subject:"RE\: \[iagi\-net\] Pentingny IAGI membantu Pemerintah"

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-17 Terurut Topik liamsi


sepertimya masalah gas untuk PLN ini sdh lama tapi kayaknya masih mbulat
mbulet terus,
ada pembangkit gas ( PLTG) di Bali sdh dibangun tapi belum jelas gasnya
mau diperoleh dariman misalnya di Bali , dg kebutuhan gas untuk
pembangkitnya yg kalau tdk slah mencapai 100 BBTUD lbh belum jelas gasnya
dari mana ( belum ada kontrak ) yg akhirnya baru mau direncanakan bangun
FSRU atau dg CNG , karena pembangkit Gas tsb sdh ada dan harus beroperasi
maka ya terpaksa dioperasikan dg BBM yg biayaanya jauh lbh besar (
terjadilah inefisiensi biaya oprasional) krn kalau dimatikan akan terjadi
defisit daya yg akhirnya terjadi pemadaman. ( Pertanyaanya apakah dulu
waktu mau mbangun tdk disiapkan gas nya dari mana )

Ada lagi pembangkit yg sdh ngantongi kontrak PJBG sdh cukup lama ( 2005 ?}
tapi gasnya nggak datang datang spt di PLTG Tambak Lorok Semarang yg akan
disuplai dari Kepodang. akhirnya lagi lagi harus dioperasikan dg BBM biar
tetap operasi agar listriknya tidak "öglangan"alias padam.
dan masih ada lagi bbrapa kasus kasus spt tsb.
Untuk Membangnun pembangkit ada yg namanya RUPTL ( Renc Umum Penyediaan
Tenaga Listrik) disitu sdh dibahas ttg, Kondisi Pembangkit yg ada saat
ini,  Kebutuhan listrik , pertumbuhanya permintaan listrik biasanya lbh
besar dari angka pertumbuhan ekonmi , ketersediaan Energi Primer ( gas ,
batubara. EBT, BBM), jumlah dan jenis pembangkit yg akan dibangun, dll
Pertanyaanya Kok selalu implementasinya tdk sesuai .
Mungkin sdh waktunya malihat nya dari semua aspek khususnya disisi hulu
terkait dg ketersediaan energi primernya agar terjamin pasokanya . agar
energi primer tsb siap pakai ( langsung mengalir ketika pembangkitnya siap
beroperasi)dan terjamin ketersediannya sepanjang umur pembangkit(
menyagkut besarnya cadangan terbukti yg sdh siap disalurkan )

salam

Ismail Zaini











> Pak Noor,
>
>
>
> Trima kasih ata keterangannya. Memang rupanya banyak permainan hingga
> harga gas cuma dihargai S1/mmbtu dan regassing sampai $5/mmbtu. Kalau K3S
> cuma dapat $1/mmbtu, tidak ada yang explorasi dan geologist kita ngangur.
>
>
>
> Salam,
>
>
>
> HL Ong
>
>
>
> From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of noor
> syarifuddin
> Sent: Tuesday, January 17, 2017 1:33 PM
> To: iagi-net@iagi.or.id
> Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
>
>
>
> Selamat siang Pak Ong,
>
>
>
> Saya sepakat soal monopoli PLN yang menjadikan pasar gas tidak berjalan
> dengan baik/normal.
>
>
>
> Soal monopoli NR di pasar gas Jakarta rasanya tergantung bagaimana kita
> melihatnya Pak... mereka yang invest utk RFSUnya dan tidak ada competitor
> ya jadinya seperti itu.. proses transportasi dan regassing LNG itu bisa
> makan biaya 5-6 US$ sendiri... jadi wajar saja akhirnya harga gasnya naik
> cukup tinggi..
>
>
>
> yang pusing sekarang untuk FSRU Benoa di Bali, Menteri memutuskan harga
> gas dipatok di 6 US$ di plant gate artinya produsen gas (K3S dan
> Negara) hanya dapat 1 US$/mmbtu...
>
>
>
> Waktu pertama kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum
> berproduksi penuh. Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi
> kalau tidak salah "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang.
>
>
>
> Rasanya bukan Pak, silakan Bapak buka majalah Tempo sekitar tahun 2014
> soal ramainya kasus spot cargonya Tangguh... :-)
>
>
>
> Jadi sebetulnya redundant, dua regassing unit untuk Jakarta?  Akir-akir
> ini FRSU Lampung berhenti selama beberapa bulan karena permintaan kurang.
> Ini adalah ineffisiensi.
>
>
>
> Gas dari FSRU Lampung dikirim ke Banten karena PLN tidak mau beli dengan
> harga yang cukup mahal (+5-6 US$ dari harga LNGnya untuk proses
> regasing)... sementara PGN sebagai pengelola FRSU harus bayar sewa,
> jadilah bleeding mereka...
>
> Saya juga tambah heran kalau sekarang ada wacana mau buat satu FSRU lagi
> di Banten.. kalau ini menurut saya betul-betul ineffisiensi...
>
>
>
> Saya perkirakan demikian. Tapi manfaat nya kurang karena kebutuhan energi
> di Arun kecil, volume terbesar disalurkan dengan pipa ke Medan.
> Inefficiency (mungkin ada faktor politik?).
>
>
>
> LNG yg masuk ke Arun memang ditujukan untuk konsumsi industri di sumatera
> utara Pak dan bukan untuk Arus itu sendiri... hanya saja karena rantainya
> panjang, ada fee tambahan yang menjadikan gasnya bisa sampai 14 US$/mmbtu
> dan oleh karenanya indutsri di sana teriak semua :-)
>
>
>
> Sebenarnya tata kelola gas yang bagus dan sudah terbukti jalan adalah di
> Kalimantan timur... bayangkan Pupuk Kaltim V bisa membayar hanya 5-6
> US$/mmbtu untuk gas dari lapangan Ruby yang lokasinya berjarak lebih dari
> 500km (via pipa bawah laut maupun pida di daratan)... ini karena skema
> pengembang

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-17 Terurut Topik S. (Daru) Prihatmoko

Pak Ong,

Terima kasih remindernya. PPIAGI selalu mencoba menanggapi isu-isu kebumian 
terkini (walau mungkin blm semuanya tertangani) dng berbagai sikap. Sebagian 
melalui kontak langsung dng instansi terkait (contoh: mendorong perlunya segera 
dibuka lelang WIUP yg kita suarakan ke Dirjen Minerba agar eksplorasi mineral 
lbh bergairah lagi), atau melalui siaran pers (bbrp kali kita lakukan).

Kita juga punya Bidang Kebijakan Publik dalam kepengurusan yg menangani hal-hal 
spt ini dan yg tentunya selalu dibantu Bidang lain dlm membuat kanian. Ide dan 
masukan yg diangkat pak Ong bagus sekali utk ditindak lanjuti - akan kita bahas 
internal PP, dan mungkin nanti akan kami hubungi pak Ong.

Salam,
Daru
Sent from my mobile device

> On Jan 17, 2017, at 13:15, Ong Han Ling <wim...@singnet.com.sg> wrote:
> 
> Teman2 IAGI,
>  
> Sudah waktunya IAGI membantu Pemerintah demi kepentigan kita sendiri, yaitu 
> mendapatkan pekerjaan. Salah satu contoh yang perlu dapat tanggapan adalah 
> keputusan MK. Saya cuma melihat dari sudut manfaatnya bagi IAGI dan bukan 
> dari sudut hukumnya.
>  
> Kenyataannya sudah ada tiga keputusan MK dalam kurun waktu empat tahun yang 
> menurut saya pelaksanaanya bisa dianggap merugikan IAGI dan anggotanya. 
> Pertama adalah pembubaran BPMIGAS. Kedua adalah ttg. UU air tanah yang 
> diberikan kepada Asing untuk kemasan air minum. Ketiga yang baru terjadi 
> bulan lalu dan dibahas oleh Pak Noor  adalah pembatalan Pasal 11 yang 
> melarang swasta termasuk asing untuk penyediaan listrik. Padahal Pemerintah 
> tidak punya uang untuk mengerjakan sendiri. Berarti akan ada stagnasi. Memang 
>  akirnya listrik yang dikelola swasta akan dilanjutkan juga dengan merubah 
> atau mengeluarkan peraturan baru seperti yang diutarakan Pak Noor. Tapi ini 
> memerlukan biaya dan waktu yang sebetulnya tidak perlu. Kita sering bikin 
> peraturan yang merugikan diri sendiri. Namun, "damage has been done", 
> investor baru takut dan mundur. Produksi batubara akan turun menunggu 
> peraturan baru? Geologist nganggur. Investor Geothermal mulai bertanya, kapan 
> giliran kita?
>  
> Sebagai contoh kita lihat sejarah BPMIGAS yang dibubarkan karena dianggap 
> inkonstitutional. BPMIGAS sudah berjalan 11 tahun. Ditutup langsung termasuk 
> cabang tidak diperkenankan beroperasi. Semua sedang rapat diluar kota 
> dipanggil pulang. Semua yang ada logo BPMIGAS tidak boleh dikeluarkan dan 
> diganti termasuk email, fax, dsb. Selama kurang lebih seminggu terjadi 
> stagnasi total. Pergantian crew berhenti. Investor diluar negeri bingung, 
> tidak bisa berhubungan. Mereka bertanya apakah kontrak PSC yang 
> ditandatangani dengan BPMIGAS masih berlaku?  Konsultan asing menyebutkan 
> sebagai "Draconian Law" atau hukum rimba yang berlaku abad 16/17 di Eropa. 
> Kerugian prusahaan bisa triljunan. Yang rugi akirnya Pemerintah karena K3S 
> akan menagih  lewat Cost recovery. 
>  
> Kita perlu bertanya? Apakah perubahan dari BPMIGAS ke SKKMIGAS membawa 
> manfaat bagi Negara? Apakah perlu begitu drastis? Apakah keputsuan MK yad. 
> bisa diberi tenggang waktu? Apa yang perlu diganti, sistim, orang, atau 
> undang-undangnya? Diperlukan pengarahan yang jelas. Apakah setelah setahun 
> berjalan, MK perlu datang untuk menguji? Dsb. Kalau tidak ada perbaikan, 
> berarti cuma ganti baju, karena semua sama kecuali pimpinan yang diganti.   
>  
> Mungkin ada anggota IAGI yang pandai menulis dan sedang ngangur bisa menulis 
> sejarahnya dimulai dari Pertamina/BKKA menjadi BPMIGAS lalu  SKKMIGAS. Buku 
> demikian pasti akan sangat bermanfaat bagi kita semua termasuk orang hukum. 
> IAGI bisa sponsor dan saya akan bantu. Ini merupakan kontribusi IAGI nyata.   
>  
> Salam,
>  
> HL Ong  
>  
>  
>  
>  
> From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of Ong Han 
> Ling
> Sent: Saturday, January 14, 2017 11:36 PM
> To: iagi-net@iagi.or.id
> Subject: RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
>  
> Pak Noor,
>  
> Terima kasih atas comment. Saya langsung memberi comment dengan warna biru.
>  
> Prinsip yang saya ingin utarakan adalah bahwa kita rela membayar tinggi impor 
> minyak diesel dan mendatangkan LNG dari Arun yang mahal, nanmun PLN tidak 
> rela memberi harga wajar kepada gas, uap geothermal, dan CBM yang ada di 
> Sumatra Selatan dan Jawa Barat. Kekurangan energi di Jawa Barat sudah kita 
> ketahui sejak 2000, tetapi K3S tidak melakukan eksploprasi karena harga yang 
> dipatok PLN, pembeli satu-satunya, terlalu rendah dan tidak wajar (Ingat 
> perkataan Pak Sigit bahwa betapapun kayanya SDM, semuanya tergantung pada 
> kebijakan Pemerintah!). Hasilnya, Geologist kita ngangur.
>  
> Salam,
>  
> HL Ong
>  
> From: iagi-net@iagi.or

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-16 Terurut Topik Ong Han Ling

Teman2 IAGI,

 

Sudah waktunya IAGI membantu Pemerintah demi kepentigan kita sendiri, yaitu 
mendapatkan pekerjaan. Salah satu contoh yang perlu dapat tanggapan adalah 
keputusan MK. Saya cuma melihat dari sudut manfaatnya bagi IAGI dan bukan dari 
sudut hukumnya. 

