[GELORA45] KPK: Kasus RS Sumber Waras Era Ahok Jalan Terus

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

KPK Tegaskan Kasus RS Sumber Waras Era Ahok Jalan Terus

Sebelumnya, BPK DKI menyebutkan pembelian lahan Sumber Waras merugikan negara 
hingga Rp191 miliar. 

Dalam perkembangannya, ada perubahan nilai kerugian setelah BPK melakukan audit 
investigasi. Kerugian berkurang menjadi Rp173 miliar.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170912140633-12-241162/kpk-tegaskan-kasus-rs-sumber-waras-era-ahok-jalan-terus

Re: [GELORA45] Indikasi Korupsi Ahok

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Sebaiknya Jokowi segera memperjelas status Ahok dalam berbagai kasus hukum ini. 
Jangan biarkan masyarakat semakin hilang kepercayaan pada pemerintah yang 
kerjanya seringkali slordeh.
Jangan tularkan terus kegaduhan di pemerintah ke masyarakat.  Investor tidak 
suka pemerintah yang masih ruwet dengan dirinya sendiri.
--- lusi_d@... wrote:
       
Berita Kasus Indikasi Korupsi Ahok
Salam. Lusi.-

Home / Hukum

Marwan Batubara Beberkan Enam Kasus Dugaan Korupsi yang Melibatkan Ahok

Written By Ahmad Saturday, November 16, 2019 Add Comment 

Beritaislam - Pengamat energi Marwan Batubara tidak terima soal
rencana Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal
menjabat di salah satu perusahaan BUMN.

Marwan yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies
(Irres) itu menilai Ahok memiliki beberapa rekam jejak dugaan korupsi.
Ia bahkan mengklaim memiliki bukti kuat soal keterlibatan Ahok dalam
kasus korupsi dan sudah melaporkannya ke KPK.

"Berikut adalah berbagai dugaan Kasus Korupsi Ahok yang telah
dilaporkan kepada KPK pada tanggal 17 Juli 2017," ujar Marwan dalam
keterangan tertulis, Jumat (15/11/2019).

Meski sudah melaporkan kasus dugaan korupsi tersebut ke KPK, Marwan
mengatakan kasus Ahok itu tidak pernah ditindaklanjuti. Alasannya
berdasarkan keterangan KPK, kata Marwan, Ahok tidak memiliki niat jahat.

"Bagaimana KPK mengukur niat seseorang yang telah terbukti terlibat dan
merekayasa kejahatan korupsi?" kata Marwan.

Kasus: RS Sumber Waras

Kasus pertama yang mengindikasikan Ahok telah melakukan korupsi adalah
soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurutnya pada kasus
ini, Ahok telah jelas merugikan negara dan malah dilepaskan oleh KPK.

Berikut bukti yang diungkap Marwan soal kasus RS Sumber Waras:

1. Merubah nomenklatur R-APBD 2014 tanpa persetujuan DPRD DKI, dan
memanipulasi dokumen pendukung pembelian lahan dengan modus backdated;

2. Mengabaikan rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian lahan RSSW.
Hal ini melanggar Pasal 20 Ayat 1 UU No.15/2004; 

3. Berpotensimerugikan negara Rp 191 miliar. Hal ini melanggar Pasal 13
Undang-Undang No.2/2012 dan Pasal 2 Perpres No.71/2012; 

4. Bepotensi tambahan kerugian negara Rp 400 miliar karena Kartini
Muljadi hanya menerima Rp 355 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 755
miliar, sisanya digelapkan; 

5. Berpotensi tambahan kerugian negara miliaran Rp dari sewa lahan, dan
bertentangan dengan Pasal 6 Permendagri No.17/2007, PP No. 27/2014 dan
UU No 17/2003.

"Tampaknya KPK bertindak absurd dan berhasil ditaklukkan Ahok," kata
Marwan.

Kasus: Taman BMW

Kasus kedua adalah lahan Taman BMW yang kini bakal dibangun menjadi
Jakarta International Stadium. Berikut buktinya menurut Marwan:

Tanah BMW yang diklaim Agung Podomoro (AP) akan diserahkan pada Pemda
DKI sebagai kewajiban, bukanlah miliknya; lahan berstatus bodong, tidak
ada satu dokumen yang secara hukum sah kalau lahan BMW menjadi milik
Pemda DKI;

1. Telah terjadi pemalsuan tandatangan dalam proses pemilikan lahan
oleh AP; 

2. Pemda DKI telah membuat sertifikat sebagian lahan BMW dengan
melanggar hukum, dan telah berperan menjalankan tugas yang harusnya
dilakukan oleh AP. Terjadi manipulasi pembuatan sertifikat atas
sebagian lahan, bukan seluruh lahan; 

3. Hal di atas melanggar PP No 24/1997 dan PMNA No 3/1997, tanah yang
sedang sengketa tidak bisa disertifikatkan. Dokumen alas hak
sertifikasi tidak sah; 

4. Pada APBD 2014 rencana pembangunan stadion BMW ini ditolak DPRD DKI.
Ahok tetap menganggarkan dana pembangunan stadion dalam APBD 2015.

Marwan menyebut kasus tersebut membuat negara rugi puluhan miliar
rupiah. Selain itu beberapa nama lain, jelas Marwan, juga ikut terlibat.

"Pejabat yang dinilai terlibat adalah Jokowi - Ahok dan gubernur-wagub
periode sebelumnya, dan Ahok salah satu yang sangat berperan," ucap
Marwan.

Kasus: Lahan Cengkareng Barat

Untuk kasus ketiga adalah Lahan Cengkareng Barat yang ia klaim
berpotensi merugikan negara sebesar Rp 668 miliar. Ia menyebut Ahok
membeli lahan milik Pemda sendiri dari Toeto Noezlar Soekarno. Buktinya
sebagai berikut:

Terjadi penyalahgunaan dana APBD yang melanggar UU No.20/2001, tentang
Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor;

1. Dalam proses pembelian lahan terdapat pelanggaran gratifikasi oknum
PNS Pemprov DKI Rp10 miliar, yang melanggar Pasal 12 UU No.20/2001; 

2. Sebagai kepala daerah, Ahok bertanggung jawab atas kerugian negara
dan pelanggaran hukum karena berperan mengeluarkan disposisi untuk
mengeksekusi pembelian lahan; 

3. KPK telah berperan menetralisir kasus dengan memeroses dan menerima
pengembalian gratifikasi Rp 10 miliar, namun menghentikan kasus
korupsinya sendiri, Rp 668 miliar.

Kasus: Dana CSR

Marwan menyebut Ahok diduga terlibat pada pemberian dana CSR melalui
Ahok Centre. Ia menyebut Ahok Center dipimpin dan dikelola oleh Ahok
bersama tim sukses. Beberapa pelanggaran yang dilakukan terkait dengan
kasus ini adalah:

1. Dana CSR diperoleh dari puluhan perusahaan 

Re: [GELORA45] Mengapa perlu Ahok memimpin Pertamina

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

Di milis lain ditulis :
Korptor itu tidak takut Tuhan,
tetapi takut A Hok

Pada tanggal Sen, 18 Nov 2019 pukul 07.51 Al Faqir Ilmi
alfaqiri...@yahoo.com [GELORA45]  menulis:

>
>
> *Mengapa perlu Ahok memimpin Pertamina.*
>
> Tadinya sistem pengelolaan Migas di Indonesia menerapkan skema bagi hasil
> atau Production Sharing Cost (PSC) cost recovery.  Namun sekarang sudah
> diganti dengan skema Gross Split. Apa bedanya dengan Cost recovery ? Kalau
> dianalogikan, Skeman PSC cost recovery seperti pemilik lahan sawah dan
> orang lain sebagai penggarap. Dalam hal ini, Pemilik lahan sawah adalah
> pemerintah, sementara penggarap yang diminta menggarap lahan milik
> pemerintah adalah perusahaan migas atau kontraktor kontrak kerja sama
> (KKKS). Sewaktu penggarap menggarap sawah yang diperintahkan pemilik,
> didapati hasil kotornya adalah 10 karung.
>
> Nah, jika menggunakan skema PSC cost recovery, semua biaya operasi beli
> bibit, perawatan, usir burung, hitung habis biayanya lima karung, dan
> sisanya tinggal lima karung. Dari lima karung yang tersisa itu, jika PSC
> cost recovery ada perjanjian antara pemilik dengan pekerjanya itu 85 persen
> dari 5 karung milik pemilik sawah, maka KKKS mendapati 15 persen dari 5
> karung dari pemilik lahan. Namun faktanya, berpotensi mudah dikorup. Karena
> bisa saja ada permainan antara Pejabat SKK Migas dengan KKKS ( kontraktor
> kontrak kerja sama). Kongkalikong soal cost production bisa saja terjadi,
> agar semakin kecil bagian pemerintah.
>
> Oleh karenannya, pemerintah akhirnya memutuskan mengubah skema PSC menjadi
> gross split. Di mana, pembagian migas, 57 persen untuk negara dan 43 persen
> untuk kontraktor, sementara pembagian untuk gas bumi 52 persen ke negara,
> 48 persen untuk kontraktor. Jadi kalau hasil 10 karung, mau si pekerja
> sawahnya (KKKS) pakai pupuk apa, bibit seperti apa, pokoknya dari 10 karung
> hasilnya, ya 5 karung negara, 5 lagi kontraktor dengan catatan semua cost
> ditanggung sendiri. Mau cost 8 karung pokoknya 5 karung negara, mau
> cost-nya lebih rendah tiga karung misalnya, tetap negara 5 karung.
>
> Dengan skema gross split ini memungkinkan pemerintah menunjuk Pertamina
> sebagai wakil pemegang saham pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang
> dapat konsesi blok MIGAS. Tidak seperti sebelumnya Pertamina lebih banyak
> sebagai penonton dan harus bersaing dengan KKKS mendapatkan konsesi blok
> Migas. Karenanya diperlukan Dirut Pertamina seperti Ahok, yang jujur dan
> amanah untuk memastikan tidak tunduk dengan konspirasi antara KKKS dan
> elite politik yang bisa saja mengurangi bagian pemerintah.
>
> Disamping itu, Ada 22 blok migas yang kontraknya yang sebagian besar bakal
> berakhir tahun 2020. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
> (ESDM) Nomor 15/2015 keberpihakan pemerintah kepada Pertamina itu menjadi
> prioritas untu mengelola Kontrak yang sudah berakhir. Namun dalam peraturan
> itu tidak secara tegas menyatakan hak prioritas Pertamina untuk mendapatkan
> blok migas yang kontraknya akan berakhir. Artinya bisa saja dialihkan ke
> pihak KKKS lainnya. Karenanya Pertamina butuh orang seperti Ahok yang sudah
> terbukti kinerjanya. Agar hak itu tidak jatuh ke pihak swasta. Misal, Surya
> Energy ( milik SP) sudah mengajukan proposal untuk mengelola blok migas
> yang akan berakhir masa kontraknya.
>
> Kalau Ahok jadi ditempatkan sebagai Dirut Pertamina, maka itu lebih karena
> Jokowi percaya kepada Ahok, dan sangat paham tentang Ahok. Jokowi tentu
> yakin bahwa Ahok bisa mengawal kepentingan negara di Pertamina dari segala
> tekanan politik yang ingin menguntungkan oligarki bisnis rente, dan
> sekaligus melakukan restrukturisasi bisnis agar Pertamina bukan hanya
>  sebagai produsen dan distributor tetapi juga sebagai trader  oil and gas
> berkelas dunia.
>
>
> *Erizeli Jely Bandaro*
>
>
> Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPhone
> 
>
> 
>

