan hukum pertama yang menjadikan seseorang matang, baik secara intelektual, emosional, maupun moral. Dag Hammarskjold (1905-1961), sebagaimana dikutip James A Jaksa dan Michael S Pritchard (Communication Ethics, 1994), menyatakan betapa kata-kata mampu mengikat masyarakat bersama-sama, hingga terjaga kualitasnya. Pernyataan mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 1953-1961 tersebut sungguh signifikan jika dikaitkan dengan pelaksanaan demokrasi di negeri ini. Tanpa dapat disangkal, demokrasi kita berjalan cepat pada keleluasaan untuk berbicara. Perdebatan dan demonstrasi menjadi fenomena harian. Namun, persoalan yang acap diabaikan adalah kalangan aktor demokrasi tidak pernah menghiraukan arti penting kata-kata. Kata-kata sekadar dimaknai sebagai instrumen bahasa. Kata-kata pun meluap menjadi sebentuk ekspresi kemarahan. Bahkan, kata-kata bukan saja tidak dihormati, melainkan telah dilecehkan. Akibatnya, umpatan dan caci-maki menggerus kejernihan argumentasi. Boleh saja fenomena itu dianggap sebagai sebuah fragmen dalam teater politik, tetapi capaian yang mampu direngkuh tidak lebih dari retorika intrik yang sama sekali tidak mendidik, bahkan menghancurkan makna substansial demokrasi sendiri. Kenyataan itu terjadi pada saat beberapa anggota Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century mengemukakan aneka pertanyaan kepada pihak-pihak yang diposisikan sebagai saksi. Nada berbicara yang tinggi, intonasi yang terkesan penuh gertakan, dan pilihan kata yang cenderung menyudutkan sering berhamburan. Bukan pada persoalan para saksi yang diajukan itu adalah pejabat tinggi negara; sehingga kata-kata yang dikemukakan harus menunjukkan watak ketertundukan dan penuh nilai rasa penjilatan. Namun, saksi-saksi tetaplah pihak yang mengemukakan testimoni, bukan sekumpulan pesakitan yang sengaja dipasang sebagai obyek caci-maki. Hal yang lebih buruk lagi adalah di antara para anggota Pansus sendiri terlibat dalam saling sanggah sehingga mereka menampilkan diri sebagai kerumunan politisi yang pongah. Sebenarnya tidak perlu diterapkan kode etik khusus bagi para anggota Pansus jika mereka mampu menyadari kata-kata selalu lekat dengan derajat intelektualitas dan moralitas. Kata-kata yang diucapkan para aktor demokrasi kalau hanya mampu menunjukkan kadar emosi yang tinggi secara otomatis mendegradasikan etika dan kecerdasan. Benar pernyataan Isokrates, seorang filsuf Yunani yang hidup pada abad kelima Sebelum Masehi, pembicaraan yang dilakukan manusia menunjukkan level peradaban. Ketika demokrasi dilumuri kata-kata penuh cacian dan gertakan, maka tersembul karakter perpolitikan yang dikendalikan daya barbarian. Dramaturgi kata-kata Sangat masuk akal jika dikemukakan bahwa Pansus yang digulirkan di gedung wakil rakyat dan demonstrasi yang digelar di jalanan merupakan sebentuk panggung drama. Di ruang-ruang itulah kalangan aktor menampilkan diri sesuai dengan status yang disandang. Kalangan anggota Pansus dituntut untuk mengemukakan berbagai pertanyaan yang kritis dan tajam. Para demonstran juga didorong menampilkan aksi-aksi teatrikal semenarik mungkin untuk menarik perhatian. Adapun kalangan saksi, terlebih lagi yang telah dicurigai mencuri uang negara, sekadar diposisikan sebagai sekelompok orang yang menjadi sasaran kata-kata garang. Namun, setiap pentas drama, terlebih lagi drama politik, tidak lebih memuat kepura-puraan. Sebab, kalangan aktormerujuk pemikiran Erving Goffman (1922-1982)harus melakukan manajemen kesan (impression management). Mereka yang memihak ataupun menentang saksi-saksi tertentu berupaya menampilkan diri sebagai pembela dan penghujat. Kata-kata sengaja diatur, ekspresi wajah dikendalikan, gestur tubuh dikontrol, dan intonasi berbicara terus diubah-ubah supaya menyajikan kesan yang baik dan memberikan kepuasan bagi khalayak yang menyaksikan. Tanpa bisa dihindarkan, maka kejujuran pun lenyap. Inilah risiko dramaturgi kata-kata yang mendorong para aktor melakukan estetisisasi ucapan, yang melibatkan dua teknik yang saling berlawanan. Pertama, eufemisme yang bermaksud mengemas kata-kata penuh kesantunan untuk mendapat efek simpati dan memberi kehormatan bagi saksi-saksi yang didukung. Kedua, diseufemisme yang diniatkan untuk membuat kata-kata yang serba menggertak dan penuh cemo- ohan untuk mengundang dampak kebencian dan melenyapkan kehormatan untuk saksi-saksi yang sengaja ditentang. Eufemisme dan diseufemisme adalah sebentuk topeng kata-kata. Eufemisme lebih menekankan pada kesantunan palsu untuk memberikan sanjungan yang tidak perlu. Diseufemisme lebih memberikan penekanan pada kevulgaran berbahasa untuk merontokkan martabat seseorang. Eufemisme dan diseufemisme memperlihatkan pemakaian kata-kata yang sama-sama pantas dipertanyakan kejujurannya. Kompetensi berbahasa
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Hikmah Pembangunan Masa Lalu untuk Masa Kini
Oleh Emil Salim http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/15/03013999/hikmah.pembangunan.masa.lalu.untuk.masa.kini Hari Kamis (14/1), Penerbit Buku Kompas meluncurkan buku Pengalaman Pembangunan Indonesia- Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro dari tahun 1963 hingga 1996 menggambarkan pengalamannya dalam membangun Indonesia di masa Orde Baru. Jika masa ini sudah lewat, timbul pertanyaan masih relevankah isi buku ini bagi generasi masa kini dan nanti? Hikmah apakah yang bisa ditarik dari buku ini? Buku ini ditulis oleh seorang profesor ekonomi sehingga segera tampak betapa inner logic ekonomi memengaruhi cara pandang dan berpikir sang penulis. Ilmu ekonomi bertumpu pada logika bahwa harga keseimbangan terbentuk bila penawaran bertemu dengan permintaan. Sifat pasar bisa berbeda, serbaliberal, monopoli, berencana atau lain- lain. Namun, akhirnya yang dituju adalah harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketika pada tahun 1972 meledak krisis pangan yang parah dan harga melonjak tinggi, terdapat laporan produksi beras yang cukup tinggi dari pejabat pertanian daerah, sedangkan Biro Pusat Statistik mengungkapkan produksi beras lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Selaku Ketua Bappenas, Widjojo Nitisastro menginstruksikan agar yang dijadikan patokan adalah "harga beras pada musim panen" dan bukan perkiraan jumlah produksi yang simpang siur. Inner logic ekonomi berkata, pada musim panen pasokan beras naik sehingga harga beras mestinya tidak naik. Bila ada kenaikan, produksi pada musim panen lebih rendah dengan sebelumnya. Asas efisiensi Pelajaran kedua yang bisa ditarik adalah penerapan asas efisiensi yang secara sederhana terungkap dalam lima pertanyaan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono ketika berhadapan dengan tuntutan departemen mengajukan anggaran proyek, yakni: pertama "apakah perlu membangun proyek itu?" Kalau ini dijawab positif, pertanyaan berikut adalah "apakah perlu sebesar itu ukuran proyeknya?" Kemudian, menyusul pertanyaan "apa perlu sekarang, apa betul urgen mendesak?" Lalu "apakah biaya bisa diturunkan?" Akhirnya masih menyusul permintaan untuk mengajukan studi kelayakan untuk dikaji oleh para ahli. Tersimpul dalam pertanyaan sederhana Sudharmono ini prinsip efisiensi kegunaan, pertimbangan ukuran besar, faktor urgensi waktu dan faktor biaya. Untuk dicek dengan studi kelayakan proyek. Setelah terjawab ini semua barulah proyek ini bisa lolos. Hikmah ketiga, diterapkannya dalil "berpegang teguh pada sasaran yang ditetapkan" dalam bahasa manajemen maintenance of the objectives. Ketika pada Januari 1986 Presiden Soeharto menyatakan tidak akan mendevaluasi rupiah, maka komitmen pemerintah ini harus dilaksanakan. Akan tetapi, harga minyak bumi kemudian jatuh sehingga penerimaan devisa berkurang dengan tajam dan nilai tukar rupiah merosot turun. Dan orang menukar rupiah yang overvalued dengan mata uang asing. Tujuan kebijakan pembangunan adalah mengusahakan stabilisasi ekonomi dan ini memerlukan nilai tukar yang stabil pada tingkat keseimbangan yang bisa dipikul anggaran. Jika nilai tukar rupiah overvalued, maka devisa akan dikuras sehingga membahayakan stabilitas rupiah. Maka, demi maintenance of the objective mencapai ekonomi stabil, Presiden "menarik janjinya" dan mendevaluasi rupiah pada tahun 1986. Kerja "all-out" Pelajaran keempat adalah semangat kerja habis-habisan, all out to get things done. Untuk mencapai sasaran swasembada pangan, segala keperluan petani harus sampai ke tangan di lapangan. Bibit unggul PB-5, pupuk, dan saluran irigasi harus tersedia pada waktunya. Dan peranan Bulog membeli padi pada waktu harga turun dan menjual pada waktu harga naik. Jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional direhabilitasi untuk kelancaran arus pasokan input ke petani dan pembelian output dari petani. Untuk potong lajur birokrasi, jalan pintas diambil untuk menurunkan anggaran langsung dari pusat ke lapangan dengan pola "Proyek Inpres, Instruksi Presiden". Irigasi sekunder dan primer perlu semen, maka pabrik semen dibangun. Pupuk dibutuhkan banyak, maka pabrik pupuk dibangun. Tak banyak seminar di masa itu, pertemuan lebih banyak dengan petani di tingkat desa. All out to get things done adalah suasana yang hidup mengejar sasaran swasembada pangan yang dicapai pada tahun 1984. Pelajaran kelima adalah posisi seorang intelektual yang dibedakan dengan "pekerja intelek" (intellectual worker). Seorang "pekerja intelek" adalah seorang "tukang intelek" yang "menjual otaknya" kepada pembeli tanpa memedulikan "untuk apa hasil otaknya dipakai". Seorang "pekerja intelek" semata-mata mengembangkan ilmu dan menghasilkan karya hasil otaknya dengan imbalan, titik. Sesudah itu, tanggung jawab pembeli hasil otak. Berbeda halnya dengan seorang "intelektual" yang pada asasnya adalah seorang "pengkritik sosial" (social critic) dan bekerja mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah untuk men
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Kekerasan Kembali Terjadi di Aceh
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/16/04253987/kekerasan.kembali.terjadi.di.aceh Perempuan Aceh kembali mengalami kekerasan, kali ini korbannya mahasiswi (20) di Langsa. Mahasiswi itu diduga diperkosa tiga polisi syariah (Wilayatul Hisbah/WH) di kantor WH di Kota Langsa. Kepala Kepolisian Resor Langsa Ajun Komisaris Besar Yosi Muhammartha mengatakan, polisi sudah menangkap dua anggota WH yang diduga kuat melakukan pemerkosaan dan masih mengejar satu tersangka lain (Jakarta Post, 12/1). Sebelumnya Serambi Indonesia (www.serambinews.com) pada Minggu (10/1) melaporkan, petugas WH menangkap mahasiswi tersebut bersama teman laki-lakinya, Kamis (7/1) siang, di tepi jalan lingkar luar PTPN-1 Langsa. Keduanya diduga melanggar qanun tentang berkhalwat (berdua-dua di tempat sunyi yang mengarah pada zina). Sementara si laki-laki dilepas, mahasiswi tersebut tetap ditahan di kantor WH. Jumat (8/1) pagi seorang anggota WH melihat mahasiswi tersebut terus menangis. Saat ditanya, mahasiswi itu mengatakan diperkosa tiga anggota WH yang bertugas pada Jumat dini hari. Reaksi Kekerasan seksual itu mengundang reaksi keras masyarakat. Aliansi Masyarakat Pemerhati Hak Perempuan yang terdiri dari 24 organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi di Aceh menuntut kekerasan itu diusut tuntas. Reaksi keras tersebut menyangkut pemerkosaan itu sendiri dan wewenang WH. Qanun No 11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam Bab VI tentang pengawasan, penyidikan, dan penuntutan Pasal 14 Ayat 3 dan 4 menyebutkan, WH berwenang menegur dan menasihati pelanggar. Jika pelanggar tak berubah, WH menyerahkan kasus itu kepada penyidik (polisi). Dengan kata lain, WH tidak berwewenang menahan dan memeriksa. Karena itu, penahanan oleh WH melanggar ketentuan hukum dan melampaui batas kewenangannya. Aliansi menuntut agar kepolisian dan kejaksaan Langsa menyelesaikan kasus ini ke pengadilan, bukan melalui cara kekeluargaan karena pemerkosaan adalah perbuatan kriminal yang merusak martabat kemanusiaan dan harga diri korban. Qanun No 6/2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Pasal 20 Ayat 1 menyebutkan, semua perempuan Aceh yang menghadapi masalah hukum wajib diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Formalisasi "Definisi berkhalwat multitafsir. Sebelumnya disebutkan berkhalwat adalah keadaan di mana perempuan dan laki-laki berdua-dua di tempat sunyi yang mengarah ke zina. Dalam perkembangannya, berkhalwat hanya diartikan berdua-dua di tempat sunyi," kata Ketua Dewan Pengurus LBH APIK Aceh Samsidar. Selain ketidakjelasan definisi "mengarah ke zina" dan "bersunyi-sunyi", pun qanun memberi kesempatan masyarakat berpartisipasi mengatur sehingga memperbesar kemungkinan beda penafsiran. Menurut Samsidar, pada tahun 2005 ketika masih menjadi pelapor khusus situasi perempuan Aceh untuk Komnas Perempuan, dia sudah mengajukan desakan agar qanun berkhalwat direvisi atau dihilangkan. Aktivis perempuan Lies Marcoes Natsir yang dua tahun terakhir terlibat dalam pemberdayaan hakim-hakim di Aceh, terutama menyangkut hak-hak perempuan dan keadilan jender, melihat kekerasan seksual adalah masalah mendasar ketidaksetaraan relasi jender dan relasi kekuasaan. Pemerkosaan terjadi juga karena WH merasa punya kekuasaan lebih besar dari polisi sebab mendapat mandat menjaga moral masyarakat. "Yang paling berbahaya dari hukum yang berakar dari agama adalah subyek hukum tidak setara dan penguasa cenderung sewenang-wenang. Hukum nasional berasal dari hukum adat atau adaptasi dari hukum Barat (Belanda) yang buatan manusia sehingga bisa didiskusikan, sementara yang berasal dari agama menjadi mutlak (menurut penafsir), lebih tinggi posisinya karena dianggap berasal dari agama," kata Lies. Reaksi pejabat pemerintah, antara lain Ketua DPRD yang mengatakan kesalahan adalah pada perekrutan anggota WH, menurut Lies, mengecewakan. Pemerkosaan adalah masalah sistemik dan menjadi ancaman terus-menerus karena relasi jender dan relasi kekuasaan yang tak setara. Lebih jauh lagi, menurut pekerja hak-hak perempuan dan mantan komisioner Komnas Perempuan, Ita F Nadia, pemerkosaan ini memperlihatkan kontrol terhadap tubuh dan seksualitas perempuan melalui formalisasi agama untuk kepentingan "keteraturan sosial". Perkembangan ini memperlihatkan di Aceh tengah terjadi formalisasi agama melalui pelaksanaan syariah. Yang menjadi fokus dalam pembuatan aturan formal untuk mengatur tata kehidupan masyarakat adalah pengaturan cara berpakaian, simbol-simbol perempuan saleh, pengaturan moralitas hingga ruang publik yang lebih patut bagi perempuan. "Tidak pernah diungkap esensi syariah untuk kemaslahatan umat, misalnya bagaimana memerangi kemiskinan, menerapkan keadilan," ujar Ita. Di balik formalisasi agama lewat pengaturan tubuh dan moralitas perempuan adalah politik kekuasaan yang menjadikan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai yang bertanggung jawab dalam
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Candu Kekuasaan
Oleh Musa Asy'arie http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/16/02431630/candu.kekuasaan Hiruk pikuk politik yang menguasai jagat perpolitikan kita selama ini masih terfokus pada sengitnya perebutan kekuasaan antarelite politik. Perebutan kekuasaan terus berlangsung setiap saat, dan setiap ada momen politik yang dapat dimanfaatkan untuk menjatuhkan seorang penguasa, maka akan segera dimanfaatkan untuk membuka peluang bagi dirinya masuk dalam ranah kekuasaan politik yang ada. Dan ini semua terjadi dalam setiap bidang kehidupan politik, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, dan terjadi dalam segala tingkatannya, baik di daerah maupun di pusat. Bahkan, terjadi dalam berbagai aspek kehidupan kita, baik sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, maupun agama. Nafsu politik untuk menjatuhkan lawan politik terus berkembang biak dan berkecamuk dalam pikiran seseorang yang terus-menerus bekerja, dan akibatnya kekuatan pikiran politik yang ada hanya tertuju bagaimana caranya menjatuhkan lawan itu, tidak peduli bagaimana proses dan akibatnya. Nafsu politik yang tak terkontrol oleh etika politik kemanusiaan akan berakibat destruksi sosial yang masif. Sakralisasi kekuasaan Kekuasaan memberikan peluang bagi seseorang yang memegang kekuasaan untuk mendapatkan segala-galanya dalam kehidupannya; kehormatan, status sosial, uang, dan juga kenikmatan hidup. Mungkin karena begitu sentralnya kekuasaan dalam kehidupan masyarakat kita, muncul anggapan bahwa kekuasaan itu pulung, anugerah gaib yang datang dari langit, yang diberikan hanya kepada orang-orang tertentu, dan karenanya bersifat sakral. Sakralisasi kekuasaan berakibat bahwa kekuasaan itu cenderung tidak pernah salah sehingga kekuasaan bisa melakukan segala-galanya. Kekuasaan menjadi absolut. Akan tetapi, kekuasaan itu akan jatuh pada saatnya, melalui suatu krisis politik yang destruktif yang mengacaukan kehidupan masyarakat, dan pada saat itulah si pulung dari langit itu terlepas, dan akan jatuh pada seseorang yang ditunjuk secara gaib untuk mendapatkannya, dan begitu seterusnya. Terjadi perputaran jatuh bangun kekuasaan, yang semuanya tak terlepas dari campur tangan gaib. Dalam masyarakat yang percaya adanya pulung, tanda-tanda memudarnya kekuasaan dari langit yang ada pada diri seseorang yang sedang berkuasa biasanya adalah jatuhnya wibawa penguasa yang digerogoti oleh kerusakan lingkungan hidup di sekitarnya, melalui berbagai musibah dan bencana. Setiap bencana dan musibah yang terjadi selalu akan dikaitkan dengan suara langit yang mulai memberikan peringatan kepada seorang penguasa, untuk melakukan introspeksi diri dan kekuasaannya, ia harus menyadari ada sesuatu yang salah yang terjadi dalam kekuasaannya dan segera ambil tindakan untuk mengubah kebijakan dan tindakannya. Seorang penguasa tak perlu menepis habis-habisan anggapan bahwa musibah dan bencana yang terjadi tak ada kaitan sama sekali dengan kekuasaannya, apalagi mengatakan musibah itu bencana alam yang bisa terjadi karena mekanisme alamiah. Faktanya, bencana dan musibah tidak pernah bisa dilepaskan dari perbuatan tangan manusia. Secara spiritual, alam pun akan murka jika bencana dan musibah selalu dituduhkan pada dirinya. Kecanduan kekuasaan Kekuasaan itu nyandu. Seorang penguasa yang terus-menerus berkuasa akan kecanduan kekuasaan, yang membuat hidupnya menjadi tidak normal jika tidak menggenggam kekuasaan. Ketergantungan pada kekuasaan membuat seorang penguasa menjadi terlalu sensitif pada kekuasaannya. Kritik dan sikap yang berlawanan dengan kekuasaannya yang datang dari sebagian kelompok masyarakat akan dipandangnya sebagai usaha menjatuhkan kekuasaannya. Seorang penguasa jadi paranoid. Kecenderungan nyandu kekuasaan bisa terjadi pada siapa pun dan terjadi dalam setiap jenjang kehidupan, dan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat nasional maupun lokal, bahkan internasional. Seorang tokoh organisasi yang telah kecanduan kekuasaan tidak legowo digantikan oleh orang lain, dan kalau- pun harus digantikan, selalu ingin yang menggantikan masih berkaitan, untuk menjaga kepentingannya. Hal yang sama juga terjadi dalam birokrasi pemerintahan sehingga pergantian pejabat dalam jajaran birokrasi akan memunculkan berbagai rumor politik, baik bagi yang digantikan maupun bagi yang menggantikannya. Nyandu kekuasaan ini berbahaya, bahkan mungkin lebih berbahaya daripada nyandu narkoba karena nyandu kekuasaan akan berdampak "sistemik" bagi kehidupan masyarakat. Seorang penguasa atau pejabat yang nyandu kekuasaan akan melahirkan kebijakan dan tindakan yang korup, yang hanya menguntungkan dirinya dan kelompoknya, dan merugikan orang lain dan kelompok lainnya, dan dapat mengganggu dinamika kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Demokrasi politik sesungguhnya merupakan suatu terapi untuk mengatasi kecanduan kekuasaan karena dalam demokrasi politik kekuasaan harus selalu dikontrol secara ketat agar seorang penguasa tidak kecanduan keku
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Keterpinggiran dan Kewenangan Perempuan
Oleh Soffa Ihsan http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/16/03284670/keterpinggiran.dan.kewenangan.perempuan Bicara mengenai aborsi di Indonesia memang tidak ada habisnya. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terutama Pasal 75, 76 dan 77, persoalan aborsi tetap menimbulkan pro dan kontra. Dari sisi etika, persoalan aborsi juga menjadi bahan diskusi menarik. Etika merupakan pembahasan filsafat moral. Etika selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut cara bertindak benar dan salah, hakikat kewajiban moral dan apa yang disebut kebaikan hidup. Pertanyaan mendasar dari Aristoteles dalam etika adalah "kehidupan baik yang bagaimanakah yang harus saya jalani?" Kaum feminis menganggap bahwa pertanyaan dasar Aristoteles itu dijawab oleh teori etika melalui sudut pandang laki-laki (male stream philosophy), yang tidak memasukkan persoalan perempuan di dalamnya. Maksudnya, perempuan selalu ditolak untuk menjadi agen moral yang otonom. Perempuan tidak pernah dibiarkan untuk "memilih kehidupan yang baik untuk dirinya sendiri". Pertanyaannya kini, apakah yang baik untuk perempuan? Etika ini melakukan revisi terhadap filsafat moral dan menantang hegemoni teori etika patriarkat. Persoalan ini adalah refleksi dari penuntutan perempuan terhadap hak mereka untuk melakukan kontrol terhadap tubuhnya sendiri, her bodies, herselves. Moralitas aborsi Pandangan anti aborsi didasarkan pada pemahaman bahwa sebuah janin adalah manusia sejak saat terkonsepsi. Pandangan anti aborsi ini sama sekali tidak mengikuti penjelasan-penjelasan medis tentang perkembangan janin yang menunjukkan bahwa saat terkonsepsi, janin tersebut masih berupa kumpulan sel-sel. Menurut ilmu kedokteran, baru pada minggu ke-4 denyut jantung berdetak dan pada minggu ke-10 janin tersebut mempunyai bentuk muka, tangan, kaki, jari, dan sebagainya. Karena itu, bila kita mengatakan bahwa sejak terkonsepsi janin sudah menjadi manusia adalah keliru. Dalam Undang-Undang Kesehatan, aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur enam minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir. Mary Anne Warren menegaskan bahwa memang benar persoalan kapan manusia dianggap manusia (personhood) merupakan pertanyaan yang penting dalam persoalan aborsi. Warren mengajak kita untuk mendefinisikan dua hal, yaitu definisi "manusia" dan definisi "moral kemanusiaan". Dalam mendefinisikan "kapan manusia disebut manusia" sepanjang masa selalu ada perbedaan pendapat antara anti aborsi yang mendefinisikan manusia sejak awal konsepsi dan yang pro-choice aborsi sejak jantung manusia berdetak (empat minggu). Argumen kelompok pro-choice aborsi adalah bahwa di bawah empat minggu aborsi masih dapat dilakukan. Argumen Warren lainnya yang cukup menarik adalah bahwa bila janin dianggap sebagai manusia, apakah ia dapat dikatakan memiliki moralitas kemanusiaan? Apakah moralitas kemanusiaan dibentuk saat terkonsepsi ataukah saat "manusia" tersebut mempunyai konsep kesadaran diri, aktivitas, dan komunikasi? Isu jender Alasan-alasan yang sering diutarakan mengapa aborsi dilakukan adalah karena kegagalan alat kontrasepsi, kehamilan yang tidak diinginkan (baca: kasus pemerkosaan), ketakutan akan hukuman orangtua, kehamilan remaja, dan ketidakmampuan secara ekonomi dan psikologis. Dimensi isu jender dalam kasus-kasus aborsi adalah bahwa laki-laki sering kali tidak bertanggung jawab dalam menanggung beban persoalan kehamilan yang tidak diinginkan. Berbagai kajian juga menunjukkan bahwa perempuan miskin merupakan kelompok yang paling dirugikan. Status hukum yang mengilegalkan praktik aborsi mengakibatkan banyak praktik gelap aborsi yang meminta bayaran tinggi sehingga hanya perempuan yang "mampu" yang mendapatkan pelayanan aborsi dengan aman. Selebihnya, perempuan miskin mendapatkan pelayanan yang sama sekali tidak aman. Di dunia di mana individu ditindas oleh kelas, jender, atau ras dan dibentuk lewat struktur-struktur sosial dan diskursus bahasa, maka perangkat kerasionalan yang harus dimiliki untuk mendapatkan keadilan tidak dimiliki oleh perempuan. Thomas Aquinas mengatakan bahwa "pribadi" adalah makhluk individual yang mempunyai kodrat rasional. Immanuel Kant memahami "pribadi" sebagai "sesuatu yang sadar akan identitas numerik mengenai dirinya sendiri". Jadi, biarlah soal aborsi dikembalikan kepada perempuan sebab perempuanlah yang mempunyai tubuhnya sendiri. Soffa Ihsan Alumnus Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah dan Penulis Sejumlah Buku
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Dari Rp 632 Miliar Menjadi Rp 6,7 Triliun
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/16/04262865/dari.rp.632.miliar.menjadi.rp.67.triliun Kunci skandal Bank Century ditemukan. Kuncinya ketika mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengaku tertipu oleh Bank Indonesia terkait biaya talangan untuk Bank Century. Demikian dikatakan pengajar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, Jumat (15/1) di Jakarta. Pernyataan tertipu dari Sri Mulyani menjadi salah satu kesaksian Kalla di depan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, Kamis lalu. Pernyataan ini, kata Kalla, disampaikan Sri Mulyani saat bertemu dengannya pada 30 September 2009. Ketika memutuskan memberikan dana talangan (bail out) Bank Century pada 21 November 2008, Sri Mulyani mengaku mendapatkan informasi dari BI, biaya yang dibutuhkan Rp 632 miliar. Namun, belakangan menjadi Rp 6,7 triliun. Kalla juga mengaku heran atas biaya bail out yang ternyata melonjak lebih dari 1.000 persen. "Bagaimana cara mengukurnya? Kok, meleset sampai 10 kali lipat," tanyanya. Ketika bersaksi di depan Pansus, Rabu lalu, Sri Mulyani tidak menyatakan perasan tertipu ini. Namun, dia mengaku tidak puas dengan data yang diberikan BI terkait biaya bail out. Dia juga menegaskan hanya bertanggung jawab atas biaya bail out Rp 632 miliar. Mantan Gubernur BI Boediono, di depan Pansus, Selasa, menuturkan, perubahan biaya bail out dikarenakan adanya perubahan dan ditemukannya data baru di Bank Century. Pertanyaannya, data apa yang ditemukan dan berubah di Bank Century dan apa sebabnya? Juga apakah BI tak curiga dengan perubahan itu karena membuat biaya bail out meleset jauh dari perkiraan awal? Juga mengapa bank itu terus digelontor dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga 24 Juli 2009. Padahal, seperti disampaikan mantan Deputi Gubernur BI Aulia T Pohan ketika bersaksi di Pansus pada 5 Januari 2010, pemilik Bank Century, Robert Tantular, dikenal sebagai bankir nakal, bandel, dan juga lihai. Menurut Sri Mulyani, lonjakan biaya bail out, antara lain, karena ada surat berharga yang macet di bank itu. Temuan itu baru diterima Sri Mulyani mulai 24 November 2008 atau sesudah ada putusan bail out. Padahal, kata Kalla, menyimpan surat berharga bodong adalah salah satu cara merampok bank. Cara lain, seperti memiliki kredit fiktif atau melarikan uang bail out ke luar negeri. Effendi menilai, Pansus tinggal mencari penyebab lonjakan biaya bail out secara lebih detail. Sebab, itu disinyalir bagian dari cara merampok Bank Century. "Pansus juga tinggal mencari, ke mana aliran dana bail out dari Bank Century? Siapa yang menerima uang itu," kata Effendi lagi. Langkah itu akan menjawab berbagai pertanyaan, seperti apakah bail out itu terkait dengan pembiayaan politik di Indonesia? Yang jelas, seperti disampaikan Boni Hargens, pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekarang korupsi tak hanya dilakukan dengan mengambil uang secara langsung. Namun, juga dengan memainkan kebijakan dan aturan. (m hernowo)
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Repotnya Urus Sampah
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/16/04040193/repotnya.urus.sampah Tangerang Selatan, Kompas - Pemerintah Kota Tangerang Selatan kewalahan menangani sampah rumah tangga dan pasar yang terus menumpuk. Pekan kedua setelah dihentikannya armada pengangkut sampah oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, sampah menumpuk di sejumlah titik. Pengamatan Kompas pada Jumat (15/1), sampah masih menumpuk di Jalan Buaran, Serpong, tepatnya sebelum Perumahan Serpong Terrace. Tumpukan sampah juga terlihat di Jalan Pahlawan sebelum Perumahan Sinar Pamulang Indah dan Jalan Pamulang Raya. Di Ciputat, sampah menumpuk di beberapa titik, terutama di pinggir jalan dan pasar. Tumpukan sampah terlihat di Jalan Otto Iskandardinata, Dewi Sartika, Juanda, dan KH Dewantara. Sampah juga terlihat menumpuk di Pasar Cimanggis, baik di sisi kiri maupun kanan jalan di pasar itu, serta lahan pembuangan sampah (LPS) Pasar Ciputat di Jalan Aria Putra. Tak ada TPA Salah satu pengelola sampah Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Pemerintah Kota Tangerang Selatan membenarkan kewalahan membuang sampah. "Memang, armada pengangkutan sampah kami sangat terbatas. Namun, pengangkutannya masih bisa diupayakan untuk mengangkut sampah. Masalahnya, tempat pembuangan itu tidak ada," papar petugas itu. Nardi, penjual buah dan koran di sekitar lahan LPS dekat Giant Pamulang, membenarkan sampah di tempat itu baru diangkut dua hari lalu. Sebelumnya, sampah sempat menumpuk karena tak terangkut sehingga memunculkan bau tak sedap. Hal ini terjadi karena sejak ada persoalan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, LPS ini hanya melayani sampah yang dibawa armada pengangkut sampah milik pemerintah kota. "Kendaraan lain tidak diperkenankan membuang sampah di sini," kata petugas LPS Pamulang. Pemerintah Kota Tangerang Selatan hanya memiliki lahan TPA Cipeucang, Serpong. Kini kondisi TPA itu tidak terawat sehingga tidak bisa digunakan dengan maksimal. Catatan Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Pemerintah Kota Tangerang Selatan, volume sampah yang bisa diangkut di wilayah pemekaran itu hanya 600 meter kubik per hari dari total sampah yang diperkirakan mencapai 3.000 meter kubik. Namun, truk pengangkut sampah yang tersedia hanya sembilan unit. Asisten Daerah II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Pemerintah Kota Tangerang Selatan Sudrajat menjelaskan, pihaknya sedang membuat surat permohonan kerja sama pembuangan sampah dengan Kabupaten Tangerang. "Suratnya sudah dibuat dan tinggal ditandatangani," ujarnya. (PIN/TRI)
