Ceritanya agak panjang tetapi tentunya anda lebih tahu, awalnya dari UU Pilkada Tidak Langsung yg dikeluarkan DPR lama hasil pembahasan bersama Mendagri Gamawan Fauzi yg kemudian menuai protes keras itu, Presiden SBY kemudian mengeluarkan PERPPU Pilkada Langsung utk mengganti UU Pilkada Tidak Langsung. PERPPU itu dgn sedikit perubahan kemudian dijadikan UU Pilkada 2015 yg hampir memakan korban Risma Walikota Surabaya yg di "calon-tunggal"kan, DPR kemudian merevisi lagi jadi UU Pilkada 2016 kali ini calon independen dipersulit sedemikian rupa.
---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote : Nah, siapa yang membuat undang-undang untuk kepentingan para bajingan seperti itu? Kaum penjajah juga bekerja dengan melindungi dirinya secara hukum melalui perundang-undangan. Siapa yang memberi legitimasi kepada partai untuk membuat undang-undang? --- jonathangoeij@... wrote: Saya lihat persoalan yang ada terletak pada UU Pilkada 2016 yang notabene tidak memberi kesempatan pada masyarakat untuk mengajukan calon diluar partai politik yang ada, istilahnya calon perseorangan atau independen. Persyaratan surat dukungan ditambah KTP sedemikian banyak amat sukar dilakukan, selain itu sistem verifikasi faktual dengan metode sensus atau bertemu langsung tatap muka satu demi satu itu benar2 mendekati mustahil. Masalah lain adanya ketentuan kepala daerah lain harus mengundurkan diri kalau jadi calon, hal yg menjadi bantu sandungan besar mereka2 yg berprestasi dan sebenarnya mempunyai peluang yang besar. Dengan sistem yang ada sekarang ini akibatnya mereka2 yg maju jadi pesaing itu sebenarnya tidak kompeten tidak ada yg bisa dijual yg bisa kita lihat pada Pilkada DKI ini, yang dijual hanyalah bayang2 yg mboten2 yg lebih cenderung iming2 beli suara, sekedar utopis belaka. Celakanya karena menyadari ketidak kompetenan ini jadinya yang dijual malah SARA, benar2 hancur2an. Ciaklat! Seandainya saja calon independen itu tidak dipersukar sedemikian rupa, juga kepala daerah lain boleh mencalonkan diri tanpa harus kehilangan jabatannya yang sekarang, mungkin yg akan kita lihat Dolly dan Taman Bungkul vs. Kalijodo dengan skateparknya, universitas gratis vs. KJP, Kenjeran vs. Teluk Jakarta dlsb dlsb, apa saja yg telah dan akan dilakukan untuk mengatasi banjir, kemiskinan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dll dll yg jauh lebih bermutu dibandingkan wacana penista agama. jenazah tidak disalatkan, isu2 primitif itu. ---In [email protected], <ajegilelu@...> wrote : Ya, seperti yang saya bilang selama ini, sistem pemilihan umum yang ada sekarang samasekali bukan untuk kepentingan Rakyat. Pemilu terbukti cuma untuk kepentingan parpol dan orang-orang yang mereka usung. Rakyat hanya dijadikan alas kaki orang-orang partai untuk memasuki kawasan korup. Tambah konyol lagi, sejak pilgub DKI 2012 Rakyat si alas kaki dipaksa berbenturan dalam sistem pemilu ala kontes idol-idolan ini. Kurangajarnya, benturan sesama Rakyat ini diperluas ke skala nasional mulai pilpres 2014, di mana para "alas kaki" dibuat ngotot membela idola masing-masing sedangkan partai-partai asyik berhaha-hihi semeja dan korupsi bareng. Nah, kali ini, melalui omongan Djarot, saya tunjukkan secuil pertanda bagaimana partai menempatkan Rakyat hanya sebagai alas kaki partai. Memang, Djarot terlihat mengutip omongan Ahok sampai "blabla" itu. Selebihnya, jelas dia bicara dengan memakai sebutan "kita". Waktu ditanya siapa yang dia maksud dengan "kita", Djarot menjawab: "saya dan PDIP". Sekarang kita lihat kronologisnya. Pertama, persyaratan dari KPU untuk calon perseorangan di DKI al. adalah pengumpulan KTP pendukung sekurangnya 500 ribuan. Lalu, kita dengar pada bulan April 2016 Teman Ahok berhasil kumpulkan lebih dari 500 ribu KTP (ada pesta syukurannya). Kedua, syarat KTP ini tiba-tiba dirobah. Ditambah menjadi satu juta KTP. Tentu saja mengejutkan, walau tidak mengherankan. Apalagi perhatian masyarakat saat itu sedang teralih ke berbagai peristiwa penting lain (semisal.. pengunduran diri drummer Burgerkill, band kesukaan Jokowi, serta mulai diputarnya film "My Stupid Boss" di bioskop, hahaa)... Ketiga, tahu-tahu pada bulan Juni 2016 Teman Ahok syukuran lagi. Katanya, 1 juta KTP terkumpul sudah. Dari kronologis tsb, omongan Djarot ini jelas menguak sebab-musabab batalnya Ahok maju sebagai calon perseorangan. Ternyata ada si "kita" yang mendepak Teman Ahok dengan merobah persyaratan jumlah KTP. Pertanyaannya, siapa saja sebenarnya si "kita" itu, kok bisa-bisanya mengatur pemerintah (Kemendagri) dan KPU untuk tiba-tiba merobah persyaratan. Buat sebagian orang mah, siapa pun la cosa nostra itu, akibatnya sudah jelas: Rakyat, terutama pendukung paslon, cuma dijadikan alas kaki mereka. Pemilu telah disalahgunakan untuk melegalkan kekuasaan mafia. --- jonathangoeij@... wrote: apakah anda bermaksud menunjukkan kata2 Djarot yg ini: “Kalau Pak Gubernur mau melalui jalur perseorangan silakan, tetapi kita sudah berbeda prinsip. Beliau ngomong, waduh ini gimana anak muda ini blabla… Sudah, kita anggap eksperimen saja ini. Kita berikan persyaratan yang berat-berat supaya tidak tercapai itu, ee...nyatanya tercapai. Sampe diberikan batas satu juta (KTP) katanya tercapai gitu ya.” (menit 3:30) Saya rasa si Djarot quote Ahok terlihat dari kata "Beliau ