Antara - Jumat, 27 Agustus
Kwik: APBN Tak Akan Pernah Pro
Rakyat
Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri
Koordinator Perekonomian Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin)
Kwik Kian Gie mengatakan, APBN tak akan pernah pro rakyat karena tingginya
beban utang negara.
"APBN tak akan pernah pro
rakyat sejak Pak Harto (Presiden Soeharto) lengser, utang menyadera APBN,"
katanya saat diskusi di Megawati Institute di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, sejak krisis ekonomi
yang melengserkan Presiden Soeharto, utang Indonesia membengkak tajam, terutama
untuk membiayai krisis.
"Untuk utang dari obligasi
rekapitulasi saja mencapai Rp430 triliun, belum lagi bunga yang harus dibayar
Rp600 triliun, jadi totalnya Rp1.030 triliun. Itu baru obligasi rekapitulasi,
belum BLBI," katanya.
Menurut dia, utang Indonesia terus
membengkak. Begitu pula dengan pembayaran cicilan utang pokok dan bunga setiap
tahunnya sangat membebani APBN.
Pada RAPBN 2011, cicilan untuk bunga
utang saja telah mencapai Rp116,4 triliun, lebih tinggi hampir dua kali lipat
dibandingkan dengan 2005 yang hanya Rp65,2 triliun. Sementara total utang
mencapai Rp1.600 triliun lebih.
"Itu baru cicilan bunganya
saja. Kalau sama dengan pokoknya cicilan mencapai Rp240 triliun atau 25 persen
APBN," katanya.
Ia menambahkan, bila 25 persen APBN
terserap untuk utang, 50 persen lainnya digunakan untuk membayar gaji pegawai
negeri sipil, 25 persen lainnya digunakan untuk berbagai hal, mulai dari
pembelian barang dan modal, perawatan hingga subsidi.
Hal ini telah membuat APBN sulit
untuk pro rakyat. "Utangnya besar sekali, sementara pemerintah terus
menambah utang, baik luar negeri atau melalui utang dalam negeri,"
jelasnya.
Menurut dia, APBN tidak akan pro
rakyat bila pemerintah tidak progresif dalam masalah utang. Ia mengatakan,
selama ini kita tidak pernah mau menegosiasikan utang dengan sungguh-sungguh.
"Kita ini penurut, mereka
(pemberi utang) maunya apa, IMF maunya apa, Bank Dunia maunya, apa kita nurut
saja, lha kita ini memang negara yang baik versi mereka. Kita ini juga penakut,
ditakuti sedikit takut," katanya.
Padahal, menurut dia, kalau
utang-utang tersebut tidak di negosiasikan kembali atau bahkan meminta agar
utang dimoratorium (dihapuskan), maka dana sosial untuk kesejahteraan rakyat
dipastikan akan terus berkurang.
"Ini masalah keberanian,
masalah ketegasan, berani tidak pemerintah kita minta negosiasi lagi,"
katanya.http://id.news.yahoo.com/antr/20100827/tpl-kwik-apbn-tak-akan-pernah-pro-rakyat-cc08abe.html
Komentar: APBN 2010 = Rp. 9,881.5 M
Bila 25 persen APBN
terserap untuk utang, 50 persen lainnya digunakan untuk membayar gaji pegawai
negeri sipil, 25 persen lainnya digunakan untuk berbagai hal, mulai dari
pembelian barang dan modal, perawatan hingga subsidi. Praktis dari yang 25 %
saja yang mungkin sampai ke masyarakat, 25 % x APBN 2010 = Rp.
2,470,375,000,000,- (kurang dari 37 % uang yang ditilep dalam kasus bank
Century). Jika ditilep lagi (besar kemungkinan), siap-siap saja rakyat gigit
jari.