[GELORA45] Mengapa perlu Ahok memimpin Pertamina

[Al Faqir Ilmi alfaqiri...@yahoo.com [GELORA45]]

Mengapa perlu Ahok memimpin Pertamina.
Tadinya sistem pengelolaan Migas di Indonesia menerapkan skema bagi hasil atau 
Production Sharing Cost (PSC) cost recovery.  Namun sekarang sudah diganti 
dengan skema Gross Split. Apa bedanya dengan Cost recovery ? Kalau 
dianalogikan, Skeman PSC cost recovery seperti pemilik lahan sawah dan orang 
lain sebagai penggarap. Dalam hal ini, Pemilik lahan sawah adalah pemerintah, 
sementara penggarap yang diminta menggarap lahan milik pemerintah adalah 
perusahaan migas atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Sewaktu penggarap 
menggarap sawah yang diperintahkan pemilik, didapati hasil kotornya adalah 10 
karung. 
Nah, jika menggunakan skema PSC cost recovery, semua biaya operasi beli bibit, 
perawatan, usir burung, hitung habis biayanya lima karung, dan sisanya tinggal 
lima karung. Dari lima karung yang tersisa itu, jika PSC cost recovery ada 
perjanjian antara pemilik dengan pekerjanya itu 85 persen dari 5 karung milik 
pemilik sawah, maka KKKS mendapati 15 persen dari 5 karung dari pemilik lahan. 
Namun faktanya, berpotensi mudah dikorup. Karena bisa saja ada permainan antara 
Pejabat SKK Migas dengan KKKS ( kontraktor kontrak kerja sama). Kongkalikong 
soal cost production bisa saja terjadi, agar semakin kecil bagian pemerintah.
Oleh karenannya, pemerintah akhirnya memutuskan mengubah skema PSC menjadi 
gross split. Di mana, pembagian migas, 57 persen untuk negara dan 43 persen 
untuk kontraktor, sementara pembagian untuk gas bumi 52 persen ke negara, 48 
persen untuk kontraktor. Jadi kalau hasil 10 karung, mau si pekerja sawahnya 
(KKKS) pakai pupuk apa, bibit seperti apa, pokoknya dari 10 karung hasilnya, ya 
5 karung negara, 5 lagi kontraktor dengan catatan semua cost ditanggung 
sendiri. Mau cost 8 karung pokoknya 5 karung negara, mau cost-nya lebih rendah 
tiga karung misalnya, tetap negara 5 karung.
Dengan skema gross split ini memungkinkan pemerintah menunjuk Pertamina sebagai 
wakil pemegang saham pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang dapat 
konsesi blok MIGAS. Tidak seperti sebelumnya Pertamina lebih banyak sebagai 
penonton dan harus bersaing dengan KKKS mendapatkan konsesi blok Migas.. 
Karenanya diperlukan Dirut Pertamina seperti Ahok, yang jujur dan amanah untuk 
memastikan tidak tunduk dengan konspirasi antara KKKS dan elite politik yang 
bisa saja mengurangi bagian pemerintah.
Disamping itu, Ada 22 blok migas yang kontraknya yang sebagian besar bakal 
berakhir tahun 2020. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Nomor 15/2015 keberpihakan pemerintah kepada Pertamina itu menjadi prioritas 
untu mengelola Kontrak yang sudah berakhir. Namun dalam peraturan itu tidak 
secara tegas menyatakan hak prioritas Pertamina untuk mendapatkan blok migas 
yang kontraknya akan berakhir. Artinya bisa saja dialihkan ke pihak KKKS 
lainnya. Karenanya Pertamina butuh orang seperti Ahok yang sudah terbukti 
kinerjanya. Agar hak itu tidak jatuh ke pihak swasta. Misal, Surya Energy ( 
milik SP) sudah mengajukan proposal untuk mengelola blok migas yang akan 
berakhir masa kontraknya. 
Kalau Ahok jadi ditempatkan sebagai Dirut Pertamina, maka itu lebih karena 
Jokowi percaya kepada Ahok, dan sangat paham tentang Ahok. Jokowi tentu yakin 
bahwa Ahok bisa mengawal kepentingan negara di Pertamina dari segala tekanan 
politik yang ingin menguntungkan oligarki bisnis rente, dan sekaligus melakukan 
restrukturisasi bisnis agar Pertamina bukan hanya  sebagai produsen dan 
distributor tetapi juga sebagai trader  oil and gas berkelas dunia.

Erizeli Jely Bandaro

Dikirim dari Yahoo Mail untuk iPhone

[GELORA45] (LIVE) GUS MUWAFIQ | SEJARAH ASWAJA DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI

[Chalik Hamid chalik.ha...@yahoo.co.id [GELORA45]]

(LIVE) GUS MUWAFIQ | SEJARAH ASWAJA DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI


| 
| 
| 
|  |  |

 |

 |
| 
|  | 
(LIVE) GUS MUWAFIQ | SEJARAH ASWAJA DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DAN S...

Ngaji Sejarah Ahlussunah wal Jamaah di Indonesia dalam perspektif antropologi 
dan sosiologi bersama KH Ahmad Muw...
 |

 |

 |

[GELORA45] Istana: Ahok Harus Mundur dari PDIP

[ajeg ajegil...@yahoo.com [GELORA45]]

Istana: Ahok Harus Mundur dari PDIP Jika Jadi Bos BUMN

"Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai 
politik. Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena 
BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai 
politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana 
Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/11).

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191113165755-32-448041/istana-ahok-harus-mundur-dari-pdip-jika-jadi-bos-bumn

-

Erick Thohir Sebut Ahok Harus Mundur dari PDIP Jika Jadi Bos BUMN
"Loh kan dari juru bicara kemarin sudah bicara semua yang terlibat di BUMN, 
apakah komisaris dan direksi harus bebas," kata Erick Thohir di Kompleks Istana 
Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11/2019).

https://m.merdeka.com/uang/erick-thohir-sebut-ahok-harus-mundur-dari-pdip-jika-jadi-bos-bumn.html

[GELORA45] Re: Erick Thohir Bongkar Pasang Bos BUMN,,Seperti Apa Kriteria yang Dicari?

[jonathango...@yahoo.com [GELORA45]]

kriteria: hoping dan konco

[GELORA45] :52 ustadz haikal hassan - iman kepada nabi isa alaihissalam

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.youtube.com/watch?v=vuy2HLM6N9c

[GELORA45] US-BannedDefense Minister Prabowo Holds Bilateral Meeting With US Counterpartin Bangkok

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

We want to purchase some sophisticated toys for adult, can we get them on
credit with discout, Prabowo.


https://jakartaglobe.id/news/usbanned-defense-minister-prabowo-holds-bilateral-meeting-with-us-counterpart-in-bangkok




Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto, right, holds a bilateral
meeting with his United States counterpart Defense Secretary Mark Thomas
Esper in Bangkok on Saturday. (Photo courtesy of Indonesian Defense
Ministry)
*US-Banned Defense Minister Prabowo Holds Bilateral Meeting With US
Counterpart in Bangkok*

BY :TELLY NATHALIA

NOVEMBER 17, 2019

*Jakarta*.  Defense Minister Prabowo Subianto has met United States Defense
Secretary Mark Thomas Esper in Bangkok, Thailand, on Saturday, on the
sidelines of the 6th Association of Southeast Asian Nations, or Asean,
Ministers Meeting.

The US has banned Prabowo from entering the country since 2000 over alleged
human rights abuses. No information that the US has lifted the ban.

The two defense ministers discussed future cooperation between the two
countries, especially under the Indo-Pacific Concept that Asean launched
early this year, an official said in a statement on Sunday.

“In the new defense strategy, the United States of America places
Indo-Pacific region, where Indonesia is one of the main players, as a
factor that needs attention,” Maj. Gen. Rizerius Eko, the director general
of defense strategy at Indonesian Defense Ministry, said as quoted in the
statement.

Rizerius accompanied Prabowo in the meeting with Esper in Bangkok,
where Asean ministers also met their counterparts from the Southeast Asia
region and friendly countries like the US.

Esper conveyed a plan to visit Indonesia soon to strengthen defense
cooperation between the two countries, Rizerius said. But, the
secretary has yet to set a schedule, he said.

Prabowo, who joined commando training at Fort Bening during his military
career in the '80s, told Esper of the importance of strengthening
cooperation in defense education and training, according to Rizerius.

