Term Of Reference
“Ruang Publik :
Melacak Jejak ‘Partisipasi Demokratis’ dari Polis sampai Cyberspace ”
Kehidupan politik di Indonesia
dewasa ini diwarnai oleh berbagai bentuk ekspresi tindakan politik dalam
mengedepankan kepentingan masing-masing kelompok. Berbagai rupa gerakan protes,
hukum
mengeksekusi kebenaran mutlak yang telah diputuskan lewat sidang paripurna...
.. ini masalahnya.
Salam
RM
--- In AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com, prastowo prastowo
sesaw...@.. . wrote:
Salam,
Selama ini kita (kalau boleh saya menggeneralisasi) memang terjebak (atau
persisnya
Salam,
Selama ini kita (kalau boleh saya menggeneralisasi) memang terjebak (atau
persisnya dijebak) oleh sebuah kekuatan besar yang seolah mengharuskan kita
masuk dalam pro-kontra dan cara berpikir biner : A atau Non A, kawan atau
lawan, dll. Agak saya sederhanakan, mengutip Imam Wahyudi -
Mas Ryan dan milisters,
Mungkin harus dibedakan pemerintah sebagai konsep dengan pemerintah sebagai
realitas empirik. Kita boleh saja - dan sangat sah - mengkritik praktik
pemerintahan, tapi pertanyaan Anda menarik, apakah pernah ada suatu masa di
mana tidak ada pemerintah(an)?
Tentu saja sulit
Betul, bangsa ini juga harus belajar memilih dan memilah, agar mendewasa. Bahwa
Ibu Sri Mulyani terkait persoalan Bank Century, biarlah itu diselesaikan oleh
KPK yang memang berwenang untuk itu. Saya juga mengucapkan selamat kepada Ibu
Sri atas pencapaian yang tidak mudah ini. Kata Fauzi Ichsan
meneruskan, semoga bermanfaat.
salam,
pras
The Jakarta
Post, Wednesday 14
April 2010, Headline –
Insight, p. 2.
General
Susno – a cameo riding in a political rodeo
B. Herry-Priyono, Jakarta
| Wed, 04/14/2010 9:29 AM | Insight
Another golden
opportunity to clean up the mess in
Mbak Ita,
1.Form 1771 Y untuk mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT
Tahunan PPh Badan, dikarenakan alasan tertentu, umumnya karena laporan keuangan
belum selesai. Penundaan diberikan paling lama dua bulan dan tidak bisa
diperpanjang lagi, dan harus diajukan sebelum jangka waktu
sharenya ngal lebih dari 5 %. Knapa ya.yuk sharing
From:
AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.comAhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com[mailto:
AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.comAhliKeuangan-Indonesia%40yahoogroups.com]
On Behalf Of prastowo prastowo
Sent: 08 April 2010 14:03
Sip...dalam 'low trust society' seperti Indonesia rasa-rasanya pengemplangan
akan tetap menjadi-jadi. Di sini sebenarnya asumsi syariah lalu diperluas, tak
sekedar bagaimana sistem keuangan ini secara teknis berjalan tapi secara
moral-etis didukung pranata dan praktik hidup yang baik. Jika
/10, prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com wrote:
To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com
Received: Wednesday, 7 April, 2010, 6:37 PM
Bung Arcon,
Saya mungkin kemarin lalai menyimak dengan baik :-) jadi ketinggalan informasi,
nanti saya baca2 lagi Bung. Lepas dari itu saya membaca beberapa
muhammadiyah memang ekonominya main di kota kecil, dan kuat karena
basis pendukungnya di kota kecil, seperti ponorogo misalnya, lumayan
fanatik, begitu buka supermarket surya, misalnya, jamaah muhammaidyah di
ponorogo belanjanya hanya ke sana.
salam,
Ari
2010/4/7 prastowo prastowo sesaw
Pendapat berbeda dikemukakan ekonom Danareksa, Purbaya Yudhi Sadewa dan ekonom
BNI Tony Prasetyantono. Menurut kedua beliau ini, meski akan ada pertumbuhan,
tapi tidak akan pesat. Dan eksodus nasabah dari bank konvensional ke bank
syariah dalam waktu dekat tidak akan banyak. Memang semua masih
Selamat untuk Ibu Melani, semoga terus bersemangat memberikan pencerahan dan
pengayaan bagi bangsa ini.