[Forum-Pembaca-KOMPAS] China-Google Masih Alot
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/16/03152732/china-google.masih.alot Beijing, Jumat - China menyatakan ancaman Google untuk hengkang dari China tak akan memengaruhi hubungan dagang China-Amerika Serikat. Namun, China terus mendesak Google agar menuruti hukum yang berlaku di China setelah Google menyatakan tidak akan tunduk pada badan sensor yang selama ini gencar menyensor. Perusahaan AS yang menggunakan moto tidak resmi "Jangan Jahat" ini menyatakan dapat menghentikan operasi mesin pencari di China dan mungkin akan menutup kantornya di pasar terbesar dunia menurut jumlah pengguna internet tersebut. "Apa pun keputusan dari Google, hal itu tidak akan memengaruhi hubungan dagang dan ekonomi antara China dan AS. Kedua negara memiliki saluran hubungan komunikasi beragam. Kami yakin akan ada perkembangan hubungan yang sehat antara China dan AS," kata juru bicara Kementerian Perdagangan, Yao Jian, di Beijing, Jumat (15/1). Belakangan, AS dan China terus bersaing dalam perdagangan. Banjir ekspor China ke AS membuat defisit perdagangan AS semakin dalam. Pada reaksi perdana Beijing, Kamis lalu, seorang juru bicara dari Kementerian Luar Negeri menegaskan, internet China terbuka, tetapi dia juga membela sistem sensor dan mengatakan bahwa perusahaan asing harus tunduk pada hukum. Yao sekali lagi menegaskan pernyataan itu, dan mengatakan bahwa perusahaan asing yang beroperasi di China harus menghormati hukum, kepentingan umum, kultur, serta tradisi di negara tempat mereka beroperasi. Selain itu, mereka juga harus turut ambil bagian dalam tanggung jawab sosial. "China tengah beralih dari ekonomi terencana menjadi ekonomi pasar sosialis. Stabilitas dan pembangunan merupakan prioritas utama kami pada tahapan sekarang ini. Google harus membuat pilihan tepat mengenai masa depannya. Pembangunan China akan membawa keuntungan bagi negara dan perusahaan yang beroperasi di situ," ujar Yao lagi. AS mendukung keputusan Google yang tidak lagi sepaham dengan sistem sensor China. Pemerintah AS menyatakan, isu itu berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan arus informasi. Washington meminta penjelasan dari Beijing. Washington telah lama khawatir tentang program mata-mata cyber. Berkembang pesat Populasi pengguna internet di China merupakan nomor satu di dunia. Naik hampir 30 persen tahun lalu menjadi 384 juta orang. Kenaikan itu terjadi karena melonjaknya orang yang berselancar di dunia maya dengan telepon seluler, naik dua kali lipat. Pertumbuhan sebanyak 28,9 persen tahun lalu memang di bawah pertumbuhan sebesar 41 persen pada tahun 2008. Akan tetapi, tetap saja terjadi pertumbuhan pengguna internet yang sangat cepat di China walaupun pemerintah melakukan sensor. Jumlah orang yang online melalui telepon seluler naik 106 persen menjadi 233 juta. Kenaikan tersebut dimotori oleh keluarnya jasa 3G yang mendukung produk video dan produk web lainnya. Perdagangan online pada tahun 2009 total senilai 250 miliar yuan atau 37 miliar dollar AS. Walaupun Google sedang bertarung dengan China, rivalnya, Microsoft, mengatakan tidak merencanakan menarik diri dari pasar China. "Saya tidak mengerti bagaimana hal itu (keluar dari China) membantu kami, membantu China," ujar Steve Ballmer, CEO dari produsen perangkat lunak terbesar di dunia itu. Microsoft berharap pada mesin pencarinya, Bing, di China. Bing hanya memiliki pangsa pasar kecil saja di China, tetapi akan mendapat banyak keuntungan jika Google keluar dari China. Pesaing berat Bing lainnya adalah Baidu. (AP/AFP/Reuters/joe)
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Belajar dari India
Oleh IVAN A HADAR http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/16/02434358/belajar.dari.india Menjelang tahun 2010, setiap pejabat negara setingkat menteri serta pemimpin lembaga tinggi negara diberi mobil mewah Toyota Crown Royal Saloon 3.000 cc. Terasa ironis sebab waktu pemberian mobil bertenaga besar dan boros BBM itu nyaris bersamaan dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia bertekad mereduksi emisi karbon hingga 26 persen pada 2020. Juga ironis mengingat tekad pemerintah untuk berhemat. Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, penggantian mobil dinas seharga 1,3 miliar rupiah per unit itu dianggarkan dalam APBN 2009 sesuai dengan program pemerintah yang telah disetujui DPR periode lalu. Ada dugaan, anggaran mobil dinas itu mungkin diambil dari subsidi pemerintah bagi rakyat miskin. Ya, semacam pelimpahan anggaran, berupa pengurangan subsidi untuk dianggarkan menjadi fasilitas pejabat negara (Kompas, 30/12/2009). Banyak yang menyesali dan merasa "kado akhir tahun" untuk para menteri dan pejabat tinggi negara ini melukai rasa keadilan, terutama bagi mereka yang selama ini berkubang dalam kemiskinan. Kenyataannya, masih lebih dari 35 juta rakyat negeri ini tergolong miskin. Penganggur pun masih sangat banyak. Kesenjangan melebar pula, terlihat dari kemerosotan indeks pembangunan manusia (IPM), dari posisi ke-109 (dari 179 negara) pada 2008 menjadi ke-111 pada 2009. Anjloknya IPM menunjukkan bahwa kualitas kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita sebuah negara memburuk. Berbarengan dengan berita itu, wartawan Kompas dalam "Laporan dari India" menulis keteladanan pemimpin India yang menjadi perekat harmoni sosial. Para pemimpin negeri Mahatma Ghandi ini, termasuk presidennya, tetap menggunakan mobil buatan dalam negeri. Juga tak ada kemegahan kantor-kantor pemerintahan karena yang dipentingkan adalah fungsi (Kompas, 29/12/2009). Kelompok miskin pedesaan Pada Pemilu 2009, Partai Kongres India meraih suara terbanyak berkat sebuah program jaminan pekerjaan bagi kelompok miskin pedesaan. Program yang dimulai pada tahun 2005 dengan nama National Rural Employment Guarantee Act 2005 (NREGA) ini memberikan jamin pekerjaan (fisik) kepada semua rumah tangga di daerah pedesaan selama 100 hari per tahun. Di mancanegara memang terdapat cukup banyak contoh program sejenis. Bedanya, NREGA berangkat dari tingginya kemauan politik pemerintahberupa jaminan hukumserta didasari pada kebutuhan riil masyarakat. Panchayat, lembaga pedesaan yang anggotanya dipilih secara demokratis, mengembangkan kerangka pengadaan kerja sehingga dananya tidak jatuh ke tangan pengusaha. Gaji pun diberikan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata tingkat gaji di pasar tenaga kerja. Manfaat program ini sangat dirasakan rakyat miskin pedesaan, yang biasanya terpaksa menerima pekerjaan apa saja dengan tingkat gaji di bawah standar. Dampak positif lain: perbaikan mendasar infrastruktur pedesaan dan berkurangnya arus urbanisasi. Di Negara Bagian Bihar, NREGA berhasil memobilisasi sekitar 44 persen penduduknya (3 juta jiwa) yang berasal dari 7.500 desa untuk menanam lebih dari satu miliar pohon dalam waktu tiga tahun. Sebuah pencapaian puncak yang menjadi rekor dunia. Program ini mendahulukan mereka yang berada pada strata terbawah orang miskin, terutama lansia, mereka yang cacat, dan janda. Satu kelompok terdiri atas empat keluarga; mereka diwajibkan menanam 200 pohon, termasuk pohon buah-buahan, dan merawatnya selama tiga tahun. Mereka memperoleh gaji ketika pada akhir tahun ketiga 90 persen pohon bertahan hidup. Dalam aturan NREGA, setiap pekerja dibayar 2 dollar AS per hari selama 100 hari dalam satu tahun. Keberhasilan NREGA adalah membuat Komnas Pengusaha Informal India melakukan penelitian dan mengajukan rekomendasi kepada pemerintah federal untuk menerapkan program sejenis di daerah perkotaan. Permulaan Harus diakui, NREGA barulah sebuah permulaan dalam upaya memberantas kemiskinan. Bagi sebuah negara besar seperti India, dan juga Indonesia, persoalan yang dihadapi terbilang kompleks. Namun, arah kebijakan yang jelas adalah sebuah keharusan. Beberapa dasawarsa lalu pembagian pemilikan tanah secara merata menjadi salah satu pekerjaan rumah besar dalam upaya memberantas kemiskinan di pedesaan. Kini persoalannya semakin menjelimet mencakup penerapan jaring pengaman sosial, pemberian akses ke pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Pendidikan dan keterampilan menjadi sangat penting untuk membuka akses bagi penghasilan orang miskin. Menurut Amartya Sen, daripada memacu pertumbuhan makroekonomi, pemerintah sebaiknya memerhatikan persyaratan yang lebih adil terkait pembukaan lapangan kerja dan gaji bagi orang miskin yang dijamin oleh undang-undang. Seruan penanaman satu miliar pohon per tahun yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini ditanggapi skeptis oleh banyak kalangan. Pengalaman selama ini: imba
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Tsunami Peradaban
Oleh Zubaidah Djohar http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/16/04245573/tsunami.peradaban Aceh kembali dihantam tsunami. Bukan ombak yang menyapu seluruh kota dan penduduknya, tetapi tsunami peradaban. Tsunami yang menghancurkan martabat Aceh sekaligus pembuktian telah terjadi kejahatan kemanusiaan di Aceh. Tiga oknum Wilayatul Hisbah (WH) diduga memerkosa seorang perempuan yang diduga berkhalwat di Langsa pada Jumat (8/1) dini hari (Serambi Indonesia/SI, 10/1). Dugaan itu pun mendapat jawabannya dua hari kemudian. Dalam proses penyidikan Kepolisian Resor Langsa, salah seorang pelaku mengakuinya. Kasus-kasus pun kembali nyata membentang di depan kita dan mempertanyakan kualitas WH, bahkan makna hadirnya lembaga ini. Masih di kota yang sama, pada pertengahan 2009 seorang anggota WH diduga melakukan tindakan asusila. Sebagai bentuk protes warga, baju dinasnya dipajang berhari-hari di pinggir jalan protokol kota itu (SI, 12/1/2010). Seorang anggota WH di Nagan Raya terancam dipecat karena terlibat kasus sabu (SI, 14/1/2009). Simbolisasi akut Realitas di atas begitu kontras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam yang lantang berbicara keadilan, persamaan, kemaslahatan, perdamaian, kesejahteraan, kebijaksanaan, dan inspirasi kehidupan. Nyatanya, pemerkosaan justru dilakukan oleh orang yang seharusnya menjaga kemaslahatan dan keamanan umat. Keadaan yang kontras di antara realitas dari prinsip-prinsip Islam sesungguhnya menunjukkan syariat Islam di Aceh tengah memasuki tahap hanya sebagai simbol. Sejak sembilan tahun penerapan syariat Islam di Aceh, yang lebih kental adalah nuansa razia daripada peningkatan kesejahteraan dan keamanan warga. Razia itu pun berlaku untuk kalangan rentan, dan kelompok rentan itu adalah perempuan. Penertiban tubuh perempuan seolah menjadi simbol tengah berlakunya syariat Islam di Aceh. Contohnya, Januari ini diberlakukan hukum potong celana bagi perempuan bercelana ketat di Aceh Barat. Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat semakin turun. Kematian ibu melahirkan tertinggi di Indonesia adalah Aceh (SI, 15/11/2009), rumah korban konflik dan tsunami belum terealisasi dengan baik (SI, 11/1/2010), korupsi semakin mengakar hingga ke pelosok kampung (SI, 29/12/2009), banjir hampir di seluruh wilayah Aceh akibat pembangunan tidak bersahabat dengan alam (SI, 3/1/2010), kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak meningkat (SI, 15/7/2009), begitu juga dengan kekerasan dalam rumah tangga (SI, 3/11/2009). Temuan penelitian Aceh Institute (2008) menunjukkan, perempuan korban kekerasan seksual semasa konflik masih belum tertangani pemulihan kesejahteraan dan martabatnya serta mengalami kesehatan reproduksi yang buruk. Mereka tetap hidup dalam kemiskinan materi dan pengetahuan-keterampilan. Lima dimensi Tentu kita semua tidak ingin menjadi orang yang ahli dalam mengingkari indahnya Islam. Karena itu, untuk menjadikan syariat Islam di Aceh sebagai rahmatan lil'alamin, perlu upaya sungguh-sungguh dari semua elemen sipil dan pemerintah di Aceh, terutama kalangan ulama dan tokoh adat, untuk mengkaji ulang dan merefleksikan penerapan syariat di Aceh. Dalam salah satu diskusi rutin Aceh Institute yang saya hadiri pada pengujung 2009, pakar hukum Islam Aceh, Prof Dr Syahrizal, menawarkan refleksi dengan memerhatikan lima dimensi. Pertama, apakah produk undang-undang atau qanun yang dilahirkan sampai ke kabupaten-desa? Kedua, kualitas; apakah qanun sudah menjamin kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan masyarakat? Ketiga, implementasi qanun, apakah masyarakat sudah mapan secara kognitif? Keempat, aspek aparat penegak hukum, apakah sudah memiliki kesadaran hukum dan sumber daya manusia andal dan berperspektif adil-setara? Begitu pula dengan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparat. Kelima, aspek partisipasi masyarakat. Hal terakhir ini cukup mampu memengaruhi kualitas produk hukum yang dihasilkan kemudian. Memerhatikan kelima aspek itu dan menyadari realitas yang ada, dapat disimpulkan keberadaan lembaga WH dan kualitas produk hukum perlu dikaji ulang. Proses kajian yang dimulai dengan perencanaannya perlu melibatkan perempuan dan memerhatikan aspek kemanusiaan perempuan. Ini bukan persoalan hafal Al Quran dan lulus pesantren, tetapi bagaimana makna ajaran Islam mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam, termasuk bagi perempuan. Bersyariatlah kita dengan makna dan kualitas, bukan polesan dan simbolisasi belaka. Saatnya Aceh berbenah karena sudah terlalu lama tenggelam dalam konflik dan bencana tsunami. Mengambil momentum perubahan dan kebangkitan Aceh melalui penghargaan terhadap tubuh perempuan dalam bersyariat adalah rahmat. Sebuah pelajaran berharga bagi daerah dan negara mana pun yang tidak atau yang tengah dan akan "bersyar'i". Zubaidah Djohar Peneliti Aceh Institute dan Fasilitator Training Tema Kebudayaan dan Perdamaian di Aceh
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Lebih Cepat, Lebih Baik, Lebih Murah
Oleh Andi Suruji http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/16/0253373/lebih.cepat.lebih.baik.lebih.murah Judul tulisan ini bukan dimaksudkan untuk mengingatkan Anda tentang slogan kampanye dalam pemilu presiden tahun lalu. Namun, slogan "lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah" saya yakin semua sepakat bahwa itulah prinsip dan kunci keunggulan China sehingga produk-produknya menjadi yang ditakuti semua orang dan perekonomiannya semakin meraksasa. Baru saja kita baca, China sudah menempati urutan pertama di dunia ini sebagai negara eksportir terbesar, mengalahkan Jerman. Kita di sini pun banyak pontang-panting, terbirit-birit, bahkan seperti lari tunggang-langgang menghadapi serbuan produk China. Ketika berbagai regulasi penghambat masuknya barang China saja para pengusaha sudah kelabakan menghadapinya, apalagi kalau semua hambatan tarif sudah dihapuskan. Ketika bertemu dengan pejabat-pejabat Kedutaan Besar China di Jakarta beberapa waktu lalu, mereka mengatakan janganlah melihat satu sisi saja dari perdagangan bebas itu. Perdagangan bebas selalu bermata dua, di satu sisi membuka peluang untuk masuk pasar mereka, di sisi lain memang memberi tantangan agar kita meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan daya saing. Begitu banyak potensi pasar yang juga bisa digarap Indonesia di China. "Contoh sederhana, berapa banyak penduduk China yang kian meningkat kemampuannya berwisata ke Indonesia. Persoalannya, hanya sedikit di antara mereka itu yang mengenal Indonesia," kata mereka. Di sinilah titik krusial persoalan perdagangan bebas tersebut. Perdagangan bebas itu tentu tidak datang tiba-tiba seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi yang sering kita alami. Langkah itu sudah diproses begitu lama, sejak sekitar 10 tahun silam. Permasalahannya, China mengerjakan semua pekerjaan rumahnya, bergerak lebih cepat, sementara kita tenang-tenang saja. Memang sering diomongkan, tetapi sebatas diomongkan. Sementara China bergerak lebih gesit, melaju lebih cepat untuk menyediakan infrastruktur secara masif sehingga mobilitas penduduk dan distribusi barang di dalam negeri menjadi lebih lancar dan lebih cepat. Tentu saja hal itu juga berlaku bagi lalu lintas barang yang mereka impor dan ekspor. Ketika kita, misalnya, masih berkutat berdebat soal energi sebagai salah satu penyebab mahalnya biaya berbisnis dan memproduksi barang, China sudah maju beribu langkah menyiapkan antisipasi sumber-sumber energi alternatif untuk masa depan yang sangat jauh. China kini sudah memasuki tahap menyiapkan energi nuklir, misalnya, sehingga suatu saat nanti China tidak akan tergantung pada impor batu bara, semisal dari Indonesia. China juga lebih cepat menggenjot kapasitas produksi domestiknya. Seorang pengusaha yang baru saja berkunjung dan bertemu eksekutif-eksekutif bisnis ataupun pengambil kebijakan publik di China tak henti-hentinya memuji langkah-langkah China. Uang negara digelontorkan ke daerah untuk membangun infrastrukturnya. Daerah bertanggung jawab dan berlomba mengembangkan infrastrukturnya, berpacu menarik investasi. Badan usaha milik negara juga disuntik modal untuk membangun kapasitasnya, memproduksi barang semaksimal mungkin. Badan usaha swasta yang memproduksi produk strategis juga didukung penuh dengan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kapasitas dan mutu produknya. Belum lagi soal buruh yang kompetitif, baik produktivitasnya maupun tingkat upahnya, seperti banyak diceritakan pengusaha. Birokrasi di China, terutama di kawasan-kawasan pengembangan bisnis, sungguh menyenangkan. Untuk melayani investor asing, tenaga-tenaga pelayanan adiministratif level paling bawah pun bahkan dilatih di luar negeri, atau pelatih dari luar negeri didatangkan untuk melatih mereka agar memahami sikap, kultur, dan kebutuhan investor. Pendeknya, investor yang masuk ke suatu kawasan pengembangan bisnis dibuat sedemikian nyaman karena diberi jaminan keamanan dan kepastian berusaha. Masuknya investor juga membawa teknologi, yang kemudian dikembangkan sendiri oleh China. Di level makro, Pemerintah China dan bank sentralnya bekerja sama erat untuk mempertahankan tingkat inflasi yang wajar, mempertahankan kurs atau nilai tukar mata uangnya agar tidak berfluktuasi bebas seperti kurs rupiah yang sering kali tak ubahnya roller coaster. Tingkat suku bunga perbankan di negara itu juga sangat rendah, hampir dua kali lipat lebih murah ketimbang suku bunga di Indonesia. Semua itu membuat ekonomi China termasuk produknya menjadi semakin kompetitif. Akhirnya, produk China menjadi lebih baik mutunya dan lebih murah harganya. Lantas kita melihat semua itu dengan " rasa iri" dan bertanya mengapa tidak ada gerakan demikian di negara kita. Setelah itu, seperti biasa, cepat-cepat kita mencari kambing hitam atas kekalahan dan kelemahan kita. Ya, salah satunya kambing hitam itu adalah barang China banyak diselundupkan masuk. Lha, bukan salah barang China itu kalau diselundupkan oleh para penyelundup.
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Dropadi... Oh... Dropa di
Oleh Samuel Mulia http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/17/03501163/dropadiohdropa.di Saya bukan ahli pewayangan, sama sekali tidak. Pernah sekali waktu saya menulis tentang tokoh pewayangan yang diasumsikan jahat, seorang teman mengirim SMS dan mengatakan saya mesti lebih banyak membaca tentang pewayangan. Saya tidak mengerti maksud nasihat itu. Apa artikel itu salah, apa kurang dalam, sama sekali saya tak tahu. Sekarang saya terinspirasi lagi seorang tokoh bernama Dropadi, Drupadi, atau Draupadi. Semoga kali ini tak ada yang mengirimkan SMS seperti itu. Tentang Dropadi, ada hal yang menarik dari kacamata saya yang bukan ahli pewayangan, bukan ahli ini dan ahli itu, tetapi manusia biasa dengan IQ biasa-biasa saja yang mampu membuat manusia bernama kepala sekolah menghina tingkat intelektual saya di depan umum. Menghina I Sebuah sayembara dibuat Dewi Dropadi. Sasaran di tengah arena dan harus dipanah dengan tepat peserta sayembara, yaitu para ksatria terkemuka di seluruh penjuru daratan Bharatawarsha (India Kuno), termasuk Karna dan Salya. Hadiahnya? Dewi Dropadi akan menjadi istri sang juara. Luar biasa, saya belum pernah melihat lomba hadiah utamanya seperti itu. Saya pun tak pernah melihat orang cari jodoh dengan cara itu. Sang Dewi sudah berpikir out of the box. Singkat cerita, yang berhasil jadi pemenang Karna. Namun, sejuta sayang, Dropadi menolak dengan alasan tidak mau menikah dengan putra seorang kusir. Nah, itu yang membuat saya bingung. Seingat saya soal status peserta tak pernah dimasukkan sebagai persyaratan sayembara, kok tiba-tiba bisa membuat persyaratan dadakan. Mungkin saya tak membaca cermat atau memang tak mengerti karena IQ saya pas. Pas untuk dihina, maksudnya. Sayembara ini hanya ditujukan bagi para ksatria. Nah, ksatria itu ada yang miskin, ada yang kaya, atau yang kelihatan miskin seperti Arjuna yang saat mengikuti sayembara tidak berpakaian sebagai ksatria, malah keluar jadi pemenang dan mendapat Sang Dewi. Saya tertarik pada pelecehan yang dilakukan Dropadi, manusia terpandang dari kalangan papan atas. Pertama, melanggar aturan main sendiri; kedua, mempermalukan orang di depan umum yang membuat Bung Karna naik pitam. Jadi, memang benar kalau sampai sekarang aturan dibuat untuk dilanggar, termasuk oleh mereka yang di papan atas, ningrat dan terpandang, dan yang berpendidikan tinggi. Ternyata pendidikan dan "jenis golongan darah" tak menjamin apa-apa. Lanjut ke menghina II Saat Yudistira menyelenggarakan upacara Rajasuya di Indraprastha, seluruh ksatria di penjuru Bharatawarsha diundang hadir, termasuk Duryodana dan Dursasana. Keduanya terkagum-kagum dengan suasana balairung Istana Indraprastha. Mereka tidak menyadari di tengah istana terdapat kolam yang airnya begitu jernih sehingga tidak tampak seperti kolam. Saat menikmati indahnya istana, Duryodana dan Dursasana tercebur ke dalam kolam itu. Kejadian itu membuat Dropadi tertawa terbahak-bahak. Manusia yang ditertawai malunya setengah mati dan tak bisa melupakan penghinaan itu. Cerita ini membuat saya merenung lagi. Setelah menghina Karna, sekarang menghina dua orang lagi. Saya sampai berpikir, apakah perempuan ini memang hobinya menghina sesama? Dari kejadian macam itu saya berpikir, apa hebatnya kalau orang masih punya kekurangan dan kelebihan? Kalau begitu adanya, mengapa di dunia perlu ada istilah winner dan looser? Lha wong kalau mau dicek dan ricek, yang winner juga menjadi looser pada waktu bersamaan. Tak terbayangkan, Arjuna mau menikahi perempuan yang melihat status, ketampanan fisik, hobi menghina, dan sak enak udelnya sendiri. "Itu bedanya Arjuna dan kamu," kata nurani saya. Saya langsung membalas. "Saya ini tak tertarik pada perempuan." Eh nurani saya masih cerewet. "Memang lo kate laki kagak gitu juga?" Saya langsung menyambar, "Memang lo pikir gue suka laki?" Kalau dicermati, TKP dari penghinaan-penghinaan Dropadi bukan di tempat tertutup, tetapi justru di depan umum. Tidakkah itu perilaku yang jauh dari santun? Dilakukan pribadi terpandang pula. Apakah menghina itu pantasnya dilakukan di ruang publik? Puluhan tahun lalu, semasa duduk di SMP, saya trenyuh melihat film India mengenai penelanjangan Dropadi. Waktu itu saya belum membaca kisah penghinaan yang dilakukan perempuan ini, jadi saya membenci Dursasana, instead of nyukurin Dropadi. Apakah tindakan tak senonoh yang diterima Dropadi di depan umum sebetulnya tuaian atas apa yang dia tabur selama ini? Bisakah Dropadi juga merasakan bagaimana tak enaknya dihina dan dipermalukan plus ditertawai sebelum mengumbar sumpah emosional? Apakah penghinaan terhadap perempuan oleh pria akan menjadi lebih nelongso, mentrenyuhkan batin dan butuh pengertian, ketimbang perempuan yang menghina pria? Sosok Dropadi sukses mengingatkan saya untuk tidak menilai dan mengagumi orang berlebihan. Siapa pun mereka, selalu memiliki sisi gelap dan terang. Pahlawan kek, looser kek, pelacur, presiden, Kumba
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Din Syamsudin Enggan Komentari Fatwa Haram "Rebonding"
JAKARTA, KOMPAS.com Ketua Umum Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin enggan mengomentari hasil batsul mastail Forum Santri Putri Se-Jawa Timur yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur pekan lalu. Seperti diketahui, hasil forum tersebut telah menyimpulkan pelurusan rambut (rebonding), foto pranikah (pre wedding), dan wanita menjadi tukang ojek telah dikeluarkan Forum Santri Putri se-Jawa Timur. Forum yang mengharamkan dan melarang beberapa hal itu dihadiri 258 peserta yang berasal dari 46 pondok pesantren besar di Jawa Timur. Forum juga diikuti dua pondok pesantren besar di Jawa Tengah. "Tidak usahlah," elak Din Syamsuddin menolak berkomentar saat ditemui di forum Silaturahim Nasional Keluarga Besar Pondok Modern Gontor, Jakarta, Minggu (17/1/2010) di Jakarta Convention Center. Din Syamsudin yang enggan mengomentari hal tersebut memilih diam dan langsung masuk ruangan. Tidak hanya Din, tokoh-tokoh Islam dan dari partai Islam enggan mengomentari soal keputusan itu. Misalnya, Tifatul Sembiring yang menjabat sebagai Menkominfo juga mengelak untuk mengomentari hal tersebut. Ia menyarankan agar tanggapan soal kontroversi tiga hal itu sebaiknya jangan berasal dari dirinya. "Jangan tanya saya. Tanya saja ke ulama-ulama yang ada di dalam," ujar mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (Persda Network/YON) http://nasional.kompas.com/read/2010/01/17/17383674/Din.Syamsudin.Enggan.Komentari.Fatwa.Haram..quot.Rebonding.quot.
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Alibaba Kecam Yahoo soal Perselisihan Google
Shanghai, Sabtu - Yahoo akhirnya tersangkut dengan perseteruan antara China dan Google. Mitra usahanya di China, penjual online terbesar Alibaba, mengecam dukungan Yahoo terhadap Google. Alibaba Group mengatakan, Yahoo telah ceroboh karena berkomentar dan mendukung Google. Yahoo memiliki 40 persen saham Alibaba. Sementara itu, juru bicara Google menyangkal telah memutuskan menutup situs google.cn. "Alibaba Group telah berkomunikasi dengan Yahoo. Bahwa pernyataan Yahoo yang memihak Google pekan lalu merupakan hal yang ceroboh," demikian pernyataan Alibaba Group, Sabtu (16/1). Sebelumnya, Yahoo menyatakan sepakat dan mendukung posisi Google bahwa serangan terhadap jaringan perusahaan tersebut benar-benar sangat mengganggu. Selain itu, kekerasan terhadap privasi para pengguna internet juga merupakan sesuatu yang harus dihindari. Hal itu terjadi satu hari setelah Google mengumumkan kemungkinan mereka akan keluar dari pasar China setelah mengalami serangan cyber besar- besaran pada jaringannya yang akhirnya menyebabkan pencurian hak intelektualnya. Google mengatakan juga tidak akan menyensor lagi isi pada mesin pencari berbahasa China, google.cn, dan akan berupaya untuk bernegosiasi menciptakan mesin pencari yang tidak disensor atau keluar dari pasar China. Juru bicara Google, Sabtu lalu, menyanggah laporan China yang menyatakan Google telah memutuskan untuk keluar. Mereka juga menyangkal para karyawannya telah diminta untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Dikatakan juga, tidak tahu apakah anggota stafnya yang berasal dari China telah ditolak kode aksesnya, seperti diungkapkan beberapa blogger. Ia hanya katakan, Google masih memindai sistemnya setelah penyerangan itu. Hubungan renggang Alibaba yang memiliki Taobao, peritel online terbesar China dan situs e-commerce terbesar Alibaba.com, memiliki hubungan kurang baik dengan Yahoo sejak CEO Yahoo Jerry Yang lengser. Yahoo menginvestasikan 1 miliar dollar AS di Alibaba Group pada 2005 dan mendapatkan 40 persen saham Alibaba. Yahoo lalu menjual sebagian sahamnya akhir tahun lalu dan membuat para eksekutif Alibaba yang hendak merayakan hari jadinya yang ke-10 terkejut. Diyakini, Alibaba menginginkan Yahoo menjual sahamnya kepada grup yang lebih besar, tetapi Yahoo mengatakan Alibaba merupakan investasi pentingnya di China. Satu sumber mengatakan, Yahoo mengetahui mereka akan menjadi target serangan cyber China terhadap korporasi Amerika Serikat sebelum Google memperingatkan. Namun, Yahoo memilih tetap diam hingga Google, lawan terbesarnya, mengungkapkan hal itu kepada publik. (AFP/joe) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/18/03274518/alibaba.kecam.yahoo.soal.perselisihan.google
[Forum-Pembaca-KOMPAS] MUI: Foto "Pre Wedding" Masih Boleh
JAKARTA, KOMPAS.com Pemotretan pre wedding atau pengambilan foto sebelum mengadakan sebuah pernikahan bukanlah perbuatan yang diharamkan. Hal tersebut ditegaskan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh, ketika dihubungi Kompas.com di Jakarta, Minggu (17/1/2010). "Pengambilan foto untuk mengenalkan siapa yang akan menikah itu tidak apa-apa selama tidak melanggar ketentuan syar'i," ujar Ni'am. Dengan demikian, dia mengatakan bahwa pengambilan foto untuk pre wedding tidak dilarang. "Foto pre wedding itu kan biasa dipakai di undangan atau ketika acara pernikahan, kecuali jika foto diambil dengan berciuman, jelas tidak boleh," tandasnya. Seperti diberitakan, Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3), dari hasil bahtsul masail beberapa waktu lalu, menetapkan hukum haram terhadap pemotretan pre wedding. Hal ini berlaku bagi pasangan calon mempelai yang akan menikah dan fotografer yang mengambil gambarnya. Fatwa tersebut juga mengharamkan rebonding rambut karena dianggap dapat memicu timbulnya kemaksiatan. http://nasional.kompas.com/read/2010/01/17/12181070/MUI:.Foto..quot.Pre.Wedding.quot..Masih.Boleh.
