Monggo, Silahkan,....klo mau remunerasi dibatalkan Melihat kenyataan memang seperti yg sdr Jackjon gambarkan, setidaknya itulah yg terjadi disini. Kenyataan memang berkata demikian, seperti ada pola rantai yg terputus di DJBN yg kita cintai ini. Ada Kanwil yg jumlah pegawainya 100-an sedangkan jarak 100km dari kanwil ada KPPN type B dengan jumlah pegawai 13 orang. Atau banyak juga pegawai yg katany g "berintegritas" merangkap2 kerjaan lintas seksi, sedangkan pegawai yg duduk didepan atau samping meja kerjanya cuma nungguin absen. Atau seorang penyaji bahan tingkat I melakukan kerjaan sampai penelaah bahan laporan. Jadi menurut saya wajar aja klo pegawai yg dimaksud mengjukan diri pindah ato "kabur" kedirjen lain, karena mereka mungkin berpikiran akan mendapat penghargaan/pengakuan yg lebih, ato kasarnya "daripada kelaut mending pindah"
--- In [email protected], "jackjon55" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Pertama2 saya mohon maaf apabila postingan ini membuat teman2 terusik. > Ini saya kemukakan bukan tanpa alasan. Kalau kita mau lebih mawas > diri, cobalah lihat berapakah di antara kita sesama pegawai yang > benar2 bisa menunjukkan kinerja yang diharapkan. Untuk pegawai KPPN > terutama yang percontohan, okelah walaupun di intern KPPN sendiri > pasti saling iri dengan TKT yang diterima. Ada yang kerjanya memang > banyak dan berat, sementara ada juga yang santai, namun mendapat grade > dan TKT yang sama. Tapi teman2 di KPPN percontohan masih lebih > beruntung daripada yang terbuang ke Kanwil. Di kanwil pun tidak semua > pegawai 'makan gaji buta'. Masih ada yang benar2 bisa menunjukkan > kinerja yang tak kalah prima walaupun tanpa TKT. Coba, apa bedanya bag > umum di KPPN dg di Kanwil? Bukankah yang di Kanwil lebih berat dan > lebih banyak tugasnya daripada yg di KPPN? > Coba kita lihat kinerja pegawai di Kanwil. Bukankah lebih banyak yang > makan gaji buta, terutama 'pegawai lama' yang tidak mau belajar untuk > mengikuti perkembangan keadaan sehubungan dg bidang > tugas/pekerjaannya. Banyak pegawai yang datang ke kantor hanya untuk > mengisi daftar hadir supaya TC full tanpa potongan walaupun cuma duduk > dan ngobrol. Bahkan banyak yg lebih gak tau malu dg hanya nitip absen > tanpa hadir di kantor. Klo Pak Dirjen ingin tau keadaan yang > sebenarnya cobalah lakukan sidak tanpa memberitahu terlebih dahulu. > Pada jam 11 s.d. 15.00 dipastikan banyak yg tidak ada di tempat. > Bagaimana mau menunjukkan kinerja klo seperti itu keadaannya. Klo ada > tim pemeriksa, cobalah periksa daftar absensi ( klo perlu tiap pegawai > harus punya spesimen tanda tangan dan paraf shg bisa diuji/ dicocokkan) > dan cocokkan dg potongan TKPKN bulan ybs. Dipastikan 'ada permainan'. > Jadi walaupun absensi di bawah garis tetapi TC aman.. > Seandainya Bu Menteri sendiri yang tau keadaan ini pasti remunerasi > langsung dibatalkan. Bukannya saya tidak bersyukur dg remunerasi yg > telah saya nikmati selama 6 bulan ini. Tapi melihat kenyataan di > sekitar saya, lebih baik batalkan remunerasi. Terutama masih banyak > pejabat yang walaupun telah menerima remunerasi yang berkali2 lipat > dari sebelumnya tetapi masih belum bisa menunjukkan kinerja yg prima. > Perubahan mind set bukan hanya soal "tidak meminta imbalan dan berani > menolak pemberian" tetapi lebih jauh lagi pada kebijakan yang > diterapkan untuk para pegawai dalam kewenangannya. Bukan atas dasar > 'like and dislike' ataupun kedekatan pribadi. Pejabat yang berkualitas > tentunya menomorsatukan kepentingan dinas bukan yang lainnya. Pejabat > yang baik tentunya bukan orang yang menimbulkan keresahan maupun > konflik horisontal antar pegawai. Dari soal penentuan mutasi, > penunjukan peawai untuk mengikuti suatu diklat, dll, masih tercium > aroma KKN. Sebagai tambahan informasi untuk para miliser, dampak dari > reformasi birokrasi yg ikut menggusur para pegawai muda yang masih > sangat produktif/potensial (hanya krn tidak lulus test) telah > menimbulkan eksodus besar2an di tubuh DJPBN. Bisa kita cek langsung ke > bagian kepegawaian, berapa banyak pegawai yang mengajukan pindah > instansi baik melalui jalur resmi (spt yang diinginkan Pak Sis) maupun > yang lewat jalan belakang. Banyak faktor yang menyebabkan eksodus ini. > Antara lain pegawai yang merasa terbuang seakan tak punya kemampuan, > padahal masih banyak tenaga potensial. Di kanwil saya hampir seluruh > pegawai yg berasal dari lulusan prodip (yg gak lulus prima), sudah > mengajukan diri untuk pindah instansi. > Dalam suatu kesempatan bu menteri kita pernah menyampaikan bahwa satu > rupiah pun apabila dikeluarkan dari APBN dan tidak memberi hasil spt > yg diharapkan adalah pemborosan. Bukankah ini pemborosan besar2an? > Remunerasi yang turut dinikmati oleh banyak pegawai yang tidak bisa > bekerja? Cobalah kita liat sekitar kita berapa banyak yang benar2 bisa > menunjukkan kinerjanya? > Andai Bu Menteri melihat langsung keadaan di lapangannya bahwa banyak > sekali pegawai yang sama sekali tidak produktif lagi. Bukankah lebih > baik mereka "pensiun dini", daripada hanya membebani anggaran negara? > Bukankah hanya segelintir pegawai lama yang masih bisa mengikuti > perkembangan keadaan/tuntutan pekerjaan? > Sekali lagi saya mohon maaf kalo postingan saya ini jadi ngelantur > kemana2. Saya hanya pegawai biasa yang walau tak lulus 'prima' tapi > tetap berusaha menampilkan kinerja yang prima dimana pun saya berada. > Bagaimana dengan Anda? > Maaf apabila ada pihak2 yang kurang berkenan dengan postingan ini. > Mohon tanggapan teman2 miliser.. > > > Salam reformasi > NIP 0600..... >
