Pak Jamal yang terhormat,
> Ide privatisasi konservasi sebenarnya lahir dari tidak efektifnya konservasi
> hutan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Tentu ada berbagai hal yang
> menyebabkan semua ini (lihat mail saya sebelumnya). Yang jelas beberapa
> alasan utama dapat kita temukan: (1) tidak efektifnya law enforcement; (2)
> tidak efisien dan efektifnya pengelolaan; dan (3) kurang dana (walaupun
> seharusnya Dephutbun sangat besar dananya, mengingat besarnya urusan bisnis
> departemen ini).
Alasan-alasan yang bapak kemukakan disini serta lahirnya ide privatisasi sudah
banyak yang kita ketahui dan kenyataannya, tersurat dan kasat mata, memang
demikian adanya. Bukan hanya di bidang konservasi saja bahkan telah merambah
sampai pada sektor pendidikan yang selayaknya (what should be) tidak demikian;
dikarenakan pembinaan dan pendidikan mental dan wawasan SDM berawal dari sini;
Kalau di sektor pendidikan saja sudah terlibas oleh alasan-alasan yang Bapak
kemukakan, bagaimana bidang lainnya?
Secara jujur, yang mungkin didukung oleh sebagian besar rekan-rekan di situs
ini, saya pribadi mendukung ide ini, akan tetapi beban dan bengkalai masa lalu
yang cukup kuat mengakar sulit rasanya untuk menarik benang merah gagasan Bapak.
> Beranjak dari alasan tersebut, kalau sekiranya ada sebuah LSM yang
> profesional, dalam pengertian cukup SDM dan kemampuan mencari dana, mungkin
> tidak LSM ini membantu pemerintah mengelola sebuah kawasan konservasi yang
> luas. Tentu saja bentuk kerja samanya harus jelas.
Oleh sebab itu menentukan kriteria yang jelas -LSM yang Profesional- mutlak
untuk dilakukan, dalam hal membantu pemerintah mengelola sebuah kawasan
konservasi yang luas. Karena jangan sampai cuma karena proyek konservasi atau
mudah untuk mendapatkan dana/hibah LSM profesional itu lahir? dengan menggunakan
tenaga ahli dadakan.
> Menurut saya penyelesaian hal ini sangat mendesak. Kalau tidak kawasan
> konservasi kita akan terus mengalami degradasi. Jangan kaget kalau nanti
> kita tahu tentang harimau sumatra, badak sumatra, atau gajah sumatra hanya
> dari buku-buku atau film, sedangkan di habitanya sudah tidak ada lagi.
> Perkiraan Bank Dunia, tahun 2005 hutan alam Sumatra akan habis, kalau tidak
> segera dilakukan usaha konservasi yang jelas.
Seperti tanggapan awal saya di mail terdahulu, di Sul-Sel Flora dan Fauna ciri
khas daerah saja tidak ada yang tahu, yang namanya burung Rangkok hanya bisa di
lihat di buku saja (maklum di Makassar khususnya dan Sul-Sel umumnya tidak ada
kebun binatang). Sebab itu ide Bapak sangat saya dukung, akan tetapi ide ini
harus didukung oleh pranata serta instrumen lain yang tidak kalah pentingnya
seperti pemahaman dan wawasan khususnya para elite-elite di daerah (seperti pada
tulisan saya pada topik yang lain, bahwa ada kecendrungan kepentingan pribadi
lebih mengemuka dibandingkan dengan kepentingan umum yang berakhir dengan
statement ..."emangnya gue pikirin").
> Nah sekali lagi, LSM yang saya maksud adalah yang profesional dan mampu dari
> segi dana dan SDM nya. Adalah menjadi tugas LSM tersebut untuk membuat
> sebuah rencana pengelolaan yang bagus.
Sangat setuju! dengan catatan kriterianya serta pemilikan visi dan misi yang
jelas pemahaman dan wawasannya tentang arti konservasi bagi kesinambungan hidup
dan kehidupan manusia yang bukan LSM dadakan (budding).
> Masalahnya sekarang dipihak pemerintah, mau atau tidak melepaskan sebagian
> "kekuasaannya" kepada pihak lain?
Tidak selayaknya pemerintah beralasan untuk tidak melepaskan "kekuasan" kepada
pihak lain, mengingat kinerja pemerintah selama ini, yang nyata-nyata telah
banyak menyimpang. Dilain pihak, seharusnya pemerintah harus berterima kasih
apabila ada pihak-pihak yang mau membantu melestarikan serta mengkonservasikan
sumber daya hutan dan penganeka ragaman hayati.
> Nah, mungkin diskusinya dapat kita arahkan kepada: Apa untung ruginya kalau
> konservasi dijalankan oleh lembaga non pemerintah.
> Apa untung ruginya bagi pemerintah?
> Apa untung ruginya bagi konservasi itu sendiri (penyelamatan keanejaragaman
> hayati dan life support system)?
Secara material mungkin keuntungan yang diperoleh oleh lembaga non pemerintah
tsb. tidak ada, akan tetapi secara sosial dan bagi kelangsungan/kesinambungan
kelestarian sumber daya hutan dan penganeka ragamannya akan sangat berarti
terutama bagi generasi sesudah kita. Objective ini sudah sangat jelas, terpulang
pada prilaku masing-masing pihak -bagaimana kita mendahulukan kebutuhan mendasar
manusia (human needs) untuk hidup dan berkehidupan diatas segala-galanya- yang
akhir-akhir ini sudah banyak diinjak dan dilanggar oleh kelompok-kelompok
tertentu dengan berbagai macam dalih yang membuat kesenjangan semakin jauh, yang
lebih celaka lagi adanya unsur pembodohan dari pihak elite-elite bangsa dengan
menggunakan aji mumpung e.g. rekapitalisasi perbankan, HPH, etc. Orang lain yang
membuat kesalahan tapi kita yang harus menanggungnya.
Semoga ide ini dapat terwujud demi kelangsungan hidup berbangsa kini dan yang
akan datang.
Terima kasih kembali,
Johnny
---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]
