Jokowi Akan Kejar 95 Persen Wajib Pajak yang Belum Ikut "Tax Amnesty" Selasa, 29 November 2016 | 14:07 WIB
TRIBUNNEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo berbicara pada acara peresmian Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Utama Tanjung Priok atau New Priok Container Terminal 1 di Jakarta, Selasa (13/9/2016). Terminal Peti Kemas Kalibaru merupakan terminal peti kemas pertama dalam pembangunan Fase IA Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal peti kemas dan dua terminal produk. JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku akan mengejar 95 persen wajib pajak lainnya agar ikut dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Musyarawah Nasional Real Estate Indonesia XV-2016 di Hotel Fairmount, Jakarta, Selasa (29/11/2016). Awalnya Jokowi mengungkapkan bahwa tax amnesty periode pertama yang ditutup pada 30 Oktober lalu menuai kesuksesan. Penerimaan uang tebusan mencapai Rp 97,2 triliun. Sementara deklarasi harta mencapai Rp 4.500 triliun dan repatriasi Rp 137 triliun. (Baca: Jokowi: "Tax Amnesty" Kita Paling Sukses dalam Sejarah Dunia) Sebagian akan dialihkan ke investasi di bidang properti. "Amnesti pajak kita pada periode yang pertama menjadi tax amnesty yang paling sukses di dunia," kata Jokowi disambut tepuk tangan antusias para pengusaha properti yang hadir. Jokowi berharap kesuksesan serupa bisa terjadi untuk periode kedua program tax amnesty. Untuk itu, Jokowi meminta seluruh anggota REI yang belum ikut tax amnesty untuk segera mendaftar. "Mumpung tarifnya masih 3 persen," kata dia. Jokowi pun mengungkapkan bahwa pemerintah sudah melakukan pengecekan, seberapa banyak wajib pajak yang sudah mengikuti tax amnesty. (Baca: Kesuksesan "Tax Amnesty" Dinilai Jadi Capaian Gemilang Dua Tahun Jokowi-JK) Ternyata jumlahnya hanya 5 persen dari seluruh total wajib pajak di Indonesia. "Masih ada 95 persen yang masih akan saya kejar-kejar terus. Ya, tugas saya mengejar-ngejar saudara-saudara yang belum ikut tax amnesty. Agar semuanya menjadi clear, bersih, di bidang perpajakan kita," ucap Jokowi.