Dan bukunya juga laris manis.
salam,
pras
Dari: Melani Kartika melani_kart...@yahoo.com
Kepada: Millis AKI ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com;
Bang Poltak,
Terima kasih atas kecaman yang menggugah ini. Tapi memang saya pertama-tama
bukan dari Klein mendapat informasi ini, melainkan ketika membaca buku David
Harvey, dan pernah saya konfirmasi ke teman di Indonesia yang mengagumi dan
mengikuti pemikiran Friedman dan tidak memberikan
Wah, jangan ngambeg dong Bang Poltak. Saya bahkan harus baca2 buku demi sedikit
bisa mengimbangi Anda (meski itupun sulit), lha kok malah dibilang malas :-(
Saya tidak memastikan pendapat saya benar, tapi saya hanya membaca data, hasil
penelitian yang menunjukkan bahwa argumen Anda mungkin saja
Untuk memenuhi saran Bang Poltak, baiklah saya kutip beberapa datum berikut.
Sumber saya buku Andrew Glyn berjudul Capitalism Unleashed (2006, Oxford).
1. Besaran PPh Badan. Prancis 30%, Jerman 34%, Jepang 37%, Swedia 23%, Inggris
26%, USA 33%.
2. Belanja sosial (prosentase thd GDP): Prancis
Bung Arcon,
Jelas beda bos..Prasetyantoko setahu saya anggota milis ini, tapi pasif. Pernah
beberapa kali masuk tp hanya kirim undangan seminar. Beliau dosen di Unika
Atmajaya Jakarta dan FE UGM. Alumnus dari Universitas Paris I Sorbonne
Prancis. Setahu saya menulis Bencana Finansial dan
Salam,
Untuk melihat perbandingan gempa bumi di Cile dan Haiti, bisa disimak di:
http://www.good.is/post/transparency-the-difference-between-the-chile-and-haiti-earthquakes
atau di http://www.oxfam.org.uk/applications/blogs/pressoffice/?p=11285
Saya kira usai membaca itu, tak usah jauh-jauh ke
Saya mengikuti saran Bang Poltak untuk membaca buku Free to Choose karya
Friedman. Mencoba nyari gratisannya secara elektronik dan akhirnya menemukan
juga. Saya fokus dulu ke soal Chile dan Pinochet. Saya cari di index, tidak ada
sama sekali kata 'chile' atau 'pinochet'. Tapi saya menemukan
Apa yang Anda sampaikan ada benarnya. Tapi secara agregat seharusnya tidak ada
penurunan daya beli karena pemerintah akan mengalokasikan kembali
(redistribusi) uang pajak ini ke sektor publik, berupa penyediaan
infrastruktur, dll. Kegagalan keynesianisme salah satunya krn bertumpu pada
Apa yang dikatakan Friedman benar saat itu, tapi terbukti tidak benar di tempat
lain. Dia diam ketika Pinochet mendaku dia sebagai gurunya, dan jalan kudeta
politik itu diamini begitu saja sebagai jalan alamiah?
The New Yorker edisi lalu menampilkan liputan John Cassidy yg menarik, soal
Apakah anda pernah mendengar penjelasan Milton Friedman tentang itu?
Atau anda tutup kuping saja?
Atau cuma mau dengar penjelasan ala Naomi Klein?
Pras:
Sejauh ukurannya publik atau media massa, Friedman memang tidak pernah
memberikan tanggapan atau
Apa yang Anda sampaikan ada benarnya. Tapi secara agregat seharusnya
tidak ada penurunan daya beli karena pemerintah akan mengalokasikan
kembali (redistribusi) uang pajak ini ke sektor publik, berupa
penyediaan infrastruktur, dll. Kegagalan keynesianisme salah satunya
krn bertumpu pada
Melihat segala sesuatu sekedar dari satu sisi tentu hasilnya juga tidak utuh.
Memang semua masalah tidak bisa didekati dari satu pendekatan saja. Ada makro,
meso, dan mikro level, di manakah masalah terjadi. Soal privatisasi dalam hal
tertentu akan baik, mendorong persaingan, dan ujungnya
Tapi di Amerika Serikat, yang boleh jadi contoh terbaik praktik kapitalisme,
para kapitalis jg berkolaborasi dg para neokonservatif, dan umumnya alergi
dengan pajak. Debat soal tarif pajak selalu menjadi menarik dan sensitif.
