Waktu pertama kali saya bandingkan kata2 paling singkat 5 th pd uu pemda dengan kata selama-lama nya 5 th pd uu penodaan agama itu saya cuman mengomentari Mahfud MD dan belum baca pendapat Refly, kemudian hari berikutnya baru baca berita Refly juga mengatakan hal yg sama. Pendapat saya itu hanya dari common sense saja, tulisan Refly itu memperkuat dan memberi tambahan pengetahuan. Sampai sekarang saya masih berpandangan yg sama.
Sedangkan kata2 memecah kesatuan itu memang ada di uu pemda. ---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote : Saya kira Refly pasti membaca apa yang terjadi makanya dia selalu menyebut soal ancaman persatuan. Siapa pun bisa kok membaca langkah dadakan Jokowi waktu berkuda di Hambalang. Disusul langkah dadakan berikutnya ke markas-markas militer dan polisi. Dll. Boleh saja orang berpendapat langkah-langkah dadakan itu untuk mencegah perpecahan. Dan, pendapat begitu biasanya keluar dari orang yang tidak pernah melihat konsinyir di era Orba. Saat itu konsinyir malah cukup dilakukan dengan berdehem. Kalau betul Jokowi mau mencegah perpecahan pantes-pantesnya seorang presiden ya harusnya menepati kata-katanya sendiri. Dalam hal ini, menepati ucapannya untuk tetap berada di Jakarta http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/11/03/og29pf354-unjuk-rasa-4-november-jokowi-saya-tetap-di-jakarta, di istana, pada 4 November 2016. Harapan masyarakat, dalam situasi yang begitu memanas mestinya presiden bersedia menerima perwakilan demonstran lalu menurunkan suhu dengan menawarkan (bila perlu memerintahkan) proses islah, mengingat Ahok toh sudah minta maaf pada awal Oktober '16. Sayangnya, saat aksi 411 berjalan dengan damai, Jokowi malah kabur ke lapangan terbang Cengkareng https://groups.yahoo.com/neo/groups/gelora45/conversations/messages/196603?soc_src=mail&soc_trk=ma lalu kerepotan sendiri mencari-cari alasan. Setelah demo usai barulah dia balik ke istana dan langsung memerintahkan proses hukum terhadap Ahok. Padahal proses hukum adalah cara legal untuk menentukan siapa yang bersalah. Harus ada yang salah. Harus ada 'kami' dan 'mereka'. Jelas, langkah inilah titik tolak terjadinya pemilahan, pembelahan, perpecahan, secara resmi. Legal formal. Jadi, jelas siapa sebenarnya yang berkostum koki dengan sudip serta penggorengan di tangan. Mengenai frasa 'lima (5) tahun', saya setuju Refly bahwa menafsirkan kata dalam undang-undang tidak boleh semaunya. Karena itu, perlu dicermati bahwa kalimat 'paling lama 5 (lima) tahun' pada contoh Pasal 58 UU 32/2004 yang dia sebut itu adalah tentang persyaratan seseorang untuk menjadi calon kepala daerah. Bunyinya: “…tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.” Inti pasal ini adalah menuntut seorang calon yang bersih, yang tidak pernah bermasalah dalam hukum - sekedar informasi, UU 32/2004 ini sudah tidak berlaku dengan terbitnya UU 23/2014. Sedangkan kalimat 'paling singkat 5 (lima) tahun' pada Pasal 83 UU 23/2014 yang diributkan itu ditujukan kepada orang yang sedang menduduki jabatan: “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun,” Inti semangatnya bisa dipahami yaitu, kepala daerah yang didakwa dengan pasal pidana paling singkat 5 tahun (saja) sudah harus diberhentikan sementara. Memang, kalau dibanding-bandingkan dengan pasal lain yang mengandung kalimat 'paling lama 5 (lima) tahun' bisa membingungkan. Padahal, kalau Pasal 83 UU 23/2014 ini dibaca tersendiri sesuai fungsinya (terhadap kedudukan pejabat), inti semangatnya bisa dipahami. Tetapi untuk tidak menimbulkan kebingungan yang tidak perlu saya setuju Refly, sebaiknya Pasal 83 UU 23/2014 jangan menggunakan 'paling singkat' melainkan 'penjara 5 tahun atau lebih'. Lebih setuju lagi ketika Refly juga menambahkan bahwa dia tidak mengklaim interpretasinyalah yang paling benar. Nah, kalau cukup percaya pada pandangan / penafsiran hukum Refly Harun, perlu berhati-hati juga dalam menggunakan frasa 'hak subyektif presiden'. Karena frasa itu tidak dikenal dalam undang-undang di Indonesia. --- jonathangoeij@... wrote: Memang benar begitu, dan hal itu merupakan hak subjektif Presiden