Ya, seperti yang saya bilang selama ini, sistem pemilihan umum yang
ada sekarang samasekali bukan untuk kepentingan Rakyat.
Pemilu terbukti cuma untuk kepentingan parpol dan orang-orang
yang mereka usung. Rakyat hanya dijadikan alas kaki orang-orang partai
untuk memasuki kawasan korup. Tambah konyol lagi, sejak pilgub
DKI 2012 Rakyat si alas kaki dipaksa berbenturan dalam sistem pemilu
ala kontes idol-idolan ini.
Kurangajarnya, benturan sesama Rakyat ini diperluas ke skala nasional
mulai pilpres 2014, di mana para "alas kaki" dibuat ngotot membela
idola masing-masing sedangkan partai-partai asyik berhaha-hihi semeja
dan korupsi bareng. Nah, kali ini, melalui omongan Djarot, saya tunjukkan
secuil pertanda bagaimana partai menempatkan Rakyat hanya sebagai
alas kaki partai.
Memang, Djarot terlihat mengutip omongan Ahok sampai "blabla" itu.Selebihnya,
jelas dia bicara dengan memakai sebutan "kita". Waktu ditanya
siapa yang dia maksud dengan "kita", Djarot menjawab: "saya dan PDIP".
Sekarang kita lihat kronologisnya. Pertama, persyaratan dari KPU untuk
calon perseorangan di DKI al. adalah pengumpulan KTP pendukung
sekurangnya 500 ribuan. Lalu, kita dengar pada bulan April 2016 Teman Ahok
berhasil kumpulkan lebih dari 500 ribu KTP (ada pesta syukurannya).
Kedua, syarat KTP ini tiba-tiba dirobah. Ditambah menjadi satu juta KTP.
Tentu saja mengejutkan, walau tidak mengherankan. Apalagi perhatian
masyarakat saat itu sedang teralih ke berbagai peristiwa penting lain
(semisal..
pengunduran diri drummer Burgerkill, band kesukaan Jokowi, serta
mulai diputarnya film "My Stupid Boss" di bioskop, hahaa)...
Ketiga, tahu-tahu pada bulan Juni 2016 Teman Ahok syukuran lagi.
Katanya, 1 juta KTP terkumpul sudah.
Dari kronologis tsb, omongan Djarot ini jelas menguak sebab-musabab batalnya
Ahok maju sebagai calon perseorangan. Ternyata ada si "kita"
yang mendepak Teman Ahok dengan merobah persyaratan jumlah KTP.
Pertanyaannya, siapa saja sebenarnya si "kita" itu, kok bisa-bisanya mengatur
pemerintah (Kemendagri) dan KPU untuk tiba-tiba merobah persyaratan.
Buat sebagian orang mah, siapa pun la cosa nostra itu, akibatnya sudah jelas:
Rakyat, terutama pendukung paslon, cuma dijadikan alas kaki mereka.Pemilu telah
disalahgunakan untuk melegalkan kekuasaan mafia.
--- jonathangoeij@... wrote:
apakah anda bermaksud menunjukkan kata2 Djarot yg ini:
“Kalau Pak Gubernur mau melalui jalur perseorangan silakan,tetapi kita sudah
berbeda prinsip. Beliau ngomong, waduh
ini gimana anak muda ini blabla… Sudah, kita anggap eksperimen
saja ini. Kita berikan persyaratan yang berat-berat supaya
tidak tercapai itu, ee...nyatanya tercapai. Sampe diberikan batas
satu juta (KTP) katanya tercapai gitu ya.” (menit 3:30)
Saya rasa si Djarot quote Ahok terlihat dari kata "Beliau ngomong" mungkin
benar Ahok memberi syarat yg berat seperti pengumpulan ktp ulang dan terus 1
juta ktp padahal persyaratan KPU cuman 600 ribu.