Indonesia expected to be able to send its cadets from Army, Navy, and Air
Forces military academies to join military training in the US.

Responding to it, Esper said that the US was open and ready to accept
Indonesian cadets to study there, Rizerius said.

The two ministers also discussed several cooperations that will be
conducted soon, such as the restart of join training between special
military forces and United Nations peacekeepers.

Re: [GELORA45] Indikasi Korupsi Ahok

[ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]]

Bukankah tuduhan indikasi korupsi Ahok ini sudah kandas disaat Ahok 
masih menjabat Gubernur DKI Jakarta? Kok sekarang masih juga muncul 
lagi, apa ada temuan-temuan dan bisa keluarkan bukti-bukti baru? Atau 
hanya usaha bikin gaduh suasana penentuan Dirut BUMN bagi Ahok saja, ...?



On 11/18/2019 1:03 AM, 'Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45] wrote:


Berita Kasus Indikasi Korupsi Ahok
Salam. Lusi.-

Home / Hukum

Marwan Batubara Beberkan Enam Kasus Dugaan Korupsi yang Melibatkan Ahok

Written By Ahmad Saturday, November 16, 2019 Add Comment

Beritaislam - Pengamat energi Marwan Batubara tidak terima soal
rencana Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal
menjabat di salah satu perusahaan BUMN.

Marwan yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies
(Irres) itu menilai Ahok memiliki beberapa rekam jejak dugaan korupsi.
Ia bahkan mengklaim memiliki bukti kuat soal keterlibatan Ahok dalam
kasus korupsi dan sudah melaporkannya ke KPK.

"Berikut adalah berbagai dugaan Kasus Korupsi Ahok yang telah
dilaporkan kepada KPK pada tanggal 17 Juli 2017," ujar Marwan dalam
keterangan tertulis, Jumat (15/11/2019).

Meski sudah melaporkan kasus dugaan korupsi tersebut ke KPK, Marwan
mengatakan kasus Ahok itu tidak pernah ditindaklanjuti. Alasannya
berdasarkan keterangan KPK, kata Marwan, Ahok tidak memiliki niat jahat.

"Bagaimana KPK mengukur niat seseorang yang telah terbukti terlibat dan
merekayasa kejahatan korupsi?" kata Marwan.

Kasus: RS Sumber Waras

Kasus pertama yang mengindikasikan Ahok telah melakukan korupsi adalah
soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurutnya pada kasus
ini, Ahok telah jelas merugikan negara dan malah dilepaskan oleh KPK.

Berikut bukti yang diungkap Marwan soal kasus RS Sumber Waras:

1. Merubah nomenklatur R-APBD 2014 tanpa persetujuan DPRD DKI, dan
memanipulasi dokumen pendukung pembelian lahan dengan modus backdated;

2. Mengabaikan rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian lahan RSSW.
Hal ini melanggar Pasal 20 Ayat 1 UU No.15/2004;

3. Berpotensimerugikan negara Rp 191 miliar. Hal ini melanggar Pasal 13
Undang-Undang No.2/2012 dan Pasal 2 Perpres No.71/2012;

4. Bepotensi tambahan kerugian negara Rp 400 miliar karena Kartini
Muljadi hanya menerima Rp 355 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 755
miliar, sisanya digelapkan;

5. Berpotensi tambahan kerugian negara miliaran Rp dari sewa lahan, dan
bertentangan dengan Pasal 6 Permendagri No.17/2007, PP No. 27/2014 dan
UU No 17/2003.

"Tampaknya KPK bertindak absurd dan berhasil ditaklukkan Ahok," kata
Marwan.

Kasus: Taman BMW

Kasus kedua adalah lahan Taman BMW yang kini bakal dibangun menjadi
Jakarta International Stadium. Berikut buktinya menurut Marwan:

Tanah BMW yang diklaim Agung Podomoro (AP) akan diserahkan pada Pemda
DKI sebagai kewajiban, bukanlah miliknya; lahan berstatus bodong, tidak
ada satu dokumen yang secara hukum sah kalau lahan BMW menjadi milik
Pemda DKI;

1. Telah terjadi pemalsuan tandatangan dalam proses pemilikan lahan
oleh AP;

2. Pemda DKI telah membuat sertifikat sebagian lahan BMW dengan
melanggar hukum, dan telah berperan menjalankan tugas yang harusnya
dilakukan oleh AP. Terjadi manipulasi pembuatan sertifikat atas
sebagian lahan, bukan seluruh lahan;

3. Hal di atas melanggar PP No 24/1997 dan PMNA No 3/1997, tanah yang
sedang sengketa tidak bisa disertifikatkan. Dokumen alas hak
sertifikasi tidak sah;

4. Pada APBD 2014 rencana pembangunan stadion BMW ini ditolak DPRD DKI.
Ahok tetap menganggarkan dana pembangunan stadion dalam APBD 2015.

Marwan menyebut kasus tersebut membuat negara rugi puluhan miliar
rupiah. Selain itu beberapa nama lain, jelas Marwan, juga ikut terlibat.

"Pejabat yang dinilai terlibat adalah Jokowi - Ahok dan gubernur-wagub
periode sebelumnya, dan Ahok salah satu yang sangat berperan," ucap
Marwan.

Kasus: Lahan Cengkareng Barat

Untuk kasus ketiga adalah Lahan Cengkareng Barat yang ia klaim
berpotensi merugikan negara sebesar Rp 668 miliar. Ia menyebut Ahok
membeli lahan milik Pemda sendiri dari Toeto Noezlar Soekarno. Buktinya
sebagai berikut:

Terjadi penyalahgunaan dana APBD yang melanggar UU No.20/2001, tentang
Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor;

1. Dalam proses pembelian lahan terdapat pelanggaran gratifikasi oknum
PNS Pemprov DKI Rp10 miliar, yang melanggar Pasal 12 UU No.20/2001;

2. Sebagai kepala daerah, Ahok bertanggung jawab atas kerugian negara
dan pelanggaran hukum karena berperan mengeluarkan disposisi untuk
mengeksekusi pembelian lahan;

3. KPK telah berperan menetralisir kasus dengan memeroses dan menerima
pengembalian gratifikasi Rp 10 miliar, namun menghentikan kasus
korupsinya sendiri, Rp 668 miliar.

Kasus: Dana CSR

Marwan menyebut Ahok diduga terlibat pada pemberian dana CSR melalui
Ahok Centre. Ia menyebut Ahok Center dipimpin dan dikelola oleh Ahok
bersama tim sukses. Beberapa pelanggaran yang dilakukan terkait dengan
kasus ini adalah:

1. Dana CSR diperoleh dari puluhan perusahaan 

[GELORA45] BandingkanNabi Muhammad dan Soekarno, Sukmawati Dikecam

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

Zaman jayanya pres Soekarno ada partai politik agama apakah itu NU atau
Muhamadiyah mengusulkan agar beliau dinobatkan menjadi Nabi? Jadi kalau
yang satu pada abad ke 6 dan yang lain pada abad 20, maka logikanya bisa
diadakan perbandingan. Apakah Alloh murka diadakan perbandingan ataukah
manusia yang berlagak pandai agama yang tidak tahu dimana letak geografis
surga yang meributkan perbandingan? hehehehehe


https://www.harianterbit.com/megapolitan/read/113160/Bandingkan-Nabi-Muhammad-dan-Soekarno-Sukmawati-Dikecam


*Bandingkan Nabi Muhammad dan Soekarno, Sukmawati Dikecam*

Safari

Sabtu, 16 November 2019 - 10:14 WIB

*Jakarta, HanTer* - Pernyataan Sukmawati Soekarnoputri soal sosok ayahnya
selaku mantan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno (Bung Karno)
lebih berjasa daripada Nabi Muhammad SAW pada awal abad ke-20, disesalkan
berbagai kalangan.

Direktur Eksekutif Tjokroaminoto Institute, Afrifan Eldo menyesalkan
pernyataan Sukmawati yang menyatakan Soekarno lebih berjasa dari nabi
Muhammad SAW di abad 20.

Eldo mengakui, Soekarno memang merupakan sosok yang hebat yang
memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tetapi harus diingat bahwa Soekarno
banyak terinspirasi dan belajar dari Tjokroaminoto atau biasa disebut yang
oetama dan guru bangsa.

Menurut Eldo, Tjokroaminoto adalah orang yang sangat mengagumi Nabi
Muhammad SAW, dengan semangat nilai islam dan keberpihakan kepada kaum yang
lemah. "Jika benar dengan apa yang tersebar anak seorang proklamator
bermaksud menyatakan Bung Karno lebih berjasa dari nabi Muhammad di abad 20
itu sangat amat keliru karena menjadi gaduh ditengah kebangsaan kita,"
ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI)
organisasi serumpun Syarikat Islam, Bintang W Saputra sangat menyesalkan
 pernyataan Sukmawati yang membandingkan perjuangan Baginda Rasulullah Nabi
Besar Muhammad SAW dengan Bung Karno di abad Ke 20. Oleh karena itu
Sukmawati sebagai pewaris biologis Ir Sukarno harus dapat menjelaskan apa
maksud dan tujuan dari pernyataannya tersebut.

"Karena Ir.Sukarno bersama Kartosuwiryo, Tan Malaka dan lainnya merupakan
kader kader terbaik syarikat Islam yang di pimpin HOS Tjokroaminoto pada
abad ke20," jelasnya.

Sebelumnya, saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi bertema 'Bangkitkan
Nasionalisme Bersama Kita Tangkap Radikalisme dan Berantas Terorisme'
beberapa waktu lalu, Sukmawati sempat bertanya soal sosok yang berjasa
merebut kemerdekaan Indonesia.

