MDG nomor 4 yaitu penurunan angka kematian bayi (AKB) dan MDG nomor 5 yaitu penurunan angka kematian ibu (AKI) layaknya seperti mimpi indah bagi Indonesia yang tak kunjung terealisasi. Hal ini diperkuat dengan meningkatnya angka kematian ibu berdasarkan SKDI 2012 sebanyak 359 per 100 ribu kelahiran hidup dan angka kematian bayi sebanyak 32 per 1000 kelahiran hidup.
Dengan melihat realita masih tingginya AKI dan AKB maka pertanyaan yang timbul adalah sudah seefektif apa kebijakan kesehatan yang terpilih dan bagaimana mungkin kebijakan itu mengalami stagnasi sehingga tidak memberikan efek positif yang signifikan terhadap kesehatan ibu dan bayi. Dalam menganalisis sebuah kebijakan kita harus berpedoman pada segitiga kebijakan kesehatan yakni isi, aktor dan bagaimana proses kebijakan itu. Menurut saya kegagalan sebuah *policy *salah satunya *policy* kesehatan disebabkan kegagalan implementasi dikarenakan salah mengimplementasi atau bahkan sama sekali tidak diimplementasikan. Dan point penting yang kedua adalah kegagalan pengawasan baik monitorang dan evaluasi (monev). Contohnya program Jampersal yang diharapkan sebagai strategi dalam mengurangi AKB dan AKI tidak memberikan dampak yang positif. Usulan solusi yang diharapkan bisa menjadi masukan antara lain: 1. #Adanya reformasi kebijakan kesehatan. 2. # Pelaksanaan *buttom up policy* dan *buttom up implementation*. 3. #Diperlukan perbaikan intervensi dalam mengurangi AKI dan AKB mencakup hulu dan hilir. 4. #Pengalokasian BOK secara merata sampai kepada daerah-daerah pelosok. 5. #Distribusi tenaga kesehatan yang merata yang didukung dengan fasilitas yang memadai. Evi Sinaga/FETP 2013 Pada 4 Oktober 2013 15.49, Budi Eko Siswoyo <budiekosisw...@gmail.com>menulis: > ** > > > *Pemerhati Kebijakan AKI & AKB di Provinsi Jawa Timur* > > Pada umumnya angka kematian ibu dan anak di provinsi Jawa Timur masih > cukup tinggi dan cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, yaitu > berkisar 7-11 point untuk angka kematian ibu (AKI) sesuai data yang > bersumber dari Laporan Kematian Ibu (LKI) kabupaten/ kota. Lebih dari 50 % > kabupaten/ kota di Jawa Timur memiliki AKI di atas angka provinsi. > > Tingginya angka kematian tersebut tidak hanya karena sebab kesehatan > tetapi lebih terkait sosial ekonomi masyaraat. Beberapa identifikasi > masalah diantaranya yaitu : > > a) *Minimnya akses pelayanan kesehatan dan sistem pelaporan K1-K4* > > b) *Kebijakan pembiayaan persalinan belum optimal* > > Penggunaan dana Jampersal dari pemeriksaan kehamilan – persalinan – nifas > belum optimal karena bidan lebih menekankan pemanfaatan dana cenderung > untuk proses persalinan sementara monitoring evaluasi pada petunjuk teknis > Jampersal juga minim. Sedangkan *payment* dokter spesialis melalui > INA-CBG di rumah sakit juga dianggap kurang memenuhi kebutuhan standar > intensif jasa pelayanan.Alokasi dana APBN dan ABPD terkait program KIA > masih minim sehingga keterlambatan dropping dana dan pencairan Jampersal > memperparah masalah kebijakan pembiayaan. > > c) *Ketersediaan dan kinerja SDM tenaga kesehatan belum optimal* > > Ketersediaan di sini menekankan pada tidak meratanya tenaga kesehatan di > beberapa daerah. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya kinerja tenaga > kesehatan yang ditandai dengan keterlambatan rujukan bidan ke rumah sakit, > keterlambatan klaim untuk dana Jampersal, kurangnya partisipasi dokter * > obgyn* dalam persalinan pasien Jampersal > > d) *Moral hazard**aktor dalam sistem rujukan dan kebijakan program* > > *Moral hazard* yang terjadi ditandai dengan adanya semacam “perjanjian > kerja sama (PKS)” antara bidan dan rumah sakit dalam kasus rujukan atau > bidan dengan dokter *obgyn* dalam kasus pasca operasi karena dengan > begitu intensif bidan akan lebih besar daripada menolong persalinan > langsung melalui persalinan normal. Moral hazard ini bukan hanya dilakukan > oleh tenaga kesehatan melainkan juga ada indikasi Pemerintah Daerah yang > melakukan pemangkasan dana dari Pemerintah Pusat sehingga alokasi anggaran > semakin berkurang. > > e) *Keadaan geografi dan budaya lokal setempat yang kurang mendukung* > > f) Dan lainnya > > Kebijakan kesehatan ibu dan anak di provinsi Jawa Timur baik konten > maupun proses sudah cukup baik. Walaupun demikian aktor dan konteks > kebijakan bisa jadi turut andil pada stagnasi AKI dan AKB ini. Aktor yang > terlibat dalam upaya menurunkan MMR dan IMR tidak lain adalah Dinas > Kesehatan;Pemerintah Daerah; BKKBN dan SKPD lintas sektor yang terkait; SDM > tenaga kesehatan (bidan, dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya); LSM, > dll > > Kebijakan Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan yang kurang > memprioritaskan program KIA dalam agenda tahunan dan minimnya alokasi > anggaran menjadi konteks yang perlu untuk diperhatikan. Maka apabila > program KIA khususnya menurunkan AKI dan AKB, peran aktif Pemerintah Daerah > sangat diharapkan. > > Alternatif solusi yang diharapkan dapat menurunkan MMR dan IMR antara > lain : > > a) Menambah alokasi anggaran kesehatan untuk program UKM bidang KIA, > terutama mengenai klaim Jampersal. Penambahan nominal klaim dan penggantian > klaim tidak terlambat diserahkan kepada para bidan. > > b) Mempererat kerja sama lintas sektoral dan antar SKPD baik di tingkat > kabupaten/ kota maupun tingkat Provinsi Jawa Timur > > c) Regulasi sitem rujukan dari bidan ke Rumah Sakit. > > d) Diberikan beberapa pembatasan tertentu bagi pemanfaatan Jampersal, > sehingga pemanfaatannya tidak overload dan tidak menciptakan kerugian di > aspek lain. > > e) Mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada petugas kesehatan mengeni > mekanisme persalinan dan pembiayaan persalinan melalui Jampersal > > f) Mengadakan sosialisasi program Jampersal kepada masyarakat dengan > melibatkan kader-kader kesehatan setempat > > g) Melibatkan peran aktif masyarakat dalam menurunkan MMR dan IMR, > salah satunya adanya kemitraan bidan-dukun dalam pertolongan persalinan > > > > *Disusun Oleh :* > > (1) Gerardin (2) Mawa (3) Nastiti (4) Eva (5) Sinta (6) Galih (7) Budi (8) > Puji > > >
