Pada Senin, 13 Februari 2017 8:09, "[email protected] [GELORA45]" 
<[email protected]> menulis:
 

     


Refly Harun
Minggu, 12 Februari 2017 - 19:12

Lagi, Pemberhentian (Sementara) Ahok

Ahok (Foto: Istimewa)Dari Osaka, Jepang, saya mengikuti terus perkembangan isu 
pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Banyak sekali orang yang 
marah, bahkan memaki, karena saya berpendapat Ahok tidak perlu dinonaktifkan 
(bahasa undang-undangnya diberhentikan sementara). Yang keluar dari mereka 
lontaran makian, seperti penjilat, miris, mencla-mencle, pakar nyambi jadi 
timses, cuma segitu aja harga diri anda, intelektual munafik, dan banyak lagi. 
Semua itu karena satu hal saja: Ahok.Ya, apa pun soal Ahok orang akan ribut. 
Andai dibalik saya menyatakan Ahok harus segera diberhentikan sementara, 
mungkin gantian mereka yang pro Ahok akan menyalahkan saya (apakah akan memaki 
juga saya tidak tahu).   Di antara mereka yang memaki itu ada juga yang 
professor dan kaum terpelajar lainnya. Ini mengingatkan saya ketika banyak yang 
memaki saat mengatakan ada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memeras pada 
tahun 2010. Untunglah tiga tahun kemudian omongan itu terbukti dengan 
ditangkapnya Ketua MK M. Akil Mochtar.Namun, ada pula dari mereka yang 
membantah pendapat saya secara ilmiah, seperti Prof. Mahfud, Prof. Denny 
Indrayana, dan beberapa lainnya. Kepada mereka itulah, tulisan ini saya 
persembahkan lagi. Semoga menjadi amal ilmiah kita semua.Ketentuan BaruSebelum 
kejadian Ahok ini, orang tidak pernah ribut soal pemberhentian sementara kepala 
daerah/wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa. Sebab, mereka menjadi 
terdakwa tindak pidana korupsi, seperti Gubernur Banten Ratu Atut. Untuk 
terdakwa korupsi, aturannya sangat jelas dan terang benderang baik di aturan 
yang lama (UU Nomor 32 Tahun 2004) maupun aturan yang baru (UU Nomor 23 Tahun 
2014).Dalam aturan yang lama, Pasal 31 UU 32/2004 secara eksplisit menyebutkan 
empat kejahatan saja yang menyebabkan seorang terdakwa dinonaktifkan, yaitu 
korupsi, terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Lengkapnya 
Pasal 31 UU 32/2004 berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa 
melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau 
tindak pidana terhadap keamanan negara.” Dengan empat macam atau empat jenis 
tindak pidana ini tidak ada kesulitan memberhentikan kepala daerah karena 
hampir semuanya didakwa dengan tindak pidana korupsi.UU 23/2014 kemudian terbit 
menggantikan UU 32/2004. Aturan pemberhentian dalam status terdakwa tersebut 
kemudian ditambah dengan dua klausula, yaitu “melakukan tindak pidana kejahatan 
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” dan 
“perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
Hal tersebut tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 yang lengkapnya 
berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara 
tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang 
diancam dengan pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana 
korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan 
negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.”Dalam UU 32/2004, aturan soal lima tahun dan perbuatan yang 
memecah belah tersebut diatur dalam pasal dan kondisi yang berbeda. Pasal 30 
ayat (1) UU 32/2004 berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila 
dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.”Lalu 
ayat (2)-nya menyatakan, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti 
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”Jadi ada putusan 
pengadilan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi 
dasar untuk memberhentikan, tidak sekadar menyandang status terdakwa. Namun, 
selama ini, rumusan pasal tersebut tidak pernah menjadi polemik karena vonisnya 
terkait tindak pidana korupsi yang memang secara eksplisit sudah disebutkan, 
bahkan ketika kepala daerah/wakil kepala daerah masih dalam status 
terdakwa.Adapun mengenai frasa “memecah belah”, hal tersebut tertuang dalam 
Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan 
makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap.” Jadi perbuatan memecah belah tersebut dinyatakan dengan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Semua jenis kejahatan 
yang diatur dalam pasal-pasal terpisah tersebut kemudian disatukan dalam 
undang-undang yang baru, yang tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014. 
Pemberhentian sementara sudah bisa dilakukan untuk semua jenis kejahatan dalam 
status sebagai terdakwa.Masalahnya kemudian, untuk frasa “perbuatan yang dapat 
memecah belah NKRI”, tidak ada ukuran yang pasti karena tidak mensyaratkan 
putusan pengadilan lagi. Karena Presiden (untuk gubernur/wakil gubernur) dan 
Menteri Dalam Negeri (untuk bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota) 
yang berwenang memberhentikan sementara, hal tersebut menjadi hak subjektif dua 
pejabat tersebut.Jadi, dalam konteks kasus Ahok, bila Presiden Jokowi 
berpendapat perbuatan yang didakwakan telah memecah belah NKRI, ia dapat 
memberhentikan sementara Ahok. Bila Ahok berkeberatan, ia dapat menempuh upaya 
menggugat pemberhentian tersebut ke pengadilan tata usaha negara. Hingga titik 
ini saya menganggap clear soal “perbuatan yang dapat memecah belah NKRI”.Jokowi 
berbincang di Istana (Foto: )Frasa Lima TahunSoal berikutnya dan yang juga 
membuat gaduh adalah frasa “melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.” Pemahaman awam selama 
ini, asal ada kata “tuntutan lima tahun” maka kepala daerah harus 
diberhentikan. Tidak peduli apa frasa yang digunakan.Sebelum menjawab soal ini 
lebih lanjut, saya ingin memperlihatkan wording yang tidak konsisten yang ada 
di sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan frasa lima tahun 
tersebut.    
   - Pasal 30 ayat (1) UU 32/2004:  “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila 
dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.”Pasal 
58 UU 32/2004 huruf f: “…tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau lebih.”
   - Pasal 22 ayat (2) huruf f UU 39/2008 tentang Kementerian Negara: “…tidak 
pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”
   - Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “…tidak 
pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.” 
   - Pasal 5 huruf n UU 42/2008 tentang Pilpres: “…tidak pernah dijatuhi pidana 
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih.”
   - Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD: “…tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”
   - Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014: “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan 
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana  penjara paling singkat 5 
(lima) tahun,
Jadi, penggunaan frasa “lima tahun” tersebut memang tidak konsisten antara satu 
undang-undang dengan undang-undang lainnya. Ada yang menggunakan frasa “paling 
singkat 5 (lima) tahun atau lebih”, “paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”, “5 
(lima) tahun atau lebih”, “paling singkat 5 (lima) tahun”. Bahkan, dalam 
undang-undang yang sama (UU 32/2004) digunakan frasa yang berbeda. Satu “paling 
singkat 5 (lima) tahun atau lebih”, satunya lagi “paling lama 5 (lima) tahun 
atau lebih.” Pada titik ini patut dipertanyakan, kalau maksudnya sama mengapa 
dirumuskan berbeda.Sebagian besar kita mungkin tidak peduli dengan pemakaian 
frasa yang berbeda-beda tersebut. Kalau boleh menggunakan istilah, pokoknya 
yang penting ada kata “lima tahun”. Pidana yang dituntut dengan hukuman paling 
lama 5 (lima) tahun dianggap sama saja dengan pidana yang dituntut dengan 
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun. Pokoknya ada irisan “lima tahun”. 
Begitulah cara berpikir awam.Padahal, menafsirkan kata dalam undang-undang 
tidak boleh semaunya begitu. Apalagi sekadar menyandarkan pada praktik yang 
belum tentu benar. Undang-undang itu apa yang tertulis, bukan apa yang 
tertinggal di masing-masing kepala pembuatnya. Apa yang tertinggal di kepala 
pembuatnya bisa saja berbeda-beda.Karena itu, untuk melihat makna suatu 
undang-undang sering didahulukan apa yang tertulis atau yang tertera. Dalam 
khasanah penafsiran undang-undang, ini disebut penafsiran tekstual (textual 
interpretation). Ada banyak metode dalam menafsirkan undang-undang. Dalam 
konteks ini saya ingin menafsirkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) tersebut 
berdasarkan textual interpretation.   
   - Yang tertera dalam Pasal 83 ayat (1) adalah “Kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa 
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana  penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun.” Sengaja saya menebalkan frasa tersebut untuk mencari 
adakah tindak pidana yang dimaksud frasa tersebut.Belum apa-apa para ahli 
pidana sudah ribut duluan, menyatakann saya salah, karena KUHP (Kitab 
Undang-undang Pidana) tidak mengenal tuntutan “paling singkat”, tetapi “paling 
lama” atau “selama-lamanya”. Ya, di KUHP memang tidak ada, tetapi di 
undang-undang lain ternyata ada. Berikut beberapa ketentuan yang menyatakan 
ancaman paling singkat 5 (lima) tahun.Pasal 38 UU 26/2000 tentang Pengadilan 
HAM:  “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
paling singkat 5 (lima) tahun.”
