Assesment test untuk eselon II dan eselon III  patut disambut gembira
oleh seluruh punggawa djpb. Ini terobosan besar untuk sebuah institusi
pemerintah. Djpb terdepan untuk urusan ini. Salut kita sampaikan pada
bapak-ibu di kanpus. Dengan assessment test ini diharapkan para
`jenderal` yang berada di front djpb memang orang-orang yg layak dan
kapabel. Penghargaan pantas disematkan buat para pemikir di kanpus,
dan tentu saja buat menteri keuangan terbaik di Asia, Ibu Ani.

Harapan besar lewat assessment test ini adalah makin tereduksinya pola
kekerabatan, sukuisme dan koncoisme dalam penetapan dan penempatan
pejabat di lingkup djpb. Semua semata-mata hanya karena kapabilitas
dan kompetensi yg dimiliki. Tidak ada lagi pertimbangan semata karena
sesama alumni  IIK (saat ini)misalnya…atau sesama alumni STAN/prodip.
(nantinya) .  Tentu saja,  jika kapasitas, kapabilitas, dan
kompetensinya memadai, ini bukan masalah besar.  Untuk itu sebaiknya
assessment test tetap dilakukan oleh lembaga independen yg tidak bisa
disetir pihak manapun. Objektivitas di atas segalanya. Harapan saya
terobosan petinggi kanpus saat ini yang nota bene didominasi alumni
IIK dapat ditiru `rezim` djpb di masa mendatang. Tapi sekali lagi
semoga objektivitas yg jadi tolak ukur utama. 

Selamat…………….!


Ma`ruf

KPPN Jakarta II








--- In [email protected], Pakerti Hutomo Kinaryo
<[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Saya sangat salut dengan Depertemen Keuangan, yg akan
> melakukan assessment test untuk setiap pejabatnya.
> Sepengetahuan saya hal ini tidak pernah ada/belum
> pernah dilakukan oleh  Departemen/Lembaga manapun di
> Indonesia. Tapi ini biasa di lakukan di
> swasta/perusahaan2.Jd Depkeu disini posisinya terdepan
> untuk melakukannya. Inovasi birokrasi ini perlu di
> "appreciate".  
> 
> Saya tidak tahu, bagaimana model "assessment" nya. apa
> indikatornya. Kl di perusahaan lebih mudah. Bagian
> pemasaran misalnya ada target penjualan, kl tidak
> tercapai mudah di cek apa yg menjadi penyebabnya?
> apakah "man" nya yg kagak becus, atau rangkaian sistem
> lain yang tidak berjalan. Capaian keuntungan yg tidak
> sampai, berkurangnya pelanggan, sistem purna jual,
> statistik keluhan masyarakat yg makin
> meningkat/menurun dsb.
> 
> Namun, apapun yang menjadi ukuran, ("key performance
> indicator" nya ), saya sangat setuju, kl pejabat2 di
> birokrasi pemerintahan secara berkala di adakan
> assessment. Shg tujuan reform di Dep.Keu untuk
> percepatan pelayanan dengan biaya nol dapat terwujud.
> Bravo Ibu Menteri Keuangan.
> 
> Kinaryo Pakerti Hutomo, pengamat birokrasi,
> anggota baru, salam kenal untuk seluruh anggota forum.
> 
> 
> 
>  
> --- Hari Ribowo <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> 
> > telah kami terima surat tertanggal 29 Oktober 2007
> > no S-595/PB.1/UP.10/2007 tentang pemanggilan peserta
> > assesment center. Surat tersebut ditandatangani oleh
> > Bpk Sekretaris DJPB. ditujukan kepada seluruh eselon
> > ii (Direktur dan Kakanwil di lingkungan DJPB). 
> > 
> > isinya : memperhatikan surat SEKJEN DEPKEU no.
> > 96/TRBP/X/2007 tertanggal 3 oktober 2007 diminta
> > agar kepada pejabat yang tersebut di lampiran agar
>


Kirim email ke