Justru negara Skandinavia yg menerapkan tarif pajak lebih tinggi
ada
efeknya.
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT
-Original Message-
From: prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com
Date: Tue, 9 Mar 2010 16:29:19
To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com
Subject: Bls: [Keuangan] Dampak Ekonomi dari keluarnya fatwa Haram
Bang Poltak,
Menyedihkan, menggelikan, sekaligus memalukan membaca berita ini. dari kemarin
mengikuti topik ini di situs berita online, kok memprihatinkan sekali kemampuan
wakil rakyat kita ini. Dia dari PAN, dan menurut saya konstituennya wajib tahu
perihal mutu wakil mereka di parlemen.
Bli Oka dan yang lain,
Sesuai aturan baru saya kira pemotongan honor artis mengikuti tarif progresif,
yaitu 5% untuk penghasilan s.d 50 juta, 15% untuk penghasilan di atas 50 jt
s.d. 250 juta, 25% untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta,
dan 30% untuk penghasilan di atas 500
Mbak Dyah, bunyinya:
Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk
yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif
yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau
masyarakat sekelilingnya.”
Dari:
NPWP.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
-Original Message-
From: prastowo prastowo sesaw...@yahoo.com
Date: Wed, 10 Mar 2010 09:12:46
To: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Subject: [Millis AKI- stop smoking] Bls: [Keuangan] Punya NPWP kena pajaknya
cuman 5% Dari partai
Mas Ryan, tentukan saja waktunya, saya siap saja.
terima kasih.
pras
Dari: oka oka.wid...@indosat.net.id
Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Terkirim: Sel, 9 Maret, 2010 18:55:22
Judul: [Millis AKI- stop smoking] Re: Ajakan kopdar gak resmi
Tapi mari kita baca secara terbalik. Jika memang tidak ada apa-apanya, dalam
artian rekomendasi Pansus DPR hanya mewakili kepentingan tertentu ( ah..adakah
itu netralitas-objektif-nirkepentingan dalam dunia nyata ini?), dan tidak
memiliki implikasi apa pun, karena putusannya berbeda dg tujuan
melambat atau mendalami??
On 3/5/10, prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com wrote:
Konon Tumpak adalah titipan. Ini menurut kabar lho ya...Saya sendiri tidak
tahu persis. Tapi jika melihat kinerjanya, bukankah memang tidak ada
gebrakan apa pun selama dia menjadi plt ketua KPK, bahkan cenderung
Proses impeachment adalah proses hukum mas. Sidang di MK sifatnya seperti
penyidikan kasus pidana.Sidang di MPR ada pembelaan dari pres/wapres. Jadi
kalau fakta hukum tdk terbukti salah (perbuatan tercela,makar,korupsi) ya tidak
mungkin ada impeachment.
salam
: Rab, 3 Maret, 2010 23:57:41
Judul: Re: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh
Salah satu konsekuensi dari kepemilikan NPWP sendiri (berbeda dng suami) dan
pisah harta...selain konsekuensi pajak juga ada tambahan administrasi. ..
--- On Thu, 3/4/10, prastowo prastowo sesaw
/10, prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com wrote:
From: prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com
Subject: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh
To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com
Date: Thursday, March 4, 2010, 2:27 PM
SE-29/PJ/2010 ini cukup mengagetkan, karena
dapat fasilitas FINAL.
Saya tetap memasukkan penghasilan istri dari hanya 1 pemberi kerja (status
istri ber NPWP sendiri dan tidak berhubungan dengan usaha suami ) kedalam
penghasilan FINAL.
Salam,
Devry
Note : Pak Pras, Dev bukan bapak , salam kenal ya
--- On Thu, 3/4/10, prastowo prastowo
usaha suami ) kedalam
penghasilan FINAL.
Salam,
Devry
Note : Pak Pras, Dev bukan bapak , salam kenal ya
--- On Thu, 3/4/10, prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com wrote:
From: prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com
Subject: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh
konsekuensi dari kepemilikan NPWP sendiri (berbeda dng suami) dan
pisah harta...selain konsekuensi pajak juga ada tambahan administrasi. ..
--- On Thu, 3/4/10, prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com wrote:
From: prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com
Subject: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri
kawin mandiri diwajibkan SPT PPh
Dear Pak Pras,
So jika 3 syarat pertama terpenuhi semua, boleh dong penghasilan istri dari
hanya 1 pemberi kerja tetap FINAL walaupun ber NPWP sendiri ataupun ikut suami.