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Hotma Marbun Pangdam Cenderawasih Papua
JAYAPURA, KOMPAS.com - Mayor Jenderal Hotma Marbun, Senin (18/1/2010), resmi menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih Papua menggantikan Mayjen Azmyn Yusri Nasution. Serah terima jabatan dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal George Toisutta. Dalam upacara militer itu juga Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi, Ketua Majelis Rakyat Papua Agus Alua, serta sejumlah muspida di tanah Papua. Kepala Staf TNI AD, Jenderal George Toisutta mengatakan wilayah Kodam Cenderawasih memiliki karakteristik yang khas. Ia merinci kondisi geografis berupa hutan luas dan lebat serta garis pantai yang panjang dengan sarana-prasarana perhubungan yang terbatas merupakan faktor kerawanan tersendiri. Wilayah Kodam Cenderawasih juga memiliki daerah perbatasan dengan Negara Papua Niugini yang kerap dimanfaatkan pelintas batas dan oknum untuk mencuri kekayaan Papua. Dirinci, aksi itu di antaranya illegal logging dan illegal fishing. George Toisutta mengetahui betul karakter Papua karena pernah menjabat sebagai Pangdam Cenderawasih beberapa tahun lalu. Karenanya, ia berpesan agar Pangdam Hotma Marbun yang sebelumnya menjabat Asisten Operasi KASAD, menciptakan kondisi Papua yang kondusif bagi masyarakat. "Kemanunggalan TNI-masyarakat jangan sebatas slogan.Harus konkrit agar masyarakat merasa terbantu dan terlindungi oleh TNI," ucap Toisutta yang sempat ikut menari-nari bersama penari usai upacara. Sekadar informasi, Mayjen Azmyn Yusri Nasution akan menjabat Komandan Pusat Teritorial TNI AD. http://regional.kompas.com/read/2010/01/18/07071662/Hotma.Marbun.Pangdam.Cenderawasih.Papua
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Penculikan Bayi Meningkat
Jakarta, Kompas - Bayi pasangan Murtanti dan Edi Sugianto sudah kembali setelah seminggu diculik dari Puskesmas Kembangan, Jakarta Barat. Namun, Dwi Setyowati dan Muhammad Yahron masih harus menunggu entah sampai kapan. Kasus penculikan bayi meningkat tajam. Sampai kini, penculik bayi Dwi-Yahron dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Semarang, Jawa Tengah, masih raib. Bayi itu diculik tiga bulan lalu. Seperti pasangan Dwi-Yahron, banyak orangtua lain berharap-harap cemas dalam penantian. Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak mencatat, kecenderungan penculikan bayi di tempat bersalin meningkat dua tahun terakhir. Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait, pekan lalu, mengungkapkan, apabila pada 2008 dilaporkan 72 kasus penculikan bayi di Jabodetabek12 di antaranya terjadi di tempat persalinantahun 2009 terjadi 102 kasus dengan 26 penculikan berlangsung di tempat persalinan. "Kebanyakan karena ada keterlibatan orang dalam," kata dia. Dari total 38 kasus penculikan bayi di tempat bersalin, yang dapat ditemukan baru delapan bayi. Umumnya kasus terungkap lewat keterangan saksi atau dari warga yang curiga ada bayi tiba-tiba muncul di lingkungan mereka. Pada penculikan di Puskesmas Kembangan, kasus terkuak berkat laporan bidan Khul Yatun dan Sri Lestari, karyawan puskesmas itu. Polisi telah menangkap bidan honorer sebagai tersangka penculik, pekan lalu. Namun, 30 kasus sisanya masih gelap sampai sekarang. Kasus-kasus ini sulit dilacak karena ketiadaan informasi awal. Kepolisian Resor Semarang Selatan juga menemui jalan buntu karena minimnya saksi dan petunjuk. Kepala Polres Semarang Selatan Ajun Komisaris Besar Nurcholis, Jumat (15/1), mengatakan, satu-satunya saksi adalah Eka (18). Siswa sekolah perawat yang sedang magang itu menyerahkan bayi kepada pelaku yang mengaku saudara Dwi. Eka sempat depresi sehingga sulit bersaksi. Pada awal Desember, polisi telah menemukan bayi laki-laki dengan ciri-ciri mirip bayi Dwi di Banjarnegara, tetapi uji DNA dan cek darah menunjukkan bayi itu bukan anak Dwi-Yahron. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dari 15 kasus penculikan bayi, anak, dan dewasa tahun 2007, 10 kasus dapat diselesaikan. Pada Januari-Oktober 2008, dari 17 kasus hanya 10 yang selesai. Direktur Reserse Kriminal Polda Jateng Komisaris Besar Edy Mulyono menjamin, polisi terus menindaklanjuti kasus-kasus yang belum terungkap. Banyak motif Menurut Afrinaldi, pengungkap beberapa kasus sindikat perdagangan bayi dan bekerja di Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penculikan sama saja dengan trafficking: memindahkan paksa kekuasaan sah terhadap anak kepada pihak lain. Yang berbeda motifnya, bisa pribadi atau sindikasi. "Disebut trafficking bila akhirnya korban dieksploitasi, misalnya dijadikan buruh atau pekerja seks. Disebut adopsi ilegal bila bayi diangkat dan diasuh sebagai anak," kata dia. Pemicunya bisa beragam, mulai dari sosial hingga ekonomi. Pada kasus Kembangan, sebagai contoh, motifnya adalah pribadi karena ketakutan terhadap sanksi sosial. "Dalam budaya kita, perempuan sering dituduh sebagai penyebab ketidakhadiran anak sehingga dilakukanlah hal-hal di luar batas agar diakui sebagai perempuan normal," ujar Afrinaldi. Meski undang-undang memungkinkan adopsi secara legal, banyak orang yang tak paham atau tak siap mengikuti persyaratannya. "Misalnya, alasan mengangkat anak harus demi kepentingan anak, bukan untuk membahagiakan suami atau mengelola warisan," tutur dia. Sindikasi biasanya bermotif ekonomi dengan perempuan miskin sebagai korban. Mereka ditipu dan diancam sehingga terpaksa menyerahkan anaknya. Pada kasus Rosdiana yang dibongkar Afrinaldi, pelaku tak hanya bekerja sama dengan petugas tempat bersalin, tetapi juga mengintimidasi perempuan yang tak punya biaya bersalin dan mengasuh anak. Bayi dijual hingga Rp 20 juta, sementara ibunya hanya mendapat biaya pemulihan paling banyak Rp 1,5 juta. Sindikat perdagangan anak terus ada walau sebagian sudah tertangkap. Pemberitaan Kompas sepanjang tahun 2000-2010 menunjukkan, sindikat banyak beroperasi di daerah perbatasan dengan Malaysia, misalnya di Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Medan. Sindikat di Sarawak mencari korban di Pontianak dan sekitarnya. Yang beroperasi di Jakarta, Semarang, dan Surabaya juga tak kurang. Mereka berkedok tempat bersalin atau penampungan anak. "Pemahaman jender serta pemenuhan hak dan kewajiban, baik konsumen, lembaga pelayanan kesehatan, maupun pemerintah, adalah kunci untuk memerangi kejahatan ini," tutur Afrinaldi. Pembelajaran Setelah kejadian penculikan, Puskesmas Kembangan dan RSUD Semarang berupaya memperketat pengamanan. Puskesmas Kembangan menempatkan petugas keamanan di pintu masuk dan para perawatnya sekarang berseragam lengkap. Di RSUD Semarang, pengunjung masih bebas masuk-keluar di luar jam besuk meski ada penjaga. Di bangsal bersalin, pengunjung dapat langsung menuj
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Mubarok: Ucapan Buyung Tak Etis
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/18/03163357/mubarok.ucapan.buyung.tak.etis Jakarta, Kompas - Keinginan dari sejumlah tokoh agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih tanggung jawab atas pengucuran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun ke Bank Century mendapat tanggapan pro dan kontra dari beberapa tokoh, Minggu (17/1). Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Achmad Mubarok menilai ucapan advokat Adnan Buyung Nasution yang mengharuskan Yudhoyono mengambil tanggung jawab kebijakan penalangan (bail out) Bank Century sebagai kebijakan pemerintah tidak etis. "Sebagai gagasan boleh saja. Namun, gagasan yang dikemukakan Pak Buyung kepada media itu tidak etis meskipun katanya beliau baru saja selesai menjadi anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden). Kalau langsung (disampaikan), tidak akan ada distorsi dari substansi yang dikemukakannya," ujar Mubarok yang dihubungi di Jakarta, Minggu. Mubarok mengemukakan, belakangan ini banyak sekali orang yang mengharuskan Yudhoyono melakukan "ini dan itu" terkait dengan Bank Century. "SBY itu pemimpin yang hati-hati dan mengutamakan harmoni. Yakinlah SBY akan mengambil keputusan setelah permasalahan menjadi jelas. Sekarang ini belum," tutur Mubarok. Menurut dia, apa saja yang dilakukan Yudhoyono saat ini terkait Bank Century dikritik, termasuk ungkapan keprihatinannya atas jalannya Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century. "Ini terjadi karena kepentingan politisi di DPR berbeda-beda. Ada yang berpikiran panjang, lima tahunan, dan ada yang berpikiran hari ini," ujarnya. Mubarok menduga apa yang dilakukan politisi di DPR merupakan upaya untuk menurunkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Terkait dengan Bank Century, Mubarok minta agar tidak banyak lagi ditengok karena sudah menjadi bagian dari masa lalu Indonesia. Kalau masih kerap menengok masa lalu, perlu juga ditengok masalah pengucuran dana BLBI dan Soeharto. Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Anas Urbaningrum berharap Yudhoyono tidak didesak untuk berbuat di luar kewenangannya dalam kasus Bank Century. Presiden harus mendengarkan aspirasi masyarakat madani yang menginginkan Presiden menindak tegas pelaku, baik pelaku utama maupun pembantu, yang membuat kasus Bank Century terjadi (Kompas, 17/1). Menurut Anas, sikap Yudhoyono dalam kasus ini dapat dilihat dari sejumlah pernyataannya. Misalnya, Yudhoyono sudah menyatakan, kebijakan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan kemudian menyuntikkan penyertaan modal sementara adalah untuk mencegah krisis perbankan, bahkan krisis ekonomi. Sebab, saat itu ada krisis ekonomi global. Yudhoyono, lanjut Anas, juga sudah menegaskan, proses hukum harus berjalan jika ditemukan tindak pidana dalam pemberian dana talangan kepada Bank Century. Yudhoyono juga menyambut baik angket kasus Bank Century agar dapat dituntaskan secara transparan dan akuntabel. Perlu klarifikasi Presiden Sementara itu pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menilai, Pansus perlu meminta keterangan dari Yudhoyono karena ada sejumlah persoalan yang perlu diklarifikasi dari Presiden. Misalnya tentang kehadiran Marsillam Simandjuntak, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi, dan pernyataan Sri Mulyani jika dia mengirimkan pemberitahuan soal penalangan Bank Century kepada Presiden. Sementara itu anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyatakan, partainya tetap akan membongkar kasus ini. Menurut dia, siapa pun pengambil kebijakan, kalau bersalah, harus lengser dari jabatannya. Ketua Pansus Idrus Marham menegaskan, "Apakah Presiden akan melakukan itu (mengambil alih tanggung jawab) atau tidak, Pansus harus tetap ada dan berjalan. Terima kasih atas saran Bang Buyung. Ini artinya kerja Pansus DPR dipantau dan memberikan hasil yang penting." Menurut Idrus lagi, Pansus sudah menjadwalkan rencana mempertemukan tiga pihak, yaitu mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga Wakil Presiden RI Boediono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pekan pertama Februari. Dilanjutkan Proses meminta keterangan oleh Pansus dilanjutkan hari ini, Senin. Pagi hari, Pansus mengundang Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution dan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Fuad Rahmany. Sore harinya hingga malam, Pansus mengundang Marsillam. Selasa (19/1) siang, Pansus mengundang Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani dan Komisioner LPS Roedjito. Rabu (20/1), Pansus mengundang mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji. Mantan Ketua MPR Amien Rais mengingatkan, jangan sampai Pansus terpecah memperdebatkan soal etika bertanya. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso kemarin mengatakan, Golkar tidak akan mencopot Bambang Soesatyo dari Pansus.
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Berbagi Tugas, Presiden ke Madiun, Wapres di Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - Kunjungan kerja ke daerah sepertinya diatur bergantian dan saling melengkapi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Kalau Jumat-Sabtu, akhir pekan lalu, Wapres Boediono baru saja melakukan kunjungan selama dua hari ke Provinsi Kalimatan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel), kali ini, Senin (18/1/2010) hingga Selasa (19/1/2010) besok, Presiden Yudhoyono melakukan berkunjung ke Madiun, Jawa Timur. Pukul 08.00 pagi ini, rombongan Presiden Yudhoyono meninggalkan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kemudian, jika kemarin Boediono melakukan sejumlah kegiatan seperti menemui siswa-siswi beserta guru Sekolah Menengah Umum (SMU), meninjau dan menyaksikan penyerahan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berdialog dengan para pimpinan daerah Se-Provinsi Kaltim dan Kalsel, kini Presiden Yudhoyono berbeda. Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan meninjau mobil dan rumah pintar yang menjadi program Solidaritas Istri-istri Kabinet Indonesia Bersatu (Sikib), serta meresmikan sejumlah proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan bertemu dengan Asosiasi Pimpinan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Apkasi). Terkait dengan hal itu, sejumlah menteri seperti Menko Kesra Agung Laksono, Menteri PU Djoko Kirmanto dan menteri Dalam Negeri diperkirakan tidak akan ada di Jakarta karena akan menemani Presiden. Boediono hari ini dijadwalkan akan membuka pelatihan calon notaris di sebuah hotel berbintang di belakang Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Bordiono memimpin rapat terbatas soal pembangunan receiving terminal gas alam cari (LNG) di Istana Wapres serta rapat tentang PLTA Asahan III di tempat yang sama. http://nasional.kompas.com/read/2010/01/18/08024291/Berbagi.Tugas..Presiden.ke.Madiun..Wapres.di.Jakarta.
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Mengejar Pasar sampai ke China
Oleh Djisman Simandjuntak http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/18/03211762/mengejar.pasar.sampai.ke.china Dalam kontras dengan keraguan atau bahkan perlawanan terhadap Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China di antara aneka kalangan di Indonesia, pesta meriah digelar, 7-9 Januari 2010 di Nanning, Guangxi, oleh Pemerintah China dengan menghadirkan tamu-tamu pejabat dan pengamat dari Asia Tenggara. Dukungan terhadap Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN- China (ACFTA) menggema di acara itu. Eric Mashkin, pemenang Nobel Ekonomi 2007, memang menekankan perdagangan bebas bukan obat mujarab. Keberhasilannya bagi setiap negara dan kelompok ditentukan reformasi domestik. Namun, pesta itu memancarkan suasana optimistik. Tak henti-henti para pembicara menyebut, ACFTA adalah kawasan perdagangan regional terbesar di dunia dengan penduduk 1,9 miliar dan pertumbuhan pendapatan tertinggi. Perdagangan Indonesia-China, yang tahun 1998 ditandai surplus Indonesia, mengalami pembalikan memprihatinkan. Tahun 2008 ekspor China ke Indonesia sudah melebihi impornya dengan 20 persen. Dalam barang-barang yang mendominasi perdagangan dunia ekspor China ke Indonesia sebagai kelipatan impor tidak kurang dari 2,35 untuk barang kimia, 3,9 untuk hasil industri pengolahan dasar, 3,4 untuk mesin dan alat pengangkutan dan telekomunikasi, serta 6,9 untuk hasil-hasil aneka industri. Bahwa kelipatan itu 0,04 dalam bahan mentah nonpangan, 0,35 dalam bahan bakar fosil, dan 0,001 dalam minyak nabati, adalah hiburan kecil saja. Kebangkitan China menjadi negara niaga kedua terbesar dunia setelah hibernasi sekitar 550 tahun menimbulkan ombak dan riak yang menghempas kuat di Indonesia. Namun, angka itu tidak membenarkan strategi burung unta. Impor âmurahâ bukanlah kerugian berbobot mati. Bagi konsumen ia mendatangkan keuntungan kesejahteraan, terutama konsumen pendapatan rendah. Bahwa rakyat miskin Indonesia mampu membeli pesawat seluler, komputer, dan permainan komputer, untuk sebagian adalah karena impor âmurahâ dari China. Bahwa impor itu tidak dapat dibayar terus-menerus dengan devisa asal pengurasan alam, utang luar negeri, dan investasi asing di Indonesia, adalah pengetahuan umum. Cepat atau lambat ekspor adalah imperatif bagi ekonomi yang mengimpor. Masalah perdagangan Indonesia-China terletak tidak dalam lonjakan impor Indonesia, tetapi kemandekan ekspor. Jika lonjakan impor dipandang sebagai masalah, ACFTA tak serta-merta harus dikambinghitamkan. Margin preferensi yang disediakan Indonesia dalam ACFTA tipis, yaitu selisih tarif most favored nation (MFN) dengan tarif ACFTA. Tarif MFN terapan Indonesia sudah turun menjadi 8,5 persen untuk hasil pertanian dan 6,7 persen untuk nonpertanian berkat maraton deregulasi sejak 1986. Hanya 2,7 persen posisi tarif Indonesia yang masih dilindungi dengan bea masuk di atas 15 persen. Bebas bea MFN bahkan berlaku bagi hampir 24 persen posisi. Lagi pula, margin tipis belum tentu dimanfaatkan pengimpor karena tingkatnya kecil, tak terpenuhinya persyaratan kandungan lokal bagi sertifikasi keterangan asal barang, dan biaya sertifikat jika persyaratan kandungan lokal dipenuhi. Pemacu ekspor China ke Indonesia adalah biaya rendah yang sulit ditandingi, pengalihan ekspor beberapa negara, seperti Jepang, Korsel, dan Taiwan ke China. Sekitar setengah ekspor China adalah âekspor pengolahanâ yang pada gilirannya sekitar 80 persen dikuasai perusahaan asing. Di pihak lain impor Indonesia dari China dihela juga pertumbuhan ekonomi yang lumayan kuat dan persaingan yang menajam di pasar Indonesia di buritan krisis 1998 yang memaksa produsen, distributor, dan pengecer memburu harga rendah. Sekali lagi patut ditekankan, defisit Indonesia dalam perdagangan dengan China adalah bagian dari mukjizat perniagaan China yang berskala global daripada regional seperti ACFTA. Mukjizat itulah yang sering disebut sebagai peristiwa terpenting pada ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dua tahun sejak pengumuman âEmpat Modernisasi RRCâ 1978 pangsa China dalam ekspor dunia hanya 0,89 persen, sementara Indonesia 1,1 persen. Sejak itu pangsa Indonesia turun terus menjadi 0,86 persen pada 2008 meskipun membaik jadi 0,97 persen dalam sembilan bulan pertama 2009, sementara pangsa China naik terus jadi 8,9 persen dan 9,2 persen. Pertanyaan besar yang harus dijawab Indonesia adalah replikasi mukjizat perniagaan China. Kebijakan perdagangan yang bertolak dari pembatasan impor seperti tersirat dalam kritik terhadap ACFTA cepat atau lambat akan bermuara dalam implosi. Pelajaran penting Memenangi hati konsumen China sudah menjadi ramuan wajib bagi terpeliharanya kemakmuran banyak bangsa. Dengan pangsa dalam impor dunia yang naik dari 0,89 persen pada 1980 menjadi 6,9 persen pada 2008 dan 7,5 persen dalam sembilan bulan pertama 2009, China adalah pasar yang lukratif dan tidak tergantikan, terutama bagi negara yang berikhtiar melomba seperti Indonesia. Dalam sejarah perdag
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Pahlawan dan Visi Kemanusiaan
Oleh Otto Gusti http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/18/0237306/pahlawan.dan.visi.kemanusiaan âWeh dem Land, das Helden noetig hatââ"âKasihan bangsa yang membutuhkan para pahlawan.â (Bertolt Brecht) Peringatan sastrawan Jerman ini merupakan awasan kritis bagi bangsa Indonesia di tengah euforia diskursus seputar kriteria penetapan pahlawan nasional pascakematian mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pertanyaan yang perlu direfleksikan secara mendalam, siapa membutuhkan para pahlawan dan mengapa. Setelah beberapa partai politik dan organisasi kemasyarakatan menganjurkan agar Gus Dur lekas dinobatkan menjadi pahlawan nasional, muncul wacana lanjutan supaya mantan Presiden Soeharto pun diberi gelar pahlawan nasional (Lukman Hakim Saifuddin, Kompas, 13/01/2010). Rekonsiliasi Saifuddin menyetujui usulan pengangkatan Soeharto menjadi pahlawan nasional atas pertimbangan yuridis formal dan rekon- siliasi terhadap persoalan masa lalu. Secara yuridis, Gus Dur memiliki cacat karena pernah diberhentikan dari jabatan presiden berdasarkan Ketetapan (TAP) MPR NO II/MPR/2001. Dalihnya, Gus Dur yang memiliki beban hukum masa lalu saja layak menjadi pahlawan nasional, tentu Soeharto dalam posisi bebas dari segala cacat hukum tak memiliki ganjalan apa pun untuk memperoleh gelar kehormatan tersebut. Selain alasan yuridis formal, rekonsiliasi bangsa dipandang sebagai argumentasi fundamental penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghormati perjuangan para pahlawannya. Namun, karakter bangsa besar juga perlu dibangun atas dasar kejujuran dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Karena itu, tidak kuat dalih Saifuddin, âterhadap tokoh-tokoh yang sudah meninggal itu, kita cukup mengingat jasa-jasanya sebagai sumber inspirasi ke depanâ, dan tidak mempersoalkan âkhilaf yang sempat mereka lakukanâ. Khilaf yang sempat dilakukan oleh Soeharto bukan sekadar dosa pribadi, tetapi sebuah kejahatan sistematis negara atas warganya. Untuk itu, pengungkapan kejahatan kemanusiaan masa lalu yang melibatkan orang nomor satu Orde Baru ini perlu dilakukan secara fair dan terbuka sebelum dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Bangsa Indonesia secara moral juga bertanggung jawab menegakkan keadilan bagi para korban kekerasan terhadap kemanusiaan, seperti dalam peristiwa G30S/PKI, pendudukan Timor Timur, peristiwa Tanjung Priok, hingga pembantaian dan pemerkosaan warga Indonesia keturunan Tionghoa pada Oktober 1998. Bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa besar yang belajar dari kekhilafan masa silamnya jika berani membongkar kekelaman masa lalu itu dan menemukan kebenaran historis di dalamnya. Rekonsiliasi hanya mungkin kalau kebenaran sejarah terkuak dan keadilan bagi para korban kejahatan kemanusiaan ditegakkan. Untuk mengetahui apakah mantan Presiden Soeharto memang secara yuridis formal sungguh tanpa cacat, itu perlu diuji pada produk hukum yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Hukum dengan roh Orde Baru tidak dapat dijadikan patokan karena rezim Orba dibangun atas kekuasaan represif dan doktrin Hobbesian, yaitu auctoritas non veritas facit legem (kekuasaanlah, bukan kebenaran, menciptakan hukum). Visi Brecht Awasan Bertolt Brecht tersebut adalah catatan kritis bagi bangsa Indonesia dalam membaca konsep kepahlawanan dan segala bentuk heroisme. Brecht hidup ketika Jerman berada di bawah cengkeraman rezim totalitarian Nazi pimpinan Adolf Hitler. Brecht menyaksikan bagaimana setiap warga Jerman diwajibkan membela dan mempertahankan kebesaran negaranya. Banyak anak muda lantaran keluguan dan kepolosan dengan suka rela ikut berperang mempertahankan kebesaran negaranya. Pada tataran etis terjadi apa yang oleh filsuf Friedrich Nietzsche disebutkan sebagai âpenjungkirbalikkan nilai-nilaiâ (Umwertung aller Werte). Bagi keba- nyakan orang, perbedaan antara kebaikan dan kejahatan menjadi kabur. Orang tidak sanggup merasa prihatin atau bahkan tidak merasa aneh sedikit pun jika tetangganya yang hanya karena keturunan Yahudi dikejar, ditahan, disiksa sebelum akhirnya dibinasakan di kamp konsentrasi. Dalam sistem politik totalitarian Nazi, seorang Eichman tidak dapat dikatakan penjahat perang, tetapi pahlawan bangsa. Usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional tidak dapat diajukan hanya atas dasar pertimbangan nasionalisme dan heroisme sempit. Validitasnya perlu diuji di hadapan nilai-nilai kemanusiaan universal. Jika tidak, kasihan bangsa Indonesia yang membutuhkan para pahlawan yang selalu mengorbankan anak bangsanya sendiri! Otto Gusti Doktor Filsafat Lulusan Hochschule fuer Philosophie Muenchen, Jerman; Dosen di STFK Ledalero, Maumere
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Presiden: Politik Tidak Sehat
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/20/02462424/presiden.politik.tidak.sehat MADIUN, KOMPAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai suasana politik yang berkembang sekarang cenderung tidak sehat, yang bisa berdampak pada ketidakstabilan sektor ekonomi. Presiden mengungkap penilaian ini menyusul beredarnya isu pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan kasus Bank Century. Presiden menyatakan hal ini dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional Ke-IV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Madiun, Jawa Timur, Selasa (19/1). âSuasana politik menjadi aneh dan cenderung tidak sehat, misalnya munculnya kembali intrik, politik adu domba, fitnah, dan fiksi dalam artian yang tidak ada menjadi ada,â tutur Presiden. Tiga kali Presiden menyebut kata âyang tidak ada menjadi adaâ. Ini sebagai penegasan atas berkembangnya suasana politik fiksi. Politik fiksi dan politik adu domba yang disebutkan Presiden ini mengacu pada isu pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani. âIsu itu mengadu domba Menteri Keuangan dengan Presiden. Selain itu mengadu domba Menteri Keuangan dengan seseorang bernama AA, saya tidak tahu siapa AA itu, yang disebut akan menggantikannya. Kemudian isu itu katanya berasal dari sumber di Partai Golkar, artinya mengadu domba juga Presiden dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Luar biasa, kreatif, tetapi kreativitas yang buruk,â paparnya. Presiden menyatakan kaget karena isu itu sudah sampai ke luar negeri. Isu yang menurut Presiden bisa mengganggu stabilitas ekonomi. âYang terjadi dengan adanya isu itu, sudah muncul sekarang kemungkinan spekulan bekerja yang mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah. Sebelum saya ke sini (Pendapa Kabupaten Madiun), sudah masuk SMS ke saya yang isinya diminta mewaspadai dinamika di tingkat pasar ini,â kata Presiden. Sementara itu, kemarin sejumlah menteri menanggapi tentang pergantian menteri dalam kabinet pada hari ke-100 masa pemerintahan Yudhoyono. Menteri Pertanian Suswono, dari Partai Keadilan Sejahtera, mengaku siap jika memang Presiden melakukan perubahan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengaku tidak yakin ada pergantian menteri. Koalisi tidak efisien Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Taufiq Kurniawan menegaskan, PAN tetap akan memperkuat koalisinya dengan Partai Demokrat. Peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta kemarin mengatakan, baru menjelang 100 hari koalisi partai politik pendukung pemerintah berjalan, gejala tidak efisien dan tidak solidnya koalisi sudah sangat terasa, seperti yang terlihat dalam kasus Bank Century. Masing-masing partai anggota koalisi berjalan sesuai kepentingan rasionalnya yang berbeda-beda. (apa/mzw/nwo/har)
