Ya, dalam situasi seperti ini sebaiknya Ahok & tim pembelanyamenahan diri dalam 
berkomentar, supaya tidak semakin seperti anak 
sekolahan yang buta hukum.
--- jonathangoeij@... wrote:
Waktu pertama kali saya bandingkan kata2 paling singkat 5 th pd uu pemda dengan 
kata selama-lama nya 5 th pd uu penodaan agama itu saya cuman mengomentari 
Mahfud MD dan belum baca pendapat Refly, kemudian hari berikutnya baru baca 
berita Refly juga mengatakan hal yg sama. Pendapat saya itu hanya dari common 
sense saja, tulisan Refly itu memperkuat dan memberi tambahan pengetahuan. 
Sampai sekarang saya masih berpandangan yg sama. 
Sedangkan kata2 memecah kesatuan itu memang ada di uu pemda.

--- ajegilelu@... wrote :

Saya kira Refly pasti membaca apa yang terjadi makanya dia selalumenyebut soal 
ancaman persatuan. Siapa pun bisa kok membaca 
langkah dadakan Jokowi waktu berkuda di Hambalang. Disusul 
langkah dadakan berikutnya ke markas-markas militer dan polisi. Dll.

Boleh saja orang berpendapat langkah-langkah dadakan itu untuk 
mencegah perpecahan. Dan, pendapat begitu biasanya keluar 
dari orang yang tidak pernah melihat konsinyir di era Orba. Saat itu 
konsinyir malah cukup dilakukan dengan berdehem.

Kalau betul Jokowi mau mencegah perpecahan pantes-pantesnya 
seorang presiden ya harusnya menepati kata-katanya sendiri. 
Dalam hal ini, menepati ucapannya untuk tetap berada di Jakarta, 
di istana, pada 4 November 2016. Harapan masyarakat, dalam situasi 
yang begitu memanas mestinya presiden bersedia menerima perwakilan 
demonstran lalu menurunkan suhu dengan menawarkan (bila perlu 
memerintahkan) proses islah, mengingat Ahok toh sudah minta maaf 
pada awal Oktober '16. Sayangnya, saat aksi 411 berjalan dengan damai, 
Jokowi malah kabur ke lapangan terbang Cengkareng lalu kerepotan 
sendiri mencari-cari alasan.

Setelah demo usai barulah dia balik ke istana dan langsung memerintahkan 
proses hukum terhadap Ahok. Padahal proses hukum adalah cara legal 
untuk menentukan siapa yang bersalah. Harus ada yang salah. Harus ada 
'kami' dan 'mereka'. 

Jelas, langkah inilah titik tolak terjadinya pemilahan, pembelahan, perpecahan, 
secara resmi. Legal formal. Jadi, jelas siapa sebenarnya yang berkostum koki 
dengan sudip serta penggorengan di tangan.

Mengenai frasa 'lima (5) tahun', saya setuju Refly bahwa menafsirkan kata 
dalam undang-undang tidak boleh semaunya. Karena itu, perlu dicermati 
bahwa kalimat 'paling lama 5 (lima) tahun' pada contoh Pasal 58 
UU 32/2004 yang dia sebut itu adalah tentang persyaratan seseorang untuk 
menjadi calon kepala daerah. Bunyinya:

“…tidak pernah dijatuhi pidana penjaraberdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjarapaling lama 5 (lima) tahun atau lebih.”
Inti pasal ini adalah menuntut seorang calon yang bersih, yang tidak pernah 
bermasalah dalam hukum - sekedar informasi, UU 32/2004 ini sudah tidakberlaku 
dengan terbitnya UU 23/2014.

Sedangkan kalimat 'paling singkat 5 (lima) tahun' pada Pasal 83 UU 
23/2014 yang diributkan itu ditujukan kepada orang yang sedang mendudukijabatan:
“Kepaladaerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa 
melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatanyang 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun,”
Inti semangatnya bisa dipahami yaitu, kepala daerah yang didakwa dengan 
pasal pidana paling singkat 5 tahun (saja) sudah harus diberhentikan sementara.
Memang, kalau dibanding-bandingkan dengan pasal lain yang mengandung 
kalimat 'paling lama 5 (lima) tahun' bisa membingungkan. Padahal, 
kalau Pasal 83 UU 23/2014 ini dibaca tersendiri sesuai fungsinya (terhadap 
kedudukan pejabat), inti semangatnya bisa dipahami.

Tetapi untuk tidak menimbulkan kebingungan yang tidak perlu saya setuju Refly, 
sebaiknya Pasal 83 UU 23/2014 jangan menggunakan 'paling singkat' 
melainkan 'penjara 5 tahun atau lebih'. Lebih setuju lagi ketika Refly juga 
menambahkan bahwa dia tidak mengklaim interpretasinyalah yang paling benar.