Salam,
Devry
--- On Thu, 3/4/10, prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com wrote:
From
penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja.
Ini kah prinsip Singe Identification Number ?
Salam,
Devry
--- On Thu, 3/4/10, prastowo prastowo
sesaw...@yahoo.comsesawi04%40yahoo.com
wrote:
From: prastowo prastowo sesaw...@yahoo.com sesawi04%40yahoo.com
Subject: Bls: Bls: [Keuangan] Wanita kawin
Pak Hendro,
Thanks tanggapannya,newbie yg berbobot kok Pak :-). Begini Pak,memang 8 ayat 2c
tdk bisa utk non karyawati jika dipahami terkait Pasal 2 UU KUP.Tapi jika
dikaitkan dg logika Ps 8 ay 1 di mana keluarga sbg satu kesatuan ekonomis
mengecualikan penghasilan istri dr satu pemberi
Pak Hendro,
Thanks tanggapannya,newbie yg berbobot kok Pak :-). Begini Pak,memang 8 ayat 2c
tdk bisa utk non karyawati jika dipahami terkait Pasal 2 UU KUP.Tapi jika
dikaitkan dg logika Ps 8 ay 1 di mana keluarga sbg satu kesatuan ekonomis
mengecualikan penghasilan istri dr satu pemberi
secara terpisah, maka perhitungan PPh 21-nya tidak harus dihitung ulang
sehingga berpotensi KB.
tapi ini menurut saya. mungkin saya yang terlalu naif baca aturannya.
CMIIW pls
BR, ari.ams
Pada 4 Maret 2010 16:54, prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com menulis:
Betul sekali, tapi karyawati yg
:)
BR, ari.ams
Pada 4 Maret 2010 22:18, prastowo prastowo sesaw...@yahoo.com menulis:
Justru tidak demikian Pak.
Logika SE-29/PJ/2010 adalah:
1. Wanita kawin yang tidak pisah harta/hidup berpisah dan memilih
menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri (memiliki NPWP sendiri)
pajak
Hehe..Mbak Dyah membandingkannya kok jauh amat. DPR yang setuju mengamblaskan
Rp 600 T adalah DPR periode 1997-1999, artinya hasil pemilu sebelum reformasi
politik. Menurut Anda, DPR yang egois dan kurang intelek ini yang memilih Opsi
A, Opsi C, atau yang coba-coba menawarkan Opsi A+C? Saya
Bli Oka,
Kalo meminjam istilah J.Kristiadi (CSIS), ini babak baru ditandai lunturnya
politik pencitraan Pak Presiden, semoga disadari dan segera berjibaku untuk
terjun dan tegas melaksanakan program konkrit bagi rakyat.
salam
Dari: Oka Widana
Konon Tumpak adalah titipan. Ini menurut kabar lho ya...Saya sendiri tidak tahu
persis. Tapi jika melihat kinerjanya, bukankah memang tidak ada gebrakan apa
pun selama dia menjadi plt ketua KPK, bahkan cenderung melambat? Secara sekilas
membaca berita di detikcom tadi, bahkan Bibit Samad
SE-29/PJ/2010 ini cukup mengagetkan, karena implikasinya adalah wanita kawin
berpenghasilan dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21 dan
memiliki NPWP sendiri ( tidak NPWP suami) akan dirugikan. Ini jelas bertolak
belakang dengan kampanye atau himbauan untuk ber-NPWP. Argumen
memiliki NPWP sendiri tanpa tahu hal seperti ini...
salam,
pras
Dari: prastowo prastowo sesaw...@yahoo.com
Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Terkirim: Rab, 3 Maret, 2010 23:27:31
Judul: Bls: [Keuangan] Wanita kawin mandiri diwajibkan SPT PPh
SE
Mas Gajahpelanduk,
Saya setuju. Sebenarnya di sini kita juga tdk bicara politik praktis dlm arti
kita bagian dari partai atau afiliasi politik kan?
Saya garisbawahi hal2 kecil yg Anda sebutkan, dan itu bisa dilakukan. Saya juga
tak peduli dg apa yg terjadi di skala makro, krn sering tdk nyambung
Pak Arcon...nambahin saja, salah satu ekses selebriti2an itu adalah intelektual
yg kebelet jadi selebriti, akhirnya melakukan plagiarisme.