   - Pasal 39 UU 26/2000: “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.”
   - Pasal 120 ayat (2) UU 35/2009 tentang Narkotika: “Dalam hal perbuatan 
membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga).”
Dari ketentuan yang saya sebutkan di atas, dua hal yang pasti. Pertama, ada 
pasal pidana yang merumuskan ancaman “paling singkat”. Jadi, tidak hanya 
“paling lama” atau “selama-lamanya”. Bahkan, kencenderungan pasal-pasal pidana 
sekarang mencantumkan hukuman paling singkat untuk menghindari vonis menjadi 
terjun bebas. Kedua, ada yang secara spesifik menyebut hukuman “paling singkat 
5 (lima) tahun”. Bahkan, dalam UU 26/2000, ada yang ancaman hukumannya “paling 
singkat 10 (sepuluh) tahun” (Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40).Bila ditelusuri 
lagi, bisa jadi akan ada lagi tindak pidana yang diancam hukuman “paling 
singkat 5 (lima) tahun”, yang bila dikualifikasikan sudah tentu merupakan 
kejahatan berat. Dalam konteks ini, yang diancam dengan hukuman paling singkat 
lebih dari 5 (lima) tahun tentu termasuk di dalamnya.Saya paham, pembentuk 
undang-undang mungkin bermaksud menyatakan bahwa asal ada kata lima tahunnya 
maka sudah bisa dinonaktifkan, tidak peduli apakah ancaman pidananya paling 
singkat lima tahun atau palimg lama lima tahun. Yang penting ada irisan lima 
tahunnya. Mungkin sesimpel itu saja cara berpikir pembentuk undang-undang.Kalau 
itu soalnya, rumusannya jangan menggunakan kata “paling singkat”.  Yang 
dirumuskan dalam UU 24/2003, UU 39/2008, UU 8/2012, dan UU 42/2008 itu sudah 
tepat menurut saya, yaitu “…melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”  Rumusan yang sudah benar dalam 
undang-undang sebelumnya, menurut saya, malah menjadi keliru ketika dirumuskan 
ulang pada UU 23/2014.Awalnya saya tidak memperhatikan hal ini (saya yakin ahli 
lain juga begitu). Itulah sebabnya saya pernah mengatakan bahwa Ahok harus 
dinonaktifkan setelah masa kampanye berakhir kalau masih dalam status terdakwa. 
Pernyataan tersebut lalu disandingkan dengan pernyataan saya sekarang. Ramailah 
orang-orang menghujat saya dengan makian mencla-mencle, pelacur intelektual, 
dan kata-kata kasar lainnya. seolah-olah pendapat itu tidak boleh berubah meski 
menemukan fakta baru.Ketika dirumuskan dengan menggunakan frasa “diancam 
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun”, saya beranggapan frasa tersebut merujuk 
pada kejahatan-kejahatan tertentu yang memang diancam dengan hukuman tersebut, 
sebagaimana sudah saya tunjukkan contohnya. Itulah pendapat saya setelah 
membaca berulang-ulang teks Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014.Pertanyaannya, bila 
rumusan suatu undang-undang berbeda dengan apa yang dipikirkan pembuatnya, mana 
yang harus dipegang: rumusannya atau maksud pembuatnya? Undang-undang, sekali 
lagi, adalah apa yang tertulis, bukan apa yang tertinggal di kepala 
masing-masing pembuatnya yang belum tentu sama.Bila ada kesalahan dalam 
merumuskan pasal, tidak adil bila hal itu ditimpakan akibatnya kepada terdakwa 
atau siapa saja. Terlebih pasal yang mau diterapkan adalah pasal-pasal pidana, 
yang seharusnya betul-betul dirumuskan secara cermat dan tidak boleh ada 
keraguan.EpilogSaya tidak mengklaim bahwa interpretasi saya paling benar. 
Pendapat ahli adalah referensi untuk mengambil keputusan, tidak mengikat. 