Tetapi ada benarnya juga kalau Ahok bisa mencampakkan Teman Ahok begitu saja
beliau juga bisa dgn enteng mencampakkan yg lain termasuk jabatan gubernur utk
kemudian jadi cawapres atau bahkan capres. Dalam hal ini si Djarot tentu tidak
masalah sama sekali karena kemudian beliau yg akan jadi gubernur.
--- ajegilelu@... wrote :
Kalau linknya tidak bisa dibuka, coba klik yang ini:
beuh..beuh..beuh.....
|
| |
[FULL] Kabar Tokoh - Djarot Saiful Hidayat: Di Jakarta Masih Banyak yang "Main"
(2/11/2016) - YouTube
|
|
|
From: ajeg
Pada akhirnya keputusan memang di tangan Ahok, tapi cobasimak omongan Djarot
dalam video ini:
bla..bla..bla.....
Teman Ahok yang memperjuangkan kepentingan Ahok saja
ditinggalkan begitu saja. Tentu bukan masalah samasekali
bagi Ahok & Megawati untuk juga mengabaikan kepentingan
warga DKI.
--- jonathangoeij@... wrote:
Tentang mencampakkan jerih payah Teman Ahok mengumpulkan 1 juta ktp itu saya
rasa keputusan si Ahok sendiri PDIP waktu itu masih belum memutuskan mengusung
Ahok, suatu hal yang mengecewakan sebetulnya. Mungkin benar PDIP tidak akan
mendukung kalau melalui jalur independen, tetapi mencampakkan hasil kerja
tahunan Teman Ahok yg memutuskan ya Ahok sendiri.
--- ajegilelu@... wrote :
Padahal, keputusan Mega untuk merampas Ahok dari
anak-anak muda ("Teman Ahok") sudah merupakan tamparanbagi kader PDIP yang
lebih menginginkan cagub DKI dari
kalangan PDIP sendiri. Jadi, kalau Ahok-Djarot kalah ya harusnya
Megawati inilah yang dihukum kader.
Tapi ya namanya juga Megawati, mengharuskan menang beginikan sama saja memaksa
kader PDIP untuk menghalalkan segala cara.Nah, kalau akhirnya berhasil Ahok
menang di pilkada tapi kalah
di pengadilan, maka inilah cara mudah untuk mengerek anak PDIP
menggantikan Ahok.
Hehe Megawati, tentu terus terngiang kata-kata Ahok yang
mengecilkan peran & jasa ibu ketum dalam menjadikan Jokowi
sebagai presiden. Sebab, menurut kata-kata Ahok, Jokowi
mustahil jadi presiden kalau tanpa bantuan cukong pengembang.
-
Mega Akan Hukum Kadernya Jika Ahok-Djarot Kalah Pilkada Rabu, 15 Maret 2017 -
12:41 WIB JAKARTA (Pos Kota) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
dan Basuki Tjahaja Purnama serta Djarot Saiful Hidayat akan melakukan pertemuan
dengan relawan bersama dengan pasangan di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta
Pusat, Rabu (15/3/2017). Juru Bicara Tim Pemenangan Basuki-Djarot Eva Kusuma
Sundari mengatakan, pertemuan dengan relawan dilakukan untuk konsolidasi
relawan. Pertemuan dilakukan karena Eva menilai relawan dari partai pengusung
berjalan sendiri-sendiri. “Ketemu relawan untuk menguatkan. Selama ini kan
partai dan relawan kelihatan jalan sendiri-sendiri. Ini lebih menguatkan bukan
evaluasi,” katanya saat dihubungi Rabu (15/3/2017). Politisi PDI Perjuangan ini
sempat berseloroh mengenai sikap Megawati jika pasangan petahana kalah pada
Pilkada DKI Jakarta 2017. “Bu Mega udah ngajak memenangkan, kalau Ahok-Djarot
kalah bakal dihukum PDIP, suka gak suka mesti menangin,” tutupnya sambil
tertawa.
(ikbal/sir)