 

Kenyataannya sudah ada tiga keputusan MK dalam kurun waktu empat tahun yang 
menurut saya pelaksanaanya bisa dianggap merugikan IAGI dan anggotanya. Pertama 
adalah pembubaran BPMIGAS. Kedua adalah ttg. UU air tanah yang diberikan kepada 
Asing untuk kemasan air minum. Ketiga yang baru terjadi bulan lalu dan dibahas 
oleh Pak Noor  adalah pembatalan Pasal 11 yang melarang swasta termasuk asing 
untuk penyediaan listrik. Padahal Pemerintah tidak punya uang untuk mengerjakan 
sendiri. Berarti akan ada stagnasi. Memang  akirnya listrik yang dikelola 
swasta akan dilanjutkan juga dengan merubah atau mengeluarkan peraturan baru 
seperti yang diutarakan Pak Noor. Tapi ini memerlukan biaya dan waktu yang 
sebetulnya tidak perlu. Kita sering bikin peraturan yang merugikan diri 
sendiri. Namun, "damage has been done", investor baru takut dan mundur. 
Produksi batubara akan turun menunggu peraturan baru? Geologist nganggur. 
Investor Geothermal mulai bertanya, kapan giliran kita? 

 

Sebagai contoh kita lihat sejarah BPMIGAS yang dibubarkan karena dianggap 
inkonstitutional. BPMIGAS sudah berjalan 11 tahun. Ditutup langsung termasuk 
cabang tidak diperkenankan beroperasi. Semua sedang rapat diluar kota dipanggil 
pulang. Semua yang ada logo BPMIGAS tidak boleh dikeluarkan dan diganti 
termasuk email, fax, dsb. Selama kurang lebih seminggu terjadi stagnasi total. 
Pergantian crew berhenti. Investor diluar negeri bingung, tidak bisa 
berhubungan. Mereka bertanya apakah kontrak PSC yang ditandatangani dengan 
BPMIGAS masih berlaku?  Konsultan asing menyebutkan sebagai "Draconian Law" 
atau hukum rimba yang berlaku abad 16/17 di Eropa. Kerugian prusahaan bisa 
triljunan. Yang rugi akirnya Pemerintah karena K3S akan menagih  lewat Cost 
recovery.  

 

Kita perlu bertanya? Apakah perubahan dari BPMIGAS ke SKKMIGAS membawa manfaat 
bagi Negara? Apakah perlu begitu drastis? Apakah keputsuan MK yad. bisa diberi 
tenggang waktu? Apa yang perlu diganti, sistim, orang, atau undang-undangnya? 
Diperlukan pengarahan yang jelas. Apakah setelah setahun berjalan, MK perlu 
datang untuk menguji? Dsb. Kalau tidak ada perbaikan, berarti cuma ganti baju, 
karena semua sama kecuali pimpinan yang diganti.   

 

Mungkin ada anggota IAGI yang pandai menulis dan sedang ngangur bisa menulis 
sejarahnya dimulai dari Pertamina/BKKA menjadi BPMIGAS lalu  SKKMIGAS. Buku 
demikian pasti akan sangat bermanfaat bagi kita semua termasuk orang hukum. 
IAGI bisa sponsor dan saya akan bantu. Ini merupakan kontribusi IAGI nyata.   

 

Salam,

 

HL Ong   

 

 

 

 

From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of Ong Han Ling
Sent: Saturday, January 14, 2017 11:36 PM
To: iagi-net@iagi.or.id
Subject: RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

 

Pak Noor,

 

Terima kasih atas comment. Saya langsung memberi comment dengan warna biru.

 

Prinsip yang saya ingin utarakan adalah bahwa kita rela membayar tinggi impor 
minyak diesel dan mendatangkan LNG dari Arun yang mahal, nanmun PLN tidak rela 
memberi harga wajar kepada gas, uap geothermal, dan CBM yang ada di Sumatra 
Selatan dan Jawa Barat. Kekurangan energi di Jawa Barat sudah kita ketahui 
sejak 2000, tetapi K3S tidak melakukan eksploprasi karena harga yang dipatok 
PLN, pembeli satu-satunya, terlalu rendah dan tidak wajar (Ingat perkataan Pak 
Sigit bahwa betapapun kayanya SDM, semuanya tergantung pada kebijakan 
Pemerintah!). Hasilnya, Geologist kita ngangur.

 

Salam,

 

HL Ong

 

From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of noor 
syarifuddin
Sent: Thursday, January 12, 2017 7:34 AM
To: iagi-net@iagi.or.id
Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

 

Pak Ong,

 

sedikit koreksi mungkin dari yang saya ketahui:

 

- fasilitas FSRU di teluk Jakarta dioperasikan oleh Nusantara Regas yang 
merupakan perusahaan JV antara PGN dan PERTAMINA. Betul. PT Nusantara Regas 
didirikan tahun 2010 untuk supply gas PLN Muara Karang dan Tg. Priok. Prinsip 
PT adalah mencari keuntungan, apalagi karena sifatnya monopoli tanpa ada 
tandingan. Seharusnya PLN protes (mungkin ada faktor politik?). 

- FSRU Jakarta ini menerima gas dari Bontang dan juga Tangguh sesuai alokasi 
(bukan karena membatalkan kontrak dgn Taiwan). Waktu pertama kali, LNG 
didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh. Pembatalan kontrak 
bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah "spot market LNG" yang pada 
waktu itu mulai berkembang.

- yang di Lampung (bukan Jambi), PGN menyewa FSRU untuk menerima gas dan 
mendistribusikan gas ke wilayah SumSel. Betul Pak, regassing LNG dibangun di 
offshore Lampung dan sudah beroperasi sejak akir 2014. Gas s

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-16 Terurut Topik Ong Han Ling

Pak Noor,

 

Trima kasih ata keterangannya. Memang rupanya banyak permainan hingga harga gas 
cuma dihargai S1/mmbtu dan regassing sampai $5/mmbtu. Kalau K3S cuma dapat 
$1/mmbtu, tidak ada yang explorasi dan geologist kita ngangur.  

 

Salam,

 

HL Ong

 

From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of noor 
syarifuddin
Sent: Tuesday, January 17, 2017 1:33 PM
To: iagi-net@iagi.or.id
Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

 

Selamat siang Pak Ong,

 

Saya sepakat soal monopoli PLN yang menjadikan pasar gas tidak berjalan dengan 
baik/normal. 

 

Soal monopoli NR di pasar gas Jakarta rasanya tergantung bagaimana kita 
melihatnya Pak... mereka yang invest utk RFSUnya dan tidak ada competitor ya 
jadinya seperti itu.. proses transportasi dan regassing LNG itu bisa makan 
biaya 5-6 US$ sendiri... jadi wajar saja akhirnya harga gasnya naik cukup 
tinggi..

 

yang pusing sekarang untuk FSRU Benoa di Bali, Menteri memutuskan harga gas 
dipatok di 6 US$ di plant gate artinya produsen gas (K3S dan Negara) hanya 
dapat 1 US$/mmbtu... 

 

Waktu pertama kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi 
penuh. Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah 
"spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang.

 

Rasanya bukan Pak, silakan Bapak buka majalah Tempo sekitar tahun 2014 soal 
ramainya kasus spot cargonya Tangguh... :-)

 

Jadi sebetulnya redundant, dua regassing unit untuk Jakarta?  Akir-akir ini 
FRSU Lampung berhenti selama beberapa bulan karena permintaan kurang.  Ini 
adalah ineffisiensi.   

 

Gas dari FSRU Lampung dikirim ke Banten karena PLN tidak mau beli dengan harga 
yang cukup mahal (+5-6 US$ dari harga LNGnya untuk proses regasing)... 
sementara PGN sebagai pengelola FRSU harus bayar sewa, jadilah bleeding 
mereka... 

Saya juga tambah heran kalau sekarang ada wacana mau buat satu FSRU lagi di 
Banten.. kalau ini menurut saya betul-betul ineffisiensi...

 

Saya perkirakan demikian. Tapi manfaat nya kurang karena kebutuhan energi di 
Arun kecil, volume terbesar disalurkan dengan pipa ke Medan. Inefficiency 
(mungkin ada faktor politik?).

 

LNG yg masuk ke Arun memang ditujukan untuk konsumsi industri di sumatera utara 
Pak dan bukan untuk Arus itu sendiri... hanya saja karena rantainya panjang, 
ada fee tambahan yang menjadikan gasnya bisa sampai 14 US$/mmbtu dan oleh 
karenanya indutsri di sana teriak semua :-)

 

Sebenarnya tata kelola gas yang bagus dan sudah terbukti jalan adalah di 
Kalimantan timur... bayangkan Pupuk Kaltim V bisa membayar hanya 5-6 US$/mmbtu 
untuk gas dari lapangan Ruby yang lokasinya berjarak lebih dari 500km (via pipa 
bawah laut maupun pida di daratan)... ini karena skema pengembangan pipanya 
masuk di paket hulu dan menjadi infrastruktur milik Negara...

 

 

salam,

 

 

2017-01-14 22:35 GMT+07:00 Ong Han Ling <wim...@singnet.com.sg>:

Pak Noor,

 

Terima kasih atas comment. Saya langsung memberi comment dengan warna biru.

 

Prinsip yang saya ingin utarakan adalah bahwa kita rela membayar tinggi impor 
minyak diesel dan mendatangkan LNG dari Arun yang mahal, nanmun PLN tidak rela 
memberi harga wajar kepada gas, uap geothermal, dan CBM yang ada di Sumatra 
Selatan dan Jawa Barat. Kekurangan energi di Jawa Barat sudah kita ketahui 
sejak 2000, tetapi K3S tidak melakukan eksploprasi karena harga yang dipatok 
PLN, pembeli satu-satunya, terlalu rendah dan tidak wajar (Ingat perkataan Pak 
Sigit bahwa betapapun kayanya SDM, semuanya tergantung pada kebijakan 
Pemerintah!). Hasilnya, Geologist kita ngangur.

 

Salam,

 

HL Ong

 

From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of noor 
syarifuddin
Sent: Thursday, January 12, 2017 7:34 AM
To: iagi-net@iagi.or.id
Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

 

Pak Ong,

 

sedikit koreksi mungkin dari yang saya ketahui:

 

- fasilitas FSRU di teluk Jakarta dioperasikan oleh Nusantara Regas yang 
merupakan perusahaan JV antara PGN dan PERTAMINA. Betul. PT Nusantara Regas 
didirikan tahun 2010 untuk supply gas PLN Muara Karang dan Tg. Priok. Prinsip 
PT adalah mencari keuntungan, apalagi karena sifatnya monopoli tanpa ada 
tandingan. Seharusnya PLN protes (mungkin ada faktor politik?). 

- FSRU Jakarta ini menerima gas dari Bontang dan juga Tangguh sesuai alokasi 
(bukan karena membatalkan kontrak dgn Taiwan). Waktu pertama kali, LNG 
didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh. Pembatalan kontrak 
bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah "spot market LNG" yang pada 
waktu itu mulai berkembang.

- yang di Lampung (bukan Jambi), PGN menyewa FSRU untuk menerima gas dan 
mendistribusikan gas ke wilayah SumSel. Betul Pak, regassing LNG dibangun di 
offshore Lampung dan sudah beroperasi sejak akir 2014. Gas selain dipakai di 
Lampung juga  disalurkan dengan pipa ke Jawa Barat dan Jakarta, berkompetisi 
dengan PT Nusant

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-16 Terurut Topik noor syarifuddin

Selamat siang Pak Ong,

Saya sepakat soal monopoli PLN yang menjadikan pasar gas tidak berjalan
dengan baik/normal.

Soal monopoli NR di pasar gas Jakarta rasanya tergantung bagaimana kita
melihatnya Pak... mereka yang invest utk RFSUnya dan tidak ada competitor
ya jadinya seperti itu.. proses transportasi dan regassing LNG itu bisa
makan biaya 5-6 US$ sendiri... jadi wajar saja akhirnya harga gasnya naik
cukup tinggi..

yang pusing sekarang untuk FSRU Benoa di Bali, Menteri memutuskan harga gas
dipatok di 6 US$ di plant gate artinya produsen gas (K3S dan Negara)
hanya dapat 1 US$/mmbtu...

Waktu pertama kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi
penuh. Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak
salah "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang.

Rasanya bukan Pak, silakan Bapak buka majalah Tempo sekitar tahun 2014 soal
ramainya kasus spot cargonya Tangguh... :-)

Jadi sebetulnya redundant, dua regassing unit untuk Jakarta?  Akir-akir ini
FRSU Lampung berhenti selama beberapa bulan karena permintaan kurang.  Ini
adalah ineffisiensi.

Gas dari FSRU Lampung dikirim ke Banten karena PLN tidak mau beli dengan
harga yang cukup mahal (+5-6 US$ dari harga LNGnya untuk proses
regasing)... sementara PGN sebagai pengelola FRSU harus bayar sewa, jadilah
bleeding mereka...
Saya juga tambah heran kalau sekarang ada wacana mau buat satu FSRU lagi di
Banten.. kalau ini menurut saya betul-betul ineffisiensi...

Saya perkirakan demikian. Tapi manfaat nya kurang karena kebutuhan energi
di Arun kecil, volume terbesar disalurkan dengan pipa ke Medan.
Inefficiency (mungkin ada faktor politik?).