Bisa dibaca di
http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/17/insight-plagiarism-academia-and-cult-celebrity.html
Saya kira secara normatif pilihan pada
menjangkiti kita
semua
salam,
pras
Dari: Oka Widana o...@ahlikeuangan-indonesia.com
Kepada: prastowo prastowo sesaw...@yahoo.com
Terkirim: Sen, 15 Februari, 2010 18:39:16
Judul: Re: Bls: [Keuangan] Akbar: Satu Lagi, Donatur SBY-Boediono Diduga
Terima
dan
mengaburkan masalah karena itulah yang mereka anggap sebagai kemenangan politis.
Salam
RM
--- In AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com, prastowo prastowo
sesaw...@.. . wrote:
Hehe..Mas
Ryan saya tidak esmosi lho apalagi marah. Tapi kalau ada kesan itu, mohon maaf
ya. Juga kepada
modusnya berbeda dengan
asumsi awal mereka :-)
Jadi memang terlihat upaya sistematis untuk sekedar memenangkan skor dan
mengaburkan masalah karena itulah yang mereka anggap sebagai kemenangan
politis.
Salam
RM
--- In AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com, prastowo prastowo
sesaw
-
From: prastowo prastowo
To: keuangan milis
Sent: Tuesday, February 16, 2010 10:02 AM
Subject: Bls: [Keuangan] Akbar: Satu Lagi, Donatur SBY-Boediono Diduga Terima
Dana Century --Maaf
Bli Oka,
Terima kasih apresiasinya.
Kawan-kawan,
Tadi pagi saat berangkat kerja, apakah teman2
ato
di kroscek sudah dibeberkan.
Saya pribadi lebih memilih menunggu hasil penyidikan KPK.
On 2/16/10, prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com wrote:
Nah, di sinilah sikap a priori yang kurang pas Mas.
Tugas Pansus itu setara dg penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Nanti ini
yg akan dibawa ke
-
From: prastowo prastowo
To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com
Sent: Tuesday, February 16, 2010 10:59 AM
Subject: Bls: [Keuangan] Akbar: Satu Lagi, Donatur SBY-Boediono Diduga Terima
Dana Century --Maaf
Terima kasih. Saya coba koreksi, kira2 kata ganti apa yang cocok?
Kita tentu saja
Judul: Re: Bls: [Keuangan] Akbar: Satu Lagi, Donatur SBY-Boediono Diduga
Terima Dana Century
kenapa fokusnya ke sby-budiono? ?
kenapa ga dana kampanye mega-prabowo jk-win jg diperiksa??
On 2/12/10, prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com wrote:
Informasi ini sudah dibantah sendiri oleh Akbar
Informasi ini sudah dibantah sendiri oleh Akbar Faisal, ia salah sebut.
beritanya:
VIVAnews -- Akbar Faisal, anggota pansus DPR Bank
Century dari Fraksi Partai Hanura membantah pernyataanya soal dana
pemilik bengkel Amirudin Rustan sebesar Rp1,450 miliar yang
disumbangkan untuk kampanye pasangan
Sebenarnya gerakan Credit Union (CU) sudah mulai banyak. Di Kalimantan ini
sudah jadi gerakan yg luar biasa. Di Jakarta memang belum pesat meski sudah
cukup banyak. rakyat sebenarnya mandiri dan kuat, masih menyimpan harapan tanpa
jargon teori2 ekonomi mutakhir. Jika ada political will, BRI
Bang Poltak,
Paragraf yang mana? saya sendiri belum pernah membacanya, tapi keterangan ini
disampaikan Auditor BPK (saya lupa namanya) dan Hendri Saparini waktu diskusi
Todays Dialogue MetroTV, ada juga Purbaya Yudhi Sadewa waktu itu. Tapi intinya
ada paragraf penjelas dari BPK soal dana
Pak Faisal,
saya mencoba menjawab sejauh yang saya tahu. Soal yayasan diatur di UU No.16
tahun 2001 sttd UU No.28 tahun 2004. Aturan pelaksanaannya di PP No. 63/2008.
