Bagi saya, nampak makin jelas, kasus Ahok “MENISTA AGAMA” ini sangat DIPAKSAKAN 
dengan tujuan menggagalkan Ahok menjadi GUBERNUR DKI-Jakarta saja! Itulah 
TUJUAN mereka menggoreng kasus Ahok ini sebenarnya dengan buru-buru ajukan 
angket, dan, ... lebih lanjut tentunya seperti banyak orang sudah memprediksi 
demo 411 sasaran tombak pada Jokowi!

Kasus Ahok ini jelas tidak ada yang bisa masuk atau beralasan HARUS 
non-aktifkan Ahok dengan gunakan UU 23/2014 itu! Dan saya setuju, kalau mau 
menyatakan faktor pemecah-belah bangsa, justru provokator aksi demo 411, 212, 
dan 112 itulah yang merupakan ANCAMAN pemecah-belah bangsa! Mereka itulah yang 
TIDAK bisa memberi toleransi perbedaan, TIDAK bisa melaksanakan keharusan 
ber-BHINEKA TUNGGAL IKA dalam masyarakat, ... bukan Ahok! Yang TIDAK BISA 
menerima perbedaan, yang tidak bisa MENERIMA non-Muslim sebagai pimpinannya, 
... yang tidak bisa membiarkan proses pengadilan Ahok berlangsung sebagaimana 
seharusnya dan hendak PAKSAKAN pendapat “PENJARAKAN AHOK” saja!

Padahal, sampai sidang ke-10 kemarin ini, saya juga TIDAK melihat ada 
saksi-saksi yang BERHASIL memberatkan TUDUHAN Ahok menista Agama dengan pidato 
di Pulau Seribu itu! 

Pertarungan makin seruuu, entah bagaimana hasil PILKADA yang berlangsung hari 
ini, ... mudah-mudahan saja bisa berlangsung lancar, tentram dan TIDAK terjadi 
kecurangan2 apalagi kekerasan untuk memaksakan kehendak sekelompok! 

Menarik juga kalau diperhatikan, jalan pikiran yang berbeda! Di Indonesia untuk 
jalankan pemilihan PILKADA serempak kali ini, menentukan LIBUR NASIONAL sehari, 
sedang kesempatan memilih hanya diberi jam 07:00 sampai jam 13:00 siang, saja! 
Entah bagaimana dengan sementara usaha yang tidak boleh BERHENTI kerja atau 
bisa di-Libur-kan, misalnya RS, Kebersihan-kota, Keamanan, Pemadam-Kebakaran 
dsb, ... apa bisa mengatur waktu kesempatan karyawan ikut ke TPS memilih? 
Sedang pengalama pileg di HK selama ini dilangsungkan di hari MINGGU, dan itu 
TPS dimulai jam 06:00 sampai jam 22:00, memudahkan bagi orang yang tetap harus 
bekerja di hari minggu dan memberikan kelonggaran waktu lebih panjang untuk 
setiap pemilih!

Salam,
ChanCT


From: Jonathan Goeij [email protected] [GELORA45] 
Sent: Wednesday, February 15, 2017 4:36 AM
To: Yahoogroups 
Subject: Re: [GELORA45] Lagi, Pemberhentian (Sementara) Ahok




Memang benar begitu, dan hal itu merupakan hak subjektif Presiden utk menilai 
apakah memecah belah bangsa atau tidak. Diluar tentang penilaian presiden, 
apakah benar dakwaan yg dikenakan "penodaan agama" itu bisa memecah belah 
bangsa atau sengaja digoreng sedemikian rupa sehingga memecah belah bangsa? 
terus terang saja saya berpendapat hal itu digoreng sedemikian rupa, justru 
saya anggap mereka yg menggoreng itulah yang justru memecah belah bangsa .

