bukannya remunerasi itu bakal dicabut buat pegawai yang malas gitu?? nih saya copas dari www.perbendaharaan.go.id
*Menkeu Ancam Cabut Kenaikan Tunjangan* Publikasi: , 30 2008 Kontan, 30/1/2008 - Jakarta. Kabar buruk bagi pegawai negeri sipil yang pemalas di Departemen Keuangan (Depkeu). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengancam bakal mencabut kenaikan gaji dan tunjangan yang mereka nikmati sejak September 2007, jika sampai Maret 2008 tidak segera memperbaiki kinerjanya. Menkeu berharap kinerja pegawai Depkeu bisa meningkat sehingga kinerja Depkeu ikut terdongkrak. "Enam bulan kalau setelah kenaikan tunjangan Anda enggak menunjukkan perubahan maka saya ambil lagi. Karena Anda berutang kepada publik", tegas Sri Mulyani saat menyosialisasikan peran pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Reformasi Birokrasi Depkeu, Selasa (29/1). Nanti tim reformasi birokrasi Depkeu akan masuk sampai ke eselon dua dan tiga pejabat Depkeu. "Setiap bulan saya evaluasi dan menjelaskan hasilnya kepada DPR", tambahnya. Depkeu menggunakan parameter kinerja alias *key performance indicator* (KPI) sebagai ukuran penentu prestasi pegawai Depkeu. Hasil penilaian ini pula yang menjadi dasar layak tidaknya seorang karyawan Depkeu menerima tunjangan. "Menteri, direktur jenderal, direktur, sampai pegawai biasa semuanya memiliki KPI", kata Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Achmad Rochjadi. Ia menambahkan, Menkeu bisa menerbitkan surat keputusan yang berlaku *bagi pegawai yang malas bekerja* dengan mengembalikan gajinya ke posisi sebelum mendapat kenaikan. Yang pasti, saat ini sudah ada tim pengawas yang memantau mulai dari yang paling sederhana seperti masuk kantor harus tepat waktu, sampai pencapaian target kinerja mereka. Selain Depkeu, penikmat kenaikan tunjangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA). Kenaikan gaji ini sebagai upaya menaikkan prestasi. Harapannya, semakin tinggi gaji mereka, semakin baik prestasi dan makin minim korupsi. =========== masalah mekanismenya... entahlah... kita tunggu sama2... jadi kalo dicabut Semua... ya..gimana gitu ya.. Pada tanggal 13/02/08, Hermawan Moudy <[EMAIL PROTECTED]> menulis: > > Setuju juga. > 1. Pasang aja kamera rahasia atw intel di Kantor2 yg > jumlah pegawainya besar, niscaya hasilnya sama dengan > yang dikatakan den loesi & jackjon. > 2. Reinventing tupoksi kita, apa saja pekerjaan kita, > bikin SOP, ABK, tapi jangan mencari2 pekerjaan yg > ngawur sekedar untuk membuat orang2 bekerja. > 3. Revolusi peraturan kepegawaian, stick & carrot, > reward & punishment, law enforcment, pokoknya yang > gitu2 deh. > > Tapi.... > Jadi kepikiran sendiri, yg duduk top manajemennya > DJPBN kan bukan ujug2 jadi bos. mereka adalah orang2 > pintar yang terpilih. > > Jadi mungkin jawaban mereka : > "Kami tidak bodoh... kami tahu..!!!" > > "Masalahnya tidak semudah yang kalian pikir...!!!" > TC besar, pemborosan mbayarin orang males. > TC diturunin, moral hazard buat yang rajin. > Pensiun dini, duit nggak gablek. > Rasionalisasi, belum tentu pelaksanaannya sesuai dg > yang direncanakan, boro2 dipuji didemo udah jelas. > Seleksi pegawai dengan tes..? dicurigain diskriminatif > sama yg gak lulus. > Belom RI-1 minta begini, RI-2 minta begitu, MK-1 mau > ini, MK-2 mau itu... > Mau bertindak harus prosedural konstitusional supaya > nggak didemo apalagi masuk penjara. > Mau hati-hati dibilang nggak tegas, nggak punya > leadership. > "Semua butuh proses, butuh waktu... BUT IT IS NOT > EASY, IT HAS NEVER BEEN EASY..." > "Jadi tetaplah bersabar sambil mengkritik, kalo udah > nggak tahan di rumah ini, silahkan ajukan pindah > SESUAI PROSEDUR.." > Gitu katanya para bos.(kaleee...) > > Ada enaknya juga jadi kutukupret seperti saya : > Posisi paling bawah tinggal mengingatkan dengan > kritikan dan masukan tanpa harus memikirkan, > melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kebijakan. > > itu saja dari saya. > > peace, > moudy > > --- Den Loesi <[EMAIL PROTECTED]<veronica_loesiana%40yahoo.co.id>> > wrote: > > > Monggo, Silahkan,....klo mau remunerasi dibatalkan > > Melihat kenyataan memang seperti yg sdr Jackjon > > gambarkan, setidaknya > > itulah yg terjadi disini. > > Kenyataan memang berkata demikian, seperti ada pola > > rantai yg > > terputus di DJBN yg kita cintai ini. Ada Kanwil yg > > jumlah pegawainya > > 100-an sedangkan jarak 100km dari kanwil ada KPPN > > type B dengan > > jumlah pegawai 13 orang. Atau banyak juga pegawai yg > > katany g > > "berintegritas" merangkap2 kerjaan lintas seksi, > > sedangkan pegawai yg > > duduk didepan atau samping meja ke > > [Non-text portions of this message have been removed]
