Memang benar begitu, dan hal itu merupakan hak subjektif Presiden utk menilai 
apakah memecah belah bangsa atau tidak. Diluar tentang penilaian presiden, 
apakah benar dakwaan yg dikenakan "penodaan agama" itu bisa memecah belah 
bangsa atau sengaja digoreng sedemikian rupa sehingga memecah belah bangsa? 
terus terang saja saya berpendapat hal itu digoreng sedemikian rupa, justru 
saya anggap mereka yg menggoreng itulah yang justru memecah belah bangsa .
Kutipan:
"Karena Presiden (untuk gubernur/wakil gubernur) dan Menteri Dalam Negeri 
(untuk bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota) yang berwenang 
memberhentikan sementara, hal tersebut menjadi hak subjektif dua pejabat 
tersebut."

Diartikel Refly dibawah (bisa anda telusuri) terlihat beliau telah memberikan 
contoh beberapa UU yg ada hukuman paling singkat 5 tahun itu, hal yang saya 
rasa cukup menunjang argumentasi UU Pemda dgn hukuman selama-lamanya 5 tahun 
itu tidak bisa diterapkan untuk meng-nonaktifkan Ahok. 

---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote :

Seperti saya bilang, penolakan Refly terhadap penonaktifan Ahokbukan harga 
mati. Juga nggak mengherankan kenapa dia selalumengarah ke soal ancaman 
persatuan Indonesia dalam kasus Ahok.
"Jadi, dalam konteks kasus Ahok, bila Presiden Jokowi berpendapat 
perbuatan yang didakwakan telah memecah belah NKRI, ia dapat 
memberhentikan sementara Ahok."

--- SADAR@... wrote:
 Refly HarunSenin, 13 Februari 2017 - 
11:12https://kumparan.com/refly-harun/lagi-pemberhentian-sementara-ahok
Lagi, Pemberhentian (Sementara) Ahok
Ahok (Foto: Istimewa) Dari Osaka, Jepang, saya mengikuti terus perkembangan isu 
pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Banyak sekali orang yang 
marah, bahkan memaki, karena saya berpendapat Ahok tidak perlu dinonaktifkan 
(bahasa undang-undangnya diberhentikan sementara). Yang keluar dari mereka 
lontaran makian, seperti penjilat, miris, mencla-mencle, pakar nyambi jadi 
timses, cuma segitu aja harga diri anda, intelektual munafik, dan banyak lagi. 
Semua itu karena satu hal saja: Ahok. Ya, apa pun soal Ahok orang akan ribut. 
Andai dibalik saya menyatakan Ahok harus segera diberhentikan sementara, 
mungkin gantian mereka yang pro Ahok akan menyalahkan saya (apakah akan memaki 
juga saya tidak tahu).   Di antara mereka yang memaki itu ada juga yang 
professor dan kaum terpelajar lainnya. Ini mengingatkan saya ketika banyak yang 
memaki saat mengatakan ada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memeras pada 
tahun 2010. Untunglah tiga tahun kemudian omongan itu terbukti dengan 
ditangkapnya Ketua MK M. Akil Mochtar. Namun, ada pula dari mereka yang 
membantah pendapat saya secara ilmiah, seperti Prof. Mahfud, Prof. Denny 
Indrayana, dan beberapa lainnya. Kepada mereka itulah, tulisan ini saya 
persembahkan lagi. Semoga menjadi amal ilmiah kita semua. Ketentuan BaruSebelum 
kejadian Ahok ini, orang tidak pernah ribut soal pemberhentian sementara kepala 
daerah/wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa. Sebab, mereka menjadi 
terdakwa tindak pidana korupsi, seperti Gubernur Banten Ratu Atut. Untuk 
terdakwa korupsi, aturannya sangat jelas dan terang benderang baik di aturan 
yang lama (UU Nomor 32 Tahun 2004) maupun aturan yang baru (UU Nomor 23 Tahun 
2014). Dalam aturan yang lama, Pasal 31 UU 32/2004 secara eksplisit menyebutkan 
empat kejahatan saja yang menyebabkan seorang terdakwa dinonaktifkan, yaitu 
korupsi, terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Lengkapnya 
Pasal 31 UU 32/2004 berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa 
melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau 
tindak pidana terhadap keamanan negara.” Dengan empat macam atau empat jenis 