LNG yg masuk ke Arun memang ditujukan untuk konsumsi industri di sumatera
utara Pak dan bukan untuk Arus itu sendiri... hanya saja karena rantainya
panjang, ada fee tambahan yang menjadikan gasnya bisa sampai 14 US$/mmbtu
dan oleh karenanya indutsri di sana teriak semua :-)

Sebenarnya tata kelola gas yang bagus dan sudah terbukti jalan adalah di
Kalimantan timur... bayangkan Pupuk Kaltim V bisa membayar hanya 5-6
US$/mmbtu untuk gas dari lapangan Ruby yang lokasinya berjarak lebih dari
500km (via pipa bawah laut maupun pida di daratan)... ini karena skema
pengembangan pipanya masuk di paket hulu dan menjadi infrastruktur milik
Negara...


salam,


2017-01-14 22:35 GMT+07:00 Ong Han Ling <wim...@singnet.com.sg>:

> Pak Noor,
>
>
>
> Terima kasih atas comment. Saya langsung memberi comment dengan warna biru.
>
>
>
> Prinsip yang saya ingin utarakan adalah bahwa kita rela membayar tinggi
> impor minyak diesel dan mendatangkan LNG dari Arun yang mahal, nanmun PLN
> tidak rela memberi harga wajar kepada gas, uap geothermal, dan CBM yang ada
> di Sumatra Selatan dan Jawa Barat. Kekurangan energi di Jawa Barat sudah
> kita ketahui sejak 2000, tetapi K3S tidak melakukan eksploprasi karena
> harga yang dipatok PLN, pembeli satu-satunya, terlalu rendah dan tidak
> wajar (Ingat perkataan Pak Sigit bahwa betapapun kayanya SDM, semuanya
> tergantung pada kebijakan Pemerintah!). Hasilnya, Geologist kita ngangur.
>
>
>
>
> Salam,
>
>
>
> HL Ong
>
>
>
> *From:* iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] *On Behalf Of *noor
> syarifuddin
> *Sent:* Thursday, January 12, 2017 7:34 AM
> *To:* iagi-net@iagi.or.id
> *Subject:* Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
>
>
>
> Pak Ong,
>
>
>
> sedikit koreksi mungkin dari yang saya ketahui:
>
>
>
> - fasilitas FSRU di teluk Jakarta dioperasikan oleh Nusantara Regas yang
> merupakan perusahaan JV antara PGN dan PERTAMINA. Betul. PT Nusantara
> Regas didirikan tahun 2010 untuk supply gas PLN Muara Karang dan Tg. Priok.
> Prinsip PT adalah mencari keuntungan, apalagi karena sifatnya monopoli
> tanpa ada tandingan. Seharusnya PLN protes (mungkin ada faktor politik?).
>
> - FSRU Jakarta ini menerima gas dari Bontang dan juga Tangguh sesuai
> alokasi (bukan karena membatalkan kontrak dgn Taiwan). Waktu pertama
> kali, LNG didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh.
> Pembatalan kontrak bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah
> "spot market LNG" yang pada waktu itu mulai berkembang.
>
> - yang di Lampung (bukan Jambi), PGN menyewa FSRU untuk menerima gas dan
> mendistribusikan gas ke wilayah SumSel. Betul Pak, regassing LNG dibangun
> di offshore Lampung dan sudah beroperasi sejak akir 2014. Gas selain
> dipakai di Lampung juga  disalurkan dengan pipa ke Jawa Barat dan Jakarta,
> berkompetisi dengan PT Nusantara Regas di Jakarta. Jadi sebetulnya
> redundant, dua regassing unit untuk Jakarta?  Akir-akir ini FRSU Lampung
> berhenti selama beberapa bulan karena permintaan kurang.  Ini adalah
> ineffisiensi.
>
> - Fasilitas regasing di Arun setahu saya alokasi gasnya dari Tangguh. Saya
> perki

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-14 Terurut Topik Ong Han Ling

Pak Noor,

 

Terima kasih atas comment. Saya langsung memberi comment dengan warna biru.

 

Prinsip yang saya ingin utarakan adalah bahwa kita rela membayar tinggi impor 
minyak diesel dan mendatangkan LNG dari Arun yang mahal, nanmun PLN tidak rela 
memberi harga wajar kepada gas, uap geothermal, dan CBM yang ada di Sumatra 
Selatan dan Jawa Barat. Kekurangan energi di Jawa Barat sudah kita ketahui 
sejak 2000, tetapi K3S tidak melakukan eksploprasi karena harga yang dipatok 
PLN, pembeli satu-satunya, terlalu rendah dan tidak wajar (Ingat perkataan Pak 
Sigit bahwa betapapun kayanya SDM, semuanya tergantung pada kebijakan 
Pemerintah!). Hasilnya, Geologist kita ngangur.

 

Salam,

 

HL Ong

 

From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of noor 
syarifuddin
Sent: Thursday, January 12, 2017 7:34 AM
To: iagi-net@iagi.or.id
Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

 

Pak Ong,

 

sedikit koreksi mungkin dari yang saya ketahui:

 

- fasilitas FSRU di teluk Jakarta dioperasikan oleh Nusantara Regas yang 
merupakan perusahaan JV antara PGN dan PERTAMINA. Betul. PT Nusantara Regas 
didirikan tahun 2010 untuk supply gas PLN Muara Karang dan Tg. Priok. Prinsip 
PT adalah mencari keuntungan, apalagi karena sifatnya monopoli tanpa ada 
tandingan. Seharusnya PLN protes (mungkin ada faktor politik?). 

- FSRU Jakarta ini menerima gas dari Bontang dan juga Tangguh sesuai alokasi 
(bukan karena membatalkan kontrak dgn Taiwan). Waktu pertama kali, LNG 
didatangkan dari Bontang, Tangguh belum berproduksi penuh. Pembatalan kontrak 
bukan yang jangka panjang, tetapi kalau tidak salah "spot market LNG" yang pada 
waktu itu mulai berkembang.

- yang di Lampung (bukan Jambi), PGN menyewa FSRU untuk menerima gas dan 
mendistribusikan gas ke wilayah SumSel. Betul Pak, regassing LNG dibangun di 
offshore Lampung dan sudah beroperasi sejak akir 2014. Gas selain dipakai di 
Lampung juga  disalurkan dengan pipa ke Jawa Barat dan Jakarta, berkompetisi 
dengan PT Nusantara Regas di Jakarta. Jadi sebetulnya redundant, dua regassing 
unit untuk Jakarta?  Akir-akir ini FRSU Lampung berhenti selama beberapa bulan 
karena permintaan kurang.  Ini adalah ineffisiensi. 

- Fasilitas regasing di Arun setahu saya alokasi gasnya dari Tangguh. Saya 
perkirakan demikian. Tapi manfaat nya kurang karena kebutuhan energi di Arun 
kecil, volume terbesar disalurkan dengan pipa ke Medan. Inefficiency (mungkin 
ada faktor politik?).

 

 

 

salam,

 

2017-01-11 21:00 GMT+07:00 Ong Han Ling <wim...@singnet.com.sg>:

Pak Liamsi,

Terima kasih atas masukan ttg. perlistrikan dan ineffisiensi PLN Jakarta.

Fasilitas Regassing LNG dibangun diteluk Jakarta untuk PLN Muara Karang. 
Pemerintah membatalkan kontrak penjualan ke Taiwan, yang sedang berjalan.

PGN juga menempatkan regassing fasilitas buatan South Korea di Jambi. Fasilitas 
LNG plant di Arun  telah dirubah menjadi fasilitas Regassing. LNG dibeli dari 
Badak.

Salah satu penyebab inefficiency PLN adalah karena monopoli. PLN tidak rela 
memberi harga wajar/komersial untuk gas atau uap yang dihasilkan K3S. Dengan 
memberikan harga rendah, K3S tidak bergairah melakukan eksplorasi maupun 
membangun infrastrukur pipa untuk mengalirkan ketempat industri.

Salam,

HL Ong

-Original Message-
From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of 
lia...@indo.net.id

Sent: Tuesday, January 10, 2017 9:09 PM
To: iagi-net@iagi.or.id
Subject: RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

Pak Ong ,
Trima kasih atas penjelasanya ,

saya sedikit komen thd tulisan Pak Ong ini :

{ Demikian juga dengan pembelian LNG. PLN rela membeli LNG Badak dengan
> harga mahal yang tadinya akan dijual ke Taiwan dengan harga $17/mmbtu. LNG
> adalah energi mahal sekali karena harus di compress dari 600 m3 menjadi
> 1m3 dengan mendinginkan minus 161 degree celcius, diangkut ke Jakarta
> dengan kapal khusus dan diregass oleh perusahaan swasta sebelum dipakai di
> PLN Muara Karang. LNG Badak dan PLN adalah milik Pemerintah, mengapa
> regassing dilewatkan swasta? Termasuk transpor, biaya regassing, dan
> keuntungan swasta, PLN diperkirakan membayar diatas $21/mmbtu.}

Saya Tidak tahu LNG ini untuk Pembangkit PLN yg mana , yg saya tahu kalau
di wilayah Jabotabek ini ada tiga pembangkit PLN yg menggunakan Gas {
PLTG) yaitu Muara Karang , Muara Tawar dan Tj,Priok
Berdasarkan Audit BPK ( audit khusus/audit investigasi thd sektor hulu
listrik ( penggunaan energi primer ) PLN th 2012 yg lalu. bahwa delapan
pembangkit gas ( termasuk Tanjung Priok , Muara Tawar, dan Muara Karang
tsb ) dg total kapasitas lbh dari 8000 MW telah terjadi inefisiensi (
nilai ketidak hematan ) lbh dari 19 T karena tidak dpt dioperasikan dg gas
( krn ada kelangkaan gas ) . Nah kemungkinan PLN berani membeli gas dg
harga tinggi tsb untuk menggantikan BBM yg harganya jauh lbh besar ( jadi
pembelian gas untuk Pembangkit gas yg sdh ada / eksistin

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-11 Terurut Topik noor syarifuddin

Pak Ong,

sedikit koreksi mungkin dari yang saya ketahui:

- fasilitas FSRU di teluk Jakarta dioperasikan oleh Nusantara Regas yang
merupakan perusahaan JV antara PGN dan PERTAMINA.
- FSRU Jakarta ini menerima gas dari Bontang dan juga Tangguh sesuai
alokasi (bukan karena membatalkan kontrak dgn Taiwan)
- yang di Lampung (bukan Jambi), PGN menyewa FSRU untuk menerima gas dan
mendistribusikan gas ke wilayah SumSel
- Fasilitas regasing di Arun setahu saya alokasi gasnya dari Tangguh


salam,

2017-01-11 21:00 GMT+07:00 Ong Han Ling <wim...@singnet.com.sg>:

> Pak Liamsi,
>
> Terima kasih atas masukan ttg. perlistrikan dan ineffisiensi PLN Jakarta.
>
> Fasilitas Regassing LNG dibangun diteluk Jakarta untuk PLN Muara Karang.
> Pemerintah membatalkan kontrak penjualan ke Taiwan, yang sedang berjalan.
>
> PGN juga menempatkan regassing fasilitas buatan South Korea di Jambi.
> Fasilitas LNG plant di Arun  telah dirubah menjadi fasilitas Regassing. LNG
> dibeli dari Badak.
>
> Salah satu penyebab inefficiency PLN adalah karena monopoli. PLN tidak
> rela memberi harga wajar/komersial untuk gas atau uap yang dihasilkan K3S.
> Dengan memberikan harga rendah, K3S tidak bergairah melakukan eksplorasi
> maupun membangun infrastrukur pipa untuk mengalirkan ketempat industri.
>
> Salam,
>
> HL Ong
>
> -Original Message-
> From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of
> lia...@indo.net.id
> Sent: Tuesday, January 10, 2017 9:09 PM
> To: iagi-net@iagi.or.id
> Subject: RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
>
> Pak Ong ,
> Trima kasih atas penjelasanya ,
>
> saya sedikit komen thd tulisan Pak Ong ini :
>
> { Demikian juga dengan pembelian LNG. PLN rela membeli LNG Badak dengan
> > harga mahal yang tadinya akan dijual ke Taiwan dengan harga $17/mmbtu.
> LNG
> > adalah energi mahal sekali karena harus di compress dari 600 m3 menjadi
> > 1m3 dengan mendinginkan minus 161 degree celcius, diangkut ke Jakarta
> > dengan kapal khusus dan diregass oleh perusahaan swasta sebelum dipakai
> di
> > PLN Muara Karang. LNG Badak dan PLN adalah milik Pemerintah, mengapa
> > regassing dilewatkan swasta? Termasuk transpor, biaya regassing, dan
> > keuntungan swasta, PLN diperkirakan membayar diatas $21/mmbtu.}
>
> Saya Tidak tahu LNG ini untuk Pembangkit PLN yg mana , yg saya tahu kalau
> di wilayah Jabotabek ini ada tiga pembangkit PLN yg menggunakan Gas {
> PLTG) yaitu Muara Karang , Muara Tawar dan Tj,Priok
> Berdasarkan Audit BPK ( audit khusus/audit investigasi thd sektor hulu
> listrik ( penggunaan energi primer ) PLN th 2012 yg lalu. bahwa delapan
> pembangkit gas ( termasuk Tanjung Priok , Muara Tawar, dan Muara Karang
> tsb ) dg total kapasitas lbh dari 8000 MW telah terjadi inefisiensi (
> nilai ketidak hematan ) lbh dari 19 T karena tidak dpt dioperasikan dg gas
> ( krn ada kelangkaan gas ) . Nah kemungkinan PLN berani membeli gas dg
> harga tinggi tsb untuk menggantikan BBM yg harganya jauh lbh besar ( jadi
> pembelian gas untuk Pembangkit gas yg sdh ada / eksisting) untuk
> mengurangi penggunaan BBM yg mengakibatkan biaya yg jauh lbh tinggi.
> semakin lama tidak ada pasokan gas semakin banyak biayanya untuk BBM (
> bisa bisa kalau tdk dioperasikian terjadi pemadaman krn berkurangnya
> pasokan listrik)
> Tentunya untuk Proyek Proyek pembangkit yang baru akan dibangun ( untuk
> kontrak baru ) harganya akan lain,
>  kalau harga diserahkan secara B to B sulit dilaksanakan.Mungkin
> Pemerintah bisa menetapkan Harga Gas untuk pembangkit listrik dg
> memperhatikan keekonmian lapangan dan PLN tinggal melaksanakan pembelian
> tsb, begitu juga untuk gas CBM untuk pembangkit listrik
>
> salam
>
> Ism
>
>
>
>
>
> > Pak Liamsi,
> >
> > Terima kasih atas tanggapannya. Dengan diskusi, kita bisa membuka mata
> > untuk memajukan industri oil and gas yang sekarang makin lama makin
> > terpuruk karena kelakuan dan perbuatan kita sendiri, nothing else.
> >
> > Mengutib email Anda: "PLN seperti Pertamina hanyalah sbg. operator dalam
> > hal listrik dan BBM (BBM bersubsidi), bukan sbg, pembuat kebijakan kenapa
> > PLN maunya harga belinya murah, karena PLN harus menjual produknya
> > (listrik) dgn, harga yang ditentukan oleh Pemerintah (karena UUnya bilang
> > begitu) shg. PLN tidak bisa menjual listriknya sesuai keekonomiannya PLN
> > (ada mekanisme subsidi listrik dan besarnya subsidi dintentukan
> Pemerintah
> > dgn DPR) akibatnya PLN tidak bisa membeli energi primer (gas,uap
> > geothermal) dgn harga nantinya dapat berakibat menaikkan subsidi yang
> > telah dipatok oleh Pemerintah dan DPR tsb."
> >
> > Disini Anda katakan bahwa PLN mau harga beliny

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-11 Terurut Topik Ong Han Ling

Pak Liamsi,

Terima kasih atas masukan ttg. perlistrikan dan ineffisiensi PLN Jakarta. 

Fasilitas Regassing LNG dibangun diteluk Jakarta untuk PLN Muara Karang. 
Pemerintah membatalkan kontrak penjualan ke Taiwan, yang sedang berjalan. 

PGN juga menempatkan regassing fasilitas buatan South Korea di Jambi. Fasilitas 
LNG plant di Arun  telah dirubah menjadi fasilitas Regassing. LNG dibeli dari 
Badak. 

Salah satu penyebab inefficiency PLN adalah karena monopoli. PLN tidak rela 
memberi harga wajar/komersial untuk gas atau uap yang dihasilkan K3S. Dengan 
memberikan harga rendah, K3S tidak bergairah melakukan eksplorasi maupun 
membangun infrastrukur pipa untuk mengalirkan ketempat industri. 

Salam,

HL Ong 

-Original Message-
From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of 
lia...@indo.net.id
Sent: Tuesday, January 10, 2017 9:09 PM
To: iagi-net@iagi.or.id
Subject: RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

Pak Ong ,
Trima kasih atas penjelasanya ,

saya sedikit komen thd tulisan Pak Ong ini :

{ Demikian juga dengan pembelian LNG. PLN rela membeli LNG Badak dengan
> harga mahal yang tadinya akan dijual ke Taiwan dengan harga $17/mmbtu. LNG
> adalah energi mahal sekali karena harus di compress dari 600 m3 menjadi
> 1m3 dengan mendinginkan minus 161 degree celcius, diangkut ke Jakarta
> dengan kapal khusus dan diregass oleh perusahaan swasta sebelum dipakai di
> PLN Muara Karang. LNG Badak dan PLN adalah milik Pemerintah, mengapa
> regassing dilewatkan swasta? Termasuk transpor, biaya regassing, dan
> keuntungan swasta, PLN diperkirakan membayar diatas $21/mmbtu.}

Saya Tidak tahu LNG ini untuk Pembangkit PLN yg mana , yg saya tahu kalau
di wilayah Jabotabek ini ada tiga pembangkit PLN yg menggunakan Gas {
PLTG) yaitu Muara Karang , Muara Tawar dan Tj,Priok
Berdasarkan Audit BPK ( audit khusus/audit investigasi thd sektor hulu
listrik ( penggunaan energi primer ) PLN th 2012 yg lalu. bahwa delapan
pembangkit gas ( termasuk Tanjung Priok , Muara Tawar, dan Muara Karang
tsb ) dg total kapasitas lbh dari 8000 MW telah terjadi inefisiensi (
nilai ketidak hematan ) lbh dari 19 T karena tidak dpt dioperasikan dg gas
( krn ada kelangkaan gas ) . Nah kemungkinan PLN berani membeli gas dg
harga tinggi tsb untuk menggantikan BBM yg harganya jauh lbh besar ( jadi
pembelian gas untuk Pembangkit gas yg sdh ada / eksisting) untuk
mengurangi penggunaan BBM yg mengakibatkan biaya yg jauh lbh tinggi.
semakin lama tidak ada pasokan gas semakin banyak biayanya untuk BBM (
bisa bisa kalau tdk dioperasikian terjadi pemadaman krn berkurangnya
pasokan listrik)
Tentunya untuk Proyek Proyek pembangkit yang baru akan dibangun ( untuk
kontrak baru ) harganya akan lain,
 kalau harga diserahkan secara B to B sulit dilaksanakan.Mungkin
Pemerintah bisa menetapkan Harga Gas untuk pembangkit listrik dg
memperhatikan keekonmian lapangan dan PLN tinggal melaksanakan pembelian
tsb, begitu juga untuk gas CBM untuk pembangkit listrik

salam

Ism





> Pak Liamsi,
>
> Terima kasih atas tanggapannya. Dengan diskusi, kita bisa membuka mata
> untuk memajukan industri oil and gas yang sekarang makin lama makin
> terpuruk karena kelakuan dan perbuatan kita sendiri, nothing else.
>
> Mengutib email Anda: "PLN seperti Pertamina hanyalah sbg. operator dalam
> hal listrik dan BBM (BBM bersubsidi), bukan sbg, pembuat kebijakan kenapa
> PLN maunya harga belinya murah, karena PLN harus menjual produknya
> (listrik) dgn, harga yang ditentukan oleh Pemerintah (karena UUnya bilang
> begitu) shg. PLN tidak bisa menjual listriknya sesuai keekonomiannya PLN
> (ada mekanisme subsidi listrik dan besarnya subsidi dintentukan Pemerintah
> dgn DPR) akibatnya PLN tidak bisa membeli energi primer (gas,uap
> geothermal) dgn harga nantinya dapat berakibat menaikkan subsidi yang
> telah dipatok oleh Pemerintah dan DPR tsb."
>
> Disini Anda katakan bahwa PLN mau harga belinya murah untuk energi primer
> (gas,uap geothermal). Kenyataan tidak demikian. PLN ternyata beli dan
> impor diesel dengan harga tinggi untuk pembangkit listriknya, namun  tidak
> rela bayar harga yang sama/wajar berdasarkan caloric value kepada K3S
> untuk gas atau uap geothermal produksi dalam negeri. Seandainya energi
> primer (gas,uap geothermal) diberikan harga sama seperti kalau import
> minyak diesel, K3S otomatis akan giat melakukan eksplorasi.
>
> Demikian juga dengan pembelian LNG. PLN rela membeli LNG Badak dengan
> harga mahal yang tadinya akan dijual ke Taiwan dengan harga $17/mmbtu. LNG
> adalah energi mahal sekali karena harus di compress dari 600 m3 menjadi
> 1m3 dengan mendinginkan minus 161 degree celcius, diangkut ke Jakarta
> dengan kapal khusus dan diregass oleh perusahaan swasta sebelum dipakai di
> PLN Muara Karang. LNG Badak dan PLN adalah milik Pemerintah, mengapa
> regassing dilewatkan swasta? Termasuk transpor, bia

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-10 Terurut Topik liamsi

Pak Ong ,
Trima kasih atas penjelasanya ,

saya sedikit komen thd tulisan Pak Ong ini :

{ Demikian juga dengan pembelian LNG. PLN rela membeli LNG Badak dengan
> harga mahal yang tadinya akan dijual ke Taiwan dengan harga $17/mmbtu. LNG
> adalah energi mahal sekali karena harus di compress dari 600 m3 menjadi
> 1m3 dengan mendinginkan minus 161 degree celcius, diangkut ke Jakarta
> dengan kapal khusus dan diregass oleh perusahaan swasta sebelum dipakai di
> PLN Muara Karang. LNG Badak dan PLN adalah milik Pemerintah, mengapa
> regassing dilewatkan swasta? Termasuk transpor, biaya regassing, dan
> keuntungan swasta, PLN diperkirakan membayar diatas $21/mmbtu.}

Saya Tidak tahu LNG ini untuk Pembangkit PLN yg mana , yg saya tahu kalau
di wilayah Jabotabek ini ada tiga pembangkit PLN yg menggunakan Gas {
PLTG) yaitu Muara Karang , Muara Tawar dan Tj,Priok
Berdasarkan Audit BPK ( audit khusus/audit investigasi thd sektor hulu
listrik ( penggunaan energi primer ) PLN th 2012 yg lalu. bahwa delapan
pembangkit gas ( termasuk Tanjung Priok , Muara Tawar, dan Muara Karang
tsb ) dg total kapasitas lbh dari 8000 MW telah terjadi inefisiensi (
nilai ketidak hematan ) lbh dari 19 T karena tidak dpt dioperasikan dg gas
( krn ada kelangkaan gas ) . Nah kemungkinan PLN berani membeli gas dg
harga tinggi tsb untuk menggantikan BBM yg harganya jauh lbh besar ( jadi
pembelian gas untuk Pembangkit gas yg sdh ada / eksisting) untuk
mengurangi penggunaan BBM yg mengakibatkan biaya yg jauh lbh tinggi.
semakin lama tidak ada pasokan gas semakin banyak biayanya untuk BBM (
bisa bisa kalau tdk dioperasikian terjadi pemadaman krn berkurangnya
pasokan listrik)
Tentunya untuk Proyek Proyek pembangkit yang baru akan dibangun ( untuk
kontrak baru ) harganya akan lain,
 kalau harga diserahkan secara B to B sulit dilaksanakan.Mungkin
Pemerintah bisa menetapkan Harga Gas untuk pembangkit listrik dg
memperhatikan keekonmian lapangan dan PLN tinggal melaksanakan pembelian
tsb, begitu juga untuk gas CBM untuk pembangkit listrik

