sae pisan tah DPRD teu acc ku aya na rencana pembuatan film bubat teh......hebat dina hal ieu mah. salut....
________________________________ From: mh <[email protected]> To: Ki Sunda <[email protected]>; Baraya Sunda <[email protected]>; Urang Sunda <[email protected]> Sent: Thu, January 7, 2010 1:27:15 PM Subject: [Urang Sunda] Re: Film BUBAT? DPRD Jabar Tolak Anggaran Film Bubat BANDUNG, (PR).- Anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD Jabar 2010 mendapat catatan dan perhatian dari sejumlah fraksi yang ada di DPRD Jabar. Anggaran pendidikan yang hanya mencapai enam belas persen dari APBD Jabar 2010 dinilai tidak sesuai dengan aturan konstitusi yang mensyaratkan dua puluh persen. Selain itu, dewan juga menolak anggaran pembuatan film "Perang Bubat" senilai Rp 6 miliar. Penolakan itu disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Jabar. Masalah tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Jabar tentang penetapan APBD Jabar 2010 yang dipimpin oleh Irvan Suryanagara. Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung dan baru mendengarkan pemandangan dari tujuh fraksi, PD, PDIP, PKS, Golkar, PPP, Gerindra. Sementara Fraksi PAN dan Fraksi Gabungan PKB-Hanura masih belum menyampaikan pemandangannya atas RAPBN yang diajukan Pemprov Jabar. Rapat paripurna dihadiri para Wakil Ketua DPRD Jabar, yaitu Rudy Harsatanaya, Uu Rukmana, Nur Suprianto, Komarudin Taher. Sementara dari pihak eksekutif dihadiri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan para kadis yang ada di Pemprov Jabar. Fraksi PDIP melalui jubirnya Heri Mei Oloan mengatakan, seharusnya anggaran pendidikan dua puluh persen dari APBD sesuai dengan amanat konstitusi. "Anggaran yang kurang dari dua puluh persen dikhawatirkan tidak akan cukup meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di Jabar," katanya. Hal senada juga dikatakan Achdad Sudrajad dari Fraksi PD. Selain menyoroti anggaran pendidikan yang masih di bawah amanat konstitusi itu, ia juga menitikberatkan perhatian pada bidang kesehatan. Seharusnya, anggaran bidang kesehatan di APBD Jabar sepuluh persen, tetapi dalam APBD 2010 belum sampai lima persen. Jika anggaran kesehatan tidak sampai lima persen, dikhawatirkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak akan maksimal. Di bidang ketenagakerjaan, APBD 2010 baru mampu memberikan kesempatan lapangan kerja kepada 58.000 orang. Sementara dalam catatan FPDIP seharusnya bisa mencakup 175.000 orang. Pemprov diminta menjamin keberlangsungan investasi, kepastian hukum dan kemudahan regulasi bagi calon investor. Tanpa hal itu, investor enggan mengembangkan usahannya di Jabar. Rapat paripurna DPRD Jabar semalam adalah untuk menetapkan APBD Jabar tahun 2010. RAPBD dirancang terdiri atas rencana pendapatan Rp 7,736 triliun atau naik 9,1 persen dibandingkan dengan 2009. Pendapatan asli daerah direncanakan Rp 5,622 triliun atau naik 10,26 persen. Dana perimbangan Rp 2,105 triliun atau naik 7,5 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 8,285 miliar atau turun 7,84 persen. Pengeluaran belanja daerah Rp 9,814 triliun atau naik 5,72 persen. Belanja tidak langsung Rp 6,767 triliun atau naik 9,73 persen. Belanja langsung Rp 3,47 triliun atau turun 2,2 persen. Jika RAPBD ini disetujui menjadi APBD 2010, terjadi defisit Rp 2 triliun. Berdasarkan laporan badan anggaran DPRD Jabar, defisit akan ditutup oleh sisa lebih penggunaan APBD 2009 senilai Rp 2 triliun. (A-132)*** Web: http://newspaper. pikiran-rakyat. com/prprint. php?mib=beritade tail&id=117775