tindak pidana ini tidak ada kesulitan memberhentikan kepala daerah karena 
hampir semuanya didakwa dengan tindak pidana korupsi. UU 23/2014 kemudian 
terbit menggantikan UU 32/2004. Aturan pemberhentian dalam status terdakwa 
tersebut kemudian ditambah dengan dua klausula, yaitu “melakukan tindak pidana 
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” dan 
“perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
Hal tersebut tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 yang lengkapnya 
berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara 
tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang 
diancam dengan pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana 
korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan 
negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.” Dalam UU 32/2004, aturan soal lima tahun dan perbuatan 
yang memecah belah tersebut diatur dalam pasal dan kondisi yang berbeda. Pasal 
30 ayat (1) UU 32/2004 berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila 
dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.” Lalu 
ayat (2)-nya menyatakan, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti 
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Jadi ada putusan 
pengadilan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi 
dasar untuk memberhentikan, tidak sekadar menyandang status terdakwa. Namun, 
selama ini, rumusan pasal tersebut tidak pernah menjadi polemik karena vonisnya 
terkait tindak pidana korupsi yang memang secara eksplisit sudah disebutkan, 
bahkan ketika kepala daerah/wakil kepala daerah masih dalam status terdakwa. 
Adapun mengenai frasa “memecah belah”, hal tersebut tertuang dalam Pasal 31 
ayat (2) yang berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan 
makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap.” Jadi perbuatan memecah belah tersebut dinyatakan dengan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Semua jenis kejahatan 
yang diatur dalam pasal-pasal terpisah tersebut kemudian disatukan dalam 
undang-undang yang baru, yang tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014. 
Pemberhentian sementara sudah bisa dilakukan untuk semua jenis kejahatan dalam 
status sebagai terdakwa. Masalahnya kemudian, untuk frasa “perbuatan yang dapat 
memecah belah NKRI”, tidak ada ukuran yang pasti karena tidak mensyaratkan 
putusan pengadilan lagi. Karena Presiden (untuk gubernur/wakil gubernur) dan 
Menteri Dalam Negeri (untuk bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota) 
yang berwenang memberhentikan sementara, hal tersebut menjadi hak subjektif dua 
pejabat tersebut. Jadi, dalam konteks kasus Ahok, bila Presiden Jokowi 
berpendapat perbuatan yang didakwakan telah memecah belah NKRI, ia dapat 
memberhentikan sementara Ahok. Bila Ahok berkeberatan, ia dapat menempuh upaya 
menggugat pemberhentian tersebut ke pengadilan tata usaha negara. Hingga titik 
ini saya menganggap clear soal “perbuatan yang dapat memecah belah NKRI”.Jokowi 
berbincang di Istana (Foto: ) Frasa Lima TahunSoal berikutnya dan yang juga 
membuat gaduh adalah frasa “melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.” Pemahaman awam selama 
ini, asal ada kata “tuntutan lima tahun” maka kepala daerah harus 
diberhentikan. Tidak peduli apa frasa yang digunakan. Sebelum menjawab soal ini 
lebih lanjut, saya ingin memperlihatkan wording yang tidak konsisten yang ada 
di sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan frasa lima tahun 
tersebut. ·         Pasal 30 ayat (1) UU 32/2004:  “Kepala daerah dan/atau 
wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan 
DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan 