"Yang berjuang di abad 20 itu nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur
Soekarno untuk kemerdekaan Indonesia?" tanyanya.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti pernyataan Diah
Mutiara Sukmawati Sukarnoputri alias Sukmawati soal sosok ayahnya selaku
mantan Presiden Soekarno (Bung Karno) lebih berjasa daripada Nabi Muhammad
SAW pada awal abad ke-20.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini mengunggah dua gambar tulisan dari media
darling, yakni tentang pernyataan Sukmawati dan Bung Karno. Di situ,
terlihat pernyataan Bapak Proklamator berbeda dengan pernyataan anaknya
terhadap sosok Nabi Muhammad SAW.

Dalam gambar pertama, artikel berjudul ‘Sukmawati Sebut Soekarno Lebih
Berjasa dari Nabi Muhammad SAW?’ Sedangkan, gambar kedua artikel berjudul
‘Bung Karno: Muhammad Pemimpin Besar’. Nah, HNW langsung menyindir
Sukmawati.

“Untungnya Bapak Bangsa & Proklamator Indonesia bukan Sukmawati, tapi
adalah Bung Karno,” kata HNW lewat akunnya di Twitter, yang dikutip pada
Jumat, 15 November 2019.

*Syarikat Islam*

Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu
memberitahu kepada Sukmawati bahwa bendera Syarikat Islam yang berjuang
memerdekakan Indonesia itu bertuliskan Arab dengan dua kalimat syahadat dan
organisasi massa (ormas) lain.

“Pejuang kemerdekaan, termasuk Soekarno juga selalu menyebut nama Nabi
Muhammad. Banyak sekali pahlawan kita bernama Muhammad,” jelas dia.

*#SUKMAWATI*    *#SOEKARNO*


   -


--



--


BACA JUGA :

   -

   *NASIONAL* | MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 - 21:37 WIB
   Cegah Kegaduhan di Masyarakat; PBNU Ingatkan Sukmawati
   

   --

   *MEGAPOLITAN* | SABTU, 16 NOVEMBER 2019 - 10:14 WIB
   Bandingkan Nabi Muhammad dan Soekarno, Sukmawati Dikecam
   

   --

   *EKONOMI* | KAMIS, 13 JUNI 2019 - 11:15 WIB
   Pertama Kali, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jadi Merek Paling
   Mahal di Indonesia
   

   --

   *NASIONAL* | MINGGU, 09 JUNI 2019 - 16:41 WIB
   

[GELORA45] Fleeing South Korea

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.aljazeera.com/programmes/101east/2016/12/fleeing-south-korea-161228075711093.html

Re: [GELORA45] Tukang pijat terduga teroris di Cilacap ditangkap

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

*Wah, jadi tukang pijat tombol bom*

Pada tanggal Min, 17 Nov 2019 pukul 17.32 'j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl
[GELORA45]  menulis:

>
>
>
>
> https://jateng.antaranews.com/berita/275816/tukang-pijat-terduga-teroris-di-cilacap-ditangkap
> Tukang pijat terduga teroris di
> Cilacap ditangkap
>
> Minggu, 17 November 2019 20:17 WIB
> Cilacap (ANTARA) - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap
> seorang terduga teroris berinisial SY (30) di Dusun Tritih, Desa Danasri
> Lor, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Minggu.
>
> Dalam keseharian, SY dikenal sebagi tukang pijat dan *bekam*.
>
> Informasi yang dihimpun, penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas
> Densus 88 Antiteror sekitar pukul 08.00 WIB di rumah SY, Dusun Tritih RT 01
> RW 05, Desa Danasri Lor, Kecamatan Nusawungu, Cilacap.
>
> "Kemungkinan ditangkapnya sekitar pukul 08.00 WIB, soalnya saya didatangi
> petugas untuk menyaksikan penggeledahan di rumah SY sekitar pukul 09.00
> WIB. Saat saya datang, SY sudah ditangkap," kata Ketua RT 01 RW 05 Mubasir
> saat ditemui di rumahnya, Minggu petang.
>
>
> Dalam penggeledahan tersebut, kata dia, petugas mengambil dua unit laptop,
> berbagai buku, sejumlah telepon seluler, dan beberapa *flashdisk*.
>
> Dia mengatakan salah seorang petugas berpakaian preman sempat menunjukkan
> surat perintah penangkapan SY kepadanya.
>
> Tetapi, kata dia, surat penangkapan tersebut hanya ditunjukkan sepintas
> dan petugas itu sempat mengatakan jika SY ada kaitannya dengan rentetan
> peristiwa tahun 2013.
>
> "Saya tidak sempat baca karena petugas langsung mengambil surat itu,"
> katanya lagi.
>
> Lebih lanjut, Mubasir mengatakan SY merupakan menantu dari terduga teroris
> ZZ yang ditangkap Densus 88 Antiteror pada tahun 2009 di rumahnya, Desa
> Danasri Lor.
>
> *Baca juga: Pegawai Krakatau Steel ditangkap Densus 88, begini respons
> Menteri BUMN
> *
>
> Menurut dia, SY menikah dengan KN yang merupakan putri sulung ZZ sekitar
> tahun 2015, setelah terpidana kasus terorisme itu bebas dari hukuman.
>
> "Pak ZZ kalau enggak salah meninggal dunia sekitar tahun 2017," katanya
> pula.
>
> Menurut dia, SY yang sehari-harinya bekerja sebagai juru pijat dan bekam,
> jarang bergaul dengan masyarakat.
>
> "Meskipun jarang bergaul dengan warga sekitar, dia orangnya baik," katanya
> lagi.
>
> Rumah SY tampak tertutup dan penghuninya yang terdiri ibu mertua SY, istri
> SY, serta kedua anaknya tidak terlihat keluar rumah.
>
> Hingga berita ini diturunkan (pukul 19.45 WIB), belum ada keterangan resmi
> dari pihak kepolisian terkait dengan penangkapan seorang terduga teroris
> tersebut.
>
> *Baca juga: Densus 88 tangkap lagi terduga teroris, kali ini di Sragen
> *
>
> Kepala Kepolisian Resor Cilacap AKBP Djoko Julianto saat hendak
> dikonfirmasi, telepon selulernya tidak bisa dihubungi.
>
> Diketahui, mertua SY, yakni ZZ merupakan keponakan dari Bd yang ditangkap
> Densus 88 Antiteror di rumahnya, Desa Pasuruhan, Kecamatan Binangun,
> Cilacap pada tanggal 22 Juli 2009 atau selang satu bulan setelah
> penangkapan terhadap ZZ yang ditangkap pada tanggal 21 Juni 2009.
>
> Selain Bd, dalam penangkapan di Desa Pasuruhan itu, Densus 88 Antiteror
> juga membawa putri Bd, yakni Rn yang diketahui sebagai istri dari gembong
> teroris Noordin M. Top.
> Pewarta : Sumarwoto
> Editor: Achmad Zaenal M
> COPYRIGHT © ANTARA 2019
>
>
>
>
>
> 
>

[GELORA45] Mind control

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://soundcloud.com/rttv/on-contact-cia-search-for-mind-control-with-stephen-kinzer

[GELORA45] Indikasi Korupsi Ahok

['Lusi D.' lus...@rantar.de [GELORA45]]

Berita Kasus Indikasi Korupsi Ahok
Salam. Lusi.-



Home / Hukum

Marwan Batubara Beberkan Enam Kasus Dugaan Korupsi yang Melibatkan Ahok

Written By Ahmad Saturday, November 16, 2019 Add Comment 


Beritaislam -  Pengamat energi Marwan Batubara tidak terima soal
rencana Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal
menjabat di salah satu perusahaan BUMN.

Marwan yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies
(Irres) itu menilai Ahok memiliki beberapa rekam jejak dugaan korupsi.
Ia bahkan mengklaim memiliki bukti kuat soal keterlibatan Ahok dalam
kasus korupsi dan sudah melaporkannya ke KPK.

"Berikut adalah berbagai dugaan Kasus Korupsi Ahok yang telah
dilaporkan kepada KPK pada tanggal 17 Juli 2017," ujar Marwan dalam
keterangan tertulis, Jumat (15/11/2019).

Meski sudah melaporkan kasus dugaan korupsi tersebut ke KPK, Marwan
mengatakan kasus Ahok itu tidak pernah ditindaklanjuti. Alasannya
berdasarkan keterangan KPK, kata Marwan, Ahok tidak memiliki niat jahat.

"Bagaimana KPK mengukur niat seseorang yang telah terbukti terlibat dan
merekayasa kejahatan korupsi?" kata Marwan.


Kasus: RS Sumber Waras

Kasus pertama yang mengindikasikan Ahok telah melakukan korupsi adalah
soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Menurutnya pada kasus
ini, Ahok telah jelas merugikan negara dan malah dilepaskan oleh KPK.

Berikut bukti yang diungkap Marwan soal kasus RS Sumber Waras:

1. Merubah nomenklatur R-APBD 2014 tanpa persetujuan DPRD DKI, dan
memanipulasi dokumen pendukung pembelian lahan dengan modus backdated;

2. Mengabaikan rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian lahan RSSW.
Hal ini melanggar Pasal 20 Ayat 1 UU No.15/2004; 

3. Berpotensimerugikan negara Rp 191 miliar. Hal ini melanggar Pasal 13
Undang-Undang No.2/2012 dan Pasal 2 Perpres No.71/2012; 

4. Bepotensi tambahan kerugian negara Rp 400 miliar karena Kartini
Muljadi hanya menerima Rp 355 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 755
miliar, sisanya digelapkan; 

5. Berpotensi tambahan kerugian negara miliaran Rp dari sewa lahan, dan
bertentangan dengan Pasal 6 Permendagri No.17/2007, PP No. 27/2014 dan
UU No 17/2003.

"Tampaknya KPK bertindak absurd dan berhasil ditaklukkan Ahok," kata
Marwan.