salam

Ism





> Pak Liamsi,
>
> Terima kasih atas tanggapannya. Dengan diskusi, kita bisa membuka mata
> untuk memajukan industri oil and gas yang sekarang makin lama makin
> terpuruk karena kelakuan dan perbuatan kita sendiri, nothing else.
>
> Mengutib email Anda: "PLN seperti Pertamina hanyalah sbg. operator dalam
> hal listrik dan BBM (BBM bersubsidi), bukan sbg, pembuat kebijakan kenapa
> PLN maunya harga belinya murah, karena PLN harus menjual produknya
> (listrik) dgn, harga yang ditentukan oleh Pemerintah (karena UUnya bilang
> begitu) shg. PLN tidak bisa menjual listriknya sesuai keekonomiannya PLN
> (ada mekanisme subsidi listrik dan besarnya subsidi dintentukan Pemerintah
> dgn DPR) akibatnya PLN tidak bisa membeli energi primer (gas,uap
> geothermal) dgn harga nantinya dapat berakibat menaikkan subsidi yang
> telah dipatok oleh Pemerintah dan DPR tsb."
>
> Disini Anda katakan bahwa PLN mau harga belinya murah untuk energi primer
> (gas,uap geothermal). Kenyataan tidak demikian. PLN ternyata beli dan
> impor diesel dengan harga tinggi untuk pembangkit listriknya, namun  tidak
> rela bayar harga yang sama/wajar berdasarkan caloric value kepada K3S
> untuk gas atau uap geothermal produksi dalam negeri. Seandainya energi
> primer (gas,uap geothermal) diberikan harga sama seperti kalau import
> minyak diesel, K3S otomatis akan giat melakukan eksplorasi.
>
> Demikian juga dengan pembelian LNG. PLN rela membeli LNG Badak dengan
> harga mahal yang tadinya akan dijual ke Taiwan dengan harga $17/mmbtu. LNG
> adalah energi mahal sekali karena harus di compress dari 600 m3 menjadi
> 1m3 dengan mendinginkan minus 161 degree celcius, diangkut ke Jakarta
> dengan kapal khusus dan diregass oleh perusahaan swasta sebelum dipakai di
> PLN Muara Karang. LNG Badak dan PLN adalah milik Pemerintah, mengapa
> regassing dilewatkan swasta? Termasuk transpor, biaya regassing, dan
> keuntungan swasta, PLN diperkirakan membayar diatas $21/mmbtu.
>
> Sedangkan marginal gas field di South Sumatra (termasuk CBM) dan di Jawa
> Barat, masih cukup banyak, tapi karena hanya dihargai PLN $3-5/mmbtu, K3S
> tidak bergairah untuk melakukan eksplorasi. Seandainya K3S ditawari PLN
> dengan harga $21/mmbtu untuk gasnya, sama dengan harga beli LNG, pasti
> eksplorasi akan berkembang dan infrastruktur gas akan dibangun untuk
> delivery Muara Karang
>
>
> Salam,
>
> HL Ong
>
> -Original Message-
> From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of
> lia...@indo.net.id
> Sent: Tuesday, January 3, 2017 11:39 AM
> To: iagi-net@iagi.or.id
> Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
>
>
> Trima kasih Pak Pak Ong atas pencerahannya , millist nya IAGI menjadi
> bangun lagi dari tidurnya ... ramai lagi
>
> K

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-06 Terurut Topik Ong Han Ling

Pak Liamsi,

Terima kasih atas tanggapannya. Dengan diskusi, kita bisa membuka mata untuk 
memajukan industri oil and gas yang sekarang makin lama makin terpuruk karena 
kelakuan dan perbuatan kita sendiri, nothing else.

Mengutib email Anda: "PLN seperti Pertamina hanyalah sbg. operator dalam hal 
listrik dan BBM (BBM bersubsidi), bukan sbg, pembuat kebijakan kenapa PLN 
maunya harga belinya murah, karena PLN harus menjual produknya (listrik) dgn, 
harga yang ditentukan oleh Pemerintah (karena UUnya bilang begitu) shg. PLN 
tidak bisa menjual listriknya sesuai keekonomiannya PLN (ada mekanisme subsidi 
listrik dan besarnya subsidi dintentukan Pemerintah dgn DPR) akibatnya PLN 
tidak bisa membeli energi primer (gas,uap geothermal) dgn harga nantinya dapat 
berakibat menaikkan subsidi yang telah dipatok oleh Pemerintah dan DPR tsb."   

Disini Anda katakan bahwa PLN mau harga belinya murah untuk energi primer 
(gas,uap geothermal). Kenyataan tidak demikian. PLN ternyata beli dan impor 
diesel dengan harga tinggi untuk pembangkit listriknya, namun  tidak rela bayar 
harga yang sama/wajar berdasarkan caloric value kepada K3S untuk gas atau uap 
geothermal produksi dalam negeri. Seandainya energi primer (gas,uap geothermal) 
diberikan harga sama seperti kalau import minyak diesel, K3S otomatis akan giat 
melakukan eksplorasi.   

Demikian juga dengan pembelian LNG. PLN rela membeli LNG Badak dengan harga 
mahal yang tadinya akan dijual ke Taiwan dengan harga $17/mmbtu. LNG adalah 
energi mahal sekali karena harus di compress dari 600 m3 menjadi 1m3 dengan 
mendinginkan minus 161 degree celcius, diangkut ke Jakarta dengan kapal khusus 
dan diregass oleh perusahaan swasta sebelum dipakai di PLN Muara Karang. LNG 
Badak dan PLN adalah milik Pemerintah, mengapa regassing dilewatkan swasta? 
Termasuk transpor, biaya regassing, dan keuntungan swasta, PLN diperkirakan 
membayar diatas $21/mmbtu. 

Sedangkan marginal gas field di South Sumatra (termasuk CBM) dan di Jawa Barat, 
masih cukup banyak, tapi karena hanya dihargai PLN $3-5/mmbtu, K3S tidak 
bergairah untuk melakukan eksplorasi. Seandainya K3S ditawari PLN dengan harga 
$21/mmbtu untuk gasnya, sama dengan harga beli LNG, pasti eksplorasi akan 
berkembang dan infrastruktur gas akan dibangun untuk delivery Muara Karang 


Salam,

HL Ong

-Original Message-
From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of 
lia...@indo.net.id
Sent: Tuesday, January 3, 2017 11:39 AM
To: iagi-net@iagi.or.id
Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah


Trima kasih Pak Pak Ong atas pencerahannya , millist nya IAGI menjadi
bangun lagi dari tidurnya ... ramai lagi

Kalau diperhatikan sepanjang waktu akhir akhir ini sdh banyak sekali
masukan untuk sektor energy baik dari sisi hulu maupun hilirnya dari
berbagai organisasi profesi maupun asosiasi yg kalau di ambil garis
besarnya menyangkut persoalan persoalan terkait dg investasi di sektor
energi spt  masalah Perijinan , Tumpang tindih lahan ,
Keuangan/Perpajakan/incentif , soal Tarif / harga , soal Lingkungan , soal
otonomi daerah ( kewenangan daerah), sampai soal Kepastian Hukum.

Pertanyaanya Kenapa persoalannya tdk selesai selesai selalu berkutat di
hal hal tsb diatas ?
pemerintah kayaknya terkesan sulit untuk bertindak dg Cepat dan tepat
untuk menyelesaiakan persoalan tsb.

Kalau diperhatikan ada dua hal yg membuatnya "lambat" atau
"ragu-ragu"untuk membuat kebijakan terobosan dlm menyelelesaikan persoalan
diatas :
Pertama : Pemerintah itu sebagai Pelaksana UU oleh karena itu tidak
dibolehkan membuat kebijakan yg melanggar UU , masalahnya sekarang ini
banyak sekali UU yg mengatur sektoral sektoral yang kadang tidak sinkron
dg arah kebijakan yg seharusnya  dibuat untuk mengurai persoalaan
persoalan diatas shg penyediaan energi lbh cepat, disisi lain sektor
energi itu menyangkut berbagai aspek dr hulu ke hilir shg tentunya jg
terkait dg berbagai UU sektoral.

Kedua : bagaimanapun dg banyaknya  berbagai kasus yg kena jerat 
KPK/Kejaksaan itu akan berpengaruh dan membuat para Pengambil Kebijakan
menjadi lbh berhati hati tidak mau ambil resiko dikemudian hari.( jangan
samapi terkriminilisasikan)

saya ambil ilustrasi Dari Kesimpulan yg di sampaikan Pak Ong :

{ Kesimpulan. Untuk gas baru yang akan dibeli PLN untuk Jawa sebaiknya
> disesuaikan dengan harga commercial.  Demikian juga dengan harga
> Geothermal yang diberikan kepada pengembang. }

Kalau diperhatikan , PLN itu seperti hanya Peertamina "hanyalah"sbg
operator dlm hal listrik dan BBM ( BBM bersubsisi ), bukan sbg pembuat
kebijakan
Kenapa PLN maunya harga belinya murah , karena PLN Harus menjual produknya
( listrik) dg harga yg ditentukan oleh Pemerintah ( krn UU nya bilang
begitu) shg si PLN tidak bisa menjual listrik sesuai dg Keekonominaya PLN
( ada mekanisme Subsidi Listrik dan besarnya Subsidi ini ditentukan oleh
Pemerintah dg DPR) akibatnya PLN tidak bisa membeli energi primer ( gas

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-03 Terurut Topik Ong Han Ling

Pak Herman,

 

Saya hargai tanggapan Pak Herman untuk sharing opinion. Tujuan kita sama, 
memajukan industri Oil and Gas Indonesia. 

 

Perlu diingat bahwa kita punya Menteri dan Wakil Menteri baru. Mereka pasti 
punya agenda baru dan ingin perobahan. Moga-moga bisa diterima 
perobahan-perobahan yang kita ingini. Keep trying.   

 

IPA/K3S dan IAGI sangat berlainan dalam komposisi maupun tujuannya.

 

IPA sebagai corong K3S memberikan banyak masukan untuk menyampaikan 
keberatannya kepada Pemerintah. Semua usulan atau masukan IPA adalah demi 
kepentingan K3S.  

 

IAGI dilain pihak terdiri dari berbagai lapisan termasuk perguruan tinggi, 
pegawai BUMN, pegawai research (LIPI), perusahaan konsultan, dsb. selain juga 
dari K3S. IAGI independent. Forum IAGI, apalagi kalau digabung dengan Assosiasi 
lainnya, sangat kuat karena orang ESDM, K3S, Pertamina, atau SKK adalah 
anggota. Masukan IAGI demi Negara, bukan untuk memperjuangkan kepentignan suatu 
golongan tertentu.  

 

Salam,

 

HL Ong

 

 

 

From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of herman 
darman - herman_dar...@yahoo.com
Sent: Tuesday, January 3, 2017 9:46 AM
To: iagi-net@iagi.or.id
Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

 

Pak Ong,

 

Bapak mengatakan "Maka itu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam 
pengambilan kebijakan adalah sangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI 
tergantung dari policy dan keibijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah".

 

Pada prinsipnya saya setuju dengan statement bapak ini. Tapi saya juga 
perhatikan banyak sekali pihak2 yang mencoba untuk memberikan masukan kepada 
pemerintah. Saya tau beberapa K3S (operator) mengadakan workshop tertutup dan 
mengundang berbagai instansi, termasuk departemen keuangan untuk menjelaskan 
betapa beratnya krisis energi Indonesia ini. Tentunya operator2 ini 
mengharapkan perubahan policy / kebijakan pemerintah yang memberikan angin 
segar untuk iklim eksplorasi Indonesia. Ternyata, hasil pengamatan saya, 
pemerintah sudah tau. Mereka juga mendapatkan masukan serupa dari IPA. Yang 
jadi masalah, sekali lagi dari pengamatan saya, adalah mekanisme di dalam 
pemerintahan sendiri. Seolah-olah mereka saling tunggu, dan hal ini memakan 
waktu. Dalam workshop2 itu, para perwakilan pemerintah akan pulang dan membawa 
inputnya kepada atasan2 mereka. Dari atasan mereka kemudian di bawa ke mentri. 
Setiap metri punya prioritas / agenda masing-masing. Jadi semakin lamalah kita 
menunggu.

 

Jadi menurut saya, pemerintah kita sudah mendapat banyak masukan dan tau 
permasalahannya. Tinggal tunggu eksekusinya. Dalam hal ini IAGI bisa saja 
memberikan masukan tambahan, tapi agak sulit rasanya untuk membantu pemerintah 
untuk mempercepat proses.

 

Sekedar sharing opinion, pak.

 

Salam,

 

Herman Darman

 

 

 

  _  

From: Ong Han Ling <hl...@geoservices.co.id>
To: iagi-net@iagi.or.id 
Sent: Monday, January 2, 2017 9:37 PM
Subject: RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

 

Pak Iwan, terimakasih atas tanggapannya yang positif.

 

Salam,

 

HL Ong

 

From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of munajat 
iwan - kangim...@yahoo.com
Sent: Monday, January 2, 2017 2:31 PM
To: iagi-net@iagi.or.id; Ong Han Ling; iagi-net@iagi.or.id
Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

 

Yang saya hormati dan kagumi prof Ong Han Ling, 

 

Terima kasih atas pencerahannya Prof Ong. Saya belajar banyak dari tulisan 
bapak ini dan yang sebelumnya. 

Semoga prof selalu terjaga kesehatannya dan tetap bisa terus membagi ilmunya 
dengan kami. 

 

Wassalam, 

Iwan munajat

GEA-81

Sent <https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android>  from Yahoo Mail on 
Android

 

On Mon, 2 Jan, 2017 at 11:22, Ong Han Ling

<hl...@geoservices.co.id> wrote:

Teman-teman IAGI,

 

Pertama-tama, bagi mereka yang merayakan, saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2017. 

 

Membaca laporan "Catatan Akir Tahun 2016", kami ikut bangga dan ingin 
mengucapkan selamat kepada seluruh team IAGI tahun 2016 dibawah pimpinan Bpk 
Daru Prihatmoko.  