Terkait pertanyaan Anda:
1. Yayasan hanya ditujukan untuk kegiatan sosial, keagamaan , dan kemanusiaan.
Pendidikan tidak masuk
Tentu saja kita ucapkan selamat, lagi pula 'de gustibus non est disputandum',
soal selera, kita tak bisa berdebat :-)
salam
pras
Dari: dyahanggitasari dyahanggitas...@yahoo.com
Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Terkirim: Jum, 5 Februari, 2010
Numpang lewat.
Setahu saya tidak ada audit khusus BPK ke LPS khusus untuk kasus Bank Century.
Opini BPK adalah wajar tanpa pengecualian utk Laporan Keuangan LPS tahun 2008
dan khusus untuk dana talangan ada paragraf penjelas dari BPK (ini disampaikan
langsung oleh auditor BPK).
Jadi kadang
Saya kira bukan soal perimbangan berita saja. Mayoritas pemilik reksadana
Antaboga adalah nasabah Bank Century, dan reksadana ini hanya dijual melalui
Bank Century. Dari sini saja sudah ada kejanggalan soal pengawasan. Kita juga
harus adil dg nasabah Antaboga yang tertipu ini. Bahkan kabarnya
:49
Judul: Re: Bls: [Keuangan] Bank Century: Siapa Yang Harus Bertanggung Jawab?
nah jadi sudah jelas kan..
klo yg bertanggung jawab adalah orang yg melarikan dana itu...
On 1/28/10, prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com wrote:
Saya kira bukan soal perimbangan berita saja. Mayoritas pemilik
Pak Rachmad,
Saya setuju dan tidak setuju dg analogi Anda.
Saya setuju bahwa uang dlm arti material, benda berupa logam dan kertas, memang
milik negara karena dikeluarkan negara. Tapi sebagai alat pembayaran dan sarana
mengukur nilai, tentu saja ia juga melekat pada hak milik pribadi. Jadi harus
Sila baca juga UU Keuangan Negara ( UU No. 17 tahun 2003), dan penjelasan2 di
UU Tipikor itu, juga sudah ada banyak jurisprudensi yang lahir dari praktik
peradilan korupsi di Indonesia.
Hemat saya memang kita terbiasa berdiskusi tanpa pijakan pd akar masalahnya,
yaitu hukum positif.
Mungkin ini
Karena saya tidak punya versi html, ada kesulitan untuk mengutipkan. Jika
teman2 ingin membaca, bisa diunduh di
ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/uu/uu_17_2003.pdf
salam
pras
Dari: Eko Prasetiyo ekopraset...@gmail.com
Kepada:
Sori saya rada bertanya-tanya nih...Ini mbak Dyah yang beberapa waktu lalu
gemar mempromosikan discourse Ekonomi Pancasila a.k.a Ekonomi Kerakyatan bukan
sih?
Kalo iya, kok rasanya ada yg keliru dlm frame pemahaman saya .. imho..lho...
salam
Dari:
Saya setuju mas Ari..ini bukan dlm rangka mengutak-atik periuk nasi orang lain,
tapi soal akuntabilitas publik dan sensibilitas penyelenggara negara.
Menjadi pejabat publik (Menteri), semua orang sudah tahu gajinya segitu, tapi
yang mau tetap banyak kan? artinya bukan di soal gaji ini dikejar,
lain yang diperoleh dengan menggunakan
fasilitas yang diberikan pemerintah.
MENARIK, huruf g Pasal 2, menurut UU ini kekayaan negara yang dipisahkan adalah
bagian dari Keuangan Negara.
Oka
--- In AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com, prastowo prastowo
sesaw...@.. . wrote:
Karena saya tidak
Jadi Pansus Bank Century ini mengada-ada ya? kata beliaunya disuruh buka secara
terang benderang
Presidennya mungkin saja lanjutkan, tapi nyatanya banyak menterinya baru, ya
kita lihat saja kinerja per sektor.
Kalau lanjutkan, apa berarti ijin konsesi hutan zaman MS Kaban juga
lanjutkan
Salam,
Mohon ijin kepada Moderator. Kawan2 warga milis 'Ahli Keuangan' yang baik.
Sebagai sebuah rutinitas, SPT Tahunan 2009 sudah menjelang. Ada beberapa hal
baru, sebagian masih lama. Apa yang berubah, bagaimana saya dapat mengisi
dengan baik dan benar, agar SPT saya diterima lengkap dan
V. Lampiran – lampiran yang diwajibkan
No. Wajib Pajak Lampiran yang diwajibkan
1 Badan Ò Neraca dan Laporan Laba Rugi beserta rekonsiliasi fiskal.
Ò Daftar penghitungan penyusutan/amortisasi fiskal.