pengadilan.”Pasal 58 UU 32/2004 huruf f: “…tidak pernah dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau lebih.”·         Pasal 22 ayat (2) huruf f UU 39/2008 tentang 
Kementerian Negara: “…tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”·         
Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “…tidak 
pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”·         Pasal 5 huruf n UU 
42/2008 tentang Pilpres: “…tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”·   
      Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD: “…tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”·         Pasal 83 
ayat (1) UU 23/2014: “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan 
sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana 
kejahatan yang diancam dengan pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun, 
Jadi, penggunaan frasa “lima tahun” tersebut memang tidak konsisten antara satu 
undang-undang dengan undang-undang lainnya. Ada yang menggunakan frasa “paling 
singkat 5 (lima) tahun atau lebih”, “paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”, “5 
(lima) tahun atau lebih”, “paling singkat 5 (lima) tahun”. Bahkan, dalam 
undang-undang yang sama (UU 32/2004) digunakan frasa yang berbeda. Satu “paling 
singkat 5 (lima) tahun atau lebih”, satunya lagi “paling lama 5 (lima) tahun 
atau lebih.” Pada titik ini patut dipertanyakan, kalau maksudnya sama mengapa 
dirumuskan berbeda. Sebagian besar kita mungkin tidak peduli dengan pemakaian 
frasa yang berbeda-beda tersebut. Kalau boleh menggunakan istilah, pokoknya 
yang penting ada kata “lima tahun”. Pidana yang dituntut dengan hukuman paling 
lama 5 (lima) tahun dianggap sama saja dengan pidana yang dituntut dengan 
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun. Pokoknya ada irisan “lima tahun”. 
Begitulah cara berpikir awam. Padahal, menafsirkan kata dalam undang-undang 
tidak boleh semaunya begitu. Apalagi sekadar menyandarkan pada praktik yang 
belum tentu benar. Undang-undang itu apa yang tertulis, bukan apa yang 
tertinggal di masing-masing kepala pembuatnya. Apa yang tertinggal di kepala 
pembuatnya bisa saja berbeda-beda. Karena itu, untuk melihat makna suatu 
undang-undang sering didahulukan apa yang tertulis atau yang tertera. Dalam 
khasanah penafsiran undang-undang, ini disebut penafsiran tekstual (textual 
interpretation). Ada banyak metode dalam menafsirkan undang-undang. Dalam 
konteks ini saya ingin menafsirkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) tersebut 
berdasarkan textual interpretation.·         Yang tertera dalam Pasal 83 ayat 
(1) adalah “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara 
tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang 
diancam dengan pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun.” Sengaja saya 
menebalkan frasa tersebut untuk mencari adakah tindak pidana yang dimaksud 
frasa tersebut. Belum apa-apa para ahli pidana sudah ribut duluan, menyatakann 
saya salah, karena KUHP (Kitab Undang-undang Pidana) tidak mengenal tuntutan 
“paling singkat”, tetapi “paling lama” atau “selama-lamanya”. Ya, di KUHP 
memang tidak ada, tetapi di undang-undang lain ternyata ada. Berikut beberapa 
ketentuan yang menyatakan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun.Pasal 38 UU 
26/2000 tentang Pengadilan HAM:  “Setiap orang yang melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.”·         
Pasal 39 UU 26/2000: “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.”·         Pasal 120 ayat 
(2) UU 35/2009 tentang Narkotika: “Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, 
mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga).” Dari ketentuan yang saya sebutkan di atas, dua hal yang pasti. 