 

Namun menurut saya, ada satu yang missing. Banyak dari anggota IAGI kerja di 
perusahaan Asing hingga mereka tau betul dunia Internasional. Tidak demikian 
dengan ESDM yang kebanyakan pegawainya sejak awal adalah pegawai negeri. Maka 
itu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam pengambilan kebijakan adalah 
sangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI tergantung dari policy dan 
keibijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.  

 

Dalam bukunya Soetayo Sigit yang diluncurkan pada PIT IAGI, bulan Oktober 2016, 
tercatat tulisannya Almarhum pada penganugerahan gelar Doctor HC di ITB.  
Nasehat yang diberikan sangat berbobot karena keluar dari seorang tokoh yang 
bisa dikatakan adalah Bapak Pertambangan Indonesia. Beliau seakan-akan ingin 
memberi pesan terakhirnya kepada bangsa ini:

"Tingkat perkembangan dan kemajuan perta

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-02 Terurut Topik liamsi


Trima kasih Pak Pak Ong atas pencerahannya , millist nya IAGI menjadi
bangun lagi dari tidurnya ... ramai lagi

Kalau diperhatikan sepanjang waktu akhir akhir ini sdh banyak sekali
masukan untuk sektor energy baik dari sisi hulu maupun hilirnya dari
berbagai organisasi profesi maupun asosiasi yg kalau di ambil garis
besarnya menyangkut persoalan persoalan terkait dg investasi di sektor
energi spt  masalah Perijinan , Tumpang tindih lahan ,
Keuangan/Perpajakan/incentif , soal Tarif / harga , soal Lingkungan , soal
otonomi daerah ( kewenangan daerah), sampai soal Kepastian Hukum.

Pertanyaanya Kenapa persoalannya tdk selesai selesai selalu berkutat di
hal hal tsb diatas ?
pemerintah kayaknya terkesan sulit untuk bertindak dg Cepat dan tepat
untuk menyelesaiakan persoalan tsb.

Kalau diperhatikan ada dua hal yg membuatnya "lambat" atau
"ragu-ragu"untuk membuat kebijakan terobosan dlm menyelelesaikan persoalan
diatas :
Pertama : Pemerintah itu sebagai Pelaksana UU oleh karena itu tidak
dibolehkan membuat kebijakan yg melanggar UU , masalahnya sekarang ini
banyak sekali UU yg mengatur sektoral sektoral yang kadang tidak sinkron
dg arah kebijakan yg seharusnya  dibuat untuk mengurai persoalaan
persoalan diatas shg penyediaan energi lbh cepat, disisi lain sektor
energi itu menyangkut berbagai aspek dr hulu ke hilir shg tentunya jg
terkait dg berbagai UU sektoral.

Kedua : bagaimanapun dg banyaknya  berbagai kasus yg kena jerat 
KPK/Kejaksaan itu akan berpengaruh dan membuat para Pengambil Kebijakan
menjadi lbh berhati hati tidak mau ambil resiko dikemudian hari.( jangan
samapi terkriminilisasikan)

saya ambil ilustrasi Dari Kesimpulan yg di sampaikan Pak Ong :

{ Kesimpulan. Untuk gas baru yang akan dibeli PLN untuk Jawa sebaiknya
> disesuaikan dengan harga commercial.  Demikian juga dengan harga
> Geothermal yang diberikan kepada pengembang. }

Kalau diperhatikan , PLN itu seperti hanya Peertamina "hanyalah"sbg
operator dlm hal listrik dan BBM ( BBM bersubsisi ), bukan sbg pembuat
kebijakan
Kenapa PLN maunya harga belinya murah , karena PLN Harus menjual produknya
( listrik) dg harga yg ditentukan oleh Pemerintah ( krn UU nya bilang
begitu) shg si PLN tidak bisa menjual listrik sesuai dg Keekonominaya PLN
( ada mekanisme Subsidi Listrik dan besarnya Subsidi ini ditentukan oleh
Pemerintah dg DPR) akibatnya PLN tidak bisa membeli energi primer ( gas ,
uap Geothermal ) dg harga yg nantinya dapat berakibat menaikan Subsidi yg
telah dipatok oleh pemerintah dg DPR tsb , Kecualai kalau PLN diberi
kebebasan untuk menjual produk listriknya , karena komponen harga listrik
terbesar itu di energy primernya. oleh karena itu ya terpaksa mau beli
energi primernya dg harga yang " murah" shg BPP nya ( Biaya Pokok
Penyediaan ) listriknya tidak melebihi dari tarif listrik ( TDL ) yg
dijual ke konsumen. yg akan menambah subsidi

Bulan  lalu bahkan ada Keputusan MK mngenai UU Listrik yg antara lain
membatalkan Pasal 11 , diamna pasal tsb bisa batal  apabila fungsi
Pemerintah hilang ,
Pasan 11 tsb isinya yang membolehkan Swasta ( IPP) ikut berbisnis listrik
, kalau ini sampai batal artinya sdh tdk ada lagi IPP ( peran swasta),
oleh karena itu penjabaran dari "Peran pemerintah" dlm bisnis listrik
swasta ( IPP ) yg perlu lagi di buat aturan baru agar IPP masih
diperbolehkan , salah satunya dg mengatur masalah harga / tarif , artinya
Pemerintah masih mengontrol harga tidak semata mata harga itu sesuai dg
pasar ( harga komersiel ), jadi harga energi PLN tdk bisa menentukan
sendiri sesuai dg keekonomianya ( harga komersielnya)

Nah , kalau mau mereformasi semua permasalahan investasi di sektor energi
spt diatas , tiada jalan lain kecuali dg merombak semua aturan per undang
undangan shg satu sama lain sinkron tidak ego sektoral  dan pro terhadap
kemajuan energi kususnya dlm mempercepat investasi sektor energi , kecuali
kalau semua sektor energi ini dari hulu sampai hilir akan ditangani semua
oleh negara dg uang negara.

salam

ISM










> Teman-teman IAGI,
>
>
>
> Pertama-tama, bagi mereka yang merayakan, saya ucapkan Selamat Tahun Baru
> 2017.
>
>
>
> Membaca laporan "Catatan Akir Tahun 2016", kami ikut bangga dan ingin
> mengucapkan selamat kepada seluruh team IAGI tahun 2016 dibawah pimpinan
> Bpk Daru Prihatmoko.
>
>
>
> Namun menurut saya, ada satu yang missing. Banyak dari anggota IAGI kerja
> di perusahaan Asing hingga mereka tau betul dunia Internasional. Tidak
> demikian dengan ESDM yang kebanyakan pegawainya sejak awal adalah pegawai
> negeri. Maka itu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam pengambilan
> kebijakan adalah sangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI
> tergantung dari policy dan keibijakan-kebijakan yang dikeluarkan
> Pemerintah.
>
>
>
> Dalam bukunya Soetayo Sigit yang diluncurkan pada PIT IAGI, bulan Oktober
> 2016, tercatat tulisannya Almarhum pada penganugerahan gelar Doctor HC di
> ITB.  Nasehat yang diberikan sangat berbobot karena keluar dari seorang
> tokoh yang bisa dikatakan adalah Bapak

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-02 Terurut Topik noor syarifuddin

Selamat pagi,

Saya sepakat dgn Herman... IPA, mewakili anggotanya, sdh menyampaikan
makalah usulan perbaikan iklim investasi migas, khususnya eksplorasinya
sejak tahun 2015an... bahkan waktu itu pak Dirjend beserta staff sempat
bertamu ke kantor IPA utk mendapat penjelasan lbh lanjut dr usulan IPA.
Namun demikian sampai skg tdk satupun yg menjadi kenyataan.

Kita memang heran dan bingung dgn strategi pemerintah karena sepertinya tdk
ada sense of urgency sama sekali meskipun sudah 3 priode lelang blok migas
gagal mendapatkan pemenang. Aktifitas eksplorasi juga terjun bebas sejak
bbrp tahun terakhir ini. Semua hanya berhenti dalam bentuk WACANA...


Salam,




On Tue, Jan 3, 2017 at 8:49 AM herman darman - herman_dar...@yahoo.com

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-02 Terurut Topik herman darman - herman_dar...@yahoo.com

Pak Ong,
Bapak mengatakan "Maka itu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam 
pengambilan kebijakan adalah sangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI 
tergantung dari policy dan keibijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah".
Pada prinsipnya saya setuju dengan statement bapak ini. Tapi saya juga 
perhatikan banyak sekali pihak2 yang mencoba untuk memberikan masukan kepada 
pemerintah. Saya tau beberapa K3S (operator) mengadakan workshop tertutup dan 
mengundang berbagai instansi, termasuk departemen keuangan untuk menjelaskan 
betapa beratnya krisis energi Indonesia ini. Tentunya operator2 ini 
mengharapkan perubahan policy / kebijakan pemerintah yang memberikan angin 
segar untuk iklim eksplorasi Indonesia. Ternyata, hasil pengamatan saya, 
pemerintah sudah tau. Mereka juga mendapatkan masukan serupa dari IPA. Yang 
jadi masalah, sekali lagi dari pengamatan saya, adalah mekanisme di dalam 
pemerintahan sendiri. Seolah-olah mereka saling tunggu, dan hal ini memakan 
waktu. Dalam workshop2 itu, para perwakilan pemerintah akan pulang dan membawa 
inputnya kepada atasan2 mereka. Dari atasan mereka kemudian di bawa ke mentri. 
Setiap metri punya prioritas / agenda masing-masing. Jadi semakin lamalah kita 
menunggu.
Jadi menurut saya, pemerintah kita sudah mendapat banyak masukan dan tau 
permasalahannya. Tinggal tunggu eksekusinya. Dalam hal ini IAGI bisa saja 
memberikan masukan tambahan, tapi agak sulit rasanya untuk membantu pemerintah 
untuk mempercepat proses.
Sekedar sharing opinion, pak.
Salam,
Herman Darman



  From: Ong Han Ling <hl...@geoservices.co.id>
 To: iagi-net@iagi.or.id 
 Sent: Monday, January 2, 2017 9:37 PM
 Subject: RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah
   
#yiv1083650719 #yiv1083650719 -- _filtered #yiv1083650719 {panose-1:2 4 5 3 5 4 
6 3 2 4;} _filtered #yiv1083650719 {font-family:Calibri;panose-1:2 15 5 2 2 2 4 
3 2 4;} _filtered #yiv1083650719 {font-family:Tahoma;panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 
2 4;}#yiv1083650719 #yiv1083650719 p.yiv1083650719MsoNormal, #yiv1083650719 
li.yiv1083650719MsoNormal, #yiv1083650719 div.yiv1083650719MsoNormal 
{margin:0in;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;}#yiv1083650719 a:link, 
#yiv1083650719 span.yiv1083650719MsoHyperlink 
{color:blue;text-decoration:underline;}#yiv1083650719 a:visited, #yiv1083650719 
span.yiv1083650719MsoHyperlinkFollowed 
{color:purple;text-decoration:underline;}#yiv1083650719 
span.yiv1083650719EmailStyle17 {color:#1F497D;}#yiv1083650719 
.yiv1083650719MsoChpDefault {} _filtered #yiv1083650719 {margin:1.0in 1.0in 
1.0in 1.0in;}#yiv1083650719 div.yiv1083650719Section1 {}#yiv1083650719 Pak 
Iwan, terimakasih atas tanggapannya yang positif.    Salam,    HL Ong    From: 
iagi-net@iagi.or.id[mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of munajat iwan 
-kangim...@yahoo.com
Sent: Monday, January 2, 2017 2:31 PM
To: iagi-net@iagi.or.id; Ong Han Ling; iagi-net@iagi.or.id
Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah    Yang saya hormati 
dan kagumi prof Ong Han Ling,     Terima kasih atas pencerahannya Prof Ong. 
Saya belajarbanyak dari tulisan bapak ini dan yang sebelumnya.  Semoga prof 
selalu terjaga kesehatannya dan tetap bisa terusmembagi ilmunya dengan kami.    
 Wassalam,  Iwan munajat GEA-81 Sent from YahooMail on Android 
   On Mon, 2 Jan, 2017 at 11:22, Ong Han Ling <hl...@geoservices.co.id> wrote: 
Teman-temanIAGI,   Pertama-tama,bagi mereka yang merayakan, saya ucapkan 
Selamat Tahun Baru 2017.    Membacalaporan "Catatan Akir Tahun 2016", kami ikut 
bangga dan inginmengucapkan selamat kepada seluruh team IAGI tahun 2016 dibawah 
pimpinan BpkDaru Prihatmoko.     Namunmenurut saya, ada satu yang missing. 
Banyak dari anggota IAGI kerja diperusahaan Asing hingga mereka tau betul dunia 
Internasional. Tidak demikiandengan ESDM yang kebanyakan pegawainya sejak awal 
adalah pegawai negeri. Makaitu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam 
pengambilan kebijakan adalahsangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI 
tergantung dari policy dankeibijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.     
Dalambukunya Soetayo Sigit yang diluncurkan pada PIT IAGI, bulan Oktober 
2016,tercatat tulisannya Almarhum pada penganugerahan gelar Doctor HC di ITB. 
Nasehat yang diberikan sangat berbobot karena keluar dari seorang tokoh 
yangbisa dikatakan adalah Bapak Pertambangan Indonesia. Beliau seakan-akan 
inginmemberi pesan terakhirnya kepada bangsa ini:     "Tingkatperkembangan dan 
kemajuan pertambangan di suatu negara, bukannya terutamaditentukan oleh potensi 
sumberdaya mineralnya betapapun juga kayanya, tetapilebih banyak bergantung 
pada kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa dalammenciptakan iklim yang 
diperlukan".   Banyakorang berpendapat termasuk penjabat tinggi dan bahkan 
Presiden, seringmengemukakan bahwa Indonesia kaya dan mineral resources 
Indonesia luar biasabesarnya. Umpama, bahwa lebih dari 50% Geothermal dunia 
berada di Indonesia. GasIndonesia baru 6

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-02 Terurut Topik Ong Han Ling

Pak Daru,

 

Terimakasih atas tanggapannya yang positif.

