Bung Andy menulis:
_______________
Penuturan rekan Jamal M.Gawi ini menarik dan mengingatkan saya bahwa
dalam beberapa kasus kerusakan lingkungan, peran atau kontribusi si
"corrupt-police" cukup besar. Saya masih kesulitan darimana mulai
menganalisanya, apakah ini kultural atau sudah struktural.....?
_____________
Jamal:
Kalau menurut saya sih dua-duanya, kultural dan struktural. Kultur nya
lembaga ini memang selama ini sangat payah. Misal, test masuk anggota baru
penuh dengan KKN. Setiap calon biasanya harus menyediakan uang jumlah
tertentu kalau ingin lulus. Sehingga salah satu orientasi mereka adalah
menghasilkan uang setelah menjadi anggota aktif. Belum lagi para calon
sebahagian adalah teman-teman kita yang bermasalah secara sosial, misalnya
terkenal karena bandelnya, dll.
Kita pernah berharap bahwa lulusan sekolah perwira bisa membantu. Tetapi
sepak terjang sebagian teman-teman muda ini, tidak jauh berbeda, bahkan
kadang-kadang lebih parah. Jadi jelas ada yang salah dengan orientasi dan
cita-cita atau mungkin sistem pendidikannya??
Secara struktural tidak dapat diragukan lagi. Instansi militer selama ini
bertanggung jawab terhadap banyak sekali pelanggaran lingkungan, mulai dari
pemilikan/operasi HPH
yang tidak benar, sampai pada kegiatan koperasi yang sewenang-wenang. Kami
baru saja mengungkapkan keterlibatan Yayasan milik Kodam dalam penebangan
kawasan TNGL di wilayah Sumatra Utara (pernah diberitakan oleh kompas).
Selain itu, pasti kegiatan illegal aparat di lapangan diketahui oleh atasan
langsungnya. Jadi saling menguntungkan lah.
Nah, masalahnya jadi rumit. Dari mana harus dimulai? Kalau masalah ini bisa
selesai, masalah bernegara yang lain juga pasti bisa kita selesaikan, wong
polanya sama.
salam,
jamal
Beberapa kali saya melakukan riset di berbagai daerah karena tugas saya
sebagai peneliti
LIPI menemukan peran Polisi / TNI memberikan andil cukup besar dalam
perusakan lingkungan. Yang sedang saya geluti sekarang misalnya
adalah nelayan pengguna bom. Mulai dari penjualan material bom sampai
penggunaan bom oleh nelayan, terdapat kontribusi polisi sehingga
memungkinkan terjadinya kerusakan itu, tentunya dengan imbalan mereka
memperoleh keuntungan baik dari penjualan material itu sampai pada
imbalan untuk keamanan si nelayan (kasarnya, dapat uang suap).
Kesan yang nampak bagi saya adalah polisi "dihidupi" oleh masyarakat,
karena memperoleh uang dari masyarakat. Mestinya "government" yang
"menghidupi" mereka dalam artian finansial dan aktivitas.
Dalam kasus Aceh barangkali variabel atau nuansanya bisa berbeda,
saya tidak tahu persisnya..........
salam, Andy Ahmad Zaelany
---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]
---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]