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Sulit Menertibkan Rumah Sakit
Jakarta, Kompas - Direktur Jenderal Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Farid Wadji Husein mengakui masih longgarnya keamanan di rumah sakit, Senin (18/1). Pihaknya mengimbau rumah sakit agar meningkatkan kehati-hatian. âKami segera mengirim surat kepada para pimpinan rumah sakit agar berhati-hati dan waspada terhadap kasus-kasus penculikan itu dan meningkatkan keamanan,â ujarnya. Kelonggaran tersebut terjadi, biasanya, karena pihak rumah sakit kadang khawatir dikatakan kurang manusiawi dan tidak ingin pasien mengeluhkan hal itu. Sebagai contoh, terkadang rumah sakit tidak disiplin menerapkan peraturan seputar pembesukan pasien. Padahal, peraturan tersebut dibuat guna mengontrol masuk-keluarnya pengunjung dengan tujuan agar pasien dapat beristirahat. Farid mengaku menemui kesulitan menertibkan semua rumah sakit agar berdisiplin menegakkan aturan. Untuk itu dibutuhkan kerja sama yang baik antara rumah sakit dan pasien. Didesain rumah sakit Terkait keamanan, pemerintah memang memberikan panduan, tetapi sistem keamanan di setiap rumah sakit didesain dan dikembangkan oleh rumah sakit sendiri sesuai kebutuhan serta kondisi masing-masing. Kapasitas dan status kepemilikan rumah sakit saat ini amat beragam sehingga peraturan tersebut tidak dapat diseragamkan. Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) sekaligus Direktur RS Kanker Dharmais Sutoto mengatakan, pada masa mendatang diperlukan standar minimal keamanan di rumah sakit. Untuk persalinan, misalnya, perlu ada standar operasional minimal mulai dari pengambilan hingga perawatan bayi selama di rumah sakit. Terlebih lagi, ada saran model pelayanan rawat gabung ibu dan anak. Di tengah kondisi lelah dan lemah pascamelahirkan, kewaspadaan ibu tentu menurun sehingga diperlukan prosedur pengamanan yang lebih baik. Berseragam lengkap Sementara itu, rumah sakit harus konsekuen menerapkan prosedurnya, termasuk kedisiplinan agar staf yang bertugas berseragam lengkap dan mengenakan tanda identitas. Rumah sakit juga harus lebih disiplin dalam menerima kunjungan ke pasien. Disiplin jam besuk dan hubungan pengunjung dengan pasien harus jelas. Beberapa kasus yang terjadi, pengunjung berkeras menengok pasien dengan berbagai alasan. Akibat khawatir dituding melanggar hak dan tidak berperikemanusiaan, akhirnya pengunjung dibolehkan masuk di luar jam besuk yang ditetapkan. Dalam waktu dekat, Persi akan mengadakan seminar dan workshop mengenai keamanan pasien di rumah sakit. Lewat kegiatan tersebut diharapkan rumah sakit yang selama ini secara sendiri-sendiri mengembangkan sistem keamanannya dapat berbagi pengalaman dengan yang lainnya sehingga bisa didapatkan praktik terbaik. Hasilnya, dapat dikembangkan menjadi standar minimal yang bisa diadopsi semua rumah sakit. (INE) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/19/02520819/sulit.menertibkan.rumah.sakit
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Mabes Polri: Soal Susno Selesai
Jakarta, Kompas - Markas Besar Kepolisian Negara RI menyatakan, persoalan kesaksian Komisaris Jenderal Susno Duadji dalam persidangan perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari Azhar sudah dianggap selesai. Namun, model penyelesaian yang diambil hanya untuk konsumsi internal polisi. Hal itu ditegaskan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Eduard Aritonang, Senin (18/1) petang, seusai rapat dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. âSoal kehadiran Susno, Polri bentuk tim, satu tim yang terdiri dari sub-sub tim, ada yang klarifikasi, dan ada yang rumuskan pemeriksaan saksi-saksi,â kata Eduard. Ia membantah bahwa kedua tim itu cermin dari perpecahan di kepolisian. Oleh karena itu, tambah Eduard, untuk menjaga soliditas kepolisian, hasil kedua tim itu hanya untuk konsumsi internal kepolisian. âKedua tim ini sudah melaporkan hasilnya kepada Pak Kapolri. Dari pembahasan laporan masing-masing tim, kami informasikan bahwa terhadap peristiwa ini (kesaksian Susno) telah diambil langkah-langkah secara internal Polri. Untuk kepentingan soliditas, langkah yang dimaksud tidak kami beberkan, cukup untuk konsumsi internal Polri,â kata Eduard. Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Novel Ali, mengatakan, pengumuman Mabes Polri itu wajar jika kemudian mengundang kontroversi baru sebab keterbukaan adalah tuntutan demokrasi pada umumnya. Terlebih, masyarakat saat ini menuntut kepolisian yang demokratik. âKapolri perlu mengambil alih tanggung jawab atas semua risiko akibat pengumuman hasil tim penyelesaian kasus Susno,â kata Novel. Eduard mengatakan, setelah ini, Polri akan menyosialisasikan hasil itu kepada semua jajaran Polri dalam rangka menjaga soliditas itu. Dengan demikian, Polri hanya menyosialisasikan hasil penyelesaian itu kepada jajaran polisi, bukan kepada publik. Hal ini berbeda ketika di awal persoalan tersebut mengemuka. Ketika Susno hadir di persidangan Antasari, Kamis (7/1) siang, pada petang harinya, Divisi Humas Polri langsung menggelar jumpa pers. Dalam jumpa pers itu, dengan gamblang disebutkan, Susno diindikasikan meninggalkan jam dinas tanpa izin. (SF) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/19/0428061/mabes.polri.soal.susno.selesai
[Forum-Pembaca-KOMPAS] 1,9 Persen Penduduk Indonesia Pakai Narkoba
Jakarta, Kompas - Sebanyak 1,9 persen atau sekitar 3,1 hingga 3,6 juta penduduk Indonesia diperkirakan menjadi pengguna narkoba. Adapun di DKI Jakarta diperkirakan 278.449 jiwa hingga 294.539 jiwa dari seluruh penduduk DKI Jakarta atau 4,1 persen penduduk pada tahun 2008 menggunakan narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam edaran pers, Senin (18/1), menjelaskan, pada tahun 2010, diperkirakan ada 316.000 hingga 335.000 jiwa pengguna narkotika. Dari jumlah ini, pengguna sabu mencapai 24,6 persen. Dengan kata lain, satu dari empat penyalahguna narkotika di DKI Jakarta adalah pengguna sabu. Jika angka prevalensi tersebut (24,6 persen) dikonversikan ke populasi penduduk di DKI Jakarta, 8.513.385 jiwa pada Maret 2009, diperkirakan jumlah penyalahguna narkotika sabu di Jakarta mencapai 0,81 hingga 0,85 persen dari penduduk DKI Jakarta. Itu berarti dari 1.000 penduduk Jakarta, 8 orang adalah pencandu narkotika jenis sabu. Angka prevalensi mencerminkan besaran penyalahgunaan narkotika di satu wilayah atau risiko seseorang yang tinggal di satu wilayah untuk terpapar menjadi penyalahguna narkotika. Semakin tinggi prevalensinya, semakin banyak penduduk yang menggunakan narkotika. Edaran pers itu diberikan untuk meralat berita Kompas (16/1) dari Kepala Bagian Represif Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta Ajun Komisaris Besar Sigit Gumantyo, yang mengutip data dari Badan Narkotika Nasional, tentang jumlah pencandu sabu di DKI Jakarta saat ini sekitar tujuh juta orang. Dalam berita disimpulkan dari 100 warga Jakarta, 6 orang di antaranya mengonsumsi narkoba. âJakarta masih yang tertinggi di Indonesia, diikuti Yogyakarta sekitar 2,6 juta orang, dan Maluku sekitar 1 juta orang,â tutur Sigit Gumantyo. Perhitungan polisi, jika tiap pembeli mengonsumsi 1 gram sabu, sabu sebanyak 12 kg akan mengancam 12.000 orang. (ONG) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/19/03200345/19.persen.penduduk.indonesia.pakai.narkoba
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Polisi Harus Tindak Perusak Rumah Ibadah
Jakarta, Kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta polisi menindak tegas pelaku perusakan rumah ibadah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selama ini polisi terkesan membiarkan terjadinya perusakan rumah ibadah itu. Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim, Senin (18/1), saat diskusi dengan Koalisi Masyarakat Sipil, mengatakan, tindakan tegas polisi dibutuhkan untuk menghentikan perusakan rumah ibadah yang masih terjadi hingga saat ini. âPolisi harus tegas menyikapi perusakan rumah ibadah. Kalau dibiarkan, tentu perusakan akan terus berlanjut,â ucap Ifdal. Data yang dikeluarkan The Wahid Institute menunjukkan ada 25 kasus pembatasan rumah ibadah oleh masyarakat sepanjang tahun 2009. Pembatasan rumah ibadah itu antara lain perusakan rumah ibadah dan tempat yang diduga dipakai untuk beribadah. Ada pula kejadian penyerangan terhadap umat yang beribadah. The Wahid Institute juga mencatat pelarangan ibadah serta desakan pencabutan izin rumah ibadah. Selain itu, ada pula izin rumah ibadah dicabut birokrat setempat serta rumah ibadah dibongkar atau disegel karena tidak punya izin. Komnas HAM, menurut Ifdal, akan meminta audiensi dengan Kepala Polri untuk membicarakan persoalan ini. Selain itu, permohonan audiensi juga dilayangkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Komnas HAM dan Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak persoalan kebebasan beragama ini dimasukkan dalam agenda 100 hari pertama kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Eduard Aritonang mengatakan, polisi tetap konsisten menindak pelaku perusakan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Di sejumlah tempat, ada pelaku perusakan yang sudah dibawa ke pengadilan. (ART) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/19/04133236/polisi.harus.tindak..perusak.rumah.ibadah
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Visi Mangkubumi Untungkan Perkembangan Ekonomi
Oleh BAMBANG SIGAP SUMANTRI Pangeran Mangkubumi bagi penduduk Yogyakarta umumnya mungkin lebih banyak dikenal sebagai jalan besar yang merupakan ujung utara kawasan Malioboro. Jalan itu juga penghubung utama menuju Keraton Yogyakarta. Nama itu memang merupakan pendiri kota budaya, sebuah daerah istimewa di negeri ini. Dari Mangkubumi itulah, ruh keistimewaan dimulai. Pangeran Mataram ini dikenal sebagai pemberani, kreatif, dan memiliki jiwa yang ingin bebas. Raden Mas Sujana, nama lain Mangkubumi, merupakan satu-satunya pangeran yang sanggup menuntaskan pemberontakan Mas Said. Karena Raja Mataram saat itu, Susuhunan Paku Buwono II, mengingkari janji memberinya hadiah, Mangkubumi pun lalu memberontak. Terjadi peperangan antara Mangkubumi dan Paku Buwono II yang dibantu Belanda selama bertahun-tahun. Akhirnya, untuk meredakan perang, diadakan Perjanjian Giyanti yang membelah Mataram menjadi dua: Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Mangkubumi kemudian bertakhta sebagai Sultan di Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) I. Mungkin bukan sebuah kebetulan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X, Raja Keraton Yogyakarta sekarang ini, sebelumnya juga bernama Pangeran Mangkubumi. Kompas pernah menanyakan secara khusus kepada Sultan HB X ketika akhir tahun 2003 sedang bersiap untuk mencalonkan diri menjadi presiden melalui konvensi Partai Golkar. Dalam suatu kunjungan di Merauke tahun itu, ia mengungkapkan angka Jawa yang paling besar itu sembilan, tidak ada 10 (maksudnya gelar HB X). âBegitu 10, ya, nol kembali. Ya, mungkin maknanya tanggung jawab babat-babat (memotong pohon penghalang). Mungkin itu saja. Orang babat-babat itu, ya, tantangannya besar, gedhe. Apalagi, kalau kita bicara mukti, mungkin perjalanan saya sampai saya nanti mati pun adanya hanya tantangan terus, wong jenenge dandan (namanya juga berbenah). Mungkin anak cucuku yang menikmati,â papar Sultan HB X. Tampaknya, begitulah yang dihadapi Sultan HB X saat ini dalam upaya merampungkan Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan DIY (RUU Keistimewaan DIY). Terus menemui hambatan kendati sudah lebih dari 10 tahun âbabat alasâ mencari bentuk keistimewaan bagi Yogyakarta. Dari segi sejarah, politik, dan sosial, masyarakat atau ilmuwan sosial sudah lama mengakui Yogyakarta mampu menunjukkan kekhususan dibandingkan dengan daerah lain. Sejarah Yogyakarta tak terlepas dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yogyakarta sudah lama menjadi negara mandiri (kerajaan). Namun, ketika kemerdekaan tahun 1945, Yogyakarta langsung menyatakan diri sebagai bagian NKRI. Itu salah satu contohnya. Di bidang ekonomi, Yogyakarta juga mempunyai keistimewaan sejak awal. Ketika menjelang perjanjian Giyanti tahun 1755, Gubernur Jenderal Belanda Hartingh sebenarnya menawari Mangkubumi menjadi raja di Surabaya, tetapi ia dengan tegas menolaknya. Ia lebih memilih Yogyakarta. Mudah dicapai Pilihan yang dilakukan Mangkubumi terbukti visioner. Dengan letaknya yang strategis, Yogyakarta jauh sebelum kemerdekaan sudah dipakai sebagai ajang kegiatan meeting, incentive, conference and exhibition (MICE). Kegiatan semacam ini kian meningkat sejalan dengan makin banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang bertumbuhan di Yogyakarta. Misalnya, Yogyakarta dipilih menjadi tempat Kongres I Boedi Oetomo tahun 1908 karena beberapa pertimbangan. Alasan yang mengemuka, Yogyakarta dengan pemerintahan swapraja dinilai sebagai tempat âjantung Pulau Jawa berdenyutâ. Kotanya mudah dicapai dengan kereta api ataupun angkutan darat lain. Tahun 1916, RMA Woerjaningrat, seorang Bupati Nayaka di Surakarta, terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Boedi Oetomo. Walaupun tiga kali ketua pengurus besarnya berada di Surakarta, pengurus besar mengadakan rapat di Yogyakarta. Dalam laporan tahunan 1917-1918, dari 17 rapat pengurus besar, tercatat hanya dua kali rapat diadakan di Surakarta, selebihnya diadakan di Yogyakarta. Dalam istilah guru besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Prof Dr Mudrajad Kuncoro, Yogyakarta memiliki potensi menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi daerah sekitarnya. Dengan posisi yang menjadi sentral (hub) penghubung aktivitas ekonomi di pesisir selatan ini, Mudrajad mengusulkan agar RUU Keistimewaan DIY memasukkan pula DIY sebagai kawasan khusus karena miskin sumber daya alam, tetapi mempunyai peluang menjadi international hub bagi kabupaten dan kota pesisir selatan Jawa. Hal ini sejalan dengan rencana jangka panjang pemerintah yang hendak memindahkan Bandara Adisutjipto yang berada di kawasan padat penduduk dan tak bisa dikembangkan ke Kabupaten Kulon Progo. Setiap tahun, jumlah penumpang yang melalui bandara itu meningkat. Tahun 2004, bandara itu kedatangan penumpang sebanyak 1.187.464 orang dan tahun 2008 sudah meningkat menjadi 1.339.504 orang. Maskapai penerbangan yang membuka jalur melalui Yogyakarta juga terus
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Kepak Sayap Sang Raja Jawa
Oleh THOMAS PUDJOWIDIJANTO http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/19/02553141/kepak.sayap.sang.raja.jawa Beberapa waktu lalu muncul surat edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tri Harjun yang intinya meminta agar setiap pegawai negeri sipil menjadi abdi dalem keraton Yogyakarta. Edaran yang sifatnya imbauan tidak mengikat itu bertujuan melestarikan kebudayaan dan melestarikan kelembagaan Kesultanan Yogyakarta. Meski Keraton tidak enak hati dengan imbauan itu, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Joyokusumo selaku Pengageng Kawedanan Ageng Panitipura Keraton Yogyakarta menyatakan, dalam sejarahnya sampai pemerintahan Sultan Hamengku Buwono (HB) IX, sistem pemerintahan Keraton Yogyakarta terbagi dua, eksekutif dan kebudayaan. Pemerintahan eksekutif yang dikelola Patih Dalem disebut abdi dalem kaprajan. Adapun abdi dalem yang bekerja di lingkungan keraton disebut abdi dalem punokawan, âSejak pemerintahan Sultan HB X memang tak ada keharusan lagi pegawai negeri sipil (PNS) menjadi abdi dalem. Tidak usah ada imbauan saja, sekarang ini sekitar 1.400 PNS yang menjadi abdi dalem. PNS yang menjadi abdi dalem keraton harus memiliki kualitas kultural tertentu,â kata Joyokusumo. Jika surat edaran itu mengundang pro-kontra, bagi Tri Harjun, semata-mata hanya ingin mengembalikan kekhasan Yogyakarta. Bahkan, sekaligus akan dijadikan salah satu ciri dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menggali berbagai kekayaan budaya semacam itu senantiasa dilakukan masyarakat atau Pemerintah DIY. Ini menunjukkan soal keistimewaan DI Yogyakarta hal mutlak bagi warga. Ini senada dengan apa yang muncul dalam diskusi tentang RUU Keistimewaan (RUUK) DIY, semua panelis menyatakan, DIY memang memiliki keistimewaan yang harus dipertahankan. Kekuatan kebudayaan banyak ditekankan panelis sebagai kekuatan untuk keistimewaan Yogyakarta. Nilai kebersamaan, gotong royong, saling menghormati, penuh kepedulian, pemufakatan, dan musyawarah adalah roh yang mendasari terbentuknya sebuah kerajaan Ngayogyakartahadiningrat. Bahkan, pemerintahan di Yogyakarta disebut sebagai artifact, socifact, dan mentifact dari kebudayaan Nusantara yang berkelanjutan menjadi kebudayaan Indonesia yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dari masa kolonial sampai masa Indonesia modern. Kekuatan budaya yang melahirkan demokrasi yang diilhami kearifan lokal itulah basis keistimewaan DIY, di bawah pimpinan Kesultanan Yogyakarta. Itu terbukti dari sistem pemerintahan yang mampu melangsungkan kehidupannya dalam pergeseran dari bentuk vosten landen (praja kejawen-zaman kolonial) menjadi daerah istimewa sejak masa kemerdekaan Indonesia. Beberapa panelis juga berharap, jangan sampai kekayaan dan kekhasan budaya Yogyakarta terhapuskan oleh konsep politik. Artinya, biarlah struktur pemerintahan di bawah kepemimpinan keraton. Kekhasan pemerintahan di Yogyakarta adalah kerajaan. Otonomi dengan keraton sebagai pusatnya jangan sampai terperangkap dalam konsep otonomi yang seragam. Dengan memandang otonomi tak hanya dari konsep politik, tetapi juga dari sisi budaya, kekhasan, atau keistimewaan, Yogyakarta akan terselamatkan. Keraton adalah kekayaan dan keindahan sejarah. Bahkan, keberadaan Keraton Yogyakarta sudah ada sebelum pemerintahan Indonesia ada. Kehadiran pemerintahan Keraton Yogyakarta diakui dunia. Karena itu, pernyataan Keraton Yogyakarta sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah pernyataan cerdas dan pemahaman kenegarawanan Sultan HB IX waktu itu. Ini menunjukkan pula Keraton bukanlah feodal. Namun, punya sikap demokratis dengan visi ke depan. Pengakuan tentang kemerdekaan Indonesia oleh Keraton memiliki makna historis yang besar dalam memberikan jaminan konkret berupa legitimasi terhadap eksistensi republik yang saat itu masih bayi. Tanpa itu, Belanda pasti akan mengklaim kembali atas wilayah Nusantara setelah berakhirnya pendudukan Jepang. Kepak sayap raja Jawa itu semakin teruji ketika bersama Paku Alam VIII menjadi jaminan bagi Republik Indonesia ketika Ibu Kota harus pindah ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Jiwa demokratis Sultan HB IX tecermin dalam pemerintahan Yogyakarta, yang sudah memiliki lembaga perwakilan daerah. Visi ke depan ditunjukkan secara konkret dengan menyediakan Keraton Yogyakarta sebagai tempat pendidikan tinggi. Dari Pagelaran Keraton Yogyakarta lahirlah Universitas Gadjah Mada, yang menjadikan wilayah Yogyakarta sebagai wilayah multikultural dengan hadirnya mahasiswa dari berbagai daerah di Tanah Air. Kebudayaan Sampai saat ini keberadaan Keraton Yogyakarta tetap kokoh sebagai artefak yang hidup di tengah arus zaman. Keraton masih menyimpan kekayaan budaya yang unik. Di dalamnya ada empat museum yang mencatat perjalanan sejarah kerajaan trah Mataram itu. Buku kuno, serat, babad, dan tembang tersimpan di sana. Berbagai jenis tari, bedaya, srimpi, golek, Maeso Lawung adalah bukti suara kebudayaan Kerat
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Presiden, Ilmuwan, dan Iptek
Oleh NINOK LEKSONO http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/20/02453651/presiden.ilmuwan.dan.iptek Hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan bertemu dengan para ilmuwan Indonesia yang tergabung dalam Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Dewan Riset Nasional (DRN), dan Tim Inovasi 2025 di Puspiptek, Serpong. Di tengah hiruk-pikuk permasalahan yang melilit, boleh jadi ini bisa menjadi momen langka yang penting karena betapa pun menyerapnya urusan politik, di luar itu bangsa masih punya urusan lain yang tidak kalah penting, yang harus dipikirkan pula oleh pimpinan nasional. Seyogianya, momen langka ini bisa menjadi forum dialog antara Presiden dan komunitas ilmiah dari beragam latar belakang keahlian. Pertama-tama tentu komunitas ilmiah Tanah Air ingin mendengar apa visi Presiden tentang pengembangan sains dan teknologi, apa strategi yang ditempuh pemerintah untuk menerapkan sains dan teknologi bagi kemajuan bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Soal-soal di atas sebenarnya bukan saja ingin didengar oleh para ilmuwan, tetapi juga oleh rakyat Indonesia pada umumnya. Maklum saja, di tengah ingar-bingar isu politik dan ekonomi, sains dan teknologi, atau untuk ringkasnya Iptek, seperti jatuh dalam skala nonprioritas. Dicerminkan oleh rendahnya dana riset, yang masih di bawah 0,1 persen pendapatan domestik bruto pada 2009, dunia ilmiah Indonesia masih belum bisa bersinar terang di kancah dunia. Padahal, di sisi lain, kalau mau, Indonesia bisa menghasilkan penelitian top. Dalam kendala, dalam keterbelakangan, Indonesia hanya bisa melihat negara-negara tetangganya melesat jauh. Jangan berbicara tentang China yang sudah punya riset ambisius ruang angkasa, Singapura pun mencatat kemajuan besar dalam riset tentang genome. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia sempat memiliki program Iptek yang tersosialisasikan dengan luas dan gencar. Selain ada program yang jadi sorotan masyarakatâ"lepas dari penilaian atas hasil dan efisiensinyaâ"era itu juga ditandai dengan tampilnya sosok pembawa bendera, baik presidennya maupun menteri risteknya. Selain sosok pembawa bendera yang perlu kita kembangkan sekarang ini, perangkat-perangkat kelembagaan yang memang menurut fungsinya membantu Presiden/pemerintah dalam penetapan prioritas riset juga sudah semestinya proaktif. Dimengerti, bahwa untuk ini Presiden pun perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan badan-badan ilmiah, baik AIPI, DRN, Komite Inovasi 2025, maupun lembaga-lembaga penelitian nonkementerian, seperti LAPAN. Bagaimanapun juga, di tengah kompleksnya permasalahan dan tantangan yang ada di bidang Iptek dan isu-isu terkait, Presiden membutuhkan dewan penasihat, sebagaimana presiden AS memiliki Presidentâs Council of Advisors on Science and Technology (PCAST). Selain PCAST, di AS juga ada Office of Science and Technology Policy (OSTP), yang merupakan badan di luar pemerintahan, tetapi di sini boleh jadi punya fungsi seperti Kementerian Ristek. OSTP inilah yang membantu menggerakkan pembuatan kebijakan Iptek Amerika. Kantor ini membantu mendorong inovasi AS dengan menciptakan kebijakan praktis yang ditujukan untuk memperkuat perusahaan Iptek Amerika. Bersama Presiden Obama, OSTP bertekad memulihkan sains ke kedudukan yang benar di AS, sebagai alat untuk menciptakan kebijakan cerdas yang bisa memperkuat negara. Tekad itu diwujudkan dengan mendapatkan materi terbaik bagi pembuat keputusan dan bekerja sama sepenuhnya dengan PCAST. Agenda penting Di Amerika, dan semestinya juga di Indonesia, kemajuan Iptek memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan bangsa. Ia membantu menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Kemajuan Iptek juga membantu rakyat hidup lebih panjang dan lebih sehat, memberi kemampuan untuk merespons tantangan iklim dan energi, serta bisa melindungi bangsa dari ancaman alam dan ancaman buatan manusia. Sebagaimana terjadi di Indonesia, di AS pun visi presiden menjadi panduan utama. Dalam sidang paripurna DRN di Serpong, Desember lalu, penetapan agenda riset nasional masih didasarkan pada panduan umum, seperti arahan Presiden di depan peserta Lemhanas atau visi Kabinet Indonesia Bersatu II. Adapun Visi Iptek 2010-2014 baru disebut sebagai âIptek untuk Kesejahteraan dan Peradabanâ. Sumber lain diperoleh dari daftar prioritas nasional, di mana kreativitas dan inovasi teknologi terbaca pada urutan ke-11 atau yang terakhir. Apabila mengikuti AS, sekarang ini kita bisa mengetahui visi Presiden Obama mengenai sains di AS di antaranya adalah peningkatan pendanaan secara dramatik untuk riset biomedik, juga untuk sains fisikal dan rekayasa. Dukungan bagi riset berisiko tinggi yang punya potensi menghasilkan terobosan juga diberikan, demikian pula insentif perpajakan bagi litbang. Dukungan juga diberikan kepada perusahaan UKM dan perusahaan pemula (start-up). Semua ditempuh agar investasi terus mengalir; karena itu krus
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Ada Mafia Kasus di Tubuh KPK?
