Saudaraku yang dirahmati Allah, Saya hanya tersenyum bila membaca tulisan "model begini", karena tiga tahun masuk dan berhadapan langsung dengan MAFIA PERADILAN, jadi tahu persis semuanya orang bilang tentang apa itu "Regulasi" apalagi produk "HUKUM". Selagi manusia membutuhkan materi jangan harap ?!!... Hikmah buat saya pribadi, lebih baik menata diri sendiri, beri tauladan kepada keluarga (Istri & Anak), perbanyak amal ibadah buat bekal kelak ke akherat. Insya Allah,...Selamat. /dedidj
--- Risyaf Ristiawan <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > intinya adalah seorang top pimpinan Republik Mimpi > eh latah ...seorang Presiden Republik Indonesia, > Gubernur, Bupati dan Walikota itu harus tegas > terhadap corruption by greedy !!! bukan begitu Pak ? > mungkin langkah yang harus diambil untuk menciptakan > good governance adalah rekrutmen aparat penegak > hukum dari Jaksa, Hakim, Kepolisian dan aparat KPK > untuk mendapatkan orang-orang yang punya mental > benci korupsi bukan mendapatkan orang-orang yang > bermental doyan diajak korupsi. > > > > ----- Original Message ---- > From: Ferizal Ramli <[EMAIL PROTECTED]> > To: [email protected] > Sent: Monday, April 16, 2007 8:25:32 PM > Subject: [WongBanten] Re: Mencoba membedah anatomi > Korupsi _ Membandingkan > > Rekän, > > Saya mencoba menjawab pertanyaan Mas Agung dan Mas > Saparudin tentang > kondisi negara lain. Karena sifatnya tulisan bebas, > maka mohon maaf > jika jawaban saya mungkin tidak sistematik. Tapi > yang penting sekedar > sharing info saja. > > XXX > > Mencoba membandingkan dengan Negara lain > > Membandingkan kasus korupsi aparat birokrasi antara > Indonesia dengan > Jerman misalkan, sangat-sangat tidak relevan. Sistem > Pengendaian > Manajemen mereka sudah begitu mapan bahkan terlalu > mapan. Dengan kerja > super tekun saja, kita butuh berpuluh tahun untuk > seperti mereka. > > Data base mereka terintegrasi dan berkolaborasi satu > sama lain. > Semuanya tersistem dan ter-cross-check secara > sistematis. Bahkan > Landesamt (semacam Pemda Jerman) memakai standard > software SAP sebagai > support sistemnya. Untuk perbandingan kalau di > Indonesia hanya > perusahaan papan atas saja seperti Astra > Internasional yang mampu > pakai standard software SAP. Pemda di Indonesia? > cukuplah pakai MS > Word dan Excel dan tidak terintegrasi, plus sedikit > HTML lah untuk > buat website-nya :). Sedangkan di Jerman misalkan > yang namanya > konsep-2 canggih data base seperti OLTP (Online > Transaction > Processing) proses transaksi dengan online atau OLAP > (Online > Analitical Processing) proses mengalisa data secara > online adalah > suatu kejamakan dilakukan oleh Pemda-nya. Artinya > apa?, Jika seluruh > transaksinya pakai OLTP, maka mana ada tuh yang > namanya "salam temple" > dengan aparat, pungutan liar, kuitansi palsu, dsb, > dsb. > > Bagi saya, Deutschland ist kein Vorbild für uns" > (Jerman tidak bisa > kita jadi model untuk dicontoh). Sistem di Jerman > saat ini masih > terlalu jauh buat kita capai. Tapi Cina dan Malaysia > itu bisa jadi > contoh yang bagus. Apa kunci sukses pemberantasan > korupsi di Cina? > Satu kata kunci penting, mereka langsung memberi > punish pada yang > bersalah. Begitu ketangkap korup yah dihukum berat. > Eksekusinya > langsung tidak dinunda-nunda. Ini memberikan efek > takut. > > Indonesia sebenarnya bukan tidak tahu itu. > Pemerintah pusat ingin > mem-punish juga para aparat koruptor. Persoalannya, > aparat hukumnya > juga korup. Akibatnya, sulitkan membersihkan korupsi > sementara aparat > hukumnya korup? Nah, solusi