Waktu pertama kali saya bandingkan kata2 paling singkat 5 th pd uu pemda 
dengan kata selama-lama nya 5 th pd uu penodaan agama itu saya cuman 
mengomentari Mahfud MD dan belum baca pendapat Refly, kemudian hari berikutnya 
baru baca berita Refly juga mengatakan hal yg sama. Pendapat saya itu hanya 
dari common sense saja, tulisan Refly itu memperkuat dan memberi tambahan 
pengetahuan. Sampai sekarang saya masih berpandangan yg sama. 
 

 Sedangkan kata2 memecah kesatuan itu memang ada di uu pemda.

---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote :

 Saya kira Refly pasti membaca apa yang terjadi makanya dia selalu menyebut 
soal ancaman persatuan. Siapa pun bisa kok membaca 

 langkah dadakan Jokowi waktu berkuda di Hambalang. Disusul 

 langkah dadakan berikutnya ke markas-markas militer dan polisi. Dll.

 

 Boleh saja orang berpendapat langkah-langkah dadakan itu untuk 

 mencegah perpecahan. Dan, pendapat begitu biasanya keluar 

 dari orang yang tidak pernah melihat konsinyir di era Orba. Saat itu 

 konsinyir malah cukup dilakukan dengan berdehem.


 

 Kalau betul Jokowi mau mencegah perpecahan pantes-pantesnya 

 seorang presiden ya harusnya menepati kata-katanya sendiri. 

 Dalam hal ini, menepati ucapannya untuk tetap berada di Jakarta 
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/11/03/og29pf354-unjuk-rasa-4-november-jokowi-saya-tetap-di-jakarta,
 

 di istana, pada 4 November 2016. Harapan masyarakat, dalam situasi 

 yang begitu memanas mestinya presiden bersedia menerima perwakilan 

 demonstran lalu menurunkan suhu dengan menawarkan (bila perlu 

 memerintahkan) proses islah, mengingat Ahok toh sudah minta maaf 

 pada awal Oktober '16. Sayangnya, saat aksi 411 berjalan dengan damai, 

 Jokowi malah kabur ke lapangan terbang Cengkareng 
https://groups.yahoo.com/neo/groups/gelora45/conversations/messages/196603?soc_src=mail&soc_trk=ma
 lalu kerepotan 

 sendiri mencari-cari alasan.


 


 Setelah demo usai barulah dia balik ke istana dan langsung memerintahkan 

 proses hukum terhadap Ahok. Padahal proses hukum adalah cara legal 

 untuk menentukan siapa yang bersalah. Harus ada yang salah. Harus ada 

 'kami' dan 'mereka'. 

 

 Jelas, langkah inilah titik tolak terjadinya pemilahan, pembelahan, 
perpecahan, 

 secara resmi. Legal formal. Jadi, jelas siapa sebenarnya yang berkostum koki 

 dengan sudip serta penggorengan di tangan.


 

 Mengenai frasa 'lima (5) tahun', saya setuju Refly bahwa menafsirkan kata 

 dalam undang-undang tidak boleh semaunya. Karena itu, perlu dicermati 

 bahwa kalimat 'paling lama 5 (lima) tahun' pada contoh Pasal 58 

 UU 32/2004 yang dia sebut itu adalah tentang persyaratan seseorang untuk 

 menjadi calon kepala daerah. Bunyinya:


 

 “…tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

 yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.”
 

 Inti pasal ini adalah menuntut seorang calon yang bersih, yang tidak pernah 

 bermasalah dalam hukum - sekedar informasi, UU 32/2004 ini sudah tidak
 berlaku dengan terbitnya UU 23/2014.


 

 Sedangkan kalimat 'paling singkat 5 (lima) tahun' pada Pasal 83 UU 

 23/2014 yang diributkan itu ditujukan kepada orang yang sedang menduduki
 jabatan:

 

 “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa 

 melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang 

 diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun,”
 
Inti semangatnya bisa dipahami yaitu, kepala daerah yang didakwa dengan 

 pasal pidana paling singkat 5 tahun (saja) sudah harus diberhentikan sementara.
 

 Memang, kalau dibanding-bandingkan dengan pasal lain yang mengandung 

 kalimat 'paling lama 5 (lima) tahun' bisa membingungkan. Padahal, 

 kalau Pasal 83 UU 23/2014 ini dibaca tersendiri sesuai fungsinya (terhadap 

 kedudukan pejabat), inti semangatnya bisa dipahami.

 

 Tetapi untuk tidak menimbulkan kebingungan yang tidak perlu saya setuju Refly, 

 sebaiknya Pasal 83 UU 23/2014 jangan menggunakan 'paling singkat' 

 melainkan 'penjara 5 tahun atau lebih'. Lebih setuju lagi ketika Refly juga 

 menambahkan bahwa dia tidak mengklaim interpretasinyalah yang paling benar.

 

 Nah, kalau cukup percaya pada pandangan / penafsiran hukum Refly Harun, 

 perlu berhati-hati juga dalam menggunakan frasa 'hak subyektif presiden'.
 Karena frasa itu tidak dikenal dalam undang-undang di Indonesia.
 

 --- jonathangoeij@... wrote:
 

 Memang benar begitu, dan hal itu merupakan hak subjektif Presiden utk menilai 
apakah memecah belah bangsa atau tidak. Diluar tentang penilaian presiden, 
apakah benar dakwaan yg dikenakan "penodaan agama" itu bisa memecah belah 
bangsa atau sengaja digoreng sedemikian rupa sehingga memecah belah bangsa? 
terus terang saja saya berpendapat hal itu digoreng sedemikian rupa, justru 
saya anggap mereka yg menggoreng itulah yang justru memecah belah bangsa .
 

 Kutipan:
 

 "Karena Presiden (untuk gubernur/wakil gubernur) dan Menteri Dalam Negeri 
(untuk bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota) yang berwenang 
memberhentikan sementara, hal tersebut menjadi hak subjektif dua pejabat 
tersebut.
 

 Diartikel Refly dibawah (bisa anda telusuri) terlihat beliau telah memberikan 
contoh beberapa UU yg ada hukuman paling singkat 5 tahun itu, hal yang saya 
rasa cukup menunjang argumentasi UU Pemda dgn hukuman selama-lamanya 5 tahun 
itu tidak bisa diterapkan untuk meng-nonaktifkan Ahok.





 


 

 --- ajegilelu@... wrote :


 Seperti saya bilang, penolakan Refly terhadap penonaktifan Ahok
 bukan harga mati. Juga nggak mengherankan kenapa dia selalu
 mengarah ke soal ancaman persatuan Indonesia dalam kasus Ahok.

 "Jadi, dalam konteks kasus Ahok, bila Presiden Jokowi berpendapat 

 perbuatan yang didakwakan telah memecah belah NKRI, ia dapat 

 memberhentikan sementara Ahok."
 


 



 --- SADAR@... wrote:

   
 
 Refly Harun https://kumparan.com/refly-harun
 Senin, 13 Februari 2017 - 11:12 
https://kumparan.com/refly-harun/lagi-pemberhentian-sementara-ahok
 https://kumparan.com/refly-harun/lagi-pemberhentian-sementara-ahok
 Lagi, Pemberhentian (Sementara) Ahok 
 Ahok (Foto: Istimewa)
  
 Dari Osaka, Jepang, saya mengikuti terus perkembangan isu  
https://kumparan.com/refly-harun/pemberhentian-sementara-ahokpemberhentian 
sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Banyak sekali orang yang marah, bahkan 
memaki, karena saya berpendapat Ahok tidak perlu dinonaktifkan (bahasa 
undang-undangnya diberhentikan sementara). Yang keluar dari mereka lontaran 
makian, seperti penjilat, miris, mencla-mencle, pakar nyambi jadi timses, cuma 
segitu aja harga diri anda, intelektual munafik, dan banyak lagi. Semua itu 
karena satu hal saja: Ahok.
  
 Ya, apa pun soal Ahok orang akan ribut. Andai dibalik saya menyatakan Ahok 
harus segera diberhentikan sementara, mungkin gantian mereka yang pro Ahok akan 
menyalahkan saya (apakah akan memaki juga saya tidak tahu).   Di antara mereka 
yang memaki itu ada juga yang professor dan kaum terpelajar lainnya. Ini 
mengingatkan saya ketika banyak yang memaki saat mengatakan ada hakim Mahkamah 
Konstitusi (MK) yang memeras pada tahun 2010. Untunglah tiga tahun kemudian 
omongan itu terbukti dengan ditangkapnya Ketua MK M. Akil Mochtar.
  
 Namun, ada pula dari mereka yang membantah pendapat saya secara ilmiah, 
seperti Prof. Mahfud, Prof. Denny Indrayana, dan beberapa lainnya. Kepada 
mereka itulah, tulisan ini saya persembahkan lagi. Semoga menjadi amal ilmiah 
kita semua.
  
 Ketentuan Baru
 Sebelum kejadian Ahok ini, orang tidak pernah ribut soal pemberhentian 
sementara kepala daerah/wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa. Sebab, 
mereka menjadi terdakwa tindak pidana korupsi, seperti Gubernur Banten Ratu 
Atut. Untuk terdakwa korupsi, aturannya sangat jelas dan terang benderang baik 
di aturan yang lama (UU Nomor 32 Tahun 2004) maupun aturan yang baru (UU Nomor 
23 Tahun 2014).
  
 Dalam aturan yang lama, Pasal 31 UU 32/2004 secara eksplisit menyebutkan empat 
kejahatan saja yang menyebabkan seorang terdakwa dinonaktifkan, yaitu korupsi, 
terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Lengkapnya Pasal 31 
UU 32/2004 berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan 
sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan 
tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana 
terhadap keamanan negara.” Dengan empat macam atau empat jenis tindak pidana 
ini tidak ada kesulitan memberhentikan kepala daerah karena hampir semuanya 
didakwa dengan tindak pidana korupsi.
  
 UU 23/2014 kemudian terbit menggantikan UU 32/2004. Aturan pemberhentian dalam 
status terdakwa tersebut kemudian ditambah dengan dua klausula, yaitu 
“melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun” dan “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) UU 
23/2014 yang lengkapnya berbunyi, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 
diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan 
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana  penjara paling singkat 5 
(lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak 
pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah 
belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
  
 































Kirim email ke