Saya sangat salut dengan Depertemen Keuangan, yg akan
melakukan assessment test untuk setiap pejabatnya.
Sepengetahuan saya hal ini tidak pernah ada/belum
pernah dilakukan oleh Departemen/Lembaga manapun di
Indonesia. Tapi ini biasa di lakukan di
swasta/perusahaan2.Jd Depkeu disini posisinya terdepan
untuk melakukannya. Inovasi birokrasi ini perlu di
"appreciate".
Saya tidak tahu, bagaimana model "assessment" nya. apa
indikatornya. Kl di perusahaan lebih mudah. Bagian
pemasaran misalnya ada target penjualan, kl tidak
tercapai mudah di cek apa yg menjadi penyebabnya?
apakah "man" nya yg kagak becus, atau rangkaian sistem
lain yang tidak berjalan. Capaian keuntungan yg tidak
sampai, berkurangnya pelanggan, sistem purna jual,
statistik keluhan masyarakat yg makin
meningkat/menurun dsb.
Namun, apapun yang menjadi ukuran, ("key performance
indicator" nya ), saya sangat setuju, kl pejabat2 di
birokrasi pemerintahan secara berkala di adakan
assessment. Shg tujuan reform di Dep.Keu untuk
percepatan pelayanan dengan biaya nol dapat terwujud.
Bravo Ibu Menteri Keuangan.
Kinaryo Pakerti Hutomo, pengamat birokrasi,
anggota baru, salam kenal untuk seluruh anggota forum.
--- Hari Ribowo <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> telah kami terima surat tertanggal 29 Oktober 2007
> no S-595/PB.1/UP.10/2007 tentang pemanggilan peserta
> assesment center. Surat tersebut ditandatangani oleh
> Bpk Sekretaris DJPB. ditujukan kepada seluruh eselon
> ii (Direktur dan Kakanwil di lingkungan DJPB).
>
> isinya : memperhatikan surat SEKJEN DEPKEU no.
> 96/TRBP/X/2007 tertanggal 3 oktober 2007 diminta
> agar kepada pejabat yang tersebut di lampiran agar
