penanganan PKL memang merupakan dilema hampir disetiap kota diindonesia. mungkin dengan penataan/penertipan yang baik dapat merupakan solusi. misalnya pembatasan jumlah pedagang dan barangnya yang disesuaikan dengan lokasi,atau membuat lokasi khusus (model halte) yang dibarengi dengan kewajiban menjaga kebersihan,kenyamanan pengguna jalan,dll. jika hanya menggusur begitu saja,kan menimbulkan problem baru bagi masyarakat yang lapangan pekerjaaan belum dapat disediakan pemerintah sepenuhnya. menurut saya fenomena ini muncul tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan urbanisasi. juga dalam hal penataan kota yang tidak direncanakan dengan baik,khususnya dalam tata ruang. menurut saya menjadi PKL juga merupakan pilihan profesi yang agak terpaksa karena situasi kehidupan yang serba sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dizaman serba mahal ini (dibandingkan UMR/UMP) dan pendapatan percapita kita. mungkin ini merupakan usaha untuk bertahan hidup sebagai manusia ditengah suatu bangsa yang terpuruk ini. yang pasti mereka lebih terhormat dari pada para koruptor yang tak kunjung digusur dipasar birokrasi,hanya karena status dan kondisi mereka(PKL), seakan akan merekalah prioritas penggusuran demi suatu keindahan kota. sebenarnya ketertiban dan keindahan kota dapat tercapai jika seluruh aparatur pemerintah bekerja dengan tertib,disiplin,jujur,konsistent,sehingga masyarakat yang akan diaturpun meneladani dan patuh karena memahami bahwa pemerintah bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya. tetapi kenyataannya para aparatur bekerja bukan untuk kesejahteraan rakyatnya tetapi hanya untuk kesejahteraan diri sendiri dan golongannya sehingga masyarakat mencari jalannya masing masing,caranya sendiri sendiri (tanpa perencanaan/seketemunya saja) yang menimbulkan PKL yang berjibun yang kemudian harus disingkirkan dari kota . mereka mau kemana ? kembali kedesa dengan kemiskinannya ? atau jadi pengemis,gelandangan,pemulung,pencuri,pencopet,perampok ?atau terserah mereka,tidak mau tau,bukan urusan pemerintah !!!
Pada 9 Oktober 2009 18:40, bakri arbie <[email protected]> menulis: > > > Yth Rekan milis, > > Prihatin juga beberapa waktu lalu terlihat di TV,penggusuran di beberapa > kota di Indonesia. > Bagaimana polisi kotapraja saling dorong,ibu dan anak menangis sambil > berteriak > memarahi petugas,sambil melempar batu. > Ada pula masyarakat yang mencoba menggulingkan mobil polisi kotapraja. > Sangat tidak manusiawi memang,dan saya kira hal itu merupakan tugas berat > dari > para pemda,untuk bisa mengatasinya.Apalagi kawan saya,kebetulan orang asing > melihatnya sebagai tindakan yang barbar. > > Rupanya ada ilmu baru bagi para petugas apakah polisi,polisi > kotapraja,pegawai pemda > bagian ketertiban untuk bisa dipelajari. > > Disiplin baru ini berjudul Community Policing dan ternyata beberapa polisi > Indonesia sudah mendapatkan kesempatan pelatihan di luar negeri. > > Beberapa catatan bisa dikutip sbb; > -Community Policing is democracy in action. > -It requires the active participation of local government,civic and > business leaders,public and private > agencies,residents,churchs,mosques,schools and hospitals. > -It is essential that the police work closely with all facets of the > community to identify concerns and to find the most effective solutions. > This is the essence of community policing. > > Mungkin para polisi yang sudah mendapat pelatihan di luar negeri dapat > segera menularkan ilmunya kepada para petugas lapangan kita. > > Diharapkan dengan ilmu diatas bisa menghindari kesan semena-mena dari para > petugas > dalam menyelesaikan masalah kota yang makin lama makin padat. > > Salam Hormat, > Bakri Arbie. > > Menjadi Tua itu Pasti, > Menjadi Bijak itu Pilihan. > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > [Non-text portions of this message have been removed]