Oleh Ahmad Arif dan Susana Rita kumalasanti http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/19/02593560/ada.mafia.kasus.di.tubuh.kpk Laporan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tentang mafia kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi menggelitik kesadaran publik tentang kualitas penegakan hukum di negeri ini. Setelah Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terjerat makelar, benarkah KPK juga tak lepas dari jeratan itu? KPK bereaksi serius dengan laporan Mahfud yang juga disampaikan kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum itu. Pelaksana Tugas Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, setelah melakukan penyelidikan internal memang ditemukan adanya penipuan pada calon tersangka KPK. âKami belum berhenti memeriksa, tetapi sampai saat ini belum pernah ditemukan hubungan antara mereka dan internal KPK,â ujarnya. Rapor KPK dalam menjaga integritas stafnya memang hampir sempurna jika dibandingkan dengan Polri dan Kejaksaan. Sejauh ini, hanya ada satu kasus penyidik KPK yang dipidanakan karena terbukti memeras, yaitu Ajun Komisaris Suparman pada 2006. Suparman akhirnya dihukum delapan tahun penjara. Tahun yang sama, penyidik KPK lainnya, Ajun Komisaris Besar Oha Napitupulu, juga dilaporkan mantan Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah telah memeras. Napitulu dikembalikan oleh KPK ke Polri. Dia juga dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, tetapi kasusnya tak jelas kabarnya. Selain dua kasus itu, KPK relatif senyap dari citra negatif terkait dengan proses perkara yang mereka tangani. KPK seolah-olah tidak tersentuh oleh mafia perkara, hingga baru-baru ini Ketua MK menyatakan tentang adanya mafia kasus di tubuh KPK. Dalam beberapa kesempatan, Mahfud menyatakan, MK sudah menyerahkan sembilan nama orang yang diduga terlibat dalam penanganan kasus dugaan korupsi PT PLN Jawa Timur ke KPK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Dari sembilan nama itu, hingga saat ini baru empat orang yang diproses oleh KPK, yaitu General Manager PLN Jatim, komisaris utama perusahaan yang memenangi tender, dan kontraktor. Padahal, lima nama lainnya, termasuk di dalamnya yang diduga pegawai KPK, belum ditindak. Mahfud mengatakan, MK banyak mendapat pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya mafia perkara di KPK setelah pemutaran rekaman pembicaraan telepon Anggodo Widjojo, adik tersangka korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo, dengan sejumlah pejabat Polri dan Kejaksaan. Ada yang melaporkan pimpinan KPK yang meminta sejumlah uang, tetapi ada pula yang melaporkan pegawai KPK di level deputi ke bawah (Kompas, 17/1). Perantara kasus Beberapa pengacara yang mendampingi tersangka di KPK mengaku pernah mendapatkan tawaran bantuan dari orang yang mengatasnamakan diri dari KPK. Mereka mengaku bisa menahan laju kasus yang masih berada dalam tahap penyelidikan masuk ke tingkat penyidikan. Petrus Bala Pattyona, penasihat hukum mantan Wakil Wali Kota Medan Ramli, dan Sugeng Teguh Santoso, penasihat hukum Suwarna Abdul Fatah dan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Theo F Toemion, setidaknya pernah mengalami hal ini. Klien mereka pernah ditawari bantuan oleh orang yang mengaku dari KPK. Petrus menjelaskan, kliennya memutuskan tidak meladeni tawaran itu. âOrang itu membawa identitas KPK, entah sebagai wartawan yang biasa meliput di KPK atau apa sajalah. Yang jelas dia tahu sekali perkembangan kasus yang dialami klien saya,â paparnya. Hal yang hampir mirip diceritakan Sugeng. Kliennya, Theo Toemion, pernah mendapatkan telepon dari orang yang mengaku sebagai Iswan Elmi, Direktur Penyelidikan KPK pada masa itu. Orang itu meminta uang senilai Rp 500 juta agar dikirimkan ke nomor rekening tertentu. âKami tidak percaya begitu saja dengan telepon itu. Kami melaporkan hal ini kepada tim penyelidik yang memeriksa klien kami. Tetapi, kami tidak tahu bagaimana kelanjutan laporan kami,â ujar Sugeng. Sugeng pernah bertemu dengan oknum yang mengaku dari KPK, yang mengaku bernama Iwan Suwondo, sewaktu menjenguk Theo di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. Kasusnya serupa, Iwan pun mengaku dapat membantu Theo. Dia juga menunjukkan kartu nama KPK. Hal ini dilaporkan ke KPK sampai akhirnya Iwan ditangkap dan diadili. âIwan ternyata bukan anggota staf KPK,â kata Sugeng. Namun, untuk perkara lain, yaitu mantan Gubernur Kaltim, kliennya justru pernah mendapat permintaan dari Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penyidikan untuk kasus Suwarna, Oha Napitupulu. Saat diperiksa Napitupulu, Suwarna diberi memo berupa kertas kecil berwarna kuning yang menyebutkan permintaan dibantu memperoleh rumah dinas Dinas Pendidikan (Disdik) untuk orang lain. Suwarna sempat mengemukakan hal ini dalam pledoi (nota pembelaan) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan melaporkannya ke Propam Mabes Polri. Namun, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, memo yang dibuat Napitupulu waktu itu bukan dibuatnya se
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Belajar Elegan dalam Pemeriksaan Pansus DPR
Kami ini kalah jam terbang kalau berdebat.â Demikian kata Bambang Soesatyo, anggota Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century dari Fraksi Partai Golkar, saat bertanya kepada Marsillam Simandjuntak, Senin (18/1) malam. Marsillam malam itu tampil sebagai saksi dalam penyelidikan kasus Bank Century di DPR. Malam itu, Marsillam, mantan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R), tampil sendiri. Ia dipanggil terutama terkait kehadirannya di sejumlah rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bambang menyatakan, pernyataannya di atas merupakan pengakuan terhadap kapasitas Marsillam. Bahkan, mantan Jaksa Agung serta Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini, diakui Bambang, sebagai guru dan tokoh idolanya saat mahasiswa. âSaat menulis buku berjudul Mahasiswa, Gerakan, dan Pemikiran, saya meminta Pak Marsillam menulis kata pengantar,â ucap Bambang. Selama bersaksi yang dimulai sekitar pukul 20.00, Marsillam yang mengenakan baju batik lengan panjang ini beberapa kali memang seperti âmengajarâ anggota Pansus. âDitengarai itu dari bahasa Jawa. Ditenger. Jadi, menurut saya, lebih tepat dipakai kata disinyalir,â kata Marsillam saat ditanya pemahamannya tentang bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Terhadap Aziz Syamsudin, anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) yang memintanya tanda tangan atau paraf untuk dicocokkan dengan yang ada di daftar hadir rapat KSSK 24 November 2008 dan 3 Desember 2008, Marsillam mengakui jika tanda tangan atau paraf di rapat KSSK adalah miliknya. âDengan pengakuan tanda tangan itu benar milik saya, maka contoh dari saya sebenarnya tidak perlu lagi,â kata Marsillam, layaknya guru Ilmu Hukum. Namun, melihat Aziz, anggota Pansus, terus memintanya memberikan contoh tanda tangan atau paraf, Marsillam kemudian berkata lagi, âButuh tanda tangan berapa? Tetapi jangan disalahgunakan, ya!â Saat anggota Pansus dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) bertanya, juga berkata bahwa dia dari Yogyakarta, sama seperti Marsillam yang dilahirkan di kota itu pada 23 Februari 1943, ia menjawab, âSaya tahu Anda dari PKB.â Sikap Marsillam itu membuat hanya pada awal kesaksian dia dicecar pertanyaan. Khususnya saat Partai Golkar, yang mendapat giliran bertanya pertama, mencecar soal kehadirannya dalam sejumlah rapat KSSK. Namun, ketika Marsillam menjelaskan, dia datang sebagai narasumber dengan atribut Kepala UKP3R, dan tidak pernah melaporkan kegiatan itu kepada Presiden, semuanya seperti sudah menjadi jelas. Setelah penjelasan Marsillam itu, rapat Pansus menjadi âlandaiâ. Praktis tidak ada lagi pertanyaan dengan intonasi tinggi kepadanya. Sejumlah anggota Pansus bahkan meminta pendapat darinya. Maruarar Sirait, anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), mengatakan, hal itu terjadi karena tidak banyak informasi yang dapat digali dari Marsillam. Namun, pengajar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghazali, Selasa di Jakarta, mengatakan, dalam komunikasi politik seperti di Pansus Century, kemenangan akan diraih oleh mereka yang dapat bersikap elegan. Sikap elegan berarti dapat bicara dengan keyakinan tinggi bahwa yang dilakukannya benar dan berani mengambil tanggung jawabnya. Tak berbicara dengan nada tinggi atau marah-marah. âKata-kata seperti âjadi Anda bawa pendukungâ atau âsebentar lagi orang di atas akan diamâ adalah jauh dari elegan,â ujar Effendi. Menurut Effendi, Marsillam bersikap amat elegan hingga dia âmenangâ saat tampil di Pansus. âNilai Marsillam 8-9,â kata Effendi lagi. Kemenangan dalam teater politik Pansus Century, kata Effendi, juga diraih, antara lain, oleh Sri Mulyani, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan anggota Pansus dari Partai Keadilan Sejahtera, Andi Rahmat. Namun, ia mengingatkan, makna kemenangan dalam bersikap ini tidak selalu sama dengan kebenaran dan persepsi orang atas kasus tersebut. (NWO) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/20/03331871/belajar.elegan.dalam.pemeriksaan.pansus.dpr
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Pansus dan Keadaban Publik
Oleh Azyumardi Azra http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/20/04272460/pansus..dan.keadaban.publik Hiruk-pikuk politik yang muncul dari kiprah dan polah Pansus Hak Angket DPR untuk skandal Bank Century telah menimbulkan sikap ambigu di kalangan publik. Pada satu pihak, ada masyarakat yang senang dengan pengungkapan berbagai pengakuan para saksi. Namun, pada saat yang sama terdapat kalangan publik yang prihatin dan kritis terhadap tingkah polah anggota-anggota tertentu Pansus yang mereka pandang sudah melanggar kepatutan, atau âkesantunan politikâ, dalam istilah Tajuk Rencana Kompas (14/1/10). Memang, banyak hal yang, menurut kalangan publik, tidak patut dilakukan oleh kalangan anggota Pansus DPR. Mulai dari pertanyaan bernada interogatif dan menghardik, tidak memberikan kesempatan kepada para saksi menyelesaikan kalimatnya, atau penyebutan saksi dengan gelar budaya yang tidak pada tempatnya, sampai kepada adu mulut dengan kata- kata kasar dan makian di antara anggota Pansus sendiri. Semua tingkah polah yang tidak patut ini secara instan ditonton publik, yang memperlihatkan tidak hanya kekisruhan dalam proses bail out Bank Century, tetapi juga sekaligus kualitas pribadi dan moral anggota DPR bersangkutan. Padahal, seperti ditulis dalam Tajuk Rencana Kompas, âkesantunan politikâ sangat penting untuk kehormatan anggota DPR sendiri ataupun untuk pembelajaran bagi masyarakat. Meski demikian, dalam batas tertentu sikap keras, lugas bernada interogatif beberapa anggota Pansus agaknya bisa dipahami. Sebab, jika dalam bertanya datar-datar saja, mereka bisa dianggap sebagian kalangan sebagai âmelempemâ atau bahkan telah melakukan âdagang sapiâ. Akibatnya, mereka dapat kehilangan simpati dan popularitas pada konstituen dan masyarakat. Di sini, para anggota Pansus berada dalam posisi dilematis. Keadaban publik demokratis Bagaimanapun dilematisnya, tetap saja ada kesan kuat tentang terjadinya pelanggaran âkesantunan politikâ oleh sejumlah anggota Pansus. Dan ini, hemat saya, hanya bagian kecil kemerosotan keadaban publik (public civility) dalam masyarakat kita secara keseluruhanâ"sebuah gejala yang terus meningkat dalam masa kebebasan demokratis pasca-Soeharto. Gejala dan indikasi kemerosotan keadaban publik juga bisa dilihat, misalnya, dari aksi politik semacam demo yang dilakukan mahasiswa, LSM, dan bagian masyarakat lain yang tak jarang melibatkan kekerasan dan brutalisme, penistaan figur-figur tertentu, dan seterusnya. Apakah sebenarnya keadaban publik itu? Secara historis penekanan tentang pentingnya public civility dalam kehidupan sosial-politik telah muncul di masa awal modern, dan lebih khusus lagi di masa Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika (Serikat). Civility dalam konteks masa ini biasanya mengacu secara tipikal kepada cara seseorang berbicara dan bahasa tubuh yang menampilkan sikap sopan, berbudi, dan berbudaya. Orang yang tak menjalankan ini dipandang sebagai kasar, keras, tak beradab, barbarik, dan bahkan buas. Konsep dan praksis public civility semacam itu kian mendapatkan momentumnya dengan pertumbuhan dan penguatan demokrasi modern dan kontemporer. Alasannya sederhana, adanya kebebasan berbicara dan bersikap pada lembaga-lembaga publikâ"semacam DPRâ" mestilah disertai dengan keadaban publik. Sebab, jika tidak, yang bakal terjadi adalah kekacauan, penistaan, dan berbagai bentuk tindakan uncivilized lainnya. Dalam konteks ini, pengertian keadaban publik kian meluas, tidak hanya sekadar perilaku seperti di atas, tetapi juga sikap damai (non-violent), baik secara fisik maupun psikologis, tidak melakukan kekerasan verbal (verbal abuse), misalnya. Pada saat yang sama, keadaban publik juga berarti âmenghormatiâ orang lain, toleran, dan bahkan âbermurah hatiâ (generous) kepada sesama meski lawan sekalipun. Konsep dan praksis seperti inilah yang kini juga dikenal sebagai democratic civility yang pada dasarnya berusaha menyeimbangkan antara hak-hak demokratis dengan kesediaan menghormati dan toleran kepada pihak lain. Hanya dengan keadaban demokratis, proses politik yang berbudaya dapat berlangsung baik; tidak terjerumus ke dalam proses politik yang âtidak berbudayaâ. Jika tidak, yang terjadi selanjutnya adalah delegitimasi terhadap lembaga demokrasi seperti DPR, dan bahkan terhadap demokrasi itu sendiri. Dengan penekanan itu tak serta-merta berarti mengorbankan hal esensial seperti kebenaran, seperti tengah dilacak Pansus. Namun, sekali lagi, tanpa keadaban publik berdasarkan democratic civility, upaya menemukan kebenaran dapat jadi kian sulit karena bisa terkesampingkan isu tentang telah terlanggarnya keadaban publik. Politik keadaban Kita bangsa Indonesia hampir selalu mengklaim sebagai bangsa yang toleran, menghargai orang lain, dan berbudi luhur. Akan tetapi, masih pantaskah kita mengklaim demikian ketika kian banyak kalangan kita telah kehilangan keadaban publiknya? Tak kurang ironisnya, kemeros
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Keterbukaan dan Kekakuan Birokrasi
Oleh BUSTANUL ARIFIN http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/18/03050611/keterbukaan.dan.kekakuan.birokrasi Sebagaimana siklus tahunan, pada Desember-Januari harga beras pasti naik, kadang sangat signifikan karena volume suplai yang berkurang. Musim panen beras diperkirakan baru mulai bulan Maret karena hujan agak terlambat sehingga waktu tanam pun terlambat. Pemerintah pasti paham betul siklus tahunan ini sehingga keseimbangan penawaran dan permintaan beras di seluruh Indonesia sangat ditentukan oleh pengelolaan stok beras. Inpres Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kebijakan Perberasan telah memberi mandat kepada segenap instansi pusat dan daerah melalui Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menetapkan kebijakan stabilisasi harga beras domestik. Dengan demikian, diskusi publik bisa lebih produktif, dengan tidak terlalu mempersoalkan angka batas besaran kenaikan beras; apakah di atas 25 persen atau kurang, yang sering dijadikan basis pengambilan keputusan untuk operasi pasar. Diskusi bisa diarahkan pada peningkatan konfidensi pemerintah sehingga mampu menenangkan rakyat, menjaga psikologi pasar beras, atau mengurangi spekulasi para pemburu rente. Pemerintah menggunakan argumen, kenaikan harga beras hanya 7,41 persen selama sebulan terakhir walaupun mengakui terjadi kenaikan 12,36 persen dibandingkan Januari 2009. Beberapa media nasional memberitakan telah terjadi kenaikan harga beras kualitas medium (IR 64 dan sejenisnya) sekitar Rp 1.000 rupiah per kilogram atau di atas 25 persen dibandingkan dengan harga bulan September 2009 (Kompas 14/1/2010). Jika argumen terlalu terpaku pada persoalan teknis penghitungan tingkat kenaikan, perdebatan akan melebar sampai pada metodologi pengambilan data, jumlah sampel observasi, penghitungan rata-rata kenaikan, batas simpangan baku yang dibenarkan, dan seterusnya. Sementara harga beras terus naik dan mempersulit akses masyarakat terhadap pangan, terutama masyarakat miskin. Berikut dibahas beberapa faktor strategis dalam fenomena kenaikan harga beras tahun ini serta jalan keluar yang seharusnya diambil pemerintah. Pertama, keterbukaan informasi stok beras yang dikelola pemerintah melalui Bulog yang kini mencapai 1,6 juta ton. Jumlah tersebut termasuk cadangan beras pemerintah sebanyak 526.000 ton, yang seharusnya selalu siap dimobilisasi untuk menstabilkan harga beras. Saat ini pedagang dan spekulan beras tengah mencermati akurasi informasi stok sambil menunggu informasi lain yang relevan untuk menyesuaikan perencanaan stok dan volume perdagangan beras yang dikehendaki. Ketika harga beras dunia amat liar pada 2008 dan 2009, Indonesia mampu meredam kenaikan harga beras di dalam negeri karena âkeberhasilanâ Bulog mengelola stok beras domestik, kekuatan jaringan Bulog dengan pedagang swasta, dan faktor dukungan produksi padi yang memadai. Tindakan spekulasi dan penimbunan beras dapat dihindari karena harga di pasar internasional sangat tinggi. Apabila pada musim tanam (paceklik) tahun ini pemerintah dan Bulog mampu melakukan minimal sama dengan 2009, kenaikan harga yang lebih tinggi pasti dapat dihindari. Persoalannya, saat ini produksi padi yang diperkirakan 63,8 juta ton gabah kering giling atau 38 juta ton beras mungkin akan turun. Laporan dari Departemen Pertanian AS, 13 Januari 2010, memuat estimasi produksi beras dunia 2009/2010 mencapai 434,7 juta ton atau sekitar 3 persen dari produksi 2008/2009. Penyebabnya, penurunan produksi di Brasil, India, Indonesia, dan Filipina karena iklim ekstrem pada pertengahan 2009. Adapun produksi beras AS meningkat sampai 7 juta ton karena pertambahan produktivitas yang cukup pesat. Produksi beras Indonesia diperkirakan turun 600.000 ton, atau maksimum mencapai 37,4 juta ton, karena dampak musim kering 2009. Estimasi ini tidak jauh beda dari perkiraan penulis (Kompas, 27/7/2009). Masalah manajemen Apabila pemerintah dan Bulog sengaja menyimpan informasi stok beras yang sebenarnya untuk tujuan mengurangi kepanikan pasar, mungkin tindakan itu masih dapat dibenarkan. Taruhannya adalah ketika volume beras yang diperdagangkan di pasar semakin tipis dan stok beras yang dikuasai Bulog semakin habis, kenaikan harga beras dapat lebih dahsyat. Pada bulan Januari ini, Bulog nyaris tidak melakukan pengadaan beras dari gabah petani sehingga harga beras sangat ditentukan oleh volume keseimbangan penawaran dan permintaan di lapangan. Pada kondisi ini, pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat dengan segera menyampaikan informasi yang sebenarnya tentang estimasi produksi sebagai gambaran kemampuannya mengelola stok beras di dalam negeri. Kedua, harga keseimbangan beras di dalam negeri sangat terkait dengan tekanan permintaan beras dari kelompok rumah tangga miskin dan menengah. Jika penyaluran beras kepada kelompok miskin normal, mereka cukup mengandalkan pasokan beras dari program beras untuk rakyat miskin (raskin). Namun, ketika penyaluran raskin terhambat karen
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Susno Tegaskan Diperintah Kalla
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/20/02485041/susno.tegaskan.diperintah.kalla Jakarta, Kompas - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal Susno Duadji menegaskan, penangkapan mantan pemegang saham Bank Century, Robert Tantular, dilakukan oleh Bareskrim Polri berdasarkan perintah dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bukan berdasarkan permintaan Bank Indonesia. âKan, sudah saya katakan, yang perintahkan saya itu JK. Itu juga sudah saya sampaikan kepada Kapolri,â ujar Susno di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/1). Susno memastikan dirinya akan memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century pada Rabu ini. âWarga negara yang baik masa tidak memenuhi panggilan Pansus. Saya ke Mabes untuk lihat surat pemanggilan Pansus itu,â ujar Susno. Tidak memprediksi Sementara itu, menurut kesaksian yang diterima Pansus Bank Century dari Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani dan komisioner LPS, Rudjito, kemarin di Jakarta, LPS tidak memprediksi dana penyelamatan Bank Century mencapai Rp 6,7 triliun. LPS juga beberapa kali melaporkan penanganan bank tersebut kepada Menteri Keuangan sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Rudjito menyatakan, LPS tidak pernah memprediksikan jumlah eksak untuk menyelamatkan Bank Century Rp 6,7 triliun. âHanya saja, ada pertimbangan, kalau masuk pengawasan khusus sudah diperkirakan semuanya. Kalau diselamatkan biayanya berapa, kalau tidak diselamatkan berapa,â katanya. Saat rapat KSSK yang memutuskan penyelamatan Bank Century pada 21 November 2008, biaya penyelamatan bank tersebut diperkirakan Rp 632 miliar. Namun, Firdaus sebelumnya mengatakan, LPS hanya melaksanakan undang-undang, yaitu jika ada bank yang gagal dan ditengarai berdampak sistemik, LPS harus turun tangan. Firdaus juga menjelaskan, LPS secara resmi bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, laporan kepada Presiden dilakukan setahun sekali pada bulan April. âBagaimana untuk kasus Century?â kata Eva Kusuma Sundari, anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). âKami beberapa kali melapor ke Menteri Keuangan sebagai Ketua KSSK dan Komite Koordinasi (KK). Menteri Keuangan yang selanjutnya melapor ke Presiden,â ujar Firdaus. âDi ketentuan mana yang mengharuskan LPS melapor ke KK dan KSSK?â kata Eva. âIni etika saja sebagai bentuk pertanggungjawaban kami,â ucap Firdaus. Eva lalu minta pimpinan Pansus mencatat keterangan itu. Sebab, Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan hanya bertanggung jawab atas penggelontoran dana ke Bank Century sebesar Rp 632 miliar. Pemberian dana selanjutnya menjadi tanggung jawab LPS. âMohon dicatat, KSSK tidak bertanggung jawab setelah penggelontoran Rp 632 miliar, tetapi ternyata masih ada pelaporan ke komisi itu,â ujar Eva. Firdaus juga menjelaskan, saham LPS di Bank Century yang sekarang berganti nama menjadi Bank Mutiara mencapai 99,996 persen. Tiga tahun setelah diambil alih oleh LPS, bank itu dapat dijual. Menurut Firdaus, ekuitas Bank Century saat ini Rp 565 miliar. âKami berharap dalam dua tahun ke depan ekuitas terus bertambah. Kami berharap ada aset yang dibawa pemegang saham lama di luar negeri yang dapat kembali,â tuturnya. âJika melihat ekuitasnya, masih 10 tahun lagi (penjualan Bank Century kembali modal)â kata Asman Abnun, anggota Pansus dari Fraksi PAN. Adapun Hendrawan Supratikno, anggota Pansus dari F-PDIP, mengingatkan, juga harus ada penghitungan opportunity cost saat menilai kapan uang yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan Bank Century itu dapat kembali saat menjual bank itu. Dalam proses menyelamatkan Bank Century, Firdaus mengaku tidak mengetahui secara detail pemilik simpanan di bank tersebut, termasuk siapa pemilik simpanan di atas Rp 2 miliar. âSaat itu hanya disebut beberapa dana BUMN dan dana Budi Sampoerna (di Bank Century),â kata Firdaus. Firdaus melanjutkan, simpanan Budi Sampoerna di Bank Century yang pernah dipecah dalam 247 rekening, yang antara lain atas karyawan Budi dan calon karyawan Bank Century, sekarang sudah dikembalikan menjadi satu rekening, yaitu atas nama Budi Sampoerna. Pemecahan, di mana tiap rekening besarnya Rp 2 miliar itu, dimaksudkan agar simpanan tersebut dijamin oleh LPS. Rekomendasi BAKN Kemarin, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menyerahkan rekomendasi atas telaah terhadap audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Bank Century kepada pimpinan DPR. BAKN, yang diketuai Ahmad Muzani, dalam rekomendasinya, menilai, Bank Indonesia tidak tegas dan tidak hati-hati dalam proses merger dan pengawasan kasus Bank Century. BAKN juga merekomendasikan kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk mengusut dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan dana fasilitas pinjaman jangak pendek (FPJP) untuk Bank Century. Sebab, diduga ada pelanggaran dalam pemanfaatan dana
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Tahun Biodiversitas
Oleh FIDELISREGI WATON http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/19/03242047/tahun.biodiversitas Fidelis Regi Waton PBB menetapkan tahun 2010 sebagai Tahun Biodiversitas (keanekaragaman hayati) Internasional dengan semboyan âBiodiversity is lifeâ â"hidup memerlukan keanekaragaman. Biodiversitas merupakan salah satu landasan kesejahteraan dan kelestarian hidup manusia dan penghuni Bumi lainnya. Dengan ini, PBB secara spesifik hendak membangkitkan kesadaran publik dan menggalakkan aliansi global agar aktif bergiat dalam mengupayakan keberlanjutan dan meredam bahaya punahnya populasi tumbuhan dan hewan di alam, baik di darat, laut, maupun udara. Istilah biodiversitas atau biological diversity menembusi zona diskusi ilmiah-politik dan ruang publik sejak tahun 1980-an. Gebrakan ini cukup kuat dipengaruhi oleh ahli biologi Amerika Serikat, Edward Osborne Wilson, dengan karyanya Biodiversity and Diversity of life. Konferensi tingkat tinggi iklim sedunia di Rio de Janeiro tahun 1992 juga menyepakati perlindungan keanekaragaman hayati (convention on biological diverstiy/CBD). Salah satu kesepakatan penting Konferensi Rio ini ditandatangani oleh 167 negara, diratifikasi oleh 30 negara, dan mulai berlaku secara resmi sejak tanggal 29 Desember 1993. Kelak ditetapkan tanggal 22 Mei sebagai Hari Biodiversitas Internasional. Ancaman kolosal Biodiversitas pada prinsipnya berkaitan dengan keseluruhan hidup dan keanekaragamannya dalam segala bentuknya di planet ini. Yang dimaksudkan adalah keragaman semua organisme hidup dengan hewan, tumbuhan, mikro-organisme (bakteri, virus, jamur), juga keanekaragaman genetis intern setiap jenis dan perbedaan lingkup hidup (ekosistem dan biosfer). Sejak Aristoteles (384-322 SM), proses kategorisasi dunia flora dan fauna telah dimulai. Menariknya, para ilmuwan mengetahui lebih banyak tentang jumlah bintang di galaksi ketimbang jenis hewan dan tumbuhan di Bumi. Memang hingga kini belum diketahui secara pasti berapa banyak makhluk hidup yang ada di Bumi ini; diperkirakan sekitar 15 miliar jenis. Yang telah diklasifikasi oleh taksonom sekitar 1,8 miliar dan dari hasil itu sekitar 40.000 jenis yang terancam punah serta 150 jenis yang punah setiap hari. Kisah sedih ini berjalan kontinu. Lebih dari 70 persen aneka ragam hayati berhabitat di negara-negara tropis dan subtropis. Salah satu ancaman kolosal terhadap kelanggengan biodiversitas adalah kehilangan ruang hidup. Lingkup hidup yang harmonis bukan hanya berubah secara drastis, tetapi begitu gigantis dirusakkan oleh pemanasan global, pencemaran, kontaminasi, pemupukan dengan dosis tinggi, pembasmian hutan, penangkapan ikan dan berburu secara liar, eksploitasi sumber-sumber alam secara serakah dan struggle of life antarspesies. Laju perusakan lingkungan hidup yang kian gencar terjadi di negara-negara industri baru dan negara-negara berkembang yang dipacu oleh politik pembangunan dengan sasaran mengejar ketertinggalan. Di sini saya tergoda untuk mengutip Aristoteles: âBanyak ketidakadilan besar dilakukan oleh pihak yang secara serakah mengatasi ketertinggalan, bukan berasal dari mereka yang didorong oleh kemiskinan.â Bapak biodiversitas, EO Wilson, beragumentasi bahwa âdengan merusak lingkungan, pada prinsipnya manusia sedang mempersiapkan kematian massalâ. Yang memegang tanggung jawab untuk cerita sedih ini adalah Homo sapiens. Segalanya ada di tangan manusia, entah kita menjaga atau manghancurkan biodiversitas. Sangat eksistensial Hidup manusia tak bisa dipisahkan dari keragaman alam. Dari alam kita mendapat makanan, minuman, tempat berlindung, obat-obatan, oksigen, dan seterusnya. Biodiversitas dengan ini sangat eksistensial. Keanekaragaman hayati merupakan asuransi hidup dalam dunia yang selalu berubah. Untuk itu, perlu dijaga bukan saja keberlangsungan, tetapi juga keseimbangan hidup segala spesies. Jika satu spesies punah, spesies yang lainnya juga terancam raib. Alam ini begitu kaya, tetapi kekayaan itu perlu dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, CBD mengimbau kebijakan politik praktis dan kerja sama internasional di bidang finansial dan teknologi demi melestarikan lingkungan hidup. Tahun Biodiversitas merupakan kesempatan emas bagi kita untuk merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan dalam rangka langgengnya biodiversitas, di mana letak tantangan masa depan dan di mana serta bagaimana kita seharusnya bertindak. Tahun Biodiversitas juga mengingatkan kita terhadap kiat sustainable development dan mengeliminasi gaya hidup konsumtif-parasit serentak mengajak kita untuk berpikir regeneratif. Slogan lama yang diuar-uarkan oleh TVRI dengan sasaran pelestarian lingkungan hidup semasa Kabinet Pembangunan kembali terasa relevan: âDunia ini bukanlah milik kita, tetapi pinjaman generasi mendatangâ. Penulis Swiss, Friedrich Duerrenmatt, menulis: âWas die Zukunft bringt, wissen wir nicht, aber dass wir handeln muessen, wissen wirâ
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Dilema Indonesia dalam ACFTA
Oleh Alexander C Chandra http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/18/02352497/dilema.indonesia.dalam.acfta Mulai awal tahun ini Indonesia secara resmi terkunci dalam pelaksanaan kesepakatan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China. Sejak ide ACFTA mulai dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri China Zhu Rongji pada Pertemuan Puncak ASEAN Keenam tahun 2000, berbagai tanggapan mulai bermunculan dari para pembuat kebijakan, pelaku usaha, ataupun kaum cendekiawan di Asia Tenggara. Di Indonesia, para pendukung Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) melihat pelaksanaan kesepakatan perdagangan itu akan bermakna besar bagi kepentingan geostrategis dan ekonomis Indonesia dan Asia Tenggara secara keseluruhan. Pertumbuhan perekonomian China yang relatif pesat waktu itu menjadikan Negara Tirai Bambu itu salah satu aktor politik dan ekonomi yang patut diperhitungkan Indonesia dan ASEAN. Sebaliknya, mereka yang berpendapat kritis terhadap kesepakatan perdagangan ini melihat potensi ambruknya industri domestik di Indonesia yang akan kesulitan menghadapi tantangan dari membanjirnya impor produk murah dari China. Kekhawatiran tersebut memang cukup beralasan. Data statistik Kementerian Perdagangan RI, misalnya, menunjukkan, walaupun jumlah total perdagangan RI dan China meningkat cukup drastis dari 8,7 miliar dollar AS pada 2004 menjadi 26,8 miliar dollar AS pada 2008, Indonesia yang biasanya mencatat surplus dalam perdagangan dengan China, belakangan ini mulai menunjukkan defisit. Tahun 2008, Indonesia mencatat defisit sebesar 3,6 miliar AS. Partisipasi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas ini sebenarnya juga patut dipertanyakan. ACFTA, yang merupakan warisan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, tak pernah diratifikasi melalui lembaga perwakilan rakyat, tetapi hanya melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004. Waktu itu pemerintah melihat bahwa kesepakatan perdagangan bebas bilateral hanya akan memberikan dampak pada sebagian sektor ekonomi sehingga ratifikasi DPR tidak diperlukan. Kurang beralasan Masyarakat di berbagai negara berkembang dan miskin yang sudah terlibat dalam perdagangan bebas bilateral sudah dapat melihat bahwa kesepakatan ini dapat berdampak cukup serius terhadap kelangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di negara-negara tersebut. Permintaan sejumlah aktor negara dan pengusaha lokal Indonesia untuk menunda pelaksanaan penuh ACFTA sebenarnya kurang beralasan. Ada beberapa alasan. Pertama, Indonesia, seperti negara Asia Tenggara lain, telah diberikan tenggat lima tahun untuk mempersiapkan diri. Peringatan yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian, Agustus 2009, mengenai potensi dampak negatif sebenarnya bisa dikatakan cukup terlambat. Antara masa akhir pemerintahan Megawati dan akhir pemerintahan pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah malah semakin aktif mendorong terbentuknya kesepakatan perdagangan bebas bilateral dengan negara-negara mitra dagang utama lain, seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Intinya, dalam jangka waktu lima tahun sebenarnya pemerintah dan pelaku usaha dapat mengembangkan strategi konkret untuk menghadapi pelaksanaan penuh ACFTA. Bahkan, jika kita kaji lebih jauh, pemerintah dan pelaku usaha sebenarnya harus dapat belajar dari kesepakatan perdagangan regional ASEAN (AFTA) yang sudah berjalan penuh sejak 2003. Kedua, Pemerintah China sebenarnya telah memberikan konsesi ekonomi cukup besar terhadap ASEAN dalam proses pelaksanaan menuju ACFTA. Guna menanggapi kekhawatiran para pelaku usaha di Asia Tenggara, Pemerintah China sepakat memberikan satu fasilitas yang dikenal sebagai Early Harvest Programme. Dalam skema program tersebut, Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lain dapat mengekspor sejumlah hasil pertanian mereka tanpa dikenakan tarif apa pun di China mulai tahun 2004 hingga awal 2010. Sayangnya skema ini tak terlalu dieksploitasi oleh pemerintah dan pelaku usaha. Ketiga, walaupun kita harus berhati-hati terhadap kesepakatan perdagangan bebas apa pun, kebijakan proteksionis berlebihan, khususnya saat dunia mengalami resesi global, tak akan menguntungkan Indonesia. Indonesia sebenarnya harus dapat mengambil kesempatan sebagai satu dari dari segelintir negara di dunia yang mampu bertahan selama krisis global. Selain itu, karena kecenderungan kebijakan pemerintah yang sudah cenderung bergeser pada sistem pasar, kebijakan proteksionis berlebih juga akan menghambat laju reformasi ekonomi negara ini. Satu hal yang perlu diambil oleh pemerintah saat ini adalah kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai aktor di dalam negeri dan berbagai kesepakatan perdagangan internasional yang diambil. Keempat, keseriusan Indonesia untuk menjadi aktor regional dan global akan dipertanyakan jika pemerintah bersedia mengakomodasi desakan populis untuk menunda pelaksanaan ACFTA. Kelima, Indonesia dapat memainkan peranan penting di antara ne
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Presiden Temui Paspampres, Wapres Temui Harimau
pemerintahan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono pada hari keenam pekan ini, Jumat (22/1/2010), ditandai dengan kegiatan yang sedikit agak berbeda. Demikian info yang diterima Kompas, pagi ini. Presiden Yudhoyono pada Jumat pukul 09.00 WIB akan menemui Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) di markas komandonya di Jalan Tanah Abang II Nomor 6, Jakarta, yang tak jauh dari rumah dinasnya di Istana Negara. Kedatangan Presiden Yudhoyono bersama Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono dikaitkan dengan ulang tahun "pasukan pengawal 24 jam" presiden dan wapres ini. Ulang tahun pasukan ini dikenal dengan nama Hari Bhakti Ke-64 Paspampres. Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan memberikan pengarahan di hadapan prajurit dan perwira dengan didampingi Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Menko Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Tentu tak ketinggalan hadir di acara itu Komandan Paspampres Mayjen TNI Marciano Norman. Sebaliknya, Wapres Boediono dijadwalkan, salah satu acaranya, menghadiri Deklarasi Hari Konservasi Alam Nasional di mana ia akan menerima anak harimau sumatera yang akan dilepas kembali ke habitatnya di hutan Sumatera. Sidang Kabinet Paripurna Setelah itu, masih ada lima acara lagi menunggu Boediono. Sebelumnya, Boediono pukul 08.00 menerima Wakil Presiden PT ExxonMobil Mark Walbert. Selanjutnya, Boediono akan menerima kunjungan Konsuler Negara Republik Rakyat China Dai Bingguo di Istana Wapres setelah shalat Jumat di masjid di Istana Wapres, serta menghadiri Penganugerahan Penghargaan Wirausaha Mandiri dan Penyerahan Modul kepada 6 perguruan tinggi di Jakarta Convention Center. Namun, yang agak berbeda, meskipun jadwal acara Presiden Yudhoyono kosong, pada pukul 16.00 Boediono mendapat tugas khusus Presiden untuk memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Wapres yang membahas Program Sosialisasi 100 Hari Pemerintah. Presiden sendiri pada pukul 15.00 dijadwalkan akan menerima Konsuler Negara asal China tadi. Selebihnya, acara Presiden kosong. http://nasional.kompas.com/read/2010/01/22/08254990/Presiden.Temui.Paspampres..Wapres.Temui.Harimau
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Wah! LP Banyuwangi Dapat ISO 9001:2008
SIDOARJO, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Porong, Sidoarjo, Jumat (22/1/2010). Patrialis akan mencanangkan standar manajemen ISO 9001:2008 Selain mencanangkan standar manajemen, Patrialis juga melihat kegiatan sejumlah narapidana di Lapas Porong. Sebagian narapidana terlihat bekerja di bengkel bubut kayu. "Bagus mereka ada kegiatan positif dan menjadi bekal saat keluar nanti," ujarnya. Meski berkunjung ke Porong, ISO 9001:2008 diberikan untuk Lapas Banyuwangi dan Rumah Tahanan Kraksaan. Lapas lain diharapkan ikut memenuhi standar manajemen itu. Dalam kunjungannya, Patrialis antara lain didampingi anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Ahmad Rubai dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifulah Yusuf. http://regional.kompas.com/read/2010/01/22/10171359/Wah..LP.Banyuwangi.Dapat.ISO.9001:2008
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Wah, Banyak Ekspatriat Jadi Pelaku Sodomi?