Kutipan:

"Karena Presiden (untuk gubernur/wakil gubernur) dan Menteri Dalam Negeri 
(untuk bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota) yang berwenang 
memberhentikan sementara, hal tersebut menjadi hak subjektif dua pejabat 
tersebut."


Diartikel Refly dibawah (bisa anda telusuri) terlihat beliau telah memberikan 
contoh beberapa UU yg ada hukuman paling singkat 5 tahun itu, hal yang saya 
rasa cukup menunjang argumentasi UU Pemda dgn hukuman selama-lamanya 5 tahun 
itu tidak bisa diterapkan untuk meng-nonaktifkan Ahok. 


---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote :


Seperti saya bilang, penolakan Refly terhadap penonaktifan Ahok
bukan harga mati. Juga nggak mengherankan kenapa dia selalu
mengarah ke soal ancaman persatuan Indonesia dalam kasus Ahok.

"Jadi, dalam konteks kasus Ahok, bila Presiden Jokowi berpendapat 

perbuatan yang didakwakan telah memecah belah NKRI, ia dapat 

memberhentikan sementara Ahok."



--- SADAR@... wrote:


  

Refly Harun
Senin, 13 Februari 2017 - 11:12
https://kumparan.com/refly-harun/lagi-pemberhentian-sementara-ahok
Lagi, Pemberhentian (Sementara) Ahok

Ahok (Foto: Istimewa)

Dari Osaka, Jepang, saya mengikuti terus perkembangan isu pemberhentian 
sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Banyak sekali orang yang marah, bahkan 
memaki, karena saya berpendapat Ahok tidak perlu dinonaktifkan (bahasa 
undang-undangnya diberhentikan sementara). Yang keluar dari mereka lontaran 
makian, seperti penjilat, miris, mencla-mencle, pakar nyambi jadi timses, cuma 
segitu aja harga diri anda, intelektual munafik, dan banyak lagi. Semua itu 
karena satu hal saja: Ahok.

Ya, apa pun soal Ahok orang akan ribut. Andai dibalik saya menyatakan Ahok 
harus segera diberhentikan sementara, mungkin gantian mereka yang pro Ahok akan 
menyalahkan saya (apakah akan memaki juga saya tidak tahu).   Di antara mereka 
yang memaki itu ada juga yang professor dan kaum terpelajar lainnya. Ini 
mengingatkan saya ketika banyak yang memaki saat mengatakan ada hakim Mahkamah 
Konstitusi (MK) yang memeras pada tahun 2010. Untunglah tiga tahun kemudian 
omongan itu terbukti dengan ditangkapnya Ketua MK M. Akil Mochtar.

Namun, ada pula dari mereka yang membantah pendapat saya secara ilmiah, seperti 
Prof. Mahfud, Prof. Denny Indrayana, dan beberapa lainnya. Kepada mereka 
itulah, tulisan ini saya persembahkan lagi. Semoga menjadi amal ilmiah kita 
semua.

Ketentuan Baru
Sebelum kejadian Ahok ini, orang tidak pernah ribut soal pemberhentian 
sementara kepala daerah/wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa. Sebab, 
mereka menjadi terdakwa tindak pidana korupsi, seperti Gubernur Banten Ratu 
Atut. Untuk terdakwa korupsi, aturannya sangat jelas dan terang benderang baik 
di aturan yang lama (UU Nomor 32 Tahun 2004) maupun aturan yang baru (UU Nomor 
23 Tahun 2014).

Dalam aturan yang lama, Pasal 31 UU 32/2004 secara eksplisit menyebutkan empat 
kejahatan saja yang menyebabkan seorang terdakwa dinonaktifkan, yaitu korupsi, 
terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Lengkapnya Pasal 31 
UU 32/2004 berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan 
sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan 
tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana 
terhadap keamanan negara.” Dengan empat macam atau empat jenis tindak pidana 
ini tidak ada kesulitan memberhentikan kepala daerah karena hampir semuanya 
didakwa dengan tindak pidana korupsi.