 

Salam,

 

HL Ong

 

From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of S. (Daru) 
Prihatmoko
Sent: Monday, January 2, 2017 4:56 PM
To: iagi-net@iagi.or.id
Cc: pp-iagi-2...@iagi.or.id; Mailist MGEI
Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

 

Pak Ong (dan rekan-rekan IAGI),

 

Terima kasih sudah mengingatkan hal ini (lagi). Banyak permasalahan hilir 
energi spt dirinci pak Ong yg punya dampak thd iklim eksplorasi di hulu. Untuk 
sektor energi (migas, geothermal dan batubara) sepehaman saya ini pernah 
menjadi pokok bahasan KEN (yg sudah dibubarkan) – dimana sebagian rekan-rekan 
IAGI terlibat di dalamnya. Fokus utamanya adalah untuk menggairahkan iklim 
eksplorasi (lagi). 

 

Oleh karenanya (bahwa sektor energi sdh ditangani KEN), PP IAGI membagi focus 
ke sektor mineral (dan batubara). Walaupun di KEN, sektor ini diwadahi juga 
mulai awal 2016, tapi kitapun (IAGI-MGEI) terus bergerak dengan salah satu aksi 
puncaknya yaitu mendorong dicabutnya “moratorium” WIUP melalui siaran pers di 
acara GIC Bandung Okt lalu, maupun menyampaikan usulan langsung ke pemerintah. 
Setelah melalui beberapa kali pertemuan dengan Ditjen Minerba, semoga tahun ini 
WIUP baru bisa segera dibuka untuk menggairahkan eksplorasi lagi.

 

Namun dengan terhentinya KEN, tentunya kita perlu tindak-lanjuti apa yg sudah 
dirintis dan siapkan KEN (sector energi). Rekan-rekan ISPG dan Bidang Panas 
Bumi kita harapkan menjadi motor untuk hal ini. 

 

Sekali lagi terima kasih pak Ong untuk “reminder” dan perhatiannya thd IAGI…. 
Saya kira concern pak Ong ini perlu dimuat di majalah IAGI.

 

Salam,

Daru  

 

From: "iagi-net@iagi.or.id" <iagi-net@iagi.or.id> on behalf of Ong Han Ling 
<hl...@geoservices.co.id>
Reply-To: "iagi-net@iagi.or.id" <iagi-net@iagi.or.id>
Date: Monday, January 2, 2017 at 11:22 AM
To: "iagi-net@iagi.or.id" <iagi-net@iagi.or.id>
Subject: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

 

Teman-teman IAGI,

 

Pertama-tama, bagi mereka yang merayakan, saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2017. 

 

Membaca laporan "Catatan Akir Tahun 2016", kami ikut bangga dan ingin 
mengucapkan selamat kepada seluruh team IAGI tahun 2016 dibawah pimpinan Bpk 
Daru Prihatmoko.  

 

Namun menurut saya, ada satu yang missing. Banyak dari anggota IAGI kerja di 
perusahaan Asing hingga mereka tau betul dunia Internasional. Tidak demikian 
dengan ESDM yang kebanyakan pegawainya sejak awal adalah pegawai negeri. Maka 
itu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam pengambilan kebijakan adalah 
sangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI tergantung dari policy dan 
keibijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.  

 

Dalam bukunya Soetayo Sigit yang diluncurkan pada PIT IAGI, bulan Oktober 2016, 
tercatat tulisannya Almarhum pada penganugerahan gelar Doctor HC di ITB.  
Nasehat yang diberikan sangat berbobot karena keluar dari seorang tokoh yang 
bisa dikatakan adalah Bapak Pertambangan Indonesia. Beliau seakan-akan ingin 
memberi pesan terakhirnya kepada bangsa ini:

"Tingkat perkembangan dan kemajuan pertambangan di suatu negara, bukannya 
terutama ditentukan oleh potensi sumberdaya mineralnya betapapun juga kayanya, 
tetapi lebih banyak bergantung pada kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa 
dalam menciptakan iklim yang diperlukan".

 

Banyak orang berpendapat termasuk penjabat tinggi dan bahkan Presiden, sering 
mengemukakan bahwa Indonesia kaya dan mineral resources Indonesia luar biasa 
besarnya. Umpama, bahwa lebih dari 50% Geothermal dunia berada di Indonesia. 
Gas Indonesia baru 6% terpakai. Minyak Indonesia masih banyak kalau di explore 
dengan benar. Gas Natuna cadangannya terbesar didunia. Indonesia kaya energi 
baru dan terbarukan. Dsb. Selain itu, beberapa tulisan anggota IAGI menunjukan 
betapa kayanya dan besarnya potensi bumi Indonesia ini. Prinsip explorer yang 
selalu didengungkan adalah bahwa kalau diberi dana, pasti akan ditemukan 
cadangan baru.  

 

Namun semua kekayaan SDM tidak ada artinya kalau kebijakan Pemerintah keliru 
seperti yang dikemukan oleh Pak Sigit. Kalau kebijakan tidak mendukung 
eksplorasi. Kalau the cost of doing business terlalu mahal. Kalau harga 
commodity yang diberikan  tidak wajar dan diluar harga commercial. Hal terakir, 
kewajaran harga, akan kita bahas disini.

 

Sejak 2002 Oil companies meminta/mengemis untuk diberikan harga commercial 
berdasarkan British Themal Unit, untuk produksi gas yang mereka supply ke PLN. 
Karena gas adalah monopoli PLN, harga diteken $2-4/mmbtu, atau jauh dibawah 
harga import diesel berdasarkan BTU content. Oil Co. juga minta supaya credit 
rating PLN dinaikkan karena PLN sering menunggak. Pemerintah menolak permitaan 
K3S tsb. Konsekwensinya,  marginal gas field yang terdapat di Sumatra Selatan, 
Jawa Barat maupun Jawa Timur tidak berkembang. Demikian juga sekitar 25 
perusahaa

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-02 Terurut Topik Ong Han Ling

Pak Iwan, terimakasih atas tanggapannya yang positif.

 

Salam,

 

HL Ong

 

From: iagi-net@iagi.or.id [mailto:iagi-net@iagi.or.id] On Behalf Of munajat 
iwan - kangim...@yahoo.com
Sent: Monday, January 2, 2017 2:31 PM
To: iagi-net@iagi.or.id; Ong Han Ling; iagi-net@iagi.or.id
Subject: Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

 

Yang saya hormati dan kagumi prof Ong Han Ling, 

 

Terima kasih atas pencerahannya Prof Ong. Saya belajar banyak dari tulisan 
bapak ini dan yang sebelumnya. 

Semoga prof selalu terjaga kesehatannya dan tetap bisa terus membagi ilmunya 
dengan kami. 

 

Wassalam, 

Iwan munajat

GEA-81

Sent from Yahoo <https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android>  Mail on 
Android

 

On Mon, 2 Jan, 2017 at 11:22, Ong Han Ling

<hl...@geoservices.co.id> wrote:

Teman-teman IAGI,

 

Pertama-tama, bagi mereka yang merayakan, saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2017. 

 

Membaca laporan "Catatan Akir Tahun 2016", kami ikut bangga dan ingin 
mengucapkan selamat kepada seluruh team IAGI tahun 2016 dibawah pimpinan Bpk 
Daru Prihatmoko.  

 

Namun menurut saya, ada satu yang missing. Banyak dari anggota IAGI kerja di 
perusahaan Asing hingga mereka tau betul dunia Internasional. Tidak demikian 
dengan ESDM yang kebanyakan pegawainya sejak awal adalah pegawai negeri. Maka 
itu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam pengambilan kebijakan adalah 
sangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI tergantung dari policy dan 
keibijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.  

 

Dalam bukunya Soetayo Sigit yang diluncurkan pada PIT IAGI, bulan Oktober 2016, 
tercatat tulisannya Almarhum pada penganugerahan gelar Doctor HC di ITB.  
Nasehat yang diberikan sangat berbobot karena keluar dari seorang tokoh yang 
bisa dikatakan adalah Bapak Pertambangan Indonesia. Beliau seakan-akan ingin 
memberi pesan terakhirnya kepada bangsa ini:

"Tingkat perkembangan dan kemajuan pertambangan di suatu negara, bukannya 
terutama ditentukan oleh potensi sumberdaya mineralnya betapapun juga kayanya, 
tetapi lebih banyak bergantung pada kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa 
dalam menciptakan iklim yang diperlukan".

 

Banyak orang berpendapat termasuk penjabat tinggi dan bahkan Presiden, sering 
mengemukakan bahwa Indonesia kaya dan mineral resources Indonesia luar biasa 
besarnya. Umpama, bahwa lebih dari 50% Geothermal dunia berada di Indonesia. 
Gas Indonesia baru 6% terpakai. Minyak Indonesia masih banyak kalau di explore 
dengan benar. Gas Natuna cadangannya terbesar didunia. Indonesia kaya energi 
baru dan terbarukan. Dsb. Selain itu, beberapa tulisan anggota IAGI menunjukan 
betapa kayanya dan besarnya potensi bumi Indonesia ini. Prinsip explorer yang 
selalu didengungkan adalah bahwa kalau diberi dana, pasti akan ditemukan 
cadangan baru.  

 

Namun semua kekayaan SDM tidak ada artinya kalau kebijakan Pemerintah keliru 
seperti yang dikemukan oleh Pak Sigit. Kalau kebijakan tidak mendukung 
eksplorasi. Kalau the cost of doing business terlalu mahal. Kalau harga 
commodity yang diberikan  tidak wajar dan diluar harga commercial. Hal terakir, 
kewajaran harga, akan kita bahas disini.

 

Sejak 2002 Oil companies meminta/mengemis untuk diberikan harga commercial 
berdasarkan British Themal Unit, untuk produksi gas yang mereka supply ke PLN. 
Karena gas adalah monopoli PLN, harga diteken $2-4/mmbtu, atau jauh dibawah 
harga import diesel berdasarkan BTU content. Oil Co. juga minta supaya credit 
rating PLN dinaikkan karena PLN sering menunggak. Pemerintah menolak permitaan 
K3S tsb. Konsekwensinya,  marginal gas field yang terdapat di Sumatra Selatan, 
Jawa Barat maupun Jawa Timur tidak berkembang. Demikian juga sekitar 25 
perusahaan CBM di Sumatra Selatan yang memerlukan harga lebih tinggi dari gas 
alam untuk pengembangannya, semuanya tumbang.  

 

Tahun 2012, PLN Muara Karang beli LNG dari Bontang yang seharusnya dijual ke 
Taiwan dengan harga $17/mmbtu, dialihkan lewat PT Regassing Nusantara untuk 
dipakai di PLN Muara Karang untuk keperluan listrik Jakarta. Biaya transport 
LNG, biaya regassing, dan keuntungan PT, diperkirakan harga gas menjadi 
$21-23/mmbtu, hingga listrik di Jakarta termasuk termahal didunia. Seandainya 
PLN pada waktu itu berani menawarkan kepada K3S harga gas US$21/mnmbtu fob. 
Muara Karang, pasti gas South Sumatra termasuk CBM dan gas di Jawa Barat, yang 
pada waktu itu cuma dihargai S2-6/mmbtu, akan dikembangkan. Dengan harga tsb., 
K3S akan langsung melakukan pemboran dan pembangunan infrastruktur gas ke 
Jakarta.   

 

PGN diberi monopoli distribusi gas dengan membangun infrastruktur pipa gas, 
hingga keuntungan PGN cukup significant dengan risiko kecil. Namun, keuntungan 
PGN yang seharusnya dipakai untuk membangun infrastruktur pipa gas, telah 
dipakai untuk mendirikan perusahaan minyak dan berkompetisi dengan Pertamina.  
PGN melakukan eksplorasi dan bahkan melakukan investasi E di luar Negeri, 
semua berrisiko tinggi

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-02 Terurut Topik S. (Daru) Prihatmoko

Pak Ong (dan rekan-rekan IAGI),

 

Terima kasih sudah mengingatkan hal ini (lagi). Banyak permasalahan hilir 
energi spt dirinci pak Ong yg punya dampak thd iklim eksplorasi di hulu. Untuk 
sektor energi (migas, geothermal dan batubara) sepehaman saya ini pernah 
menjadi pokok bahasan KEN (yg sudah dibubarkan) – dimana sebagian rekan-rekan 
IAGI terlibat di dalamnya. Fokus utamanya adalah untuk menggairahkan iklim 
eksplorasi (lagi). 

 

Oleh karenanya (bahwa sektor energi sdh ditangani KEN), PP IAGI membagi focus 
ke sektor mineral (dan batubara). Walaupun di KEN, sektor ini diwadahi juga 
mulai awal 2016, tapi kitapun (IAGI-MGEI) terus bergerak dengan salah satu aksi 
puncaknya yaitu mendorong dicabutnya “moratorium” WIUP melalui siaran pers di 
acara GIC Bandung Okt lalu, maupun menyampaikan usulan langsung ke pemerintah. 
Setelah melalui beberapa kali pertemuan dengan Ditjen Minerba, semoga tahun ini 
WIUP baru bisa segera dibuka untuk menggairahkan eksplorasi lagi.

 

Namun dengan terhentinya KEN, tentunya kita perlu tindak-lanjuti apa yg sudah 
dirintis dan siapkan KEN (sector energi). Rekan-rekan ISPG dan Bidang Panas 
Bumi kita harapkan menjadi motor untuk hal ini. 

 

Sekali lagi terima kasih pak Ong untuk “reminder” dan perhatiannya thd IAGI…. 
Saya kira concern pak Ong ini perlu dimuat di majalah IAGI.

 

Salam,

Daru  

 

From: "iagi-net@iagi.or.id"  on behalf of Ong Han Ling 

Reply-To: "iagi-net@iagi.or.id" 
Date: Monday, January 2, 2017 at 11:22 AM
To: "iagi-net@iagi.or.id" 
Subject: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

 

Teman-teman IAGI,

 

Pertama-tama, bagi mereka yang merayakan, saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2017. 

 

Membaca laporan "Catatan Akir Tahun 2016", kami ikut bangga dan ingin 
mengucapkan selamat kepada seluruh team IAGI tahun 2016 dibawah pimpinan Bpk 
Daru Prihatmoko.  

 

Namun menurut saya, ada satu yang missing. Banyak dari anggota IAGI kerja di 
perusahaan Asing hingga mereka tau betul dunia Internasional. Tidak demikian 
dengan ESDM yang kebanyakan pegawainya sejak awal adalah pegawai negeri. Maka 
itu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam pengambilan kebijakan adalah 
sangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI tergantung dari policy dan 
keibijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.  

 

Dalam bukunya Soetayo Sigit yang diluncurkan pada PIT IAGI, bulan Oktober 2016, 
tercatat tulisannya Almarhum pada penganugerahan gelar Doctor HC di ITB.  
Nasehat yang diberikan sangat berbobot karena keluar dari seorang tokoh yang 
bisa dikatakan adalah Bapak Pertambangan Indonesia. Beliau seakan-akan ingin 
memberi pesan terakhirnya kepada bangsa ini:

"Tingkat perkembangan dan kemajuan pertambangan di suatu negara, bukannya 
terutama ditentukan oleh potensi sumberdaya mineralnya betapapun juga kayanya, 
tetapi lebih banyak bergantung pada kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa 
dalam menciptakan iklim yang diperlukan".

 

Banyak orang berpendapat termasuk penjabat tinggi dan bahkan Presiden, sering 
mengemukakan bahwa Indonesia kaya dan mineral resources Indonesia luar biasa 
besarnya. Umpama, bahwa lebih dari 50% Geothermal dunia berada di Indonesia. 
Gas Indonesia baru 6% terpakai. Minyak Indonesia masih banyak kalau di explore 
dengan benar. Gas Natuna cadangannya terbesar didunia. Indonesia kaya energi 
baru dan terbarukan. Dsb. Selain itu, beberapa tulisan anggota IAGI menunjukan 
betapa kayanya dan besarnya potensi bumi Indonesia ini. Prinsip explorer yang 
selalu didengungkan adalah bahwa kalau diberi dana, pasti akan ditemukan 
cadangan baru.  

 

Namun semua kekayaan SDM tidak ada artinya kalau kebijakan Pemerintah keliru 
seperti yang dikemukan oleh Pak Sigit. Kalau kebijakan tidak mendukung 
eksplorasi. Kalau the cost of doing business terlalu mahal. Kalau harga 
commodity yang diberikan  tidak wajar dan diluar harga commercial. Hal terakir, 
kewajaran harga, akan kita bahas disini.

 

Sejak 2002 Oil companies meminta/mengemis untuk diberikan harga commercial 
berdasarkan British Themal Unit, untuk produksi gas yang mereka supply ke PLN. 
Karena gas adalah monopoli PLN, harga diteken $2-4/mmbtu, atau jauh dibawah 
harga import diesel berdasarkan BTU content. Oil Co. juga minta supaya credit 
rating PLN dinaikkan karena PLN sering menunggak. Pemerintah menolak permitaan 
K3S tsb. Konsekwensinya,  marginal gas field yang terdapat di Sumatra Selatan, 
Jawa Barat maupun Jawa Timur tidak berkembang. Demikian juga sekitar 25 
perusahaan CBM di Sumatra Selatan yang memerlukan harga lebih tinggi dari gas 
alam untuk pengembangannya, semuanya tumbang.  

 

Tahun 2012, PLN Muara Karang beli LNG dari Bontang yang seharusnya dijual ke 
Taiwan dengan harga $17/mmbtu, dialihkan lewat PT Regassing Nusantara untuk 
dipakai di PLN Muara Karang untuk keperluan listrik Jakarta. Biaya transport 
LNG, biaya regassing, dan keuntungan PT, diperkirakan harga gas

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

2017-01-01 Terurut Topik munajat iwan - kangim...@yahoo.com

Yang saya hormati dan kagumi prof Ong Han Ling, 
Terima kasih atas pencerahannya Prof Ong. Saya belajar banyak dari tulisan 
bapak ini dan yang sebelumnya. Semoga prof selalu terjaga kesehatannya dan 
tetap bisa terus membagi ilmunya dengan kami. 
Wassalam, Iwan munajatGEA-81

Sent from Yahoo Mail on Android 
 
  On Mon, 2 Jan, 2017 at 11:22, Ong Han Ling wrote:   
Teman-temanIAGI,
 
  
 
Pertama-tama,bagi mereka yang merayakan, saya ucapkan Selamat Tahun Baru 2017. 
 
  
 
Membacalaporan "Catatan Akir Tahun 2016", kami ikut bangga dan inginmengucapkan 
selamat kepada seluruh team IAGI tahun 2016 dibawah pimpinan BpkDaru 
Prihatmoko.  
 
  
 
Namunmenurut saya, ada satu yang missing. Banyak dari anggota IAGI kerja 
diperusahaan Asing hingga mereka tau betul dunia Internasional. Tidak 
demikiandengan ESDM yang kebanyakan pegawainya sejak awal adalah pegawai 
negeri. Makaitu input anggota IAGI untuk Pemerintah dalam pengambilan kebijakan 
adalahsangat penting. Kelangsungan hidup anggota IAGI tergantung dari policy 
dankeibijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah.  
 
  
 
Dalambukunya Soetayo Sigit yang diluncurkan pada PIT IAGI, bulan Oktober 
2016,tercatat tulisannya Almarhum pada penganugerahan gelar Doctor HC di ITB. 
Nasehat yang diberikan sangat berbobot karena keluar dari seorang tokoh 
yangbisa dikatakan adalah Bapak Pertambangan Indonesia. Beliau seakan-akan 
inginmemberi pesan terakhirnya kepada bangsa ini:    
 
"Tingkatperkembangan dan kemajuan pertambangan di suatu negara, bukannya 
terutamaditentukan oleh potensi sumberdaya mineralnya betapapun juga kayanya, 
tetapilebih banyak bergantung pada kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa 
dalammenciptakan iklim yang diperlukan".
 
  
 
Banyakorang berpendapat termasuk penjabat tinggi dan bahkan Presiden, 
seringmengemukakan bahwa Indonesia kaya dan mineral resources Indonesia luar 
biasabesarnya. Umpama, bahwa lebih dari 50% Geothermal dunia berada di 
Indonesia.Gas Indonesia baru 6% terpakai. Minyak Indonesia masih banyak kalau 
di exploredengan benar. Gas Natuna cadangannya terbesar didunia. Indonesia kaya 
energibaru dan terbarukan. Dsb. Selain itu, beberapa tulisan anggota IAGI 
menunjukanbetapa kayanya dan besarnya potensi bumi Indonesia ini. Prinsip 
explorer yangselalu didengungkan adalah bahwa kalau diberi dana, pasti akan 
ditemukancadangan baru.  
 
  
 
Namunsemua kekayaan SDM tidak ada artinya kalau kebijakan Pemerintah keliru 
sepertiyang dikemukan oleh Pak Sigit. Kalau kebijakan tidak mendukung 
eksplorasi.Kalau the cost of doing business terlalu mahal. Kalau harga 
commodity yangdiberikan  tidak wajar dan diluar harga commercial. Hal terakir, 
kewajaranharga, akan kita bahas disini.
 
  
 
Sejak2002 Oil companies meminta/mengemis untuk diberikan harga commercial 
berdasarkanBritish Themal Unit, untuk produksi gas yang mereka supply ke PLN. 
Karena gasadalah monopoli PLN, harga diteken $2-4/mmbtu, atau jauh dibawah 
harga importdiesel berdasarkan BTU content. Oil Co. juga minta supaya credit 
rating PLNdinaikkan karena PLN sering menunggak. Pemerintah menolak permitaan 
K3S tsb.Konsekwensinya,  marginal gas field yang terdapat di Sumatra Selatan, 
JawaBarat maupun Jawa Timur tidak berkembang. Demikian juga sekitar 25 
perusahaanCBM di Sumatra Selatan yang memerlukan harga lebih tinggi dari gas 
alam untukpengembangannya, semuanya tumbang.  
 
  
 
Tahun2012, PLN Muara Karang beli LNG dari Bontang yang seharusnya dijual ke 
Taiwandengan harga $17/mmbtu, dialihkan lewat PT Regassing Nusantara untuk 
dipakai diPLN Muara Karang untuk keperluan listrik Jakarta. Biaya transport 
LNG, biayaregassing, dan keuntungan PT, diperkirakan harga gas menjadi 
$21-23/mmbtu,hingga listrik di Jakarta termasuk termahal didunia. Seandainya 
PLN pada waktuitu berani menawarkan kepada K3S harga gas US$21/mnmbtu fob. 
Muara Karang, pastigas South Sumatra termasuk CBM dan gas di Jawa Barat, yang 
pada waktu itu cuma dihargaiS2-6/mmbtu, akan dikembangkan. Dengan harga tsb., 
K3S akan langsung melakukan pemborandan pembangunan infrastruktur gas ke 
Jakarta.   
 
  
 
PGNdiberi monopoli distribusi gas dengan membangun infrastruktur pipa gas, 
hinggakeuntungan PGN cukup significant dengan risiko kecil. Namun, keuntungan 
PGNyang seharusnya dipakai untuk membangun infrastruktur pipa gas, telah 
dipakaiuntuk mendirikan perusahaan minyak dan berkompetisi dengan Pertamina.  
PGNmelakukan eksplorasi dan bahkan melakukan investasi E di luar Negeri,semua 
berrisiko tinggi, sesuatu yang baru baginya. PGN lalai salah satu 
tugasutamanya, yaitu melayani Oil companies dengan membangun infrastruktur gas 
untukmembawa produksi gas K3S ke market, yaitu kota-kota industri.   
 
  
 
Hargayang wajar untuk energy baru dan terbarukan (EBT) juga merupakan impian 
saja.Kecuali di US, semua negara mengenakan pajak import untuk minyak yang 
besarnyabervariasi, rata-rata mungkin 100%. Perusahaan EBT disuru bertanding 
dengan hargaminyak yang dikenakan

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

RE: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

Re: [iagi-net] Pentingny IAGI membantu Pemerintah

18 matches

Site Navigation

Mail list logo

Footer information