JAKARTA, KOMPAS.com Munculnya nama-nama seperti Robot Gedek dan Babeh sebagai pelaku sodomi sekaligus mutilasi anak-anak jalanan sempat memunculkan stigma di masyarakat bahwa pelaku sodomi dan mutilasi, sebagaimana korbannya, adalah mereka yang berasal dari golongan masyarakat kelas bawah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan, kejahatan sodomi ataupun mutilasi rupanya tak mengenal kelas. Siapa pun, baik dari golongan masyarakat kelas atas maupun dari golongan masyarakat yang dikatakan kelas bawah, bisa saja menjadi korban dari tindak kriminal sodomi ataupun mutilasi. Demikian pula pelakunya ternyata tak melulu datang dari kalangan masyarakat miskin kota. Yang mengejutkan, berdasarkan pantauan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Sahabat Anak di Indonesia beberapa tahun terakhir, ternyata banyak tindak sodomi atau pedofilia terhadap anak dilakukan oleh kalangan masyarakat ekspatriat atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Sayangnya, sebagian besar dari aksi sodomi yang dilakukan oleh para ekspatriat itu tidak sempat terungkap ke area publik, seperti kasus Robot Gedek ataupun Babeh yang hingga detik ini masih menghebohkan masyarakat. Menurut aktivis Sahabat Anak, Benny Lummy, berdasarkan pantauan para sukarelawan Sahabat Anak di berbagai kawasan vital di Jabodetabek, ditemukan sejumlah kasus sodomi atau pedofilia terhadap anak-anak yang pelakunya adalah ekspatriat. Beberapa di antara kasus tersebut korbannya adalah anak-anak jalanan. "Jadi, tidak menjamin masyarakat kelas atas tidak akan melakukan tindakan seperti itu juga. Buktinya, dari pantauan kami di Jabodetabek saja banyak ekspatriat yang melakukan sodomi itu. Cuma tidak terekspos ke publik saja," papar Benny saat ditemui Kompas.com di Kantor LBH Jakarta, Kamis (21/1/2010). Benny menambahkan, modus yang digunakan para ekspatriat tersebut dalam melakukan aksi sangat variatif. Ada yang sengaja mengumpulkan anak-anak jalanan di rumahnya untuk diajarkan bahasa Inggris. Seusai pelajaran berakhir, mereka melakukan aksi bejatnya. Bahkan, ada juga di antara mereka yang sudah memiliki kurir sendiri yang sengaja dikirim ke jalan-jalan untuk mencari "mangsa" setiap saat. "Pernah juga ada satu kasus, seorang anak jalanan datang ke kami karena ketakutan dikejar-kejar warga asing gara-gara dia lari waktu dipaksa melakukan sodomi. Menariknya, dia lari membawa sebuah kamera dan di dalam kamera tersebut kami menemukan rekaman adegan si ekspatriat itu sedang memaksa dua anak melakukan hubungan seks. Tapi, kejadiannya bukan di Indonesia," ujar Benny. Diakui Benny, hingga saat ini, di Jabodetabek saja masih banyak kasus serupa yang belum terungkap dan tertangani secara serius oleh pihak-pihak yang berwenang. Sementara itu, berdasarkan data dari Jakarta Centre for Street Children, pada tahun 2000 saja ada sekitar 60 kasus sodomi atau pedofilia yang dilakukan oleh warga asing dan itu merupakan kasus-kasus yang berhasil diungkap. Diperkirakan masih ada puluhan, bahkan ratusan, kasus lainnya yang tidak berhasil diangkat ke area publik. Ironisnya, dari 60 kasus tersebut pun hanya 3 yang berhasil ditindaklanjuti hingga ke tingkat pengadilan. http://nasional.kompas.com/read/2010/01/22/0644528/Wah..Banyak.Ekspatriat.Jadi.Pelaku.Sodomi
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Sri, Kesalahan atau Kejahatan
Oleh Rhenald Kasali http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/20/04262490/sri.kesalahan.atau.kejahatan Sebagai rakyat biasa, belakangan ini saya sering sakit kepala menyaksikan siaran tentang "pengadilan". Apalagi "pengadilan" yang mengusik nurani. "Pengadilan" itu mencari "kesalahan" dan setiap menemukan kesalahan, mereka minta dicatat dan ditindaklanjuti. Yang "bersalah" agar dihukum. Vonis hukuman pun memiliki beragam motif. Tidak melulu untuk menimbulkan efek jera atau memberi rasa keadilan. Ada vonis yang bertujuan sekadar menjalankan tugas, menyenangkan atasan, menjalankan aspek-aspek legalistik-formal, balas dendam, dan mempermalukan orang. Kalau penjara semakin penuh, dan penjahat negara makin banyak ditangkap dan tak pernah berhenti, jangan-jangan kita telah lebih banyak menangkap orang yang "bersalah" ketimbang yang jahat. Kita semua tentu menginginkan, dengan demokrasi, Indonesia bisa berubah menjadi bangsa yang besar. Namun, untuk menjadi bangsa yang besar, para elite dan pemimpinnya harus bisa membedakan antara kesalahan dan kejahatan. Perubahan dan kesalahan Setiap kali menghadapi perubahan, seorang pemimpin selalu menghadapi suasana yang dilematis. Mengambil langkah A dan B, menolong atau membiarkan mati, mengambil langkah berani yang berisiko atau mendiamkan saja. Lord Erlington mengatakan, pemimpin yang tak melakukan kesalahan adalah pemimpin yang tak melakukan apa-apa. Karena itu, di era perubahan ini banyak ditemui pemimpin dan birokrat yang tak melakukan apa-apa. Serapan dana APBN rendah, proyek yang dikerjakan yang gampang- gampang saja dan rutin. Tak ada yang baru, apalagi terobosan (breakthrough). Hasilnya menjadi bagus: posisi aman, jabatan terus diperpanjang atasan. Sebaliknya, mereka yang melakukan breakthrough menghadapi risiko tinggi sebab perubahan sering kali harus dimulai dengan penghancuran belenggu-belenggu dan kekuasaan-kekuasaan lama. Risiko mengalami benturan, perlawanan dan kemungkinan "salah" atau dipersalahkan sangat besar. Mereka justru dipecat, diganti, atau diadili. Menghadapi krisis atau perubahan kalau tidak direspons bisa mati, tetapi kalau dihadapi dan keputusan yang diambil salah, mati juga. Karena itu, pemimpin yang menghadapi perubahan dan mau mengatasinya berpotensi melakukan kesalahan. Namun, apakah kesalahan otomatis sebuah kejahatan? Herbert Simon, ahli ekonomi-politik, penerima hadiah Nobel Ekonomi 1978, menandaskan, "Percuma 'mengadili' keputusan yang sudah diambil. Apalagi bila digunakan 'rasionalitas', karena dalam setiap pengadilan keputusan strategis setiap pemimpin selalu ditengarai oleh suasana keterbatasan." Keterbatasan itulah yang mungkin dihadapi oleh mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Keterbatasan atau ketidaklengkapan informasi, terbatasnya waktu, banyak celah hukum, kecerdikan penjahat yang memanfaatkan situasi, lemahnya sistem komunikasi, kesibukan para atasan, dan tentu saja keterbatasan otak manusia. Dengan demikian, percuma mencari-cari kesalahan pengambilan keputusan yang diambil Sri Mulyani. Percuma mempersoalkan efek sistemik atau tidak, atau kebijakan-kebijakan yang diambil, sementara penjahat yang melakukan kejahatan dibiarkan menari-nari dan menikmati keuntungan. Dalam teori bounded-rationality, Herbert Simon menegaskan, secara psikologi, manusia pengambil keputusan hanyalah partly rational. Bersyukurlah Selain harus mampu membedakan antara kesalahan dengan kejahatan, bangsa Indonesia juga harus belajar melihat jauh ke depan. Seligman, Bapak Psikologi Positif, mengatakan, "Sumber kebahagiaan suatu bangsa sangat erat hubungannya dengan rasa syukur dan motivasi membalas." Kita patut bersyukur kesalahan yang diambil Sri tidak merembet ke mana-mana. Ini dapat berarti dari 100 keputusan yang diambilnya, 99 persen di antaranya berujung pada hasil yang baik. Rasa syukur ini bukanlah sebuah pembenaran terhadap sebuah kesalahan, tetapi merupakan alat untuk bertindak dan berani menghadapi perubahan. Rasa syukur adalah modal penting untuk mendorong optimisme. Seperti kata Seligman, "Manusia selalu memiliki dua jenis harapan, yaitu harapan bagus dan harapan buruk." Saya khawatir kalau para elite terus memperbesar "harapan-harapan buruk", segala optimisme yang melahirkan "harapan-harapan bagus" habis ditelan "harapan-harapan buruk". Sebagai bangsa yang belum benar-benar kaya, kita hendaklah jangan gegabah membuang baju hanya gara-gara sehelai benangnya lepas sehingga seakan-akan seluruh jalinannya terburai. Kita juga harus mulai menghentikan efek dendam keris Empu Gandring dan bukan memelihara dendam. Kalau semua pemimpin yang salah mengambil keputusan diidentikkan dengan penjahat, maka tersenyumlah semua penjahat. Rhenald Kasali Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Suara Rakyat Membuat Obama Ubah Kebijakan
WASHINGTON, KAMIS - Presiden AS Barack Obama dan Partai Demokrat berpacu untuk mengevaluasi kembali rencana sistem perawatan kesehatan dan strategi menghadapi pemilihan-pemilihan di negara-negara bagian. Hal itu dilakukan menyusul kekalahan mengejutkan mereka dalam perebutan kursi senat Massachusetts yang sejak lama diduduki mendiang Edward M Kennedy. Kekalahan memalukan di basis Demokrat dari calon Republik, Scott Brown, itu merupakan akhir yang pahit pada tahun pertama kepresidenan Obama. Kalangan Demokrat yang frustrasi karena kekalahan itu mendesak Gedung Putih untuk fokus pada lapangan kerja dan ekonomi, bukan pada perombakan perawatan kesehatan yang saat ini dalam bahaya. Selain itu, juga mendesak Obama lebih serius menyiapkan diri menghadapi kalangan Republik, khususnya menjelang pemilihan anggota Kongres pada musim gugur 2010 (antara September-November). "Kita membutuhkan undang- undang mengenai lapangan kerja. Kita perlu strategi jangka pendek dan fokus pada penciptaan lapangan kerja, segera," kata Senator Bob Casey, Dia berkeyakinan, jika pesan dominan yang disampaikan bukan mengenai lapangan kerja dan pengeluaran, maka hal itu akan menyulitkan para kandidat Demokrat dalam menghadapi tantangan Republik. Akui kesalahan Obama sendiri mengakui kesalahannya dalam berkomunikasi. Kepada ABC News, Obama mengungkapkan, dalam setahun berharap, dari krisis satu ke krisis lain, dirinya kehilangan dorongan untuk berbicara langsung kepada rakyat AS mengenai apa nilai-nilai inti mereka dan mengapa penting untuk memastikan bahwa institusi-institusi yang ada bisa menyesuaikan diri dengan nilai-nilai itu. Obama mulai menunjukkan perbedaan tajamnya dengan kalangan Republik, dengan menyerang mereka karena menentang usulan untuk menalangi pajak perbankan. Dia berusaha menggambarkan Demokrat berada di pihak para pembayar pajak dan Republik di pihak orang-orang berkepentingan khusus dan Wall Street. Kemenangan Brown di Massachusetts mengakhiri mayoritas super 60 suara Demokrat di Senat (beranggotakan 100) yang diperlukan untuk meloloskan suatu legislasi. Mulai menguatnya dukungan kepada Republik, dan berkurangnya kursi Demokrat, akan membuat Obama sulit menjalankan agenda-agendanya. Demokrat memang masih suara mayoritas, baik di DPR maupun Senat AS. Akan tetapi, kemenangan Republik dalam perebutan dua kursi gubernur merupakan peringatan keras bagi Demokrat. Di kalangan Demokrat pun muncul perasaan khawatir. Jika Republik bisa menang di negara bagian liberal seperti Massachusetts, mereka kemungkinan besar bisa menang di tempat lain yang menjadi basis Demokrat. Beberapa kalangan di Demokrat merasa Obama dan timnya lebih fokus pada terpilihnya kembali Obama untuk kedua kalinya, dan melupakan terpilihnya calon-calon Demokrat pada pemilihan di berbagai negara bagian. (AP/Reuters/OKI) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/22/03411171/suara.rakyat.membuat.obama.ubah.kebijakan..
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Presiden: Tidak Ada Mosi Tidak Percaya
Bogor, Kompas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, tujuh pemimpin lembaga negara bersama sepakat dengan pilihan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang berdasarkan UUD 1945, yaitu saling mengimbangi dan mengawasi di antara lembaga-lembaga. Karena itu, sistem atau kultur mosi tidak percaya (impeachment) terhadap presiden dan wakil presiden, sebagaimana dalam sistem parlementer, tidak berlaku. Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono dalam keterangan pers bersama seusai melakukan komunikasi politik dengan tujuh pemimpin dan wakil lembaga negara dalam rapat konsultasi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/1). Dalam jumpa pers, Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono beserta tiga menteri koordinator dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Hadir pula Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR Marzukie Ali, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Guzman, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas. Menurut Presiden, sistem saling mengimbangi dan mengawasi itu bukan untuk saling menjatuhkan atau saling mengintip. Seperti pada sistem parlementer, yang setiap saat bisa dilaksanakan mosi tidak percaya sehingga kabinet bisa jatuh bangun dan menterinya berguguran. "Presiden tidak bisa membubarkan MPR, DPR, dan DPD. Sebaliknya, juga tidak berlaku semacam sistem atau kultur mosi tidak percaya," tutur Presiden. Sebelumnya, Presiden Yudhoyono mengatakan, prakarsa acara ini atas permintaan pimpinan lembaga negara karena ada dinamika dalam kenegaraan, demokrasi dan politik. Selanjutnya, Presiden mengundang para pemimpin lembaga negara. Tak bahas Century Ketika ditanya apakah ada kesepakatan bersama dengan para pemimpin lembaga terhadap kemungkinan hasil Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, Presiden membantah. Pertemuan itu disebutkan Presiden tidak secara khusus membahas masalah Bank Century, tetapi membahas masalah-masalah fundamental kebangsaan yang meliputi belasan soal. "Tidak ada mencocok-cocokkan sikap, tidak ada membangun kesepakatan di antara kami untuk sebuah solusi (Bank Century) harus seperti ini atau hasilnya harus seperti ini," tutur Presiden. Presiden mengingatkan, "Yang jelas, ini dari saya, dari Presiden, bahwa hak angket Bank Century harus dijaga arah, tujuan, dan konteksnya yang benar." Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas yang dihubungi semalam mengatakan, pertemuan tujuh pemimpin lembaga negara tersebut tidak politis. Pertemuan itu guna menyinergikan agenda kerja nasional bersama untuk dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. (ANA/DAY/HAR) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/22/03310552/presiden.tidak.ada.mosi.tidak.percaya
[Forum-Pembaca-KOMPAS] TV dan Internet Tak Akan Matikan Koran
JAKARTA, KOMPAS - Gencarnya pemberitaan di televisi dan kuatnya penetrasi internet di Indonesia tak akan mematikan koran atau media cetak lainnya. Di daerah, koran berkembang pesat, jauh lebih banyak dibandingkan dengan koran yang tutupkarena masalah internal. Peluang iklan di media cetak tetap tumbuh dan persentasenya cenderung meningkat. Demikian benang merah Seminar Media Industry Outlook 2010 yang digelar Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), Rabu (20/1) di Jakarta. Narasumber yang tampil dari Media Trac, Andy Sjarif, Direktur Radar Lampung Ardiansyah, Managing Director Pikiran Rakyat Bandung Januar P Ruswita, Pemimpin Umum Tabloid Pulsa Legiman Misdiyono, Business Development Manager Nielsen Media Research Maika Randini, General Manager Promosi PT Yamaha Motor Kencana Indonesia, dan Vice President Public and Marketing Communications PT Telkom Indonesia Tbk Eddy Kurnia. Ardiansyah mengatakan, 10 tahun terakhir media cetak yang terbit jauh lebih banyak dari media yang mati. Sebagai gambaran, di Lampung awalnya ada empat koran harian, sekarang ada 11 koran harian. Di Bengkulu sekarang ada 7 koran harian dan di Jambi ada 12 koran harian. "Kalaupun ada koran yang mati, itu karena persoalan internal. Bukan karena kalah bersaing dari media online atau kuatnya penetrasi internet dan gencarnya gempuran televisi," katanya. Seminar SPS sebelumnya membuktikan, media cetak tetap eksis karena memiliki karakter yang unik. Hal itu karena media cetak mampu menjaga nilai-nilai demokrasi, memiliki kedalaman informasi yang sulit ditemui pada media massa lainnya, dan dikelola secara profesional. Survei SPS bekerja sama dengan LP3ES di 15 kota menunjukkan bahwa peluang dan potensi media cetak tetap terbuka lebar. Itu terlihat dari waktu rata-rata membaca koran orang di Indonesia per hari berkisar 34 menit. Hal ini juga dimungkinkan dari belanja iklan pada tahun 2009 sebesar Rp 36 triliun (Januari-September), media cetak mendapat pangsa pasar sebesar Rp 13,85 triliun atau setara dengan 39 persen, sementara televisi 61 persen. Fenomena luar negeri yang diungkap Andy Sjarif menyebutkan, salah satu penyebab bangkrutnya koran-koran di Amerika Serikat bukan karena internet, melainkan kemampuan Google mendatangkan revenue dari iklan melalui sistemnya di internet. "Google.com di Amerika sekarang mendominasi secara web traffic dan secara revenues/sales. Di Indonesia, sudah mendominasi secara web traffic karena 34,42 persen web traffic dari top 100 situs di Indonesia sudah dimiliki oleh Google dan afiliasi mereka. Secara iklan, Google di Indonesia sudah mulai beraktivitas, tapi belum mendominasi," ungkap Andy Sjarif. (NAL) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/21/03073044/tv.dan.internet.tak.akan.matikan.koran
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Gerhana Legitimasi
Oleh Tamrin Amal Tomagola http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/21/04484154/gerhana.legitimasi. Gerhana Matahari pada 15 Januari 2010 agaknya mirip gerhana kredibilitas kepemimpinan presidensial Susilo Bambang Yudhoyono dalam 100 hari kepemimpinannya. Gerhana Matahari, pekan lalu, tercatat sebagai yang terlama dalam milenium ketiga (Kompas, 16/1/10), sedangkan gerhana kredibilitas kepemimpinan presidensial SBY juga terlama sejak tahun 2004 dan kebetulan terjadi pada masa pemerintahan keduanya. Selama ini, ada yang menilai SBY sebagai berdisposisi karakter "staff'", bukan posisi "commander". Padahal, sejak akhir 2004 ia dipilih rakyat untuk memegang kendali memimpin suatu negeri yang begini luas dan berpenduduk terbanyak keempat dunia. Berbeda dengan psychological properties seseorang, yang selalu teramati setiap saat, seperti senyuman yang selalu tersungging, psychological dispositions pribadi tertentu hanya muncul, secara terpola, bila mendapat rangsangan pada waktu dan konteks tertentu (Morris Rosenberg, The Logic of Survey Analysis, 1968). Seorang pekerja staf akan menampilkan respons yang berbeda dengan pemimpin yang berkarakter commander (komandan). Seorang pemimpin berdisposisi komandan, dengan tegas menunjuk arah yang dituju, memilih dengan cermat para pembantu yang mumpuni di bidang masing- masing, dan memberi kebebasan penuh kepada mereka untuk berkiprah maksimal menuju arah yang telah ditunjuk. Sebaliknya, respons lumrah seorang yang terbiasa menjadi staf, termasuk pada saat krisis, adalah menelaah dulu rambu- rambu birokrasi secara njelimet. Pencermatan rambu-rambu aturan birokrasi itu bila perlu ditandai warna-warna tinta berbeda untuk menunjukkan derajat dan status yang berbeda dari berbagai pasal dan ayat perundang- undangan. Karena itu, kecenderungan normatif sangat menonjol pada pekerja staf. Mereka cenderung lambat mengambil keputusan, apalagi tindakan konkret. Pekerja staf selalu dibayangi perhitungan safety first. Mereka baru berani bertindak bila benar- benar terjamin aman. Karena itulah, sama sekali tidak mengherankan bila seseorang yang berdisposisi staf selalu membutuhkan waktu lama sekali sebelum akhirnya bertindak. Di pihak lain, para komandan tidak pernah enggan mengambil risiko yang sudah diperhitungkan (calculated risk-takers) dengan timing yang tepat dan terukur. Kredibilitas mendung Pada periode pertama pemerintahannya, kredibilitas SBY banyak tertolong gerak cepat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan berbagai program penyelamatan rakyat kecil, serta kebijakan keuangan yang cerdas, lugas, dan bersih oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Begitu peran kunci kedua bintang pendongkrak kredibilitas SBY ini absen atau goyah dalam masa pemerintahan kedua karena JK berpisah jalan dengan SBY dan Sri Mulyani ikut tercemar karena "tertipu" oleh otoritas Bank Indonesia dalam skandal Bank Century, tak pelak lagi kredibilitas SBY mulai menurun perlahan tetapi pasti. Berbagai survei pendapat publik menunjukkan penurunan popularitas SBY secara signifikan. Paling kurang ada tiga faktor kunci penyebab kian mendungnya kredibilitas presidensial SBY. Pertama, ditempatkannya orang- orang yang kredibilitas moral dan profesionalitasnya diragukan publik. Sedikitnya ada empat pejabat kunci kabinet yang kredibilitas moralnya dipertanyakan. Keempatnya, sebelumnya adalah pemimpin kolektif sebuah yayasan yang menerima sumbangan senilai 1 miliar dollar AS dari seorang buron koruptor. Publik cenderung menyamakan harkat integritas moral mereka dengan Jaksa Urip yang disuap oleh Ayin. Ironisnya, Jaksa Urip masuk penjara, sedangkan keempat orang itu malah masuk kabinet pada posisi kunci pula. Kedua, tumpulnya kepekaan dan tiadanya prioritas dalam penggunaan dana negara. Salah satu yang paling ironis adalah dianggarkannya pembelian mobil super mewah bagi para menteri seharga hampir tiga kali lipat harga mobil dinas kabinet sebelumnya. Ini bukan contoh baik bagi asketisme yang menjadi tradisi para founding fathers republik ini, selain juga contoh tak sedap bagi tekad menurunkan emisi karbon yang dicanangkan SBY sendiri di KTT Perubahan Iklim Kopenhagen, Desember. Belum lagi penyediaan pesawat kepresidenan serta renovasi pagar istana. Anehnya, biaya setara beribu-ribu sekolah dasar dan puskesmas itu disetujui oleh seorang Menkeu yang terkenal hati-hati dan lugas dalam pembelanjaan uang negara. Bantahan Juru Bicara Presiden bahwa SBY tak tahu-menahu dengan pos-pos belanja mewah tersebut justru semakin memendungkan kredibilitas presidensial SBY. Akhirnya, yang tak kurang penting adalah kurang terlihatnya sikap untuk berdiri di depan. Dalam hampir 100 hari terakhir, alih-alih melindungi bawahan dan mengambil alih tanggung jawab sebagai komandan tertinggi RI, Presiden malah cenderung membantah keterlibatannya dalam kasus dan heboh Bank Century. Ia justru terkesan mengorbankan bawahannya. Tamrin A Tomagola Sosiolog
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Kerugian Talangan Bank Century
Oleh Iman Sugema http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/20/04243627/kerugian.talangan..bank.century Sejauh ini belum ada penghitungan resmi yang dikeluarkan pemerintah tentang kerugian finansial sebagai akibat dari penyelamatan Bank Century. Dalam tulisan ini, saya akan mencoba menampilkan salah satu metode penghitungan kerugian tersebut, hanya sekadar untuk membangunkan kesadaran publik bahwa kerugian memang telah terjadi. Metode yang diterapkan adalah penghitungan kerugian "aktual" atau kerugian yang sudah betul-betul terjadi pada tanggal tertentu. Sebagai basis penghitungan, kita akan menggunakan neraca Bank Century pada bulan Juli 2009 sebagaimana tercantum pada hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan. Penggunaan laporan keuangan per 31 Juli 2009 didasari atas kenyataan bahwa penyertaan modal sementara (PMS) yang diinjeksikan ke Bank Century sampai tanggal 24 Juli 2009 adalah sebesar Rp 6.762,4 miliar. Kedua tanggal tersebut berdekatan sehingga penghitungan tidak terlalu berbeda jika menggunakan salah satu tanggal tersebut. Ekuitas Bank Century pada Juli 2009 ternyata hanya memiliki nilai buku sebesar Rp 678,5 miliar. Dengan demikian, dana PMS hanya memiliki nilai buku sepersepuluhnya. Kerugian yang harus ditanggung Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah Rp 6,08 triliun atau 90 persen dari total dana talangan. Dalam bahasa pasar modal, LPS membeli Bank Century dengan harga 10 kali lipat nilai bukunya. Kalau saat itu LPS tidak mau menanggung kerugian, Bank Century harus bisa dijual kepada investor dengan price to book value (PBV) sebesar 10 kali. Sangat sulit untuk menjual sebuah bank semahal itu. Catatan historis akuisisi bank di Indonesia, harga jual berada di kisaran PBV tiga kali. Itu pun kalau ada yang mau beli. Rencananya, LPS akan menjual Bank Century lima tahun yang akan datang. Berapa nilai Bank Century seharusnya lima tahun yang akan datang bila LPS tidak ingin rugi? Tentu nilainya bukan lagi Rp 6,76 triliun karena kita harus memperhitungkan biaya imbangan (opportunity cost). Kita bisa mengasumsikan uang sebesar itu diinvestasikan LPS dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang memberikan tingkat bunga tertentu setiap bulan. Untuk menentukan nilai lima tahun mendatang, harus disimulasikan dengan tingkat suku bunga tertentu. Dari data historis, tingkat bunga SBI berada di rentang 6 persen sampai 14 persen. Mari kita simulasikan dengan suku bunga 6, 10, dan 14 persen. Dengan asumsi suku bunga 6 persen, uang sebesar Rp 6,76 triliun lima tahun mendatang harus sama dengan Rp 9,05 triliun. Kalau suku bunga adalah 10 dan 14 persen, nilainya akan sama dengan Rp 10,89 triliun dan Rp 13,02 triliun. Agar LPS tidak rugi, nilai jual Bank Century lima tahun yang akan datang harus berada di rentang Rp 9 triliun sampai dengan Rp 13 triliun. Kerja ekstra keras Apakah nilai jual sebesar itu bisa diwujudkan? Tentu harus disimulasikan dengan suatu angka angan-angan. Contohnya, kalau target PBV yang realistis adalah 3 kali, nilai buku ekuitas Bank Century untuk bisa dijual Rp 9 triliun adalah Rp 3 triliun (Rp 9 triliun dibagi PBV). Untuk mencapai angka ekuitas Rp 3 triliun, akumulasi nilai buku harus tumbuh sebesar 35 persen per tahun. Sebuah tingkat pertumbuhan yang teramat tinggi walaupun tidak mustahil. Apalagi kalau titik impasnya adalah Rp 13 triliun, nilai buku ekuitas lima tahun mendatang adalah Rp 4,3 triliun. Itu berarti nilai ekuitas harus tumbuh sebesar 45 persen per tahun. Kalau saja keuntungan Bank Century tidak dibagikan dalam bentuk dividen dan dengan demikian diakumulasikan sebagai tambahan modal setiap tahun, kisaran target return on equity (ROE) yang harus dicapai adalah 35 sampai 45 persen per tahun. Sebuah target tingkat keuntungan yang jauh berada di atas normal. Sebagai catatan, ROE untuk bank sekelas Bank Century normalnya adalah sekitar 12 persen. Kesimpulannya, kalau kerugian hanya diupayakan untuk ditutup dengan cara mengembangkan nilai jual, hampir bisa dipastikan sulit untuk dicapai. Dibutuhkan kerja ekstra keras selama lima tahun berturut-turut untuk menciptakan laba yang jauh di atas normal. Itu pun kalau setiap tahun terjadi keuntungan. Bagaimana kalau ternyata dalam kurun tertentu malah yang tercetak adalah kerugian operasional? Pasti lebih sulit lagi untuk menutupi kerugian. Mengingat ketidakmungkinan tersebut, menutup kerugian talangan Bank Century jelas harus dibarengi dengan cara lain. Salah satunya adalah dengan mengejar aset yang dilarikan ke luar negeri oleh trio pemilik Bank Century, yakni RT, RAR, dan HAW. Data-data yang dilansir oleh Badan Reserse Kriminal Polri menunjukkan harta ketiga orang ini di luar negeri mencapai puluhan triliun rupiah. Masalahnya adalah kita belum bisa memastikan berapa harta mereka yang bisa disita. Biasanya, semakin lamban aparat kita bertindak, semakin besar kemungkinan harta itu dipindahtangankan atau disembunyikan di negara-negara yang merupakan safe heaven. Kit
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Tanggung Jawab Presiden
Malang, Kompas - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan, semua persoalan negara, termasuk kasus Bank Century, merupakan tanggung jawab kepala negara. Ini dikatakan Kalla menjawab pers seusai seminar kewirausahaan di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Rabu (20/1). "Semua masalah negeri ini tanggung jawab kepala negara. Tetapi, hal-hal terkait detail tentu ada pelaksananya," ujar Kalla. Yang jelas, menurut Kalla, kasus Bank Century harus segera diselesaikan oleh DPR. "Saya rasa untuk pemanggilan-pemanggilan seperti yang terjadi selama ini sudah tidak perlu lagi. Jangan terlalu lama prosesnya agar kasus cepat selesai," tuturnya. Menurut Kalla, percepatan penyelesaian kasus Bank Century penting bagi DPR, mengingat wakil rakyat diberi tenggat waktu dua bulan untuk mencari akar persoalan yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah tersebut. Mengenai desakan untuk menonaktifkan Wakil Presiden Boediono akibat dugaan tersangkut kasus Bank Century, Kalla menyerahkan sepenuhnya kepada DPR. "Itu semua bergantung pada DPR. Kita serahkan saja kepada mereka," ujarnya. Prerogatif Presiden Sementara itu, ketika dicecar wartawan soal reshuffle kabinet terkait rumor yang menyebutkan kesepakatan antara dirinya dan Presiden untuk mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical, kemarin di Bekasi, menyatakan, "Itu hak prerogatif Presiden." Sebelumnya, saat membacakan pidato sambutannya, Ical menegaskan, isu kesepakatan antara dirinya dan Presiden untuk mengganti Sri Mulyani tidak benar. Menurut Ical, kasus Bank Century merupakan kecenderungan untuk melakukan personifikasi kasus besar dengan orang-orang tertentu. Ical mengatakan, awalnya kasus Bank Century dipersonifikasikan sebagai perseteruan antara dirinya dan Sri Mulyani, lalu berubah menjadi isu kesepakatan antara dirinya dan Presiden untuk mengganti Sri Mulyani. "Ini tidak sehat dan isunya tidak benar," katanya. Menurut Ical, Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono adalah tokoh-tokoh terhormat. Ia mengatakan, jika memang keduanya memiliki kesalahan dalam kasus Bank Century, hal tersebut tidak didasari atas motif korupsi atau sengaja menghancurkan negara. "Saya pribadi melihat Profesor Boediono dan Dr Sri Mulyani sebagai kolega dan tokoh-tokoh terhormat," kata Ical. (ink/dia) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/21/04352894/tanggung.jawab.presiden
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Bank Harus Bayar Nasabah
Jakarta, Kompas - Bank Indonesia memerintahkan bank mengganti kerugian nasabah segera setelah proses verifikasi kerugian dilakukan. Kerugian nasabah diperkirakan Rp 5 miliar dari empat bank yang ada. Indikasi bank mampu atasi masalah adalah masyarakat aman memakai ATM. Kepala Biro Humas Bank Indonesia (BI) Difi A Johansyah, kemarin, mengatakan, laporan terakhir bank, sampai Kamis (21/1), menyebutkan, laporan dari perbankan ke BI, modus operandi pembobolan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) adalah skimming data, yaitu pencurian data nasabah yang tersimpan di dalam kartu dan pencurian atau pengintipan nomor identitas personal (PIN) di mesin ATM melalui kamera yang dipasang pembobol. Menurut dia, bank saat ini sudah melakukan investigasi mengenai modus operandi, data potensial yang dicuri, mitigasi risiko terhadap data yang kemungkinan sudah dicuri, dan sudah melaporkan kepada pihak kepolisian untuk investigasi lebih lanjut. "Untuk mencegah kerugian akibat skimming data, nasabah diimbau mengganti PIN secara berkala, melindungi kerahasiaan PIN, memerhatikan kondisi fisik ATM dan sekelilingnya, serta saat bertransaksi menggunakan kartu ATM pada merchant toko yang bekerja sama dengan pihak perbankan, nasabah diharapkan memerhatikan kondisi alat EDC (electronic data capture) pada setiap merchant tersebut," papar Difi. Ia menjelaskan, Bank Indonesia telah mengimbau bank untuk tetap memerhatikan prinsip perlindungan nasabah. Dalam hal ini, apabila nasabah merasa ada transaksi yang mencurigakan pada rekeningnya, nasabah dapat segera menghubungi bank. Selanjutnya, bank akan melakukan investigasi terhadap laporan yang masuk berdasarkan bukti yang ada sesuai dengan prosedur. Dalam menghadapi persoalan ini, menurut Difi, BI sudah berkoordinasi dengan bank untuk menginvestigasi masalah, mengidentifikasi risiko, dan merumuskan langkah yang segera dapat dilakukan dalam jangka pendek dan menengah. BI juga akan memonitor upaya yang dilakukan bank untuk mengatasi hal ini dan melindungi nasabah. "Bank Indonesia mendorong perbankan segera mengimplementasikan penggunaan teknologi chip pada kartu dan mesin ATM sehingga dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko skimming data," ungkap Difi. BI wilayah Bali mengalkulasi nilai pembobolan rekening nasabah beberapa bank swasta yang diduga melalui ATM di wilayah Denpasar mencapai Rp 2 miliar. Jumlah nasabah yang kebobolan diperkirakan 200 orang. Bank swasta yang kebobolan, antara lain, adalah Bank BCA (korban terbanyak), BRI, Mandiri, BNI, Permata, dan BII. Sementara Kepolisian Kota Besar Denpasar tengah memeriksa 20 saksi terkait dengan kasus ini. Cara lama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengatakan, sejauh ini polisi mencurigai modus yang digunakan pelaku sebenarnya masih menggunakan cara-cara lama. Salah satunya adalah menyadap data PIN nasabah dengan memasang alat penyadap data ATM di mesin-mesin ATM. "Bisa mesin-mesin ATM atau mesin pendebet di toko-toko. Karena itu, kami pelajari lagi file catatan kriminal lama, sekitar tahun 2008," kata Ito. Ito belum dapat memastikan ada tidaknya keterlibatan orang asing atau jaringan internasional dalam kejahatan tersebut. Namun, polisi akan menelusuri kemungkinan keterlibatan orang dalam dari bank. Korban Grace Simon, penyanyi yang populer pada tahun 1970-an, sudah melapor kepada polisi sebagai salah satu korban pembobolan ATM ini. Grace kehilangan Rp 20 juta dari rekeningnya di Bank BCA. Akan tetapi, dia bersyukur, uangnya sudah dikembalikan oleh pihak bank. Rekening Grace Simon di Bank Mandiri juga kebobolan Rp 5 juta. Dia berharap pembobolan uangnya di Bank Mandiri sebesar Rp 5 juta dengan modus sama juga segera mendapat penggantian. Korban pembobolan ATM tak hanya menimpa warga di Bali, tetapi juga warga DKI Jakarta. Korban mempertanyakan sistem keamanan perbankan yang memungkinkan kejahatan semacam itu terjadi. Salah satu warga Jakarta yang menjadi korban pembobolan ATM adalah Djodi Soebardjo (57), nasabah di kantor cabang BCA di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Tabungan Djodi yang dibobol pada hari Se- nin (18/1) mencapai Rp 70 juta. Padahal, Djodi menggunakan kartu ATM Paspor BCA berjenis Gold. "Padahal, kartu ATM Paspor BCA jenis Gold jumlah uang yang bisa ditransfer sehari maksimum hanya Rp 25 juta. Kenapa dalam sehari uang saya bisa ditransfer hingga melebihi batas maksimum?" ujar Djodi. Sebagian besar uang korban, termasuk warga negara Amerika Serikat dan Rusia, dibobol melalui sejumlah ATM di kawasan wisata internasional Kuta. Sementara itu, untuk mencegah penggandaan kartu ATM, Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Muhamad Ali mengimbau nasabah BRI agar mengganti PIN. Tak perlu panik Pemimpin Bank Indonesia wilayah Denpasar Jeffrey Kairupan mengimbau masyarakat, khususnya warga Denpasar, tidak panik ke bank. Ia mengungkapkan, beberapa bank yang kebobolan akan segera mengganti dana nasabah korba
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Menunggu Giliran SBY
Oleh SALDI ISRA http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/21/04473081/menunggu.giliran.sby. Sejak terbentuk pada awal Desember 2009, Pansus Bank Century telah memanggil sejumlah tokoh penting yang dinilai berperan dalam pengucuran dana talangan senilai Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Di antara figur sentral itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Gubernur Bank Indonesia (saat ini Wakil Presiden) Boediono, mantan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Darmin Nasution, dan Marsillam Simanjuntak. Selama pemanggilan tokoh sentral tersebut, suasana riuh rendah benar-benar menyelimuti Pansus. Selain karena posisi politik mereka, terdapat pertentangansejumlah keterangan yang dikemukakan. Bahkan ada keterangan yang menunjukkan pergeseran drastis. Ada kecurigaan, pergeseran keterangan sengaja dilakukan untuk menyulitkan Pansus dalam pena- rikan kesimpulan akhir. Salah satu contoh pergeseran itu terkait peran Marsillam Simanjuntak dalam skandal pengucuran dana talangan kepada Bank Century. Keterangan Marsillam pada 13 Desember 2009 menyatakan, kehadirannya dalam rapat-rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) sesuai tugas yang diberikan Presiden kepada Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Marsillam secara tegas menyatakan, Presiden meminta dirinya bekerja sama dengan KSSK dalam kapasitas sebagai Kepala UKP3R. Penegasan Marsillam dibenarkan Sekretaris KSSK Raden Pardede (Republika, 19/1). Namun, dalam perkembangannya, Istana membantah keterangan Marsillam dan Raden Pardede. Bantahan disampaikan Juru Bicara Presiden. Tegasnya, kehadiran Marsillam adalah dalam kapasitas penasihat Menteri Keuangan dan bukan perintah Presiden. "Suara sumbang" Istana itu menyulut perdebatan luas di kalangan masyarakat. Apalagi, pascabantahan istana, sejumlah aktor yang dinilai berperan penting dalam skandal Century "memperbaiki" keterangan mereka. Berdasarkan perkembangan ini, beberapa anggota Pansus mengusulkan agar Presiden juga dihadirkan untuk memberikan keterangan. Dalam berbagai perspektif, usul menghadirkan Presiden jadi masuk akal. Paling tidak, usul ini sejalan dengan pernyataan Presiden untuk menyelesaikan kasus ini sampai ke akarnya. Apalagi, mantan Wapres Jusuf Kalla juga telah hadir memberikan kesaksian. Posisi Presiden Sebetulnya, jika semua anggota Pansus mau dan mampu menempatkan secara benar posisi presiden dalam sistem presidensial, seharusnya sejak awal sudah disepakati dan diagendakan kehadiran Presiden. Dalam sistem presidensial, presiden tidak hanya sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga pusat kekuasaan negara. Itulah sebabnya rentang kekuasaan presiden tidak hanya menyentuh wilayah kekuasaan eksekutif, tetapi juga merambah ke kekuasaan lain di luar eksekutif. Dengan rentang kekuasaan yang begitu luas, jika dalam sistem parlementer obyek utama yang diperebutkan adalah parlemen, dalam sistem presidensial obyek utamanya adalah presiden (Hendarmin D, 2007). Bahkan, Douglas Verney (1992) menyatakan, meski dalam sistem presi- densial tak satu pun lembaga negara yang menjadi fokus kekuasaan, peran dan karakter individu presiden lebih menonjol dibandingkan peran kelompok, organisasi, atau parpol yang ada dalam negara. Dalam kekuasaan eksekutif, sebagai kepala pemerintah, presiden adalah pemegang kekuasaan tunggal dan tertinggi. Presiden tak hanya sekadar memilih anggota kabinet, tetapi juga punya peran sentral dalam pengambilan keputusan di kabinet. Terkait hal tersebut, Arend Lijphart (1999) menyatakan, keputusan-keputusan penting dalam sistem presidensial dapat saja dibuat oleh presiden dengan atau tanpa pertimbangan anggota kabinet. Merujuk pendapat itu, dalam sistem presidensial menjadi tidak masuk akal jika anggota kabinet dapat mengambil keputusan sendiri di luar pengetahuan presiden. Apalagi kalau keputusan yang diambil sangat strategis serta punya implikasi politik dan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Jika diletakkan dalam kerangka sistem pemerintahan, posisi presiden berbeda dengan perdana menteri dalam sistem parlementer yang tidak memungkinkan perdana menteri membuat semua keputusan penting tanpa melibatkan anggota kabinet. Kehadiran SBY Sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut, UUD 1945 menempatkan presiden sebagai figur sentral. Setidaknya, posisi sentral itu dapat dibaca dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Konsekuensi logis ketentuan Pasal 4 Ayat (1) tersebut, UUD 1945 menempatkan wakil presiden dan menteri-menteri negara hanya sebagai pembantu presiden. Jika dikaitkan dengan skandal Century, sebagai figur sentral, bangunan logika yang menolak kehadiran Presiden SBY sangat lemah. Pernyataan Sri Mulyani pada minggu-minggu pertama terbentuknya Pansus sebangun dengan logika posisi presiden dalam sistem presidensial. Secara substantif, Sri Mulyani menegaskan, semua tindakan Menk
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Risiko Sistemik Perekonomian Kita
Oleh A Prasetyantoko http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/21/04434137/risiko.sistemik.perekonomian.kita Perdebatan sengit di ruang Pansus DPR masih saja berfokus soal status Bank Century sebagai bank gagal berisiko sistemik. Debat ini nyaris tak akan ada hasilnya. Sementara risiko sistemik lain tengah merangkak ke permukaan. Pertama, ancaman penerapan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China. Kedua, potensi risiko pengetatan ekonomi China. Nyaris tak berguna mencecar dampak sistemik Bank Century (BC). Pertama, tak ada satu metode ilmiah apa pun mampu memprediksi masa depan, terutama di saat krisis. Kedua, terlalu banyak variasi teori dan pengalaman pengambilan keputusan yang bisa menjadi referensi pemberian talangan. Salah atau benar menjadi sangat relatif. Singkat kata, meski dianggap lemah sekalipun, tetap saja keputusan penalangan (bail out) memiliki argumentasi. Karena itu, diskusi tak akan selesai. Sangat mungkin letak persoalan sebenarnya memang bukan di situ. Hal serupa mengadang di depan kita. Apakah penandatanganan kesepakatan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) akan menimbulkan "dampak sistemik"? Faktanya, akan ada ancaman pemutusan hubungan kerja massal serta pengerutan sektor-sektor industri manufaktur (deindustrialisasi). Tentu saja, kerugian bagi perekonomian kita tak terbantahkan. Ancaman bukan saja datang dari sektor industri, tetapi juga dari sektor keuangan. China mulai keluar dari rezim stimulus ekonomi. Penggelontoran uang dalam ekonomi mulai dihentikan dan suku bunga mulai dinaikkan. Kebijakan ini memberi sinyal pada perekonomian global bahwa fase pengetatan ekonomi segera akan dimulai. Ketidakpastian Dunia memang selalu dilanda ketidakpastian. Skenario pemulihan krisis masih terus diperdebatkan. Jika banyak negara terlalu cepat keluar dari skema stimulus ekonomi, perekonomian dunia bisa tergelincir kembali dalam krisis. Nouriel Roubini meramalkan, krisis akan membentuk formasi W: krisis, pulih sebentar, kembali krisis. Selama ini, pemulihan semu perekonomian dunia banyak ditopang oleh kebijakan suku bunga rendah dan kebijakan stimulus fiskal. Jika keduanya dicabut, perekonomian global akan kembali mengalami kekeringan likuiditas. Benarkah? Tak seorang pun tahu pasti. Sudah sejak krisis global 2007/2008, perangkat-perangkat ekonomi yang selama ini dianggap solid menjadi usang. Banyak ekonom mengatakan: "kita semua Keynesian sekarang". Bagi Keynes, ketidakpastian adalah ciri alamiah perekonomian. Melawan ketidakpastian sama saja melawan kodrat. Pada saat krisis, sulit menebak arah ekonomi. Prinsip dasarnya, manusia cenderung memilih uang kas menghadapi ketidakpastian. Sayangnya, teori preferensi pada likuiditas ini tak mampu memprediksi kapan persisnya orang memilih uang kas ketimbang surat berharga. Pasalnya, itu akan sangat bergantung pada kondisi psikologis masing-masing orang. Ada aktor yang sangat resisten terhadap ketidakpastian, ada yang cepat panik. Konon kabarnya, pasar di negara sedang berkembang salah satu cirinya cenderung mudah panik ketika muncul ketidakpastian. Jadi, selain karena alasan-alasan fundamental, beberapa faktor perilaku juga turut memperparah krisis. Andaikan ramalan Roubini benar, perekonomian global akan mengalami resesi kedua karena rezim stimulus terlalu cepat dicabut, tentu menjadi malapetaka untuk kita. Pertama, perekonomian kita memang tak pernah punya fondasi kuat sehingga selalu dengan mudah tertular. Kedua, pemerintah enggan memerangi krisis. Suka tidak suka, perekonomian sangat memerlukan pemerintah di saat krisis. Keynes mengakui, pemerintah harus menjadi penjaga gawang terakhir perekonomian (lender of last resort). Apalagi jika terjadi krisis. Salahkah apabila pemerintah berinisiatif melakukan penyelamatan? Paling tidak bagi Keynes, justru pemerintah harus proaktif. Perdagangan bebas Transmisi ancaman sektor keuangan bukanlah satu-satunya risiko sistemik yang sedang mengancam kita. Daya saing produk-produk China nyaris tak terkalahkan, bahkan di level global. Amerika Serikat (AS) sekalipun neraca perdagangannya makin hari makin kedodoran menghadapi serbuan produk China. Peran produk China dalam pasar dunia justru meningkat pada saat krisis (the Economist, 9/01/2010). Pada tahun 1999, kontribusi ekspor China terhadap total ekspor dunia berkisar 3 persen dan melonjak drastis pada 2010 menjadi sekitar 10 persen. Pada tahun 2014 diperkirakan akan mencapai 13 persen. Kini China menggeser Jerman sebagai negara pengekspor terbesar dunia. Kesepakatan dagang ASEAN-China hanya memudahkan China menyalurkan produk-produknya. Jika China terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen, perluasan pasar ekspor menjadi salah satu prasyaratnya. Menurut prediksi IMF, untuk mempertahankan rezim pertumbuhan tinggi, China harus meningkatkan ekspornya menjadi 17 persen pada 2020. Meningkatnya proporsi ekspor China sebenarnya menimbulkan komplikasi persoalan lainnya karena ket
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Berakhirnya "Era TNI"
Oleh Roch Basoeki Mangoenpoerojo http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/21/04460755/berakhirnya.era.tni Berakhirnya tahun 2009, berakhir pula aroma TNI dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Sekalipun masih ada nama-nama purnawirawan TNI, tetapi tidak terasa kaitannya dengan keperkasaan TNI. Presiden SBY telah menuntaskan reformasi TNI, dan TNI tidak lagi berada di depan. Mewakili aspirasi rakyat tentang kondisi ini, benarkah TNI tak dibutuhkan lagi oleh masyarakat? Bagi yang merasa masih perlu, harus meninjau ulang kemampuan TNI. Dua TNI TNI wadag (tampil fisik) yang bersenjata berbeda dengan TNI nurani (sarat nilai). Era 1945- 1965, TNI unjuk prestasi dengan nilai dan karya. Mereka dihormati rakyat, dibutuhkan pemuka masyarakat kendati dibenci politisi. Sementara pada era 1968- 1998, TNI unjuk kekuasaan ikut Soeharto. Mereka ditakuti rakyat, dibutuhkan cukong dan membikin iri hati para politisi. Di era Reformasi, peranannya menurun dan berakhir pada tahun 2009. Kemenangan Palagan Ambarawa, 15 Desember 1945, mengantar Kolonel Sudirman (pimpinannya) menjadi Panglima Besar TNI. Anggota Laskar Muhamadiyah Purwokerto mampu menyatukan laskar lain ke dalam tubuh TNI untuk berkarya bagi bangsanya. Ia pernah tercemari saat berhubungan dengan insan politik (Tan Malaka) dan berhadapan dengan Soekarno, tetapi dari situ muncullah semboyan "Politik TNI adalah politik Negara (Soekarno-Hatta)". Ketangguhan TNI sangat bermanfaat untuk meningkatkan percaya diri bangsa dalam menghadapi Belanda yang memakai kekuatan teknologi, dan didukung Sekutu. Bukan cuma itu, dikembangkannya kesisteman berdasarkan kemampuan senyatanya sebagai bangsa, disebut sishankamrata. Sistem tersebut dikawal seperangkat santi-aji made in Indonesia, seperti Dharma Pusaka dan Pinaka Baladika, antara lain berisi Sapta-Marga, 11 Kepemimpinan, dan banyak lagi (bandingkan dengan sekarang, yang semua serbabuatan asing). Di sisi teknik lahir "ilmu gerilya" beserta antinya, yang kemudian digunakan oleh Vietnam untuk mengusir Amerika Serikat. Karya itu membuat TNI dicintai rakyat, tetapi dianggap "setan desa" oleh para politisi. Sampai pada saatnya, TNI (AD) menolak adanya Angkatan V yang membuat PKI marah besar, berujung pada pembunuhan tujuh pahlawan revolusi. Sejak 1968, mereka menjadi ABRI. Dari sekadar stabilisator dan dinamisator di tengah rakyat menjadi penguasa di atas rakyat. Masuk gelanggang kekuasaan menjadi Muspika, Muspida, dan seterusnya. Titah Presiden, satu- satunya software yang harus dipatuhi. Hardware, digunakan- nya Babinsa sampai Kodam (aparat teritorial) yang telah terlembaga. Akibatnya, Sapta Marga tidak efektif ketika UUD 1945 (marga kesatu) diamandemen pun TNI tidak merasa dipecundangi. Komandan koramil mendua pribadinya ketika harus menjabat Muspika. Dulu, dinamisator masyarakat, menjadi agen untuk perubahan sistem (konteks ruang, alat, dan kondisi juang), tetapi dijadikan agen intelijen untuk abadinya kekuasaan. Setelah 30 tahun, budaya memenangkan hati rakyat (teritorial) ternyata kalah oleh konsep "agen kekuasaan yang memata-matai rakyat". Masihkah diperlukan? Akibat menduanya kepribadian tersebut terlihat ketika pensiun. Predikat "pejuang tak kenal menyerah" sulit direalisasikan, apalagi saat era-Reformasi berjalan dan Soeharto telah tiada. Ajakan kalangan pemuda kepada purnawirawan untuk mengatasi kezaliman kekuasaan parpol yang mengatasnamakan demokrasi, ditolaknya. Mereka sulit menunjukkan kecintaannya kepada rakyat. Kini, di tengah hangatnya kemelut politik cicak-buaya sampai skandal Bank Century, mungkinkah TNI aktif come back? Perlu waktu panjang untuk itu. Ada tiga masalah. Satu, TNI tidak nyaman dengan pendekatan hukum yang sekarang harus diikuti. Dua, manajemen tidak match antara software dan hardware. Tiga, kecintaannya kepada rakyat diragukan. Ketiga hal tersebut terlihat dalam satu kasus, penggusuran "kompleks militer" yang terjadi di mana-mana. Purnawirawan tetap digusur kendati urusan berada di tangan pengadilan. Penggusuran itu jelas menunjukkan tidak disiplinnya "manajemen perumahan" di kalangan TNI. Seolah tanpa perencanaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Bila terhadap purnawirawan saja sulit menghargainya (apalagi menghormati), rasionalkah rakyat mengharapkan untuk dicintai oleh TNI? Tanpa dicintai rakyat, tentara itu mungkin ABRI yang tidak peduli pada rakyat dari mana ia berasal. Pak Dirman pernah berucap "Saya lebih suka berjuang bersama rakyat di desa dan hutan" (1948). Peluang untuk dibutuhkan masih terbuka luas, misalnya lewat penanggulangan bencana dan menjauhi kekuasaan. S Roch Basoeki M Ketua M-3, Masyarakat Musyawarah Mufakat
[Forum-Pembaca-KOMPAS] 9 Anggota Baru Wantimpres
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Keputusan Presiden Nomor 13-P Tahun 2010 tentang Pengangkatan Sembilan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rabu (20/1) malam lalu. "Sudah (diteken) kemarin, tetapi nanti akan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara siapa-siapa saja mereka," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Penegakan Hukum, Korupsi, Nepotisme, dan HAM Denny Indrayana serta Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha kepada Kompas di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/1). Informasi yang beredar, kesembilan anggota baru Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu adalah Emil Salim, KH Ma'ruf Amin, Meutia Farida Hatta, Ginandjar Kartasasmita, Jimly Asshiddiqie, Hassan Wirajuda, M Ryaas Rasyid, Siti Fadilah Supari, dan Widodo AS. Pelantikan kesembilan anggota Wantimpres periode 2010-2014 itu direncanakan pada Senin (25/1) mendatang di Istana Negara, Jakarta. Kesembilan anggota Wantimpers baru tersebut menggantikan sembilan anggota periode sebelumnya yang dilantik pada 1 April 2007. Sembilan anggota Wantimpres yang dilantik waktu itu adalah Ali Alatas, Adnan Buyung Nasution, Emil Salim, Subur Budhisantoso, TB Silalahi, Rachmawati Soekarnoputri, Sjahrir, KH Ma'ruf Amin, dan Abdul Gani Ilahude. Dasar pembentukan Wantimpres ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam Pasal 3 Ayat (1) UU itu disebutkan Wantimpres bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. (HAR/DAY) http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/22/03274680/9.anggota.baru.wantimpres.