UU 23/2014 kemudian terbit menggantikan UU 32/2004. Aturan pemberhentian dalam 
status terdakwa tersebut kemudian ditambah dengan dua klausula, yaitu 
“melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun” dan “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) UU 
23/2014 yang lengkapnya berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan 
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana  penjara paling singkat 5 
(lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak 
pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah 
belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam UU 32/2004, aturan soal lima tahun dan perbuatan yang memecah belah 
tersebut diatur dalam pasal dan kondisi yang berbeda. Pasal 30 ayat (1) UU 
32/2004 berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan 
sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan 
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.”

Lalu ayat (2)-nya menyatakan, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti 
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Jadi ada putusan pengadilan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 
yang menjadi dasar untuk memberhentikan, tidak sekadar menyandang status 
terdakwa. Namun, selama ini, rumusan pasal tersebut tidak pernah menjadi 
polemik karena vonisnya terkait tindak pidana korupsi yang memang secara 
eksplisit sudah disebutkan, bahkan ketika kepala daerah/wakil kepala daerah 
masih dalam status terdakwa.

Adapun mengenai frasa “memecah belah”, hal tersebut tertuang dalam Pasal 31 
ayat (2) yang berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan 
makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap.” Jadi perbuatan memecah belah tersebut dinyatakan dengan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Semua jenis kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal terpisah tersebut kemudian 
disatukan dalam undang-undang yang baru, yang tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) 
UU 23/2014. Pemberhentian sementara sudah bisa dilakukan untuk semua jenis 
kejahatan dalam status sebagai terdakwa.

Masalahnya kemudian, untuk frasa “perbuatan yang dapat memecah belah NKRI”, 
tidak ada ukuran yang pasti karena tidak mensyaratkan putusan pengadilan lagi. 
Karena Presiden (untuk gubernur/wakil gubernur) dan Menteri Dalam Negeri (untuk 
bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota) yang berwenang memberhentikan 
sementara, hal tersebut menjadi hak subjektif dua pejabat tersebut.

Jadi, dalam konteks kasus Ahok, bila Presiden Jokowi berpendapat perbuatan yang 
didakwakan telah memecah belah NKRI, ia dapat memberhentikan sementara Ahok. 
Bila Ahok berkeberatan, ia dapat menempuh upaya menggugat pemberhentian 
tersebut ke pengadilan tata usaha negara. Hingga titik ini saya menganggap 
clear soal “perbuatan yang dapat memecah belah NKRI”.

Jokowi berbincang di Istana (Foto: )

Frasa Lima Tahun
Soal berikutnya dan yang juga membuat gaduh adalah frasa “melakukan tindak 
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun.” Pemahaman awam selama ini, asal ada kata “tuntutan lima tahun” maka 
kepala daerah harus diberhentikan. Tidak peduli apa frasa yang digunakan. 
Sebelum menjawab soal ini lebih lanjut, saya ingin memperlihatkan wording yang 
tidak konsisten yang ada di sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan frasa lima tahun tersebut.

·         Pasal 30 ayat (1) UU 32/2004:  “Kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila 
dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.”Pasal 
58 UU 32/2004 huruf f: “…tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau lebih.”
·         Pasal 22 ayat (2) huruf f UU 39/2008 tentang Kementerian Negara: 
“…tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”
·         Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi: 
“…tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”
·         Pasal 5 huruf n UU 42/2008 tentang Pilpres: “…tidak pernah dijatuhi 
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih.”
·         Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, 
dan DPRD: “…tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”
·         Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014: “Kepala daerah dan/atau wakil kepala 
daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa 
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana  penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun,

Jadi, penggunaan frasa “lima tahun” tersebut memang tidak konsisten antara satu 
undang-undang dengan undang-undang lainnya. Ada yang menggunakan frasa “paling 
singkat 5 (lima) tahun atau lebih”, “paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”, “5 
(lima) tahun atau lebih”, “paling singkat 5 (lima) tahun”. Bahkan, dalam 
undang-undang yang sama (UU 32/2004) digunakan frasa yang berbeda. Satu “paling 
singkat 5 (lima) tahun atau lebih”, satunya lagi “paling lama 5 (lima) tahun 
atau lebih.” Pada titik ini patut dipertanyakan, kalau maksudnya sama mengapa 
dirumuskan berbeda.