pemerintah dibentuklah > team ad hock macam > KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Ini ide bagus, > tapi ini masih belum > cukup. Korupsinya sudah massif di birokrasi, terlalu > banyak. KPK tidak > sanggup mem-punish seluruh koruptor. Lalu KPK buat > prioritas, dipilah > dan dipilih. Sekarang malah oleh masyarakat, KPK > terkesan itu tebang > pilih. Inilah kelemahan sistem ad hock, tidak > sistemik dan fundamental. > > Pusat pun sebenarnya mencoba memberantas korupsi > lebih sistemik. Pola > perekruitan PNS dua tahun lalu secara computerized > model UMPTN adalah > strategi bagus. Anak menteri, gubernur, bupati, > sekwilda, ketua > DPR/DPRD yang ndak lulus tes, yah ndak bisa jadi > PNS. Ini bagus > sekali. Tapikan seperti yang pernah saya tulis, > aparat birokrasi itu > berani melawan kebijakan political will" jika > dirasa merugikan > kepentinganya. Jadilah, para Pemda di Indonesia > memprotes sistem > rekruitment bersih yang dilakukan pusat. Makanya, > berkaca pada > Thailand, yang mereka lakukan terlebih dahulu adalah > rekruitment > bersih di level Jaksa dan Hakim. Bukan langsung > aparat birokrasi, > karena aparat birokrasi jika kompak korup maka > berani menentang dan > kuat untuk melawan aturan yang benar. > > Tapi Teteh/Akang ndak perlu pesimis tentang itu. > Meskipun belum > sempurna, ternyata di Indonesia ini masih banyak > orang baik. Coba > lihat di daerah Sragen yang Bupatinya berhasil > membuat system "good > corporate government", atau di Bantul bupatinya > mampu me-manage > anggaran sehingga system kesehatan di Puskesman dan > RSUD-nya sangat > maju dan dapat diakses masyarakat kecil. Lihat di > Buleleng dimana > Bupatinya berhasil membuat system pendidikan gratis > dari SD sampai > SMU. Artinya apa?, keberhasilan ini adalah buah dari > mereka membangun > system yang efektif, atau minimal me-reduksi peluang > korupsi. > > Salam, > Ferizal Ramli > > --- In [EMAIL PROTECTED] ups.com, "Ferizal Ramli" > <[EMAIL PROTECTED] > wrote: > > > > Korupsi Struktural (2) > > > > Rekän semua Yang Terhormat, > > > > Lantas apa beda kita dengan Negara maju? Kenapa > aparat kita berkubang > > begitu dalam sebagai koruptor? > > > > Lihat mekanisme rekruitmen PNS-nya. Pernahkah kita > dengar di Jerman > > atau Inggris penerimaan PNS-nya atas dasar > saudaranya Gubernur atau > > Bupati atau Sekwilda? Yang terjadi justru > sebaliknya. Jika ada > > hubungan saudara maka salah satu harus mundur. > Bukan malah menarik > > seluruh saudara jadi PNS mumpung masih berkuasa. > > > > Sebenarnya pemerintah pusat sudah belajar banyak > tentang perekruitan > > PNS secara efektif. Mereka mencontoh pola UMPTN di > Univ Negeri. Pola > > UMPTN ini kan pola standard penerimaan mahasiswa > baru di negara-2 maju > > sehingga menghasilkan input bagus. Rekruitment > dengan UMPTN ini > > efektif. Apa Akang/Teteh pikir UGM, ITB, UI > misalkan bisa > > mempertahankan kualitasnya semata-mata karena > proses belajar mereka > > yang bagus? Saya yakin, pola rekruitmen calon > mahasiswa baru yang > > efektiflah juga berperan penting sehingga mereka > bisa mendapatkan > > input terbaik. Pola UMPTN ini di-benchmark oleh > pemerintah pusat untuk > > merekrut PNS tahun 2004 (atau 2005?) kalau tidak > salah. Hasilnya, > > calon PNS yang diterima adalah yang terbaik. Bisa > dibayangkan jika > > mekanisme ini mentradisi di PNS kita. Kita akan > punya PNS-2 terbaik > > dimasa yang akan datang. > > > > Sayangnya, kebijakan perekruitan ini malah > ditentang oleh Pemda-2 > === message truncated === __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com