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Impian, Tekad dan Kebanggaan Anak Negeri
Oleh Kusmayanto Kadiman http://teknologi.kompasiana.com/2010/01/22/impian-tekad-dan-kebanggaan-anak-negeri/ Artikel ini disalin dari sebuah email yang beredar di milis (mail-list). Saya tampilkan email ini di Kompasiana dengan niat untuk membangunkan semangat anak negeri : imuwan, teknolog, ekonom, sosiolog, politikus, pelaku bisnis (industri dan dagang) besar sampai UMKM dan tidak kalah pentingnya sobat-sobat Kompasiana. Ini bukan sekedar mimpi disiang bolong, bukan pula isapan jempol, bukan proyek mercu suar dan bukan pula niat mencemooh. Mari kita kaitkan artikel dan foto impian dibawah ini dengan penggalan pidato Bapak Bangsa cum Orator Ulung yang kita banggakan. "Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2.5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita" Presiden Soekarno MEGA PROYEK INDONESIA YANG SIAP DAN AKAN MENAKJUBKAN DUNIA Indonesia merupakan anggota G-20 yang merupakan kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Indonesia juga merupakan salah satu negara besar di dunia dengan jumlah penduduk yang besar dan kekayaan alam melimpah. Walau didera krisis ekonomi, Indonesia mulai bangkit. Kini pembangunan di Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain. Indonesia bahkan memiliki mega proyek kelas dunia. Beberapa mega proyek yang sudah jadi adalah jembatan Suramadu dan Indoor Theme Park terbesar di dunia, Trans studio. Beberapa proyek akan menyusul. Ada yang masih dalam perencanaan dan ada juga yang sudah dalam tahap penyelesaian. Diantara mega proyek tersebut, yaitu: Surabaya Sport Center (SSC) Surabaya segera akan memiliki kompleks olahraga supermegah dengan fasilitas superlengkap. Proyek bernama Surabaya Sport Center (SSC), yang memakan dana Rp 440,2 miliar, dijadwalkan selesai paling lambat Desember 2009 ini. Berlokasi di kawasan Benowo, Surabaya Barat, kompleks itu terdiri atas sebuah stadion utama berkapasitas 50 ribu penonton, sebuah stadion indoor berkapasitas 10 ribu penonton, dan sebuah masjid. Nanti kompleks tersebut juga direncanakan memiliki stadion atletik dan sirkuit. Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) Indonesia akan memiliki perpustakaan termodern, terbesar dan terindah di dunia yang akan berlokasi Universitas Indonesia (UI) Depok di areal seluas 2,5 hektar. Lokasi bangunan berada di tepi danau Kenanga Universitas Indonesia dan berjarak sekitar 100 meter dari gedung rektorat. Gedung perpustakaan ini akan memiliki luas bangunan 30.000 m2 serta terdiri atas delapan lantai. Gedung berlantai delapan ini dirancang tahan gempa dan ramah lingkungan. Kebutuhan energi menggunakan sumber terbarukan yakni energi matahari (solar energy) selain itu di dalam gedung tidak diperbolehkan menggunakan plastik. Pembangunan gedung delapan lantai ini ditargetkan selesai Desember 2009 dengan anggaran sekitar Rp 100 miliar. Januari tahun depan diharapkan perpustakaan ini sudah bisa dibuka untuk civitas UI dan juga masyarakat umum. Pembangunan perpustakaan ini merupakan salah satu upaya UI menuju World Class University dan masuk ranking 100 besar perguruan tinggi terbaik di dunia. Menara Jakarta Jakarta akan segera memiliki salah satu menara tertinggi di dunia yang dinamakan "menara Jakarta ". Proyek Menara Jakarta yang sebelumnya terhenti akibat badai krisis moneter, akan kembali dilanjutkan kembali. Proyek Menara Jakarta akan kembali dibangun pengerjaan konstruksi pada Januari 2010. Pembangunan Menara Jakarta yang menelan anggaran Rp 5 triliun ini ditargetkan rampung 2012 mendatang. Menara Jakarta setinggi 558 meter ini nantinya akan mengalahkan Oriental Pearl Tower, Shanghai, setinggi 460 meter, KL Tower di Malaysia 421 meter, dan CN Tower di Kanada setinggi 533 meter. Dan tak kalah penting, Menara Jakarta akan dijadikan sebagai pusat jaringan telekomunikasi dan multimedia dengan data center dan disaster recovery center. Menara Jakarta juga akan dijadikan sebagai traffic control dan pusat jaringan fiber optik di Jakarta . Menara ini juga akan memiliki restoran berputar, yang menarik lagi dari Menara Jakarta adalah bentuk kaki tiang menara yang memiliki bentuk tiga kaki yang menopang hingga ke atas. Bentuk semacam ini hanya satu-satunya di dunia untuk gedung-gedung pencakar langit. Jika telah selesai dibangun, Menara Jakarta ini akan menjadi icon kebanggaan bangsa Indonesia dan menjadi menara telekomunikasi dan broadcasting tertinggi di dunia. Jembatan Selat Sunda Jembatan Selat Sunda adalah salah satu proyek besar pembuatan jembatan yang melintasi Selat Sunda sebagai penghubung antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera Jembatan Selat Sunda ini akan menjadi jembatan terpanjang pertama di dunia yang dibangun dengan bentang tengah sampai 2.200 meter. Perkiraan biaya investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan JSS sekitar R
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Manusia Biasa
Oleh Budiarto Shambazy http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/23/02523780/manusia.biasa Persis setahun yang lalu, 20 Januari, saya berangkat sekitar pukul 06.00 dari rumah dinas Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Pak Sudjadnan Parnohadiningrat menuju Kongres dengan kereta api bawah tanah. Lalu lintas di The Mall, yang luasnya sekitar 3 x 1,8 kilometer, ditutup untuk acara pelantikan Presiden Barack Obama yang digelar di halaman Kongres. Subway penuh sesak karena merupakan satu-satunya transportasi yang dapat digunakan mencapai beberapa stasiun di The Mall. Suhu hari itu mencapai minus 17 derajat celsius. Dari stasiun ke Kongres, makan waktu sekitar satu jam berjalan kaki. Total sekitar 1,4 juta manusia menyemut di The Mall menyaksikan pelantikan. Antrean masuk ke tempat pelantikan di gerbang-gerbang yang dijaga ketat aparat keamanan mencapai berpuluh-puluh meter. Rapatnya barisan manusia yang menghangatkan badan tak mampu mengusir rasa dingin yang menusuk tulang. Beda dengan pesta kemenangan Obama di Chicago, 4 November 2008, yang gegap gempita dan dihadiri sekitar 700.000 orang, pelantikan berjalan khidmat. Saking dinginnya, konser Yo Yo Ma dan kawan-kawan terpaksa disajikan lewat rekaman karena senar selo, biola, dan tuts piano sumbang akibat cuaca. Beda dengan di Chicago, Obama menjalani transformasi dari orang Demokrat menjadi presiden negara demokrasi kedua terbesar di dunia. Jika selama kampanye ia bersenjatakan slogan "Change, We Can Believe In", dalam pelantikan ia yakin slogan "Yes We Can" tercapai dalam 100 hari. Obama memang "The Phenomenon". Tidak bosan menyaksikan kegembiraan 1,4 juta manusia di The Mall sejak pagi sampai malam, sejak upacara pengambilan sumpah sampai pawai. Obama bersama Michelle bahkan turun dari mobil saat pawai di dekat Gedung Putih. Semua berharap Obama memperbaiki wajah AS di mata dunia agar lebih manusiawi, pluralistis, dan damai. Selama setahun memerintah, kehadiran Obama terasa di mana-mana. Rakyat dan media dunia tak bosan mencumbu Obama, istrinya, kedua putrinya, bahkan anjing peliharaan mereka. Namun, selama dua bulan terakhir 2009, honeymoon mulai membosankan. Slogan "Yes We Can" dicemooh menjadi "No You Can't". Approval rate Obama melorot dari di atas 70 persen ke kisaran 50 persen. Pukulan telak terjadi pekan ini. Citra Obama dan Demokrat yang menang telak dalam pemilihan presiden, senator, anggota DPR, dan gubernur, pada November 2008, tercoreng hanya oleh sebuah "pemilu khusus". Salah satu akibatnya, mayoritas 60-40 Demokrat di Senat, majelis tinggi yang peranannya amat menentukan dalam legislasi, terancam bahaya dalam pemilu sela, November 2010. Pemilihan khusus terjadi di Massachusetts. Setelah Senator Ted Kennedy wafat, kursi Senat di negara bagian itu kosong sehingga perlu segera diisi. Ternyata calon Demokrat, Martha Coackley, dikalahkan Scott Brown (Republik). Ini bukan kekalahan biasa. Ted Kennedy sudah lebih dari 40 tahun menjadi senator di sana. Kedua, Massachusetts adalah daerah pemilihan "yang paling biru" (biru warna Demokrat) yang tak terbayangkan akan direbut Republik. Apalagi dari negara bagian itu lahir "darah biru" Demokrat yang tersohor, seperti klan Kennedy atau Senator John Kerry. Wajar kubu Demokrat menggugat diri mengapa bisa begini? Tentu tidak semua terjadi karena kesalahan Obama. Toh, ia terpilih menjadi presiden justru karena dukungan mayoritas rakyat. Ia tahu rakyat lelah dengan kultur perang Presiden George W Bush, oleh sebab itu menambah pasukan ke Afganistan untuk membekuk Osama bin Laden. Ia bertekad menutup Guantanamo untuk mengembalikan hak asasi manusia sebagai salah satu core values Demokrat. Jangan lupa, Obama terpilih juga karena dari jauh hari sudah memprediksi bakal terjadinya krisis moneter yang dipicu oleh kekeliruan subprime mortgage. Tentu Obama melakukan sejumlah kesalahan pemula. Pertama, ia keburu menjual program jaminan kesehatan yang sesungguhnya bertujuan mulia. Ia tidak belajar dari kegagalan eksperimentasi serupa yang dilakukan Presiden Bill Clinton dan Ibu Negara Hillary Clinton. Singkat kata, program jaminan kesehatan itu malah membebani rakyat dengan pajak baru dan mengundang ekspansi pemerintah (big government). Kedua, ia terjebak ke dalam perjudian penggelontoran paket stimulus dan bail out yang memanjakan eksekutif, bankir, dan industrialis. Di kala penganggur bertambah dalam bilangan 100.000- 200.000 per bulan sejak tahun 2008 yang mencapai total sekitar tujuh juta sampai kini, perjudian itu pasti sukar dimenangi Obama. Oleh karena itu, pidato Obama dua hari lalu mulai memosisikan bankir, industrialis, dan eksekutif sebagai "musuh" dan lebih fokus ke job creation. Ini solusi ampuh, tinggal bagaimana ia menerjemahkan rencana menjadi program riil yang diamini rakyat biasa. Obama berpolitik sejak usia muda yang jadi modal kuat menghadapi serbuan kritik Republik ataupun 30-40 persen rakyat independen. Ia pemimpin yang memiliki kred
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Menembus Batas Hukum
Oleh SAIFUR ROHMAN http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/22/05233675/.menembus.batas.hukum Dalam pertemuan penulis Kompas, akhir Ramadan tahun lalu, Satjipto Rahardjo berpesan bahwa penciptaan karya tulis yang mengendap, jernih, dan tajam tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Memang, hingga tutup usia dalam umur 79 tahun, bila kita bersetia membaca tulisan-tulisannya, analisis terhadap kasus hukum yang terjadi di Indonesia diungkapkan dengan bahasa sederhana, tetapi mengentak. Boleh dikata, kecuali Satjipto, tak ada ilmuwan hukum mana pun yang mampu memberikan pengaruh besar terhadap keputusan-keputusan publik untuk masalah gawat dalam dua dekade terakhir di republik ini. Kini dia telah berpulang, meninggalkan warisan intelektual tak ternilai. Buku terakhirnya, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (2009), merupakan sebagian kecil dari serpihan pemikiran yang dipresentasikan dalam pelbagai kesempatan. Melalui bahasanya sendiri, hukum progresif dimaknai sebagai "prinsip-prinsip dasar yang menjadikan hukum sebagai perangkat menegakkan kemanusiaan (2009: 4)". Hukum adalah alat, bukan tujuan. Dia memberikan orientasi hukum kepada kita tentang apa yang seharusnya. Karena sebagai prinsip dasar, pemikirannya tentang hukum positif di Indonesia tak semata-mata merujuk pada UU dan pasal tertentu. Asas-asas pokok itulah yang membuat pemikiran-pemikirannya tak berhenti pada sosiologi hukum yang menguji korelasi praktik individu maupun institusi vice versa. Dia masuk ke wacana filsafat hukum dan mengusung humanisme baru dalam praktik hukum di Indonesia. Dia menjawab kebuntuan hukum selama ini yang berkubang dalam permainan kata-kata untuk mempertahankan kepentingan pribadi/ kelompok. Humanisme hukum itu jelas mengingatkan pada buah pikir Protagoras (500 SM) dalam buku bertajuk Aletheia (kebenaran). Dikatakan, manusia adalah ukuran segala-galanya. Untuk mencapai itu, segala-galanya bisa digunakan untuk meneguhkan nilai kemanusiaan. Dalam pemikiran kontemporer, humanisme hukum mengkritik pragmatisme hukum Amerika Serikat yang berakar pada nilai praktis dan semangat pencerahan Jerman yang berakar pada akal sehat. Kaitannya dengan pemikiran humanisme Satjipto, hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat kemanusiaan. Manusia tidak menghamba pada abjad dan titik koma yang terdapat dalam UU sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansi dengan nilai dasar kebangsaan, humanisme hukum model Satjipto berbicara tentang mewujudkan konsepsi adil sekaligus beradab, seperti sila kedua Pancasila. Keadilan bukan verifikasi saklek atas maksud umum kalimat implikatif yang dirumuskan dalam pasal-pasal UU. Keadilan bukan tugas rutin mengetukkan palu di gedung pengadilan. Keadilan juga tak butuh hakim pemalas dan tumpul rasa kemanusiaannya. Yang dibutuhkan bahwasanya keadilan adalah keberanian tafsir atas UU untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia. Mengkritik liberalisme Gagasan ini sekaligus melampaui liberalisme hukum model John Rawls dalam Theory of Justice (1971: 65). Keadilan hukum menurut Rawls harus dibatasi oleh mekanisme institusional yang telah disepakati oleh masyarakat untuk mengikat kebebasan masing-masing individu. Ukuran itu disebut nalar umum. Artinya, norma yang termaktub dalam UU cukup dijadikan landasan utama mengatur perilaku masyarakat yang sedang dan akan terjadi. Alhasil, perilaku diprediksi di dalam pasal-pasal yang diasumsikan berlaku melampaui ruang dan waktu. Kelemahannya, asumsi-asumsi ini menyatukan antara nilai keadilan dan institusi keadilan. Keadilan hanya diserahkan pada rutinitas polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencarian di dalam sebuah gedung. Sebab, bagi aparat, menjadi PNS atau polisi bertujuan untuk bekerja. Karena itu, hukum hanya bagian dari tumpukan file di meja penegak hukum yang harus diselesaikan. Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir itu sejalan dengan makna dari istilah-istilah yang populer dalam dunia hukum. Seperti mafia hukum, UUD (ujung- ujungnya duit), pasal karet, 86, dan penyelesaian di balik meja. Keadilan dihayati sebagai pekerjaan mencari uang di dalam institusi pengadilan. Humanisme hukum Satjipto memecahkan kebuntuan itu. Dia menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proposisi tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktik ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Satjipto membayangkan Indonesia di masa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum bagi kaum papa karena hukum tak hanya m
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Panggil Saja Kami Orang Sawang
"Di kampung kami, Belitung, ada sebuah suku (yang) kami namai Sekak. Istilah umumnya suku laut. Sekak selalu berdiam di tepi laut, di sekitar pantai, sungai, dan muara. Bertempat tinggal dalam perahu. Kalaupun punya rumah, biasanya rumah panggung yang tinggi di atas air" Begitulah cara Sobron Aidit (1934-2007), pengarang eksil yang sejak huru-hara politik di Tanah Air pada 1965 hingga akhir hayatnya menetap di Paris, Perancis, melukiskan sisi lain kehidupan masa kecilnya di tanah kelahirannya di Pulau Belitung. Persentuhannya dengan orang- orang suku laut yang kerap ia jumpai di sekitar Tanjung Pandan, pada masa-masa awal kemerdekaan, tampak begitu membekas dalam ingatan Sobron. Beberapa di antara anak suku laut itu bahkan menjadi temannya semasa SD. "Dulu dinas sosial bagian suku-bangsa pernah ada ide buat 'merumahkan secara tetap' suku laut ini. Dibuatkan(-lah) rumah secara tetap. Tetapi mereka tidak betah, akhirnya tetap saja berumah dengan perahunya, ke sana kemari antara pulau-pulau sepanjang pesisir Bangka-Belitung dan Tanjung Pinang-Riau," tulis Sobron dalam "Kisah Serba-serbi"-nya, yang dalam edisi 281-281 secara khusus menyoroti keseharian orang-orang suku laut di sekitar Pulau Bangka dan Belitung. Sekak! Sebutan ini sepintas mengingatkan pada sebuah langkah menentukan dalam permainan catur, "skak-mat", yang membuat lawan harus berpikir keras untuk menghindar dari "kematian". Namun, terkait istilah Sekak oleh orang luar terhadap komunitas suku laut yang ada di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemunculannya menjadi semacam bentuk lain dari intervensi kultural yang cenderung semakin memarjinalkan posisi mereka. Sebutan Sekak atau Orang Sekak sesungguhnya bersifat sangat merendahkan. Inheren dengan istilah suku terasing dan atau suku terpencil yang sempat dilekatkan oleh pemerintah pada masa-masa awal Orde Baru untuk menyebut kelompok-kelompok masyarakat marjinal di negeri ini. Bahkan pada era reformasi ini pun sebutan resmi versi pemerintah (baca: Kementerian Sosial) masih tak beranjak jauh, sebagaimana bisa disimak dari serangkaian laporan tentang "Profil Komunitas Adat Terpencil" di sejumlah daerah di Tanah Air. Seperti halnya pelabelan Kubu atau suku Anak Dalam untuk Orang Rimba yang tinggal di pedalaman Jambi dan sebagian "bermukim" di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, sebutan Sekak menunjukkan adanya prasangka sosial. Meski orang-orang di Pulau Bangka dan Belitung sendiri tidak tahu persis makna dan asal usul sebutan Sekak, dalam interaksi sosial sehari-hari istilah ini hampir selalu mengacu ke hal-hal negatif. Kuat kesan pihak pemberi label memosisikan diri lebih superior, lebih bermartabat, dan lebih berbudaya dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang dilabelinya. Sekak lebih dimaknai dan diposisikan sebagai masyarakat primitif atau terbelakang. Bahkan, dalam banyak hal, perlakuan terhadap mereka pun cenderung diskriminatif dan rasialis. Segala perilaku yang dianggap kurang baiktentu saja menurut pandangan orang luar, seperti hidup mereka yang dinilai boros dan suka berutangserta-merta diasosiasikan pada orang-orang suku laut. Apa yang buruk dan jelek selalu disamakan dengan Sekak. Ungkapan yang sudah menjadi semacam pemeo "seperti Sekaklah kau ini" untuk menyebut individu-individu yang berperilaku negatif, semakin mengukuhkan sikap diskriminatif dan rasialis terhadap keberadaan orang- orang suku laut di daerah ini. Kelompok masyarakat yang memiliki etos kerja tinggi dan dikenal jujur ini malah tak jarang disebut juga lanun atau ilanun, yang secara harfiah berarti (keturunan) bajak laut alias perompak. Sebaliknya, sikap dan perilaku positif yang tertanam dalam hidup mereka sehari-hari justru tidak dihargai, apalagi dijadikan acuan dalam bermasyarakat. Selain memiliki etos kerja tinggi dan jujur, orang-orang suku laut adalah pribadi-pribadi yang mandiri dan cinta damai. Meski tidak bisa dikatakan dermawan, mereka bukanlah orang-orang yang pelit untuk membantu sesama. Sifat suka menolong di kalangan orang-orang suku laut cukup menonjol. Walaupun suka berutang, mereka bukan tipikal orang-orang yang ingkar akan kewajibannya. Tidak ada kamus "mengemplang" utang dalam hidup mereka. Sejauh yang terberitakan ke khalayak, juga belum ada kasus pencurian yang melibatkan orang-orang suku laut sebagai pelakunya. Ironisnya, semua sifat dan perilaku positif orang-orang suku laut tersebut seperti tak berjejak dalam interaksi sosial di mata kebanyakan anggota masyarakat luar, terkikis oleh label Sekak yang telah telanjur berkonotasi negatif. Tidak mengherankan bila sebutan Sekak atau Orang Sekak sesungguhnya tidak disukai oleh orang-orang suku laut. Apalagi lanun atau ilanun. Kalau boleh memilih, mereka sendiri lebih suka menyebut dirinya Orang Laut. "Kami lebih suka lagi disebut Orang Sawang. Jadi, panggil saja kami Orang Sawang," kata Batman (72), salah satu tetua adat Orang Sawang dari Pulau Lepa
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Bagaimana SBY Mau Peringatkan Aku?
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/22/04213774/bagaimana.sby..mau.peringatkan.aku Rapat diskors lima menit," ujar Gayus Lumbuun, Wakil Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century, sambil memukul palu tanda dimulainya skors, Kamis (21/1) sekitar pukul 14.30. Ketegangan terlihat jelas di wajah politisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini yang saat itu memimpin rapat kasus Bank Century. Saat itu, rapat sedang mendengarkan keterangan dari tiga ahli, yaitu Chatib Basri, Ichsanuddin Noorsy, dan Hendri Saparini. Melihat hal ini, sejumlah anggota Pansus, seperti Agun Gunandjar dari Fraksi Partai Golkar, Ruhut Sitompul (F-Partai Demokrat), Ahmad Yani (F-Partai Persatuan Pembangunan), dan Ganjar Pranowo (F-PDIP), segera mendatangi meja Gayus. Kurang dari satu menit kemudian Gayus membuka kembali rapat. Sikap Gayus itu merupakan bagian dari "perdebatannya" dengan Benny Kabur Harman, anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat. "Perdebatan" dimulai oleh Benny yang mempertanyakan keahlian Noorsy, Hendri, dan Chatib. Ketegangan kian terasa saat Benny memanggil Noorsy dengan "Saksi yang mengaku-aku ahli ekonomi politik". Gayus memperingatkan pernyataan itu tidak sopan dan mengatakan, Rektor Universitas Gadjah Mada menyebut Noorsy sebagai ahli ekonomi politik. "Kita sudah putuskan secara pleno (tentang kehadiran para ahli). Jadi, saya juga keberatan kalau kemudian keahlian atau reputasi pihak-pihak yang dihadirkan Pansus ditanyakan kembali. Kalau ada kesalahan, kita semua yang salah," kata Eva Kusuma Sundari, anggota Pansus dari F-PDIP. Namun, perdebatan belum juga usai saat Benny menyebut Noorsy dan rekannya sebagai saksi ahli. "Bukan saksi ahli, tetapi saksi dan ahli. Ini sesuai undang-undang," kata Gayus sambil mengutip UU tentang Angket. "Saya dapat mengesampingkan peraturan itu," jawab Benny, Ketua Komisi III DPR yang antara lain membidangi hukum. Sehari sebelumnya, Rabu, Ruhut Sitompul, anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat, juga "berdebat" sengit dengan Maruarar Sirait dari F-PDIP. Hal itu karena Ruhut menyebut nama Ara saat dia bertanya kepada mantan Kabareskrim Komisaris Jenderal Susno Duadji. Ara minta pimpinan rapat, yaitu Yahya Sacawiria (Fraksi Partai Demokrat), konsekuen dengan keputusan rapat internal untuk tidak menyebut nama sesama anggota atau fraksi di Pansus. Ruhut juga sempat berkata di depan Pansus, "Jangan ajari ikan berenang, jangan ajari burung terbang. Jika ada burung yang tidak dapat terbang, itu burung kita-kita." Ruhut juga berdebat dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis pekan lalu. Kata "bangsat" Ketika berdebat dengan Gayus Lumbuun, Ruhut mengucapkan kata "bangsat". Dalam kasus yang sempat membuat F-PDIP keberatan ini, akhirnya Ruhut mencabut pernyataannya tersebut pada hari lain. Ditanya, apakah yang dilakukan di Pansus merupakan watak aslinya, Ruhut menjawab, "Ini DPR". Ruhut juga mengatakan, sebagai anggota partai yang sedang berkuasa, wajib hukumnya membela pejabat pemerintah yang bersaksi di Pansus, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang kini menjadi Wakil Presiden. Ruhut juga menegaskan, Partai Demokrat, termasuk Ketua Dewan Pembinanya, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak pernah memberikan peringatan atas sikapnya. "Bagaimana SBY, Hadi Utomo (Ketua Umum Partai Demokrat) mau peringatkan aku? Apa salah aku? Apa SBY pernah minta maaf karena Ruhut? Enggak, kan? Itu karena aku enggak salah," ujarnya. Kata "bangsat" dan "burung" itu diucapkan lantang oleh anggota Dewan terhormat dan didengar banyak orang di seluruh negeri ini. (M Hernowo)
[Forum-Pembaca-KOMPAS] ACFTA Sudah Telanjur
Oleh Lepi T Tarmidi http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/22/05274719/acfta.sudah.telanjur Prinsip dasar dari dibuatnya setiap persetujuan perdagangan internasional adalah bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan keuntungan. Dengan dihapuskannya semua atau sebagian dari rintangan perdagangan, maka negara-negara yang terlibat akan mendapatkan keuntungan yang sama besarnya. Artinya, ada keseimbangan antara kemudahan yang diberikan dan yang diterima. Di dalam proses negosiasi ada offer and request. Misalnya, dengan adanya Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA), ASEAN diperkirakan akan mendapat keuntungan tambahan 5 miliar dollar AS, begitu pun China. Tak ada pihak yang dirugikan. Kalau ada pihak yang sudah diperkirakan akan dirugikan, yang salah adalah perundingnya. Mengapa begitu bodoh mau menerima. Ini, kan negosiasi, jadi kita bisa minta. Bagi suatu negara yang terlibat dalam suatu persetujuan perdagangan bebas (FTA), tentunya dengan membuat persetujuan ini diperkirakan akan mendapat keuntungan. Kalau merugikan, untuk apa menandatangani suatu persetujuan? Dengan membuka pasar seluas-luasnya kepada negara lain, berarti impor barang dan jasa dari negara lain mengalir dengan bebas dan deras. Ini bisa mengancam sektor-sektor ekonomi tertentu di dalam negeri. Tentunya akan selalu ada sektor-sektor yang dikorbankan karena tidak mampu bersaing. Hal ini juga tidak berarti bahwa sektor tersebut kalah total karena ini memberikan petunjuk bahwa sektor bersangkutan memang lemah dan perlu pembenahan. Jadi, kerugian ini bisa diminimalisasi dengan meningkatkan efisiensi serta daya saing, dan sektor tersebut tidak perlu kalah total. Kebalikannya, perhitungan setiap negara yang terlibat adalah bahwa keuntungan dari kemungkinan peningkatan ekspor karena keterbukaan pasar negara lain akan masih lebih besar daripada jumlah kerugian yang mungkin diderita. Jadi harus ada studi kelayakan lebih dulu mengenai untung-ruginya sehingga hasil akhirnya adalah saling menguntungkan (win-win solution). Dalam perundingan suatu kawasan perdagangan bebas, tidak berarti bahwa semua sektor barang dan jasa harus dibuka. Biasanya ada sejumlah sektor di mana kita bisa meminta waktu pembebasan lebih panjang asal didukung alasan kuat. Misalnya, AFTA mengenal sektor-sektor sensitif. Akan tetapi, FTA antara ASEAN-6 dengan China mencakup semua sektor tanpa kecuali, begitu pun di pihak China. Kalau persetujuannya juga mencakup bidang investasi, mungkin bisa disepakati bahwa kita menutup atau menunda sektor tertentu dengan imbalan membuka lebih luas izin investasi, terutama kalau pihak lawan sangat berminat di suatu bidang tertentu. Di samping ACFTA, Thailand bahkan begitu berani untuk menandatangani FTA bilateral dengan China. Ini perlu dipelajari pelaksanaannya, cakupannya, dan apa saja isi dari persetujuan tersebut secara detail untuk mengetahui dampaknya terhadap Thailand. Sebagai bagian integral dari ACFTA, ada persetujuan mengenai Early Harvest Program, yakni perdagangan bebas di bidang pertanian. Di sini, Indonesia mengajukan 14 item produk yang dikecualikan dari perdagangan bebas dan telah disetujui China. Dalam setiap persetujuan selalu ada safety guard mechanism. Meskipun dalam ACFTA tercantum klausul ini, penerapannya sulit karena harus dibuktikan dulu apakah terjadi kerugian (injury) pada sektor-sektor tertentu atau tidak. Ini sudah kita alami di Kementerian Perdagangan. Di bawah tekanan ACFTA ditandatangani karena negara ASEAN lain menghendakinya sehingga ketika berunding Indonesia berada di bawah tekanan untuk ikut menyetujui. Setelah persetujuan mulai berlaku awal 2010, perlu diteliti perkembangannya di negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kalau mereka mampu bersaing dengan China, maka yang menjadi pertanyaan mengapa Indonesia tidak? Kalau perhitungan awal kita memang akan rugi, kita bisa lebih keras dalam negosiasi atau negosiasi akan berlangsung lama dan alot. Dalam ASEAN-Korea FTA, satu negara anggota ASEAN, yakni Thailand, dengan tegas menolak dan tidak ikut menandatangani persetujuan tersebut, karena merasa dirugikan, sebab Korea menolak membuka pasar beras mereka. Jadi kalau dalam suatu perundingan perdagangan bebas Indonesia merasa akan dirugikan, Indonesia bisa bersikap lebih keras, bahkan menolak. Daya tarik China adalah pasar yang luar biasa besar, apalagi kemakmuran rakyatnya meningkat terus. Ini memberi peluang yang besar bagi negara-negara lain untuk mengekspor ke sana. Apalagi kalau segala macam hambatan terhadap negara-negara tertentu (ASEAN, misalnya) dihapus, dan terhadap negara lain tidak. Kebaikan lain ACFTA adalah bahwa dengan adanya perdagangan bebas, arus penyelundupan barang dari China ke Indonesia secara otomatis akan hilang. Tak tertandingi China adalah suatu fenomena yang bukan saja dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga oleh seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Jepang, yang negaran
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Bukan (Suku) Bangsa Maling
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/22/0556114/bukan.suku.bangsa.maling Entah sejak kapan kebiasaan berutang di kalangan orang-orang suku laut di wilayah Kepulauan Bangka Belitung muncul. Jauh sebelum mengenal kata "bermukim" di darat, ketika mereka masih hidup sebagai pengembara laut sejati, ketika model "imbal-beli" dengan orang darat masih didominasi sistem barter, kebiasaan berutang belum ada dalam kamus hidup mereka. Tidak bisa lain, persentuhan dengan orang- orang daratlah yang ikut membentuk kebiasaan "buruk" tersebut. Setelah sebuah perusahaan swasta Belanda mengeksploitasi timah di Belitung pada awal abad ke-20, dan mulai mempekerjakan orang- orang suku laut, interaksi sosial antara orang-orang suku laut dan orang darat (baca: etnis Melayu dan China) diperkirakan mulai berlangsung lebih intens. Pada saat bersamaan, Belanda melakukan semacam penataan permukiman, terutama di distrik-distrik baru yang berada tak jauh dari lokasi tambang. Studi yang dilakukan Erwiza Erman (Menguak Sejarah Timah Bangka-Belitung, 2009:15-16) menunjukkan, penataan permukiman itu tidak hanya bagi orang-orang darat, tetapi juga untuk "kepentingan" orang-orang suku laut. "Suku laut ini menjadi tulang punggung perusahaan pada tahun-tahun awal eksploitasi timah di Belitung. Peranan mereka sangat penting, khususnya dalam mentransportasikan timah dari daerah pedalaman ke Tanjung Pandan melalui sungai atau laut," kata Erwiza, peneliti dari Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Meski upaya memukimkan orang-orang suku lautkerap disebut Sekak atau Sekah oleh Belanda dan etnis lain yang ada di Bangka dan Belitung, sementara mereka sendiri lebih suka dipanggil Orang Sawangtidak sepenuhnya berhasil, pola hubungan dengan orang darat diperkirakan sudah mulai bergeser. Kebiasaan-kebiasaan baru pun muncul di kalangan Orang Sawang, termasuk berutang. Sejak itu pula, di sela-sela tradisi mengembara di laut dan pantai sepanjang perairan Bangka dan Belitung; paling jauh ke wilayah sekitar Lampung, Kalimantan Barat, atau ke Kepulauan Riau, tidak jarang terlihat Orang Sawang bekerja sebagai buruh atau kuli di pelabuhan dan galangan kapal. Di era kemerdekaan, setelah perusahaan timah Belanda diambil alih oleh Pemerintah Indonesia, Orang Sawang dipekerjakan sebagai buruh kasar dengan upah mingguan. "Mereka dikenal sebagai pekerja ulet, terutama di gudang timah untuk menjahit karung timah," kata Salim Yan Albert Hoogstad, pemerhati budaya dan tradisi Belitung yang kerap berhubungan dengan orang-orang suku laut di daerah ini. Buah dari interaksi sosial yang kian intens tersebut ternyata ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi mereka mulai mengenal kebiasaan hidup menetap, dan sampai batas tertentu menyerap kebudayaan Melayu-Belitung, tetapi di sisi lain kemampuan beradaptasi dengan budaya baru itu tidak sepenuhnya berhasil. Kebiasaan berutang adalah contoh kecil ketidakmampuan mereka mentransformasikan pola dan perilaku hidup sebagai orang laut dengan tantangan baru sebagai bagian dari orang darat. Jika sebelumnya sebagai orang laut kebutuhan hidup sehari-hari langsung bisa didapat dari alam, lalu dimakan atau terlebih dahulu ditukar dengan berbagai kebutuhan lain, kini sebagai bagian dari orang darat mereka harus menunggu hasil kerjanya dengan sistem upah mingguan. Di sinilah persoalan baru itu muncul. Begitu upah diterima, uang langsung dibelanjakan hingga habis. Guna mencukupi kebutuhan hidup hingga terima upah pada minggu berikutnya, berutang di toko dan kedai-kedai tak jauh dari tempat mereka bekerja akhirnya jadi pilihan. "Kalau masa terima gaji, mereka ramai-ramai beli bir, minum- minum dan makan-makan," begitulah cara Sobron Aidit (1934- 2007), pengarang eksil asal Belitungyang sejak huru-hara politik di Tanah Air pada 1965 hingga akhir hayatnya menetap di Paris, Perancismenggambarkan kebiasaan orang-orang suku laut di daerah kelahirannya itu. Alhasil, di mata masyarakat etnis lain, muncul stereotip buruk bahwa Orang Sawang identik dengan hidup royal alias boros, serta suka berutang. Sementara bagi Orang Sawang sendiri, apa yang mereka lakukan itu adalah bagian dari kebiasaan lama sebagai orang laut, yakni ketika rezeki didapat dari "pemberian" alam yang masih gampang dipetik hasilnya. Kebiasaan berutang hanya dampak ikutannya. Fenomena sosial Fenomena sosial-budaya ini, sayangnya, cenderung lebih dilihat dari sisi negatif semata. Pemahaman terhadap keberadaan Orang Sawang hanya sebatas apa yang dianggap buruk dan jelek, sebagaimana tersembunyi di balik pemeo "seperti Sekaklah kau ini", untuk menabalkan sifat dan perilaku orang yang tidak hemat atau suka berutang. Seolah tak ada kebaikan pada mereka. Padahal, tidak sedikit perilaku positif yang bisa diteladani dari orang-orang suku laut ini. Selain dikenal sebagai pekerja keras dan ulet, Orang Sawang adalah tipologi masyarakat cinta damai dan jujur. Dalam hal kejujuran,
[Forum-Pembaca-KOMPAS] Ide-ide Keberagaman
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/22/04590479/ide-ide.keberagaman.. Jakarta, Kompas - Pascameninggalnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, semangat keberagaman dalam menjalankan agama dan kepercayaan tidak boleh berhenti. Masyarakat, juga kalangan media massa, harus terus mendorong keberagaman dengan mengembangkan ide-ide toleransi untuk kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan. Hal itu dikemukakan tokoh muda Nahdlatul Ulama, Ulil Abshar Abdalla, Kamis (21/1), pada diskusi "Prospek Demokrasi dan Kebebasan 2010" menandai peluncuran Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) di Jakarta Media Center. Diskusi ini juga menghadirkan pembicara Direktur Indonesian Conference on Religion and Peace Siti Musdah Mulia dan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post Endy M Bayuni. Ulil Abshar Abdalla menyatakan, Gus Dur sebagai bapak pluralisme di Indonesia tentu tidak ingin keberagaman yang dirintisnya itu kandas. Kepergian Gus Dur justru harus menjadi tantangan bagi pejuang keberagaman tetap menghidupkan semangat tersebut. Pascafatwa haram Majelis Ulama Indonesia mengenai pluralisme (termasuk liberalisme dan sekularisme agama) pada 2005, perjuangan keberagaman itu terkesan meredup. Kalangan pengelola media massa juga cenderung melakukan sensor internal setiap kali melansir pemberitaan soal keberagaman. Terkait upaya untuk terus menghidupkan ide-ide keberagaman, lanjut Ulil, apakah mungkin di masyarakat juga dibentuk semacam otoritas yang melegitimasi perlunya keberagaman. Nurcholish Madjid, misalnya, adalah tokoh yang memiliki otoritas yang perkataannya bisa semacam fatwa. Siti Musdah Mulia mengemukakan, aspek penting bagi komunitas keagamaan adalah berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama, termasuk di dalamnya hak kemandirian mengatur organisasi. Kebebasan menjalankan agama seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan itu pun demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik. "Negara berkewajiban menghormati dan menjamin kebebasan beragama tanpa membedakan suku, bahasa, agama, keyakinan, politik, ataupun asal- usulnya," kata Siti Musdah Mulia. Bagi Endy M Bayuni, dalam 11 tahun reformasi ini, diakui, banyak memberikan kemajuan terhadap kebebasan seiring dengan berkembangnya revolusi teknologi informasi. (WHO)