Sebagian besar kita mungkin tidak peduli dengan pemakaian frasa yang 
berbeda-beda tersebut. Kalau boleh menggunakan istilah, pokoknya yang penting 
ada kata “lima tahun”. Pidana yang dituntut dengan hukuman paling lama 5 (lima) 
tahun dianggap sama saja dengan pidana yang dituntut dengan hukuman paling 
singkat 5 (lima) tahun. Pokoknya ada irisan “lima tahun”. Begitulah cara 
berpikir awam.

Padahal, menafsirkan kata dalam undang-undang tidak boleh semaunya begitu. 
Apalagi sekadar menyandarkan pada praktik yang belum tentu benar. Undang-undang 
itu apa yang tertulis, bukan apa yang tertinggal di masing-masing kepala 
pembuatnya. Apa yang tertinggal di kepala pembuatnya bisa saja berbeda-beda. 
Karena itu, untuk melihat makna suatu undang-undang sering didahulukan apa yang 
tertulis atau yang tertera. Dalam khasanah penafsiran undang-undang, ini 
disebut penafsiran tekstual (textual interpretation). Ada banyak metode dalam 
menafsirkan undang-undang. Dalam konteks ini saya ingin menafsirkan ketentuan 
Pasal 83 ayat (1) tersebut berdasarkan textual interpretation.
·         Yang tertera dalam Pasal 83 ayat (1) adalah “Kepala daerah dan/atau 
wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena 
didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana  penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun.” Sengaja saya menebalkan frasa tersebut untuk 
mencari adakah tindak pidana yang dimaksud frasa tersebut. Belum apa-apa para 
ahli pidana sudah ribut duluan, menyatakann saya salah, karena KUHP (Kitab 
Undang-undang Pidana) tidak mengenal tuntutan “paling singkat”, tetapi “paling 
lama” atau “selama-lamanya”. Ya, di KUHP memang tidak ada, tetapi di 
undang-undang lain ternyata ada. Berikut beberapa ketentuan yang menyatakan 
ancaman paling singkat 5 (lima) tahun.Pasal 38 UU 26/2000 tentang Pengadilan 
HAM:  “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
paling singkat 5 (lima) tahun.”
·         Pasal 39 UU 26/2000: “Setiap orang yang melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.”
·         Pasal 120 ayat (2) UU 35/2009 tentang Narkotika: “Dalam hal perbuatan 
membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga).”

Dari ketentuan yang saya sebutkan di atas, dua hal yang pasti. Pertama, ada 
pasal pidana yang merumuskan ancaman “paling singkat”. Jadi, tidak hanya 
“paling lama” atau “selama-lamanya”. Bahkan, kencenderungan pasal-pasal pidana 
sekarang mencantumkan hukuman paling singkat untuk menghindari vonis menjadi 
terjun bebas. Kedua, ada yang secara spesifik menyebut hukuman “paling singkat 
5 (lima) tahun”. Bahkan, dalam UU 26/2000, ada yang ancaman hukumannya “paling 
singkat 10 (sepuluh) tahun” (Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40).

Bila ditelusuri lagi, bisa jadi akan ada lagi tindak pidana yang diancam 
hukuman “paling singkat 5 (lima) tahun”, yang bila dikualifikasikan sudah tentu 
merupakan kejahatan berat. Dalam konteks ini, yang diancam dengan hukuman 
paling singkat lebih dari 5 (lima) tahun tentu termasuk di dalamnya.

