Tergelitik untuk ikut urun rembug atas kalimat: "Ada baiknya setiap program/kegiatan sebelum masuk penganggaran dilakukan uji kelayakan publik,dengan outcome fairnes value atas program tersebut insyaallah jika ada sebuah kegagalan maka publik bisa memahami."
Menurut saya Pak Wakhid betul sekali, mestinya memang program atau kegiatan diminta persetujuan kelayakan oleh publik, dan prakteknya selama ini memang Program/Kegiatan sudah dilaksanakan uji publik melalui wakil-wakil rakyat. Tapi seperti apa yang disampaikan Pak Salman Harits pada pendapat sebelumnya bahwa "banyak program pemerintahan yang baik-baik tapi lemah di pelaksanaan, sehingga tujuan pemerintahan banyak yang tidak tercapai. Atau dilaksanakan tapi asal-asalan dan sekedarnya. Kita banyak rencana tapi sulit merealisasikan, karena lemah komitmen, dan tanpa pengawasan yang memadai" Aturan main, prosedur dan sistem sebenarnya telah cukup, namun komitmen dan semangat kerja keras untuk memajukan bangsa tidak dipunyai oleh seluruh komponen bangsa yang terkait dengan perencanaan anggaran. Wakil publik yaitu wakil-wakil rakyat kita mungkin kurang komitmen, dan mohon maaf mungkin juga tidak sempat membahas detil anggarannya pada saat membahas/menelaah anggaran K/L. Atau bisa jadi Program yang diajukan K/L tidak jelas outcome yang ingin dicapai dan disusun dengan kurang memperhatikan syarat2 spesific, measurable, achievable, reasonable dan timely (SMART), sementara wakil rakyat tidak punya banyak waktu untuk membahas secara detil. Idealnya bila program tidak jelas, maka wakil rakyat berhak menguji kelayakan suatu program/kegiatan, apa isinya, arahnya kemana, manfaat dan tujuan kegiatan apa dsb. Tapi ya itu tadi karena keterbatasan waktu, kesibukan dengan segudang pekerjaan akhirnya anggaran yang diajukan masing-masing K/L lewat begitu saja tanpa ada penyaringan dan pengujian yang optimal, akhirnya keberhasilan/kegagalan atas program/kegiatan sulit diukur. Harapannya karena telah melalui pintu wakil rakyat mestinya kualitas dari Program/ Kegiatan dapat dipertanggungjawabkan ke publik, dan bila berhasil maka rakyat bisa merasakannya/menikmati dan bila terdapat kegagalan publik pun bisa memahami. Demikian, terima kasih. > --- In [email protected], WACHID ISWANTO <wachid12@> wrote: > > > > > > > > Urun rembug > > > > > > > > > To exit GG tidak sekedar mencoba sebuah sistem dalam penerpannya ,namun > > impact dari sebuah program harus realibel sebab penggunaan dana APBN adalah > > "utang kepada publik" > > Publik tidak banyak menyadari atas program intern executif ( DIPA /RKAKL) > > yang dilaksanakan Pemerintah.Pengawasan pelaksanaan DIPA/RKAKL tidak embeded > > pengawasan publik. > > > > Ada baiknya setiap program/kegiatan sebelum masuk penganggaran dilakukan uji > > kelayakan publik,dengan outcome fairnes value atas program tersebut > > insyaallah jika ada sebuah kegagalan maka publik bisa memahami. > > > > > > Abee95 > > > > > > > > > > > > > >
