Refly Harun https://kumparan.com/refly-harunMinggu, 12 Februari 2017 - 19:12 
https://kumparan.com/refly-harun/lagi-pemberhentian-sementara-ahok

 Lagi, Pemberhentian (Sementara) Ahok 
https://kumparan.com/refly-harun/lagi-pemberhentian-sementara-ahok 
 


 
Ahok (Foto: Istimewa)
 Dari Osaka, Jepang, saya mengikuti terus perkembangan isu pemberhentian 
sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 
https://kumparan.com/refly-harun/pemberhentian-sementara-ahok. Banyak sekali 
orang yang marah, bahkan memaki, karena saya berpendapat Ahok tidak perlu 
dinonaktifkan (bahasa undang-undangnya diberhentikan sementara). Yang keluar 
dari mereka lontaran makian, seperti penjilat, miris, mencla-mencle, pakar 
nyambi jadi timses, cuma segitu aja harga diri anda, intelektual munafik, dan 
banyak lagi. Semua itu karena satu hal saja: Ahok.

 Ya, apa pun soal Ahok orang akan ribut. Andai dibalik saya menyatakan Ahok 
harus segera diberhentikan sementara, mungkin gantian mereka yang pro Ahok akan 
menyalahkan saya (apakah akan memaki juga saya tidak tahu).   Di antara mereka 
yang memaki itu ada juga yang professor dan kaum terpelajar lainnya. Ini 
mengingatkan saya ketika banyak yang memaki saat mengatakan ada hakim Mahkamah 
Konstitusi (MK) yang memeras pada tahun 2010. Untunglah tiga tahun kemudian 
omongan itu terbukti dengan ditangkapnya Ketua MK M. Akil Mochtar.

 Namun, ada pula dari mereka yang membantah pendapat saya secara ilmiah, 
seperti Prof. Mahfud, Prof. Denny Indrayana, dan beberapa lainnya. Kepada 
mereka itulah, tulisan ini saya persembahkan lagi. Semoga menjadi amal ilmiah 
kita semua.

 Ketentuan Baru

 Sebelum kejadian Ahok ini, orang tidak pernah ribut soal pemberhentian 
sementara kepala daerah/wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa. Sebab, 
mereka menjadi terdakwa tindak pidana korupsi, seperti Gubernur Banten Ratu 
Atut. Untuk terdakwa korupsi, aturannya sangat jelas dan terang benderang baik 
di aturan yang lama (UU Nomor 32 Tahun 2004) maupun aturan yang baru (UU Nomor 
23 Tahun 2014).

 Dalam aturan yang lama, Pasal 31 UU 32/2004 secara eksplisit menyebutkan empat 
kejahatan saja yang menyebabkan seorang terdakwa dinonaktifkan, yaitu korupsi, 
terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Lengkapnya Pasal 31 
UU 32/2004 berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan 
sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan 
tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana 
terhadap keamanan negara.” Dengan empat macam atau empat jenis tindak pidana 
ini tidak ada kesulitan memberhentikan kepala daerah karena hampir semuanya 
didakwa dengan tindak pidana korupsi.

 UU 23/2014 kemudian terbit menggantikan UU 32/2004. Aturan pemberhentian dalam 
status terdakwa tersebut kemudian ditambah dengan dua klausula, yaitu 
“melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun” dan “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) UU 
23/2014 yang lengkapnya berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan 
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana  penjara paling singkat 5 
(lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak 
pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah 
belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

 Dalam UU 32/2004, aturan soal lima tahun dan perbuatan yang memecah belah 
tersebut diatur dalam pasal dan kondisi yang berbeda. Pasal 30 ayat (1) UU 
32/2004 berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan 
sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan 
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.”

 Lalu ayat (2)-nya menyatakan, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti 
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

 Jadi ada putusan pengadilan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap yang menjadi dasar untuk memberhentikan, tidak sekadar menyandang status 
terdakwa. Namun, selama ini, rumusan pasal tersebut tidak pernah menjadi 
polemik karena vonisnya terkait tindak pidana korupsi yang memang secara 
eksplisit sudah disebutkan, bahkan ketika kepala daerah/wakil kepala daerah 
masih dalam status terdakwa.

 Adapun mengenai frasa “memecah belah”, hal tersebut tertuang dalam Pasal 31 
ayat (2) yang berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan 
makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap.” Jadi perbuatan memecah belah tersebut dinyatakan dengan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

 Semua jenis kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal terpisah tersebut kemudian 
disatukan dalam undang-undang yang baru, yang tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) 
UU 23/2014. Pemberhentian sementara sudah bisa dilakukan untuk semua jenis 
kejahatan dalam status sebagai terdakwa.