utk menilai apakah memecah belah bangsa atau tidak. Diluar tentang penilaian presiden, apakah benar dakwaan yg dikenakan "penodaan agama" itu bisa memecah belah bangsa atau sengaja digoreng sedemikian rupa sehingga memecah belah bangsa? terus terang saja saya berpendapat hal itu digoreng sedemikian rupa, justru saya anggap mereka yg menggoreng itulah yang justru memecah belah bangsa . Kutipan: "Karena Presiden (untuk gubernur/wakil gubernur) dan Menteri Dalam Negeri (untuk bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota) yang berwenang memberhentikan sementara, hal tersebut menjadi hak subjektif dua pejabat tersebut. Diartikel Refly dibawah (bisa anda telusuri) terlihat beliau telah memberikan contoh beberapa UU yg ada hukuman paling singkat 5 tahun itu, hal yang saya rasa cukup menunjang argumentasi UU Pemda dgn hukuman selama-lamanya 5 tahun itu tidak bisa diterapkan untuk meng-nonaktifkan Ahok. --- ajegilelu@... wrote : Seperti saya bilang, penolakan Refly terhadap penonaktifan Ahok bukan harga mati. Juga nggak mengherankan kenapa dia selalu mengarah ke soal ancaman persatuan Indonesia dalam kasus Ahok. "Jadi, dalam konteks kasus Ahok, bila Presiden Jokowi berpendapat perbuatan yang didakwakan telah memecah belah NKRI, ia dapat memberhentikan sementara Ahok." --- SADAR@... wrote: Refly Harun https://kumparan.com/refly-harun Senin, 13 Februari 2017 - 11:12 https://kumparan.com/refly-harun/lagi-pemberhentian-sementara-ahok https://kumparan.com/refly-harun/lagi-pemberhentian-sementara-ahok Lagi, Pemberhentian (Sementara) Ahok Ahok (Foto: Istimewa) Dari Osaka, Jepang, saya mengikuti terus perkembangan isu https://kumparan.com/refly-harun/pemberhentian-sementara-ahokpemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Banyak sekali orang yang marah, bahkan memaki, karena saya berpendapat Ahok tidak perlu dinonaktifkan (bahasa undang-undangnya diberhentikan sementara). Yang keluar dari mereka lontaran makian, seperti penjilat, miris, mencla-mencle, pakar nyambi jadi timses, cuma segitu aja harga diri anda, intelektual munafik, dan banyak lagi. Semua itu karena satu hal saja: Ahok. Ya, apa pun soal Ahok orang akan ribut. Andai dibalik saya menyatakan Ahok harus segera diberhentikan sementara, mungkin gantian mereka yang pro Ahok akan menyalahkan saya (apakah akan memaki juga saya tidak tahu). Di antara mereka yang memaki itu ada juga yang professor dan kaum terpelajar lainnya. Ini mengingatkan saya ketika banyak yang memaki saat mengatakan ada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memeras pada tahun 2010. Untunglah tiga tahun kemudian omongan itu terbukti dengan ditangkapnya Ketua MK M. Akil Mochtar. Namun, ada pula dari mereka yang membantah pendapat saya secara ilmiah, seperti Prof. Mahfud, Prof. Denny Indrayana, dan beberapa lainnya. Kepada mereka itulah, tulisan ini saya persembahkan lagi. Semoga menjadi amal ilmiah kita semua. Ketentuan Baru Sebelum kejadian Ahok ini, orang tidak pernah ribut soal pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa. Sebab, mereka menjadi terdakwa tindak pidana korupsi, seperti Gubernur Banten Ratu Atut. Untuk terdakwa korupsi, aturannya sangat jelas dan terang benderang baik di aturan yang lama (UU Nomor 32 Tahun 2004) maupun aturan yang baru (UU Nomor 23 Tahun 2014). Dalam aturan yang lama, Pasal 31 UU 32/2004 secara eksplisit menyebutkan empat kejahatan saja yang menyebabkan seorang terdakwa dinonaktifkan, yaitu korupsi, terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Lengkapnya Pasal 31 UU 32/2004 berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.” Dengan empat macam atau empat jenis tindak pidana ini tidak ada kesulitan memberhentikan kepala daerah karena hampir semuanya didakwa dengan tindak pidana korupsi. UU 23/2014 kemudian terbit menggantikan UU 32/2004. Aturan pemberhentian dalam status terdakwa tersebut kemudian ditambah dengan dua klausula, yaitu “melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” dan “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 yang lengkapnya berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