Ò Penghitungan kompensasi kerugian.
Ò SSP PPh Pasal 29 dalam hal terdapat
Mohon maaf, ternyata susunannya jadi acak adut...
Seandainya apa yg ada tidak jelas, bagi yang berminat silahkan japri saja.
salam,
pras
Dari: prastowo prastowo sesaw...@yahoo.com
Kepada: keuangan milis AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Terkirim
Terima kasih tips praktis ini Pak Oka. Meski saldo tersisa tak seberapa, ikut
deg-degan juga :-)
salam,
pras
Dari: Oka Widana oka.wid...@indosat.net.id
Kepada: AhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
Terkirim: Sel, 19 Januari, 2010 19:37:14
Judul: RE:
_ _ __
Dari: prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com
Kepada: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com
Terkirim: Kam, 14 Januari, 2010 20:09:18
Judul: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Wah..buka-bukaan menjadi semakin menarik.
Kemarin Ibu SMI dengan mimik kesal
Setuju sekali Pak Oka.
Jika dari awal sinyal presiden jelas, partai koalisi pun akan jelas sikapnya.
Apalagi kini beredar isu ada kesepakatan antara Presiden SBY dan Ical, bahwa
SMI akan diganti pada Februari 2010.
Jelas ini akan jadi sesuatu yg mengkhawatirkan. Aliran dana yg dicurigai tak
ini saya sangat setuju dengan Bang Poltak Pangkas
sekecil-kecilnya. .. Terlalu banyak birokrat dan debat kusir kata-kata UUD
dan UU, semakin lambat Indonesia menjadi maju.
PMS di point no 6 singkatan apa ya?
2010/1/18 prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com
Mas Deni,
Terima kasih tanggapannya
deposan pihak ke tiga, maka sudah tepat. Yang parah kalau
penyertaan modal pemilik di ubah seolah-olah menjadi dana pihak ketiga, maka
yang ini perlu di cari tau.
2010/1/19 prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com
Entah mana yg benar, yg jelas ini cuma jd potret karut marut sistem
ketatanegaraan
-
From: prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com
Date: Fri, 15 Jan 2010 17:53:38
To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com
Subject: Bls: Bls: [Keuangan] Re: Buku Putih Bank Century Departemen Keuangan
Salam,
Analogi ini tidak tepat. Tiap masa pemerintahan telah mempertanggungjawab kan
tugasnya
Selamat Pak Oka,
Semoga kehadirannya menambah kebahagiaan keluarga.
salam,
pras
Dari: Ryan Fitriyanto fitriya...@ahlikeuangan-indonesia.com
Kepada: ahlikeuangan-indonesia@yahoogroups.com
Terkirim: Ming, 17 Januari, 2010 22:53:37
Judul: [Keuangan] OOT :
, prastowo prastowo
sesaw...@.. . wrote:
Wah..buka-bukaan menjadi semakin menarik.
Kemarin Ibu SMI dengan mimik kesal menyatakan bahwa kekesalannya kepada
Pejabat BI sama dengan kekesalan para anggota Pansus. Beliau juga
menyampaikan data yang kurang memuaskan. Fakta lain yang perlu dikritisi
Mau nanya mas,
Kalau soal Bank Century lalu domain kementerian/lembaga mana yang diaudit?
Jika melihat audit BPK terhadap LPS, ada paragraf penjelas soal dana bailout
ini.
Wajar saja kan jika itu sekarang dimintakan pertanggungjawaban krn ada POTENSI
kerugian negara. Saya katakan potensi ya, dan
Wah..buka-bukaan menjadi semakin menarik.
Kemarin Ibu SMI dengan mimik kesal menyatakan bahwa kekesalannya kepada Pejabat
BI sama dengan kekesalan para anggota Pansus. Beliau juga menyampaikan data
yang kurang memuaskan. Fakta lain yang perlu dikritisi:
- jika ada sekitar 23 bank dengan peer
, the
anticapitalistic mentality. disitu ada ulasan kenapa para intelektual [dan jg
para pseudo intelektual ya] menolak kapitalisme. bisa digoogle pdf-nya. siapa
tahu bermanfaat.
salam,
lubeck
- Original Message -
From: prastowo prastowo
To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com
Sent: Tuesday
untuk
gagah gagahan. begitulah kisah proyek mercu suar.