 Masalahnya kemudian, untuk frasa “perbuatan yang dapat memecah belah NKRI”, 
tidak ada ukuran yang pasti karena tidak mensyaratkan putusan pengadilan lagi. 
Karena Presiden (untuk gubernur/wakil gubernur) dan Menteri Dalam Negeri (untuk 
bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota) yang berwenang memberhentikan 
sementara, hal tersebut menjadi hak subjektif dua pejabat tersebut.

 Jadi, dalam konteks kasus Ahok, bila Presiden Jokowi berpendapat perbuatan 
yang didakwakan telah memecah belah NKRI, ia dapat memberhentikan sementara 
Ahok. Bila Ahok berkeberatan, ia dapat menempuh upaya menggugat pemberhentian 
tersebut ke pengadilan tata usaha negara. Hingga titik ini saya menganggap 
clear soal “perbuatan yang dapat memecah belah NKRI”.

 
Jokowi berbincang di Istana (Foto: )
 Frasa Lima Tahun

 Soal berikutnya dan yang juga membuat gaduh adalah frasa “melakukan tindak 
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun.” Pemahaman awam selama ini, asal ada kata “tuntutan lima tahun” maka 
kepala daerah harus diberhentikan. Tidak peduli apa frasa yang digunakan. 
Sebelum menjawab soal ini lebih lanjut, saya ingin memperlihatkan wording yang 
tidak konsisten yang ada di sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan frasa lima tahun tersebut. 

 Pasal 30 ayat (1) UU 32/2004:  “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila 
dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.”Pasal 
58 UU 32/2004 huruf f: “…tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau lebih.”
 Pasal 22 ayat (2) huruf f UU 39/2008 tentang Kementerian Negara: “…tidak 
pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”
 Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “…tidak 
pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” 
 Pasal 5 huruf n UU 42/2008 tentang Pilpres: “…tidak pernah dijatuhi pidana 
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih.”
 Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD: 
“…tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”
 Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014: “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan 
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana  penjara paling singkat 5 
(lima) tahun,
 Jadi, penggunaan frasa “lima tahun” tersebut memang tidak konsisten antara 
satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Ada yang menggunakan frasa 
“paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih”, “paling lama 5 (lima) tahun atau 
lebih”, “5 (lima) tahun atau lebih”, “paling singkat 5 (lima) tahun”. Bahkan, 
dalam undang-undang yang sama (UU 32/2004) digunakan frasa yang berbeda. Satu 
“paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih”, satunya lagi “paling lama 5 (lima) 
tahun atau lebih.” Pada titik ini patut dipertanyakan, kalau maksudnya sama 
mengapa dirumuskan berbeda.

 Sebagian besar kita mungkin tidak peduli dengan pemakaian frasa yang 
berbeda-beda tersebut. Kalau boleh menggunakan istilah, pokoknya yang penting 
ada kata “lima tahun”. Pidana yang dituntut dengan hukuman paling lama 5 (lima) 
tahun dianggap sama saja dengan pidana yang dituntut dengan hukuman paling 
singkat 5 (lima) tahun. Pokoknya ada irisan “lima tahun”. Begitulah cara 
berpikir awam.

 Padahal, menafsirkan kata dalam undang-undang tidak boleh semaunya begitu. 
Apalagi sekadar menyandarkan pada praktik yang belum tentu benar. Undang-undang 
itu apa yang tertulis, bukan apa yang tertinggal di masing-masing kepala 
pembuatnya. Apa yang tertinggal di kepala pembuatnya bisa saja berbeda-beda. 
Karena itu, untuk melihat makna suatu undang-undang sering didahulukan apa yang 
tertulis atau yang tertera. Dalam khasanah penafsiran undang-undang, ini 
disebut penafsiran tekstual (textual interpretation). Ada banyak metode dalam 
menafsirkan undang-undang. Dalam konteks ini saya ingin menafsirkan ketentuan 
Pasal 83 ayat (1) tersebut berdasarkan textual interpretation.

 Yang tertera dalam Pasal 83 ayat (1) adalah “Kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa 
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana  penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun.” Sengaja saya menebalkan frasa tersebut untuk mencari 
adakah tindak pidana yang dimaksud frasa tersebut. Belum apa-apa para ahli 
pidana sudah ribut duluan, menyatakann saya salah, karena KUHP (Kitab 
Undang-undang Pidana) tidak mengenal tuntutan “paling singkat”, tetapi “paling 
lama” atau “selama-lamanya”. Ya, di KUHP memang tidak ada, tetapi di 
undang-undang lain ternyata ada. Berikut beberapa ketentuan yang menyatakan 
ancaman paling singkat 5 (lima) tahun.Pasal 38 UU 26/2000 tentang Pengadilan 
HAM:  “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
paling singkat 5 (lima) tahun.”
 Pasal 39 UU 26/2000: “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.”
 Pasal 120 ayat (2) UU 35/2009 tentang Narkotika: “Dalam hal perbuatan membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga).”
 Dari ketentuan yang saya sebutkan di atas, dua hal yang pasti. Pertama, ada 
pasal pidana yang merumuskan ancaman “paling singkat”. Jadi, tidak hanya 
“paling lama” atau “selama-lamanya”. Bahkan, kencenderungan pasal-pasal pidana 
sekarang mencantumkan hukuman paling singkat untuk menghindari vonis menjadi 
terjun bebas. Kedua, ada yang secara spesifik menyebut hukuman “paling singkat 
5 (lima) tahun”. Bahkan, dalam UU 26/2000, ada yang ancaman hukumannya “paling 
singkat 10 (sepuluh) tahun” (Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40).