Kasus: Taman BMW

Kasus kedua adalah lahan Taman BMW yang kini bakal dibangun menjadi
Jakarta International Stadium. Berikut buktinya menurut Marwan:

Tanah BMW yang diklaim Agung Podomoro (AP) akan diserahkan pada Pemda
DKI sebagai kewajiban, bukanlah miliknya; lahan berstatus bodong, tidak
ada satu dokumen yang secara hukum sah kalau lahan BMW menjadi milik
Pemda DKI;

1. Telah terjadi pemalsuan tandatangan dalam proses pemilikan lahan
oleh AP; 

2. Pemda DKI telah membuat sertifikat sebagian lahan BMW dengan
melanggar hukum, dan telah berperan menjalankan tugas yang harusnya
dilakukan oleh AP. Terjadi manipulasi pembuatan sertifikat atas
sebagian lahan, bukan seluruh lahan; 

3. Hal di atas melanggar PP No 24/1997 dan PMNA No 3/1997, tanah yang
sedang sengketa tidak bisa disertifikatkan. Dokumen alas hak
sertifikasi tidak sah; 

4. Pada APBD 2014 rencana pembangunan stadion BMW ini ditolak DPRD DKI.
Ahok tetap menganggarkan dana pembangunan stadion dalam APBD 2015.

Marwan menyebut kasus tersebut membuat negara rugi puluhan miliar
rupiah. Selain itu beberapa nama lain, jelas Marwan, juga ikut terlibat.

"Pejabat yang dinilai terlibat adalah Jokowi - Ahok dan gubernur-wagub
periode sebelumnya, dan Ahok salah satu yang sangat berperan," ucap
Marwan.


Kasus: Lahan Cengkareng Barat

Untuk kasus ketiga adalah Lahan Cengkareng Barat yang ia klaim
berpotensi merugikan negara sebesar Rp 668 miliar. Ia menyebut Ahok
membeli lahan milik Pemda sendiri dari Toeto Noezlar Soekarno. Buktinya
sebagai berikut:

Terjadi penyalahgunaan dana APBD yang melanggar UU No.20/2001, tentang
Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor;

1. Dalam proses pembelian lahan terdapat pelanggaran gratifikasi oknum
PNS Pemprov DKI Rp10 miliar, yang melanggar Pasal 12 UU No.20/2001; 

2. Sebagai kepala daerah, Ahok bertanggung jawab atas kerugian negara
dan pelanggaran hukum karena berperan mengeluarkan disposisi untuk
mengeksekusi pembelian lahan; 

3. KPK telah berperan menetralisir kasus dengan memeroses dan menerima
pengembalian gratifikasi Rp 10 miliar, namun menghentikan kasus
korupsinya sendiri, Rp 668 miliar.


Kasus: Dana CSR

Marwan menyebut Ahok diduga terlibat pada pemberian dana CSR melalui
Ahok Centre. Ia menyebut Ahok Center dipimpin dan dikelola oleh Ahok
bersama tim sukses. Beberapa pelanggaran yang dilakukan terkait dengan
kasus ini adalah:

1. Dana CSR diperoleh dari puluhan perusahaan bernilai puluhan-ratusan
miliar Rp, ternyata oleh Ahok tidak dimasukkan kedalam APBD, tetapi
dikelola Ahok Centre; 

2. Pengelolaan dana CSR oleh Ahok Center diluar APBD antara lain
melanggar 1) UU No.40/2007 tentang PT; 2) PP No.47/2012 tentang TJSL;
3) Pemern BUMN N0.5/2007 tentang Kemitraan BUMN; 4) PP No.58/2005
tentang Pengelolaan 

[GELORA45] Hujan Datang Banjir Mengintai

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1851-hujan-datang-banjir-mengintai


 /*Hujan Datang Banjir Mengintai*/

Penulis: *Media Indonesia* Pada: Sabtu 16 November 2019, 05:00 WIB 
Editorial MI 
 
 
 
 



SETIAP musim hujan tiba, saat itu juga kecemasan datang. Cemas apakah 
bencana banjir dan tanah longsor sudah dapat diatasi dengan belajar dari 
pengalaman sebelumnya. Namun, pada kenyataannya, bencana banjir dan 
tanah longsor terus berulang, bahkan lebih parah.


Bahkan, bisa dikatakan negeri ini sangat akrab dengan bencana banjir. 
Akan tetapi, dari tahun ke tahun terus saja dipertontonkan situasi 
pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten/kota yang masih 
tergagap-gagap ketika banjir dan tanah longsor melanda.


Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP), yang melansir dampak 
kerugian dan kerusakan akibat banjir dan tanah longsor di Indonesia 
sepanjang tahun lalu, menyebutkan 286 orang meninggal dunia, 348 
luka-luka, dan 149 ribu warga mengungsi dengan taksiran kerugian 
mencapai puluhan triliun rupiah.


Sebuah ironi, hujan yang semestinya membawa berkah justru menjadi biang 
musibah. Pemangku kebijakan selalu kaget dan kelabakan. Selalu kaget 
jika banjir dan tanah longsor melanda. Padahal, sebetulnya bencana 
banjir dan tanah longsor dapat diprediksi.


Banjir ini bukan bencana alam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika rutin membuat prakiraan cuaca mengenai kapan hujan terjadi, di 
mana terjadi, dan dengan intensitas seperti apa. Namun, banjir yang 
terus berulang mencerminkan ketidakberdayaan pemerintah memitigasi 
banjir. Pemerintah seakan pasrah menghadapinya.


Untuk tahun ini, BMKG memprediksi musim hujan akan berlangsung dari 
bulan ini hingga Januari tahun depan. Sayangnya, sekalipun sudah jelas, 
langkah-langkah yang diambil pemerintah di berbagai level cenderung 
tidak sepenuh tenaga.


Artinya, masyarakat di daerah rawan banjir dan tanah longsor mulai 
waswas. Seperti biasa, banjir dan tanah longsor selalu menghadirkan 
kesulitan dan kepedihan bagi warga karena wilayah permukiman mereka 
berubah menjadi kolam.


Belum lagi warga harus hidup di pengungsian dan aktivitas kehidupan akan 
tersendat karena seluruh akses ke luar kawasan tempat tinggal mereka 
tertutup oleh banjir.


Wajar kiranya jika penanggulangan banjir diharapkan lebih integratif dan 
efektif. Tidak hanya diperlukan koordinasi di tingkat pelaksanaan, tapi 
juga di tingkat perencanaan kebijakan. Warga tentu ingin agar musibah 
itu tak separah seperti yang sudah-sudah.


Namun, keseriusan pemerintah, baik pusat maupun daerah, belum tampak 
untuk meminimalkan dampak dari potensi terjadinya banjir dan tanah 
longsor. Di wilayah Jakarta yang menjadi langganan banjir, misalnya, 
proyek normalisasi Sungai Ciliwung masih 45%. Akibatnya, 28 kelurahan 
masih berpotensi terendam banjir.


Kondisi ini tidak bisa dimungkiri akan menyebabkan Ibu Kota Republik ini 
akan kembali diterjang banjir. Efeknya tentu tidak hanya bagi warga, 
tapi juga mengganggu wajah perekonomian secara nasional. Tak hanya 
karena Jakarta sebagai ibu kota, tapi juga karena Jakarta ialah pusat 
bisnis nasional.


Untuk itulah, jika upaya preventif belum optimal, tidak ada pilihan lain 
kecuali meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir, termasuk juga 
tanah longsor dan angin puting beliung. Relokasi warga yang masih 
tinggal di daerah rawan bencana.


Pemerintah daerah pun harus terus-menerus menyosialisasikan dan 
memberikan pengertian kepada warga agar tidak terjadi hal-hal yang 
merugikan mereka. Begitu pula warga, mereka tak boleh lagi apatis 
terhadap ancaman bencana lingkungan. Peran terkecil seperti mengurangi 
dan membuang sampah pada tempatnya pantang diabaikan.

[GELORA45] Larangan Beribadah Dominasi Kasus Intoleransi di Indonesia

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://mediaindonesia.com/read/detail/272114-larangan-beribadah-dominasi-kasus-intoleransi-di-indonesia

*Minggu 17 November 2019, 20:06 WIB *


 /*Larangan Beribadah Dominasi Kasus Intoleransi
 */


 /*di Indonesia*/

*Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum 
*
 
 
 


Larangan Beribadah Dominasi Kasus Intoleransi di Indonesia 
 



/Mi/Pius Erlangga/
Imparsial memaparkan soal kasus intoleransi di Indonesia memperingati 
Hari Toleransi Internasional


IMPARSIAL mencatat sebanyak 31 kasus intoleransi atau pelanggaran 
terhadap kebebasan beragaman dan berkeyakinan terjadi dalam kurun satu 
tahun terakhir di 15 Provinsi.


Koordinator Program Imparsial Ardimanto Adiputra mengungkapkan, jenis 
kasus intoleransi tersebut beragam, mulai dari pelarangan terhadap 
pendirian rumah atau tempat ibadah, hingga penolakan untuk bertetangga 
terhadap yang tidak seagama.


"Bentuk pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah pelarangan atau 
pembubaran terhadap ritual, pengajian, ceramah, atau pelaksanaan ibadah 
agama atau kepercayaan, yaitu dengan 12 kasus," ungkapnya di Kantor 
Imparsial Jakarta (17/11) dalam memperingati hari Toleransi Internasional.


Kasus berikutnya yakni pelarangan terhadap pendirian rumah atau tempat 
ibadah sebanyak 11 kasus, perusakan tempat ibadah 3 kasus, dan 
pelarangan terhadap perayaan kebudayaan etnis tertentu sebanyak 2 kasus.


*Baca juga *: Pemerintah Jangan Lawan Intoleran dengan Cara Intoleran 



Selanjutnya, pengaturan tentang tata cara berpakaian sesuai agama 
tertentu oleh pemerintah sebanyak 1 kasus, imbauan atau edaran 
pemerintah terkait aliran keagamaan tertentu sebanyak 1 kasus, dan 
penolakan untuk bertetangga terhadap yang tidak seagama sebanyak 1 kasus.


Ardimanto mengatakan, pelaku tindakan intoleransi atau pelanggaran 
terhadap hak atas kebebasaan beragama ataupun berkeyakinan paling banyak 
dilakukan oleh warga setempat yang dimobilisasi oleh organisasi atau 
kelompok agama tertentu, yaitu dengan jumlah 28 kasus.