Nah, kalau cukup percaya pada pandangan / penafsiran hukum Refly Harun, 
perlu berhati-hati juga dalam menggunakan frasa 'hak subyektif presiden'.Karena 
frasa itu tidak dikenal dalam undang-undang di Indonesia.
--- jonathangoeij@... wrote:
Memang benar begitu, dan hal itu merupakan hak subjektif Presiden utk menilai 
apakah memecah belah bangsa atau tidak. Diluar tentang penilaian presiden, 
apakah benar dakwaan yg dikenakan "penodaan agama" itu bisa memecah belah 
bangsa atau sengaja digoreng sedemikian rupa sehingga memecah belah bangsa? 
terus terang saja saya berpendapat hal itu digoreng sedemikian rupa, justru 
saya anggap mereka yg menggoreng itulah yang justru memecah belah bangsa .
Kutipan:
"Karena Presiden (untuk gubernur/wakil gubernur) dan Menteri Dalam Negeri 
(untuk bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota) yang berwenang 
memberhentikan sementara, hal tersebut menjadi hak subjektif dua pejabat 
tersebut.
Diartikel Refly dibawah (bisa anda telusuri) terlihat beliau telah memberikan 
contoh beberapa UU yg ada hukuman paling singkat 5 tahun itu, hal yang saya 
rasa cukup menunjang argumentasi UU Pemda dgn hukuman selama-lamanya 5 tahun 
itu tidak bisa diterapkan untuk meng-nonaktifkan Ahok.
--- ajegilelu@... wrote :Seperti saya bilang, penolakan Refly terhadap 
penonaktifan Ahokbukan harga mati. Juga nggak mengherankan kenapa dia 
selalumengarah ke soal ancaman persatuan Indonesia dalam kasus Ahok.
"Jadi, dalam konteks kasus Ahok, bila Presiden Jokowi berpendapat 
perbuatan yang didakwakan telah memecah belah NKRI, ia dapat 
memberhentikan sementara Ahok."

--- SADAR@... wrote: Refly HarunSenin, 13 Februari 2017 - 
11:12https://kumparan.com/refly-harun/lagi-pemberhentian-sementara-ahok
Lagi, Pemberhentian (Sementara) Ahok
Ahok (Foto: Istimewa) Dari Osaka, Jepang, saya mengikuti terus perkembangan isu 
pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Banyak sekali orang yang 
marah, bahkan memaki, karena saya berpendapat Ahok tidak perlu dinonaktifkan 
(bahasa undang-undangnya diberhentikan sementara). Yang keluar dari mereka 
lontaran makian, seperti penjilat, miris, mencla-mencle, pakar nyambi jadi 
timses, cuma segitu aja harga diri anda, intelektual munafik, dan banyak lagi. 
Semua itu karena satu hal saja: Ahok. Ya, apa pun soal Ahok orang akan ribut. 
Andai dibalik saya menyatakan Ahok harus segera diberhentikan sementara, 
mungkin gantian mereka yang pro Ahok akan menyalahkan saya (apakah akan memaki 
juga saya tidak tahu).   Di antara mereka yang memaki itu ada juga yang 
professor dan kaum terpelajar lainnya. Ini mengingatkan saya ketika banyak yang 
memaki saat mengatakan ada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memeras pada 
tahun 2010. Untunglah tiga tahun kemudian omongan itu terbukti dengan 
ditangkapnya Ketua MK M. Akil Mochtar. Namun, ada pula dari mereka yang 
membantah pendapat saya secara ilmiah, seperti Prof. Mahfud, Prof. Denny 
Indrayana, dan beberapa lainnya. Kepada mereka itulah, tulisan ini saya 
persembahkan lagi. Semoga menjadi amal ilmiah kita semua. Ketentuan BaruSebelum 
kejadian Ahok ini, orang tidak pernah ribut soal pemberhentian sementara kepala 
daerah/wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa. Sebab, mereka menjadi 
terdakwa tindak pidana korupsi, seperti Gubernur Banten Ratu Atut. Untuk 
terdakwa korupsi, aturannya sangat jelas dan terang benderang baik di aturan 
yang lama (UU Nomor 32 Tahun 2004) maupun aturan yang baru (UU Nomor 23 Tahun 
2014). Dalam aturan yang lama, Pasal 31 UU 32/2004 secara eksplisit menyebutkan 
empat kejahatan saja yang menyebabkan seorang terdakwa dinonaktifkan, yaitu 
korupsi, terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Lengkapnya 
Pasal 31 UU 32/2004 berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa 
melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau 
tindak pidana terhadap keamanan negara.” Dengan empat macam atau empat jenis 
tindak pidana ini tidak ada kesulitan memberhentikan kepala daerah karena 
hampir semuanya didakwa dengan tindak pidana korupsi. UU 23/2014 kemudian 
terbit menggantikan UU 32/2004. Aturan pemberhentian dalam status terdakwa 
tersebut kemudian ditambah dengan dua klausula, yaitu “melakukan tindak pidana 
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” dan 
“perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
Hal tersebut tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 yang lengkapnya 
berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara 
tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang 
diancam dengan pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana 
korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan 
negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.”

 

  

Kirim email ke