 Bila ditelusuri lagi, bisa jadi akan ada lagi tindak pidana yang diancam 
hukuman “paling singkat 5 (lima) tahun”, yang bila dikualifikasikan sudah tentu 
merupakan kejahatan berat. Dalam konteks ini, yang diancam dengan hukuman 
paling singkat lebih dari 5 (lima) tahun tentu termasuk di dalamnya.

 Saya paham, pembentuk undang-undang mungkin bermaksud menyatakan bahwa asal 
ada kata lima tahunnya maka sudah bisa dinonaktifkan, tidak peduli apakah 
ancaman pidananya paling singkat lima tahun atau palimg lama lima tahun. Yang 
penting ada irisan lima tahunnya. Mungkin sesimpel itu saja cara berpikir 
pembentuk undang-undang.

 Kalau itu soalnya, rumusannya jangan menggunakan kata “paling singkat”.  Yang 
dirumuskan dalam UU 24/2003, UU 39/2008, UU 8/2012, dan UU 42/2008 itu sudah 
tepat menurut saya, yaitu “…melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”  Rumusan yang sudah benar dalam 
undang-undang sebelumnya, menurut saya, malah menjadi keliru ketika dirumuskan 
ulang pada UU 23/2014.

 Awalnya saya tidak memperhatikan hal ini (saya yakin ahli lain juga begitu). 
Itulah sebabnya saya pernah mengatakan bahwa Ahok harus dinonaktifkan setelah 
masa kampanye berakhir kalau masih dalam status terdakwa. Pernyataan tersebut 
lalu disandingkan dengan pernyataan saya sekarang. Ramailah orang-orang 
menghujat saya dengan makian mencla-mencle, pelacur intelektual, dan kata-kata 
kasar lainnya. seolah-olah pendapat itu tidak boleh berubah meski menemukan 
fakta baru.

 Ketika dirumuskan dengan menggunakan frasa “diancam hukuman paling singkat 5 
(lima) tahun”, saya beranggapan frasa tersebut merujuk pada kejahatan-kejahatan 
tertentu yang memang diancam dengan hukuman tersebut, sebagaimana sudah saya 
tunjukkan contohnya. Itulah pendapat saya setelah membaca berulang-ulang teks 
Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014.

 Pertanyaannya, bila rumusan suatu undang-undang berbeda dengan apa yang 
dipikirkan pembuatnya, mana yang harus dipegang: rumusannya atau maksud 
pembuatnya? Undang-undang, sekali lagi, adalah apa yang tertulis, bukan apa 
yang tertinggal di kepala masing-masing pembuatnya yang belum tentu sama.

 Bila ada kesalahan dalam merumuskan pasal, tidak adil bila hal itu ditimpakan 
akibatnya kepada terdakwa atau siapa saja. Terlebih pasal yang mau diterapkan 
adalah pasal-pasal pidana, yang seharusnya betul-betul dirumuskan secara cermat 
dan tidak boleh ada keraguan.

 Epilog

 Saya tidak mengklaim bahwa interpretasi saya paling benar. Pendapat ahli 
adalah referensi untuk mengambil keputusan, tidak mengikat. Sebagai pemimpin, 
Presiden Jokowi yang harus mengambil keputusan. Bila ada pihak yang tidak 
setuju dengan keputusan Presiden Jokowi bisa menempuh upaya gugatan ke 
pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk membatalkannya. Bila ada pihak-pihak 
yang menginginkan interpretasi tunggal terhadap Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, 
agar tidak terjadi lagi competing interpretations antara saya dan ahli lainnya, 
bahkan dengan Menteri Dalam Negeri yang juga memiliki perspektif berbeda, dapat 
mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK nanti akan 
memberikan tafsir tunggal yang mengikat. Semuanya harus tunduk, termasuk 
Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri sekalipun.

 Jadi, kenapa harus marah-marah dan memaki-maki? Hidup terlalu berharga kalau 
saling membenci hanya karena Pilkada DKI. Salam semuanya. 

 Osaka, 13 Februari 2017 Refly Harun Praktisi dan Akademisi Hukum Tatanegara; 
Mengajar di Program Pascasasrjana Fakultas Hukum UGM






 

Kirim email ke