2010/1/12 prastowo prastowo sesaw...@yahoo. com
HeheMungkin juga harus dibedakan sosialisme sebagai ide yg cukup kaya,
dengan praktik negara komunis yg justru mereduksi ide-ide sosialisme. Eduard
Bernstein yang merevisi marxisme
Hahaha..apa cara pandangnya harus ideologis seperti itu Bung? apakah nilainya
sama dengan ketika Schumpeter atau Minsky meramalkan bahwa kapitalisme secara
inheren tidak stabil dan akan jatuh ke dalam krisis? lalu buru2 kita
mengatakan, ini adalah self-destruction ala Schumpeter (yg gampang
Dan, Albert Einstein, ilmuwan masyhur itu, di usia 69 tahun (artinya kepala
dan hati tak punya lagi :-)) ), justru menulis artikel berjudul 'Why
Socialism? di edisi perdana majalah Monthly Review tahun 1949,
linknya http://www.monthlyreview.org/598einstein.php
salam
Salam,
Tulisan Roby Mohamad berjudul 'Mengerti Risiko Sistemik' di Kompas hari ini
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/12/02433696/mengerti.risiko.sistemik,
cukup jernih dan membantu pemetaan masalah. Semoga tulisan ini bermanfaat
menjadi pandu bagi siapa saja yg berniat baik dan masih
ekonomi sosialisme[central planned economy].
klo iya, mungkin dia akan berpikir kembali ttg artikelnya tsb krn pendapatnya
bisa difalsifikasikan dengan kenyataan..: -)
salam,
lubeck
- Original Message -
From: prastowo prastowo
To: AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com
Sent: Tuesday
reportingnya asal bapak senang. korban mercu
suar, selain mortgage di amerika yg di sekuritisasi, juga dubai world tuh.
pada akhirnya, semua kebesaran itu hanya semu, apalagi kalau hanya untuk
gagah gagahan. begitulah kisah proyek mercu suar.
2010/1/12 prastowo prastowo sesaw...@yahoo.com
Hehe
retorika. Sebagai penonton yg baik, sebaiknya kita
memfokuskan pada fakta, sebelum value kita masuk untuk membentuk opini milik
kita pribadi. Meskipun tentu sulit.
Salam,
Enda
--- In AhliKeuangan- Indonesia@ yahoogroups. com, prastowo prastowo
sesaw...@.. . wrote:
Lalu bisakah kita berharap
Bang Poltak,
Terima kasih tanggapannya. Oke, kita tidak bisa ikuti logika : sekaligus A dan
non-A, akan terjadi kontradiktori. Ini benar jika memang pilihannya adalah A
dan non-A, atau dalam hal ini bailout dan likuidasi. Tentu saja untuk
memilih dua hal ini kita harus either/or tidak bisa
Saya setuju dengan cara pandang ini, bahwa tidak ada yang netral. Tapi saya
kira terlalu naif juga jika hanya mengasalkan bahwa yg bermain dan melakukan
politisasi hanyalah kubu yang menentang bailout. Dari awal saya rasa sudah
banyak kepentingan bermain, pra dan pasca keputusan bailout.
Menurut survei yg dilakukan oleh MetroTV (melalui peneliti independen yg pernah
melakukan quick count juga) dan ditayangkan secara langsung dalam sebuah
program di stasiun itu yakni 'Program 100 Hari (host:Suryopratomo), justru 50%
responden menyatakan setuju penonaktifan SMI B, 35% menyatakan
Saya sendiri juga awam soal ekonomi dan keuangan. Tapi ada satu hal yg juga
menarik utk diperhatikan, soal suasana kebatinan. Ibu SMI jelas masih ragu
pada malam rapat itu, hingga beliau minta diyakinkan. Anggito Abimanyu juga
demikian, Ketua Bapepam-LK, Fuad Rachmany yang tentu paham persoalan
, daripada puter2
ke masalah merger BC, sistemik atau tidak, non-aktif atau aktif.
Bingung nih
Salam
Hardi
drivit av Telkomsel Björnbär®
-Original Message-
From: prastowo prastowo sesaw...@yahoo.com
Date: Tue, 22 Dec 2009 15:33:59
To: keuangan milisAhliKeuangan-Indonesia@yahoogroups.com
1 - 100 dari 231 matches
Mail list logo