Sedangkan pelaku tindakan intoleran atu pelanggaran yang dilakukan oleh 
aparat pemerintah atau negara sebanyak 4 kasus. Kasus tersebut dilakukan 
dalam bentuk pelarangan kegiatan keagamaan maupun pencabutan izin 
pembangungan tempat ibadah. (OL-7)


 
 
 


*TAGS:*#intoleransi 
#Toleransi 

[GELORA45] Tukang pijat terduga teroris di Cilacap ditangkap

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://jateng.antaranews.com/berita/275816/tukang-pijat-terduga-teroris-di-cilacap-ditangkap


 Tukang pijat terduga teroris di


 Cilacap ditangkap

Minggu, 17 November 2019 20:17 WIB

Rumah terduga teroris SY di Dusun Tritih RT 01 RW 05, Desa Danasri Lor, 
Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. SY ditangkap Densus 
88/Antiteror pada hari Minggu (17/11/2019), sekitar pukul 08.00 WIB. 
ANTARA/Sumarwoto


Cilacap (ANTARA) - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap 
seorang terduga teroris berinisial SY (30) di Dusun Tritih, Desa Danasri 
Lor, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Minggu.


Dalam keseharian, SY dikenal sebagi tukang pijat dan /bekam/.

Informasi yang dihimpun, penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas 
Densus 88 Antiteror sekitar pukul 08.00 WIB di rumah SY, Dusun Tritih RT 
01 RW 05, Desa Danasri Lor, Kecamatan Nusawungu, Cilacap.


"Kemungkinan ditangkapnya sekitar pukul 08.00 WIB, soalnya saya 
didatangi petugas untuk menyaksikan penggeledahan di rumah SY sekitar 
pukul 09.00 WIB. Saat saya datang, SY sudah ditangkap," kata Ketua RT 01 
RW 05 Mubasir saat ditemui di rumahnya, Minggu petang.



Dalam penggeledahan tersebut, kata dia, petugas mengambil dua unit 
laptop, berbagai buku, sejumlah telepon seluler, dan beberapa /flashdisk/.


Dia mengatakan salah seorang petugas berpakaian preman sempat 
menunjukkan surat perintah penangkapan SY kepadanya.


Tetapi, kata dia, surat penangkapan tersebut hanya ditunjukkan sepintas 
dan petugas itu sempat mengatakan jika SY ada kaitannya dengan rentetan 
peristiwa tahun 2013.


"Saya tidak sempat baca karena petugas langsung mengambil surat itu," 
katanya lagi.


Lebih lanjut, Mubasir mengatakan SY merupakan menantu dari terduga 
teroris ZZ yang ditangkap Densus 88 Antiteror pada tahun 2009 di 
rumahnya, Desa Danasri Lor.


*Baca juga: Pegawai Krakatau Steel ditangkap Densus 88, begini respons 
Menteri BUMN 
*


Menurut dia, SY menikah dengan KN yang merupakan putri sulung ZZ sekitar 
tahun 2015, setelah terpidana kasus terorisme itu bebas dari hukuman.


"Pak ZZ kalau enggak salah meninggal dunia sekitar tahun 2017," katanya 
pula.


Menurut dia, SY yang sehari-harinya bekerja sebagai juru pijat dan 
bekam, jarang bergaul dengan masyarakat.


"Meskipun jarang bergaul dengan warga sekitar, dia orangnya baik," 
katanya lagi.


Rumah SY tampak tertutup dan penghuninya yang terdiri ibu mertua SY, 
istri SY, serta kedua anaknya tidak terlihat keluar rumah.


Hingga berita ini diturunkan (pukul 19.45 WIB), belum ada keterangan 
resmi dari pihak kepolisian terkait dengan penangkapan seorang terduga 
teroris tersebut.


*Baca juga: Densus 88 tangkap lagi terduga teroris, kali ini di Sragen 
*


Kepala Kepolisian Resor Cilacap AKBP Djoko Julianto saat hendak 
dikonfirmasi, telepon selulernya tidak bisa dihubungi.


Diketahui, mertua SY, yakni ZZ merupakan keponakan dari Bd yang 
ditangkap Densus 88 Antiteror di rumahnya, Desa Pasuruhan, Kecamatan 
Binangun, Cilacap pada tanggal 22 Juli 2009 atau selang satu bulan 
setelah penangkapan terhadap ZZ yang ditangkap pada tanggal 21 Juni 2009.


Selain Bd, dalam penangkapan di Desa Pasuruhan itu, Densus 88 Antiteror 
juga membawa putri Bd, yakni Rn yang diketahui sebagai istri dari 
gembong teroris Noordin M. Top.

Pewarta : Sumarwoto
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2019

[GELORA45] Kronologi Bentrok Ormas FBR dan Pemuda Pancasila di Bekasi

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://metro.tempo.co/read/1273268/kronologi-bentrok-ormas-fbr-dan-pemuda-pancasila-di-bekasi/full=ok


 Kronologi Bentrok Ormas FBR dan Pemuda


 Pancasila di Bekasi

Reporter:


   Adi Warsono (Kontributor)

Editor:


   Martha Warta Silaban

Minggu, 17 November 2019 15:16 WIB
Ilustrasi Forum Betawi Rempug (FBR). TEMPO/Amston Probel 



Ilustrasi Forum Betawi Rempug (FBR). TEMPO/Amston Probel

*TEMPO.CO*, *Bekasi* -Dua kelompok organisasi masyarakat atau Ormas 
 
di Kota Bekasi, Jawa Barat terlibat keributan. Kedua kelompok ini 
berasal dari Pemuda Pancasila atau PP dan Forum Betawi Rempug atau FBR.


Juru bicara Polres Metro Bekasi Kota, Komisaris Erna Ruswing Andari 
mengatakan peristiwa bermula saat anggota dua kelompok ormas ini menjadi 
pengunjung tempat hiburan malam pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 
01.00 WIB. Kedua anggota kelompok ormas ini berjoget ria.


Di tengah menikmati musik, seorang anggota FBR Dedi menawarkan korek api 
kepada anggota PP Deni. Mendapat tawaran itu, Deni merespon lalu 
berupaya mengambil, tapi Dedi tiba-tiba menampar. Sikap ini dibalas Deni 
dengan mendorong Dedi hingga jatuh. Dedi lalu mengambil botol bir yang 
ada di meja dan dilemparkan ke kaki Deni.


"Untuk menghindari ribut lebih besar, Deni (PP) bersama tujuh orang 
temannya pergi meninggalkan lokasi cafe Budi," kata Erna.


Menjelang pagi atau sekitar pukul 05.00 WIB, sekelompok massa dari FBR 
sekitar 100 orang menyerang markas Pemuda Pancasila 
 di Arenjaya, Bekasi Timur. 
Kedua orang yang bertikai di tempat hiburan terlibat lagi. Dedi 
menyerang Deni dengan melempar batu lalu mengeroyok. Deni luka di 
pinggang dan tangan, sedangkan kawan-kawannya melarikan diri.


"Anggota kami yang dikeroyok di Arenjaya sudah melaporkan kejadian ini 
ke polisi," kata Ketua Pemuda Pancasila, Kota Bekasi, Aries Budiman.


Keributan ini belum selesai. Markas Pemuda Pancasila di Kayuringin, 
Bekasi Selatan, kata dia, dirusak oleh massa FBR. Karena itu, anak 
buahnya membalas dendam dengan merusak pos FBR di Durenjaya, Bekasi 
Timur pada Sabtu malam sekitar pukul 23.00 WIB.


Usai penyerangan oleh PP, kata dia, anggotanya terkena /sweeping/ 
sekelompok massa FBR di Jalan Kartini, Margahayu, Bekasi Timur. Korban 
yang hendak ke kantor PP dikeroyok hingga mengalami luka di pelipis. 
Korban belum membuat laporan polisi karena menunggu pulih lebih dulu.


"Masalah rusak merusak ini sudah /clear/, kami sudah dimediasi oleh 
Kapolres dan Pak Wali Kota pagi tadi. Tapi, kalau soal laporan polisi 
tetap berlanjut di kepolisian," kata Aries.


Sementara itu, Ketua FBR 
 
Kota Bekasi, Novel Said mengatakan persoalan perselisihan antara 
organisasinya dengan Pemuda Pancasila telah selesai. "Selebihnya silakan 
ke Kapolres," kata Novel.



# Ormas 
# FBR 
# Pemuda Pancasila 
# Bentrokan 
# Bekasi 

[GELORA45] Erick Thohir Bongkar Pasang Bos BUMN,,Seperti Apa Kriteria yang Dicari?

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4788058/erick-thohir-bongkar-pasang-bos-bumn-seperti-apa-kriteria-yang-dicari?tag_from=wp_nhl_judul_22&_ga=2.184666799.720310411.1574006959-2035160192.1574006959

Minggu, 17 Nov 2019 21:31 WIB


 Erick Thohir Bongkar Pasang Bos BUMN,


 Seperti Apa Kriteria yang Dicari?

Trio Hamdani - detikFinance
Share *0* 
 
Tweet *0* 
 
Share *0* 
 
4 komentar 
 


Foto: Hendra Kusuma Foto: Hendra Kusuma
*Jakarta* - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal 
bongkar pasang bos BUMN. Dirinya akan menjaring calon-calon bos 
perusahaan pelat merah selama setahun ke depan. Seperti apa kriteria 
yang dicari?


Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga 
menjelaskan bahwa karakter pemimpin perusahaan pelat merah yang dicari 
disesuaikan dengan beberapa faktor.


"Disesuaikan dengan kondisi pasar, disesuaikan dengan industrinya, 
disesuaikan dengan manajemennya, pasti itu," kata dia saat dihubungi 
*detikcom*, Jakarta, Minggu (17/11/2019).
*Baca juga: *Erick Thohir Mau Bongkar Pasang Direksi BUMN Hingga 2020 




Menurutnya calon bos BUMN yang bakal dijaring kementerian tak berasal 
dari kalangan politik. Selain itu calon-calon yang dijaring harus 
memiliki rekam jejak yang bagus.


"Secara akuntabilitas juga baik ya punya track record yang baik juga 
lah," tambahnya.


Dihubungi terpisah, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 
Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai calon bos BUMN yang akan 
dipilih Erick harus bisa menghadapi dua tantangan sekaligus, yaitu 
menjadi agen pembangunan dan mencari keuntungan.
*Baca juga: *Soal Ahok ke BUMN, Dahlan: Perusahaan Tak Maju Kalau 
Hebohnya Lebih Besar 




"Pimpinan BUMN yang ideal adalah yang mampu mengkombinasikan tugas BUMN 
sebagai agent of development (PSO) sekaligus tugas lainya sebagai 
entitas yang mampu creating profit," jelasnya.


Dalam konteks di atas, menurutnya penting seorang pemimpin menguasai 
aspek kepemimpinan visioner, kemampuan pemahaman bisnis yang kuat, 
kemampuan melaksanakan manajemen perubahan, serta menjaga integritas 
yang kuat.


"Dengan syarat dasar ini mustinya kandidat CEO BUMN bisa diharapkan 
berkinerja optimal," tambahnya.


*Simak Video "Pengakuan Ahok: Nyaris Gabung Perusahaan Erick Thohir"*

*(toy/dna)
*





**

[GELORA45] Hong Kong Peringatkan Ancaman Resesi Ekonomi dari Demo

['j.gedearka' j.gedea...@upcmail.nl [GELORA45]]

https://cnnindonesia.com/ekonomi/20191117144624-532-449083/hong-kong-peringatkan-ancaman-resesi-ekonomi-dari-demo


 Hong Kong Peringatkan Ancaman Resesi Ekonomi dari


 Demo

CNN Indonesia | Minggu, 17/11/2019 15:07 WIB
Bagikan : 
 
 

Hong Kong Peringatkan Ancaman Resesi Ekonomi dari Demo Ilustrasi demo 
Hong Kong. (AP Photo/Kin Cheung).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah *Hong Kong 
* memperingatkan ancaman 
*resesi * ekonomi dari 
demonstrasi. *Demo * 
ricuh Hong Kong disebut telah berdampak terhadap berkurangnya kegiatan 
ekonomi di pusat keuangan Asia tersebut.


Pemerintah Hong Kong memproyeksi pertumbuhan ekonomi negaranya 
terkontraksi atau negatif 1,3 persen pada akhir tahun nanti. Ini 
merupakan resesi ekonomi pertama Hong Kong sejak krisis keuangan global 
melanda satu dekade lalu.


Andrew Au, Ekonom Pemerintahan Hong Kong, menerangkan proyeksi 
pertumbuhan ekonomi Hong Kong dipangkas karena protes pro-demokrasi, 
perlambatan ekonomi dunia, termasuk perang dagang antara China dan 
Amerika Serikat.


"Mengakhiri kekerasan dan memulihkan ketenangan sangat penting bagi 
pemulihan ekonomi," ujarnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir 
AFP, Minggu (17/11).



 Lihat juga:

Ekonomi AS Kuartal Keempat Terancam Mandek 



Sebelum protes dan demo meluas enam bulan lalu, Pemerintah Hong Kong 
memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini di kisaran 2-3 persen. Namun, 
per Agustus, pemerintah mulai menurunkan proyeksinya menjadi 0-1 persen.


Sayangnya, laju ekonomi bergerak lebih dramatis dari yang diperkirakan, 
sehingga mendorong Hong Kong dalam resesi pada kuartal ketiga 2019. 
Resesi ekonomi ialah pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal 
berturut-turut.


Apabila krisis politik dan demo Hong Kong tidak berakhir, ekonom 
memperkirakan ekonomi negaranya bisa lebih buruk dari yang 
dikhawatirkan. Demo Hong Kong sendiri telah memukul industri 
perbelanjaan dan pariwisata.



 Lihat juga:

Lolos dari Resesi, Inggris Catat Ekonomi Tumbuh 1 Persen 



Fesyen sekaliber Salvatore Ferragamo, Burberry, dan maskapai penerbangan 
Cathay Pacific mengaku krisis politik dan demo Hong Kong telah berdampak 
pada penjualan mereka.


Kendati prospek ekonominya suram, pasar keuangan Hong Kong mendapatkan 
kepercayaan besar dari raksasa teknologi Alibaba. Perusahaan e-commerce 
China tersebut berencana melakukan aksi korporasi penjualan saham untuk 
mencari dana segar US$13 miliar.

*(bir)*

RE: [GELORA45] aturan baru di era Jokowi

['nesare' nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Jelas ente ini NYINYIR. Ini bukan thread ini saja. Dari dulu juga kerjaannya 
ente dimilis ini NYINYIR. Moso gak ngaku?

Ane dimilis ini ente cekokin/gelarin sbg pendukung Jokowi plus pake’ istilah 
pendukung fanatic dll.

 

Sedangkan sebetulnya ente hanya mengkounter NYINYIR2nya ente saja. Ente belum 
sempat sama sekali nulis detail gimana memuji Jokowi dan ahok. Begitu juga gak 
sempat mengkritik Jokowi dan ahok krn kesibukan mengkounter tulisan2 NYINYIR 
nya ente. DAH NGERTI?

 

Jelas2 ente gak ngerti istilah komut dan dirut, makanya ente bermimpi kalau 
ahok jadi dirut akan bisa ngurus pertamina. Jelas2 ente gak ngerti bisnis. 
Orang yg belajar bisnis, gak akan berpendapat begini. Persis sama idenya RR yg 
bashing ahok katanya gak punya pengalaman menjalankan perusahaan tetapi 
ujung2nya bashingnya ke ahok yg selalu bikin masalah. Persis suara ente dgn RR 
itu. Kalau gak suka sama ahok, ya bilang saja. Gak usah cari2 alasan spt ahok 
gak punya pengalaman perusahaan dll.

 

Ane sudah tanyakan gimana ente bisa berkesimpulan kalau posisi komut akan lebih 
baik drpd dirut dalam mengatasi pertamina? Ente jawab sampai modarpun gak akan 
ketemu jawabannya. Menjalankan perusahaan ente anggap kayak kentut saja 
gampangnya apalagi perusahaan separah pertamina yg masalahnya adalah bukan 
masalah management koq. Ini masalah diluar bisnis management perusahaan. Ini 
masalah korupsi. Ini  masalah tempat bancakan orang banyak dari penguasa s/d 
asing yg pengin migasnya Indonesia. Yg akhirnya menjadi masalah politik dan 
merembet2 kemasalah2 lain seperti social dll.

 

Coba jelaskan kalau masalah sertifikat kawin ini bukan NYINYIR!

Ini kan jelas2 NYINYIR nya ente.

Malahan dikontraskan dgn pembabatan birokrasi di sector bisnis. Tapi ngomong2 
ente ini  mendukung dan tidak mendukung yg mana sih? Sertifikat kawin atau 
pembabatan birokrasi? Jadi bingung ane lihat ide2nya ente ini. Makanya dari 
dulu ane sudah peringatin kalau sudah kelewatan NYINYIR nya, ente bisa salah 
sendiri.

 

Ketika mengkontraskan antara pembabatan birokrasi vs sertifikat kawin ini kan, 
ente sudah terjebak kedalam pro dan kontra antara kedua hal ini. Jelas2 kalau 
ente tukang NYINYIR, kan ente mau bilang kedua hal ini salah. Sekarang ente 
kasih tahu kita2 ini kedua hal ini berseberangan. Sudah ngerti gimana jalannya 
logika ente itu? Gak usah ngomong siapa yg sok pinter dan siapa yg oon ya 
hehehehe

 

Ente jelas2 gak pernah mikir kenapa simenteri muhadjir yg sdh ngomong sama 
menteri agama fachrul masalah sertifikat ini. Ini gak maen2 loh krn yg diurus 
dan yg menjadi fokus ini kebanyakan adalah yg beragama Islam.

Kenapa coba tanya dulu lah kira2 apa sih alasan sertifikat kawin ini perlu 
ditekankan? Bangsa Indonesia itu kawin kepenghulu itu gampangnya minta ampun. 
Ini ada dampak sosialnya. Ngerti? Ente pernah enggak pergi kedesa2 lihat gimana 
kehidupan rakyat ditempat2 terpencil? Anak gadis baru menstruasi sdh dikawinkan 
krn alasan ini itu. Ngerti apa anak umur 12, 13 tahun ini punya anak?

 

Alasan penolakannya mah gampang sekali yaitu: HAM. Orang kawin koq diatur dll. 
Bukan ini persoalannya. Siapa emangnya yg melarang orang kawin. Permasalahannya 
adalah dampak socialnya utk bangsa ini. Ini seperti larangan RRT punya anak 
lebih dari 1 tempo hari itu.

 

Akh ente ini ada2 saja kalau sudah NYINYIR. Bukannya diskusi kenapanya, eh 
langsung saja diembat dipromosikan dan dikumandangkan utk NYINYIR, sedangkan 
substansi permasalahannya tidak digubris sama sekali. Ini kalau bukan NYINYIR 
apa Namanya?

 

Jadi kesimpulannnya gak usah bertanya siapa yg NYINYIR buta, sudah pasti 
jawabannya yg NYINYIR buta itu adalah: ENTE 

Dan NYINYIR BUTA ini sudah dari dulu, bukan baru ini saja.

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com  
Sent: Sunday, November 17, 2019 1:59 AM
To: GELORA45 
Subject: Re: [GELORA45] aturan baru di era Jokowi

 

  

Bimbingan atau nasehat perkawinan bagi calon pengantin kan sudah ada sejak 
dulu. Isinya seputar pentingnya merencanakan keluarga, kesehatan reproduksi, 
dan keuangan (gono-gini). Sekarang Jokowi membuat urusan nasehat ini jadi 
birokratis; wajib ikut kursus dan harus lulus untuk dapatkan sertifikat. Tanpa 
sertifikat maka paslon pengantin tidak diizinkan menikah. 

Tentu saja aturan baru ini mengundang pertanyaan masyarakat, apa Jokowi sedang 
membuka lebar peluang pungli di sektor sertifikat kawin?

Apa pun jawabannya, aturan baru soal perizinan ini jelas tabrakan frontal 
dengan pembabatan aturan yang dituding menghalangi investasi karena menjadi 
sumber pungli. 

Jadi, siapa yang nyinyir buta.





--- SADAR@... wrote:

  

Iyaaa, ... yg menamakan diri Ajeg ini tukang NYINYIR saja! Samasekali tidak 
mengungkap jelaskan dimana masalah yg ticela dengan "Aturan Baru di Era 
Jokowi-Maruf" pernikahan, tapi ditarik atau dikaitkan ke masalah investasi 
modal-asing?!

Setelah saya baca tulisan Tribunnews dibawah itu, mestinya baguuus kalau 
dilaksanakan! Syukur bisa mengurangi jumlah 

RE: [GELORA45] Korupsi di Pertamina

['nesare' nesa...@yahoo.com [GELORA45]]

Coba pelan2 dan selidiki yg mana yg bener dan yg mana yg tidak benar.

Benar pertamina dan BUMN BUMN itu sudah dari sarang korupsi. Ini yg bikin 
perusahaan2 negara ini tidak efisien dan malahan merugi.

 

Bukan hanya karena tidak kompeten para jajaran pekerja dari bawah s/d paling 
atas, korupsi yg sdh dari jaman colonial dilestarikan. Belum lagi BUMN BUMN ini 
menjadi bancakan para parpol. Jadi masalah BUMN BUMN ini sudah parah..

 

Sebetulnya sdh bener usaha2 termasuk penggabungan BUMN yg dilakukan sejak Orba 
jatuh yaitu ditangan tanri abeng. Dijaman gus dur juga laksamana sukardi yg 
sama2 di econit dgn RR (tetapi mereka berdua ini gak pernah temenan) juga 
mencoba merombak. Laksamana sukardi ditunjuk lagi jadi menteri BUMN dijaman 
megawati. Sampai yg paling disorot itu adalah sekarang jamannya rini sumarno.

 

Masalahnya banyak kepentingan wong memang duitnya juga banyak. Ini tempat 
basah. Jadi ya semua yg berkepentingan saling seruduk. Gak ada yg benerlah 
kalau sudah menyeruduk. Masalahnya ya paling siapa yg penyeruduk paling rakus, 
setengah rakus dan sedikit rakus. Semuanya ya berkepentingan. Jadi jangan mimpi 
kalau mau beresin masalah BUMN  sampai bersih sekali. INI MIMPI Orang2 yg 
gak ngerti permasalahannya dan buta tuli yg selalu akan nyinyir apalagi musuh 
ideologinya.

 

Bener korupsi ada dimana2, tetapi tidak benar kalau bilang korupsi adalah 
mental bangsa yg malas. Orang Indonesia itu kerjanya jauh lebih keras 
dibandingkan dgn orang negara maju alias barat. Masalahnya banyak rakyat negara 
miskin dan berkembang termasuk Indonesia itu pengangguran. Pengangguran ini 
disamakan dgn malas. Ini salah. Orang bule travel ke Indonesia, lihat banyak 
orang duduk merokok, ngobrol di gang2, haha hehe lalu ambil kesimpulan koq 
malas2 ya orang Indonesia ini. Ini kan kesimpulan yg salah. Wong orang gak ada 
kerjaan alias pengangguran koq disebut pemalas? Kalau dibandingkan sama orang 
bule wah banyak sekali yg kerjanya lambat sekali. Kalau kita complain sedikit, 
wah bisa ngamuk bule ini. Alasannya HAM hehehehe. Seenak udelnya, sedangkan 
kerjanya saja maunya santai alias malas. Gak mau susah2. Orang Indonesia wah 
gila rajinnya. Akalnya banyak. Yg gak mungkin bisa jadi mungkin. Makanya 
pekerjaan2 tukang itu murah krn banyak orang Indonesia yg rajin Kutak katik. Yg 
sdh rusak beneran masih diperbaiki. Kalau dinegara maju ya sudah dibuang dan 
diganti baru krn biaya labor/montirnya mahal.

 

Nesare

 

From: GELORA45@yahoogroups.com  
Sent: Saturday, November 16, 2019 11:19 AM
To: GELORA45@yahoogroups.com
Subject: RE: [GELORA45] Korupsi di Pertamina

 

  

Bukan saja Pertamina tetapi juga majoritas diluar Pertamina mempunyai penyakit 
genetik korupsi. Barangkali dokter anti-korupsi juga korup, hehehe. Korupsi ada 
dimana saja. Tetapi, korupsi adalah mental orang atau bangsa yg malas. Mau 
cepat kaya tetapi malas utk bekerja keras. Bangsa lain bekerja sampai lebih 
dari 12 jam sehari, baru bekerja 8 jam sehari sudah ngomel ini-itu seperti 
kenaikan iuran asuransi dll, hehehe.

 



---In   GELORA45@yahoogroups.com, < 
 ilmesengero@...> wrote :

 Pertamina mempunyai penyakit genetik yang namanya korupsi, jadi penyakit turun 
temurun. Belum ada dokter  neo-Mojopahit yang berkualifikasi untuk bisa 
menyembuhkan penyakit tsb.

[GELORA45] Narco-song of Sinaloa

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://rtd.rt.com/films/narco-song-of-sinaloa/?utm_source=newsletter-1872_medium=email_campaign=mail

[GELORA45] Jokowinomicsgambles with Indonesia’s democratisation

[Sunny ambon ilmeseng...@gmail.com [GELORA45]]

https://www.newmandala.org/jokowinomics-gambles-with-indonesias-democratisation/


Jokowinomics gambles with Indonesia’s democratisation

JAMES GUILD  - 30 OCT, 2019


*On 23 October, Indonesian President Joko “Jokowi” Widodo announced the
cabinet for his second term in office, after two days of theatrically
staged visits to the presidential palace by high-profile political,
military and business figures. The whole process made for compelling
melodrama, with the staggering plot twist that Prabowo Subianto, Jokowi’s
opponent in the divisive April election, was named the new Minister of
Defence.*


Reactions to the cabinet have largely tilted toward pessimism, especially
regarding the appointment of Prabowo. Marcus Mietzner took a *very bleak
view*
,
suggesting Prabowo might “use the post to make the military loyal to
him…and destabilise the government from within to eventually profit from
its fall”. Some have decried Prabowo’s inclusion as a usurpation of
Jokowi’s *democratic mandate*
. Others have
lamented the *lack of female representation*
.
By and large the take-away is that Jokowi has packed the cabinet, more so
than in his first term, with *political power brokers*

to
whom he is beholden for supporting his campaign or backing him in the DPR,
and that they will use their new suction to plunder the state’s resources.


But is there another way to look at these events, including the composition
of the new cabinet, besides as an unchecked descent into illiberalism and
elite patronage facilitated by a weak president captured by oligarchic
interests? Cabinet appointments in Indonesia have always been a balancing
act and a way of rewarding political allies, as is true in many political
systems. But if we frame recent developments in terms of Jokowi’s narrow
focus on economic development, many of these things snap into sharper focus..


Economic growth was, by and large, the singular focus of Jokowi’s first
term. He came into office in 2014 with big dreams of pumping money into
infrastructure projects and courting private capital, both foreign and
domestic, to propel the economy to 7% growth. Much of that private
investment never materialised and SOEs ended *up pouring billions of
dollars*

into
building new airports, toll roads, hospitals, subsidised housing, ports,
bridges and other infrastructure. When private capital did get involved, it
usually required explicit financial guarantees from the government, or the
invocation of bulked up legal and administrative powers by the state to
speed up land acquisition or circumvent cumbersome regulatory hurdles in
order to reassure skittish investors.


While the economy fell short of the 7% growth target, this state-led
development approach, often referred to as Jokowinomics, has *been broadly
successful*  in
increasing the country’s stock of fixed capital. Despite an unreliable
judiciary, regulatory uncertainty, a long history of protectionism and
often incoherent policy-making, Indonesia has seen a wave of big-ticket
infrastructure projects accelerate under Jokowi’s leadership, including
hundreds of kilometres of new toll roads and thousands of megawatts of
additional power capacity. The 44 kilometre drive from Yogyakarta to
Magelang in Central Java, for instance, involves passing three new
hospitals that have gone up in just the last three years.


I believe Jokowi internalised two key lessons from his first term. First,
he believes he materially improved the lives of everyday Indonesians by
focusing on infrastructure development as a driver of economic growth. This
is a view I broadly agree with, though of course the gains from development
have been unevenly distributed and there has probably not been enough
attention paid to human rights or environmental protection. Second, these
gains were only possible by centralising power in Jakarta and leveraging
the power of the state to push through regulatory hurdles and compensate
for market failures created by Indonesia’s inefficient bureaucracy and
cock-eyed institutional architecture.


For his second term in office, Jokowi plans to double down on this
pro-growth platform by continuing to build infrastructure, invest in human
capital, and pass meaningful structural reforms that will actually induce
private investment at scale in a multitude of sectors, not just in
home-grown tech unicorns or 

[GELORA45] Re: #sastra-pembebasan# MAKAM ASMU KETUA DPP-BTI DITEMUKAN

[Rachmat Hadi-Soetjipto nc-hadis...@netcologne.de [GELORA45]]

[GELORA45] Fwd: Opera: Nabucco/Verdi- Va, pensiero- Riccardo Muti/Bis- Roma 2011 (It/En/...

[kh djie dji...@gmail.com [GELORA45]]

-- Forwarded message -

Date: Min, 17 Nov 2019 pukul 09.02
Subject: Opera: Nabucco/Verdi- Va, pensiero- Riccardo Muti/Bis- Roma 2011
(It/En/...
To:

https://youtu.be/tPANwyaSlX4

t