Pertama, ada pasal pidana yang merumuskan ancaman “paling singkat”. Jadi, tidak 
hanya “paling lama” atau “selama-lamanya”. Bahkan, kencenderungan pasal-pasal 
pidana sekarang mencantumkan hukuman paling singkat untuk menghindari vonis 
menjadi terjun bebas. Kedua, ada yang secara spesifik menyebut hukuman “paling 
singkat 5 (lima) tahun”. Bahkan, dalam UU 26/2000, ada yang ancaman hukumannya 
“paling singkat 10 (sepuluh) tahun” (Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40). Bila 
ditelusuri lagi, bisa jadi akan ada lagi tindak pidana yang diancam hukuman 
“paling singkat 5 (lima) tahun”, yang bila dikualifikasikan sudah tentu 
merupakan kejahatan berat. Dalam konteks ini, yang diancam dengan hukuman 
paling singkat lebih dari 5 (lima) tahun tentu termasuk di dalamnya. Saya 
paham, pembentuk undang-undang mungkin bermaksud menyatakan bahwa asal ada kata 
lima tahunnya maka sudah bisa dinonaktifkan, tidak peduli apakah ancaman 
pidananya paling singkat lima tahun atau palimg lama lima tahun. Yang penting 
ada irisan lima tahunnya. Mungkin sesimpel itu saja cara berpikir pembentuk 
undang-undang. Kalau itu soalnya, rumusannya jangan menggunakan kata “paling 
singkat”.  Yang dirumuskan dalam UU 24/2003, UU 39/2008, UU 8/2012, dan UU 
42/2008 itu sudah tepat menurut saya, yaitu “…melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”  Rumusan yang sudah 
benar dalam undang-undang sebelumnya, menurut saya, malah menjadi keliru ketika 
dirumuskan ulang pada UU 23/2014. Awalnya saya tidak memperhatikan hal ini 
(saya yakin ahli lain juga begitu). Itulah sebabnya saya pernah mengatakan 
bahwa Ahok harus dinonaktifkan setelah masa kampanye berakhir kalau masih dalam 
status terdakwa. Pernyataan tersebut lalu disandingkan dengan pernyataan saya 
sekarang. Ramailah orang-orang menghujat saya dengan makian mencla-mencle, 
pelacur intelektual, dan kata-kata kasar lainnya. seolah-olah pendapat itu 
tidak boleh berubah meski menemukan fakta baru. Ketika dirumuskan dengan 
menggunakan frasa “diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun”, saya 
beranggapan frasa tersebut merujuk pada kejahatan-kejahatan tertentu yang 
memang diancam dengan hukuman tersebut, sebagaimana sudah saya tunjukkan 
contohnya. Itulah pendapat saya setelah membaca berulang-ulang teks Pasal 83 
ayat (1) UU 23/2014. Pertanyaannya, bila rumusan suatu undang-undang berbeda 
dengan apa yang dipikirkan pembuatnya, mana yang harus dipegang: rumusannya 
atau maksud pembuatnya? Undang-undang, sekali lagi, adalah apa yang tertulis, 
bukan apa yang tertinggal di kepala masing-masing pembuatnya yang belum tentu 
sama. Bila ada kesalahan dalam merumuskan pasal, tidak adil bila hal itu 
ditimpakan akibatnya kepada terdakwa atau siapa saja. Terlebih pasal yang mau 
diterapkan adalah pasal-pasal pidana, yang seharusnya betul-betul dirumuskan 
secara cermat dan tidak boleh ada keraguan. EpilogSaya tidak mengklaim bahwa 
interpretasi saya paling benar. Pendapat ahli adalah referensi untuk mengambil 
keputusan, tidak mengikat. Sebagai pemimpin, Presiden Jokowi yang harus 
mengambil keputusan. Bila ada pihak yang tidak setuju dengan keputusan Presiden 
Jokowi bisa menempuh upaya gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk 
membatalkannya. Bila ada pihak-pihak yang menginginkan interpretasi tunggal 
terhadap Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, agar tidak terjadi lagi competing 
interpretations antara saya dan ahli lainnya, bahkan dengan Menteri Dalam 
Negeri yang juga memiliki perspektif berbeda, dapat mengajukan permohonan ke 
Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK nanti akan memberikan tafsir tunggal yang 
mengikat. Semuanya harus tunduk, termasuk Presiden Jokowi dan Menteri Dalam 
Negeri sekalipun. Jadi, kenapa harus marah-marah dan memaki-maki? Hidup terlalu 
berharga kalau saling membenci hanya karena Pilkada DKI. Salam semuanya. Osaka, 
13 Februari 2017 Refly Harun Praktisi dan Akademisi Hukum Tatanegara; Mengajar 
di Program Pascasasrjana Fakultas Hukum UGM

Kirim email ke