Saya paham, pembentuk undang-undang mungkin bermaksud menyatakan bahwa asal ada 
kata lima tahunnya maka sudah bisa dinonaktifkan, tidak peduli apakah ancaman 
pidananya paling singkat lima tahun atau palimg lama lima tahun. Yang penting 
ada irisan lima tahunnya. Mungkin sesimpel itu saja cara berpikir pembentuk 
undang-undang.

Kalau itu soalnya, rumusannya jangan menggunakan kata “paling singkat”.  Yang 
dirumuskan dalam UU 24/2003, UU 39/2008, UU 8/2012, dan UU 42/2008 itu sudah 
tepat menurut saya, yaitu “…melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”  Rumusan yang sudah benar dalam 
undang-undang sebelumnya, menurut saya, malah menjadi keliru ketika dirumuskan 
ulang pada UU 23/2014.

Awalnya saya tidak memperhatikan hal ini (saya yakin ahli lain juga begitu). 
Itulah sebabnya saya pernah mengatakan bahwa Ahok harus dinonaktifkan setelah 
masa kampanye berakhir kalau masih dalam status terdakwa. Pernyataan tersebut 
lalu disandingkan dengan pernyataan saya sekarang. Ramailah orang-orang 
menghujat saya dengan makian mencla-mencle, pelacur intelektual, dan kata-kata 
kasar lainnya. seolah-olah pendapat itu tidak boleh berubah meski menemukan 
fakta baru.

Ketika dirumuskan dengan menggunakan frasa “diancam hukuman paling singkat 5 
(lima) tahun”, saya beranggapan frasa tersebut merujuk pada kejahatan-kejahatan 
tertentu yang memang diancam dengan hukuman tersebut, sebagaimana sudah saya 
tunjukkan contohnya. Itulah pendapat saya setelah membaca berulang-ulang teks 
Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014.

Pertanyaannya, bila rumusan suatu undang-undang berbeda dengan apa yang 
dipikirkan pembuatnya, mana yang harus dipegang: rumusannya atau maksud 
pembuatnya? Undang-undang, sekali lagi, adalah apa yang tertulis, bukan apa 
yang tertinggal di kepala masing-masing pembuatnya yang belum tentu sama.

Bila ada kesalahan dalam merumuskan pasal, tidak adil bila hal itu ditimpakan 
akibatnya kepada terdakwa atau siapa saja. Terlebih pasal yang mau diterapkan 
adalah pasal-pasal pidana, yang seharusnya betul-betul dirumuskan secara cermat 
dan tidak boleh ada keraguan.

Epilog
Saya tidak mengklaim bahwa interpretasi saya paling benar. Pendapat ahli adalah 
referensi untuk mengambil keputusan, tidak mengikat. Sebagai pemimpin, Presiden 
Jokowi yang harus mengambil keputusan. Bila ada pihak yang tidak setuju dengan 
keputusan Presiden Jokowi bisa menempuh upaya gugatan ke pengadilan tata usaha 
negara (PTUN) untuk membatalkannya. Bila ada pihak-pihak yang menginginkan 
interpretasi tunggal terhadap Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, agar tidak terjadi 
lagi competing interpretations antara saya dan ahli lainnya, bahkan dengan 
Menteri Dalam Negeri yang juga memiliki perspektif berbeda, dapat mengajukan 
permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK nanti akan memberikan tafsir 
tunggal yang mengikat. Semuanya harus tunduk, termasuk Presiden Jokowi dan 
Menteri Dalam Negeri sekalipun.

Jadi, kenapa harus marah-marah dan memaki-maki? Hidup terlalu berharga kalau 
saling membenci hanya karena Pilkada DKI. Salam semuanya.

Osaka, 13 Februari 2017 Refly Harun Praktisi dan Akademisi Hukum Tatanegara; 
Mengajar di Program Pascasasrjana Fakultas Hukum UGM





Kirim email ke