he..he...menemukan leverage/daya ungkit ternyata not that simple ya..

Triono
RPC-WHO SEARO
________________________________________
From: desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com 
[desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com] On Behalf Of Hasbullah Thabrany 
[hasbullah.thabr...@yahoo.com]
Sent: Saturday, October 05, 2013 11:50 PM
To: Deskes-Milis
Subject: Re: [des-kes] USAHA APA LAGIKAH YANG DIPERLUKAN?

Kalo saya Sih mengaca pada Malaysia Dan Srilanka yg AKI dan AKB sama dg angka 
di negara maju sejak Satu dekade lalu. Faktor nya suma Satu, yg sama, bebas 
biaya ANC Dan bersalin di RS, RB atau Klinik/PKM.
PKM kita masih jualan layanan Resproduksi.

Hasbullah Thabrany
Center for Health Economics and Policy Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
________________________________
From: dk_sunj...@yahoo.co.id
Sender: desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com
Date: Sat, 5 Oct 2013 20:35:18 +0000
To: <desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com>
ReplyTo: desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com
Subject: Re: [des-kes] USAHA APA LAGIKAH YANG DIPERLUKAN?



Yang bicara AKI dan AKB mestinya presiden selain Menkes.
Presiden bisa membuat 5 langkah atau "n" langkah. Karena sejak lama masalah ini 
merupakan masalah bangsa yang "besar" dan "memalukan".
Besar dan memalukan karena membiarkan para ibu menderita dan mengalami 
fatalitas.
Bayangkan di setiap propinsi besar di Jawa, setiap bulan terdapat 2 bus berisi 
jenazah para ibu.
Selama ukuran "impact" ini masih dibebankan pada kemenkes, MDG hanya mimpi.
Berbekal Logic model yang dibuat, kontribusi sektor kesehatan paling tinggi 
hanya 40 persen.
Salam.
DK Sunjaya

Powered by Telkomsel BlackBerry®
________________________________
From: Edy Purba <endypurb...@ymail.com>
Sender: desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com
Date: Sat, 5 Oct 2013 09:19:14 +0800 (SGT)
To: 
desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com<desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com>
ReplyTo: desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com
Subject: [des-kes] USAHA APA LAGIKAH YANG DIPERLUKAN?



USAHA APA LAGIKAH YANG DIPERLUKAN?
          Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengakui angka kematian ibu dan anak 
di Indonesia masih menjadi masalah serius. Hingga kini pemerintah terus mendata 
dan mengkaji cara menekan kematian ibu dan bayi. Hasil pendataan menjadi bahan 
evaluasi untuk mempercepat capaian target MDGs, yaitu angka kematian ibu 
maksimal 102 per 100 ribu kelahiran hidup dan angka kematian bayi 23 per 1.000 
kelahiran hidup. Namun kenyataannya bahwa angka kematian ibu meningkat, jauh 
dari hasil survei yang sebelumnya. Tetapi di sisi lain harus  diakui bahwa 
angka kematian bayi dan anak menurun bila dibandingkan dengan survei yang 
sebelumnya. (SDKI 2012)
         Hal ini menjadi suatu pertanyaan yang serius karena sudah banyak usaha 
yang dilakukan untuk mencegah terjadinya  kondisi yang seperti ini seperti 
kebijakan kesehatan ibu dan anak yang dibuat untuk menekan angka kematian ibu 
dan anak yang ada di Indonesia, tetapi hasilnya jauh dari apa yang diharapkan 
meskipun pendanaan yang diberikan untuk kebijakan dan intervensi sudah besar. 
Program-program yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan kebijakan kesehatan 
ibu dan anak pun mengalami stagnasi sehingga perlu adanya pembahasan mengenai 
usulan kebijakan yang masih butuh dikaji dalam upaya strategi intervensi di 
masa mendatang.
Paket policy brief adalah suatu bentuk paket kebijakan yang sangat diperlukan 
untuk menekan tingginya angka kematian ibu dan anak, artinya bahwa 
pengimplementasian program kebijakan KIA tidak bisa dipotong-potong, semua 
harus seimbang baik pendekatan kebijakan di hulu (pemberdayaan masyarakat, 
promosi kesehatan, perencanaan lintas sektor, perbaikan gizi dan pencegahan 
penyakit malaria pada ibu hamil) maupun pendekatan kebijakan di hilir 
(penurunan kematian bayi, strategi penurunan jumlah kematian ibu dan bayi, 
penggunaan data kematian absolut, dsb). Dari hasil SDKI 2012 ada beberapa usaha 
yang sangat perlu ditingkatkan seperti keberadaan fasilitas kesehatan, akses ke 
fasilitas kesehatan, dan petugas kesehatan baik dalam jumlah dan kualitas. 
Sehingga perlu adanya kerjasama atau koordinasi lintas sektor mulai dari DPRD, 
pemerintah daerah melalui SKPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Kantor 
Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, BKKBN, dan masyarakat 
sipil dalam upaya perbaikan program dan peningkatan derajat kesehatan ibu dan 
anak.


By : Edy Marjuang Purba FETP UGM 2013




------------------------------------

Archives terdapat di http://www.yahoogroups.com/group/desentralisasi-kesehatan
Situs web terkait http://www.desentralisasi-kesehatan.net


Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/desentralisasi-kesehatan/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/desentralisasi-kesehatan/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    desentralisasi-kesehatan-dig...@yahoogroups.com 
    desentralisasi-kesehatan-fullfeatu...@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    desentralisasi-kesehatan-unsubscr...@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

Kirim email ke