Sebagai pemimpin, Presiden Jokowi yang harus mengambil keputusan. Bila ada 
pihak yang tidak setuju dengan keputusan Presiden Jokowi bisa menempuh upaya 
gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk membatalkannya.Bila ada 
pihak-pihak yang menginginkan interpretasi tunggal terhadap Pasal 83 ayat (1) 
UU 23/2014, agar tidak terjadi lagi competing interpretations antara saya dan 
ahli lainnya, bahkan dengan Menteri Dalam Negeri yang juga memiliki perspektif 
berbeda, dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK 
nanti akan memberikan tafsir tunggal yang mengikat. Semuanya harus tunduk, 
termasuk Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri sekalipun.Jadi, kenapa harus 
marah-marah dan memaki-maki? Hidup terlalu berharga kalau saling membenci hanya 
karena Pilkada DKI. Salam semuanya. Osaka, 13 Februari 2017 Refly HarunPraktisi 
dan Akademisi Hukum Tatanegara; Mengajar di Program Pascasasrjana Fakultas 
Hukum UGM
  #yiv5911135090 #yiv5911135090 -- #yiv5911135090ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090ygrp-mkp #yiv5911135090hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv5911135090 #yiv5911135090ygrp-mkp #yiv5911135090ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv5911135090 #yiv5911135090ygrp-mkp .yiv5911135090ad 
{padding:0 0;}#yiv5911135090 #yiv5911135090ygrp-mkp .yiv5911135090ad p 
{margin:0;}#yiv5911135090 #yiv5911135090ygrp-mkp .yiv5911135090ad a 
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv5911135090 #yiv5911135090ygrp-sponsor 
#yiv5911135090ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090ygrp-sponsor #yiv5911135090ygrp-lc #yiv5911135090hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090ygrp-sponsor #yiv5911135090ygrp-lc .yiv5911135090ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv5911135090 #yiv5911135090actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv5911135090
 #yiv5911135090activity span {font-weight:700;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv5911135090 #yiv5911135090activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv5911135090 #yiv5911135090activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv5911135090 #yiv5911135090activity span 
.yiv5911135090underline {text-decoration:underline;}#yiv5911135090 
.yiv5911135090attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv5911135090 .yiv5911135090attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv5911135090 .yiv5911135090attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv5911135090 .yiv5911135090attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv5911135090 .yiv5911135090attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv5911135090 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv5911135090 .yiv5911135090bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv5911135090 
.yiv5911135090bold a {text-decoration:none;}#yiv5911135090 dd.yiv5911135090last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv5911135090 dd.yiv5911135090last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv5911135090 
dd.yiv5911135090last p span.yiv5911135090yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv5911135090 div.yiv5911135090attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv5911135090 div.yiv5911135090attach-table 
{width:400px;}#yiv5911135090 div.yiv5911135090file-title a, #yiv5911135090 
div.yiv5911135090file-title a:active, #yiv5911135090 
div.yiv5911135090file-title a:hover, #yiv5911135090 div.yiv5911135090file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv5911135090 div.yiv5911135090photo-title a, 
#yiv5911135090 div.yiv5911135090photo-title a:active, #yiv5911135090 
div.yiv5911135090photo-title a:hover, #yiv5911135090 
div.yiv5911135090photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv5911135090 
div#yiv5911135090ygrp-mlmsg #yiv5911135090ygrp-msg p a 
span.yiv5911135090yshortcuts 
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv5911135090 
.yiv5911135090green {color:#628c2a;}#yiv5911135090 .yiv5911135090MsoNormal 
{margin:0 0 0 0;}#yiv5911135090 o {font-size:0;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090photos div {float:left;width:72px;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090photos div div {border:1px solid 
#666666;height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090photos div label 
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv5911135090
 #yiv5911135090reco-category {font-size:77%;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090reco-desc {font-size:77%;}#yiv5911135090 .yiv5911135090replbq 
{margin:4px;}#yiv5911135090 #yiv5911135090ygrp-actbar div a:first-child 
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv5911135090 #yiv5911135090ygrp-mlmsg 
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090ygrp-mlmsg select, #yiv5911135090 input, #yiv5911135090 textarea 
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090ygrp-mlmsg pre, #yiv5911135090 code {font:115% 
monospace;}#yiv5911135090 #yiv5911135090ygrp-mlmsg * 
{line-height:1.22em;}#yiv5911135090 #yiv5911135090ygrp-mlmsg #yiv5911135090logo 
{padding-bottom:10px;}#yiv5911135090 #yiv5911135090ygrp-msg p a 
{font-family:Verdana;}#yiv5911135090 #yiv5911135090ygrp-msg 
p#yiv5911135090attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090ygrp-reco #yiv5911135090reco-head 
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv5911135090 #yiv5911135090ygrp-reco 
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv5911135090 #yiv5911135090ygrp-sponsor 
#yiv5911135090ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090ygrp-sponsor #yiv5911135090ov li 
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090ygrp-sponsor #yiv5911135090ov ul {margin:0;padding:0 0 0 
8px;}#yiv5911135090 #yiv5911135090ygrp-text 
{font-family:Georgia;}#yiv5911135090 #yiv5911135090ygrp-text p {margin:0 0 1em 
0;}#yiv5911135090 #yiv5911135090ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv5911135090 
#yiv5911135090ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none 
!important;}#yiv5911135090 

   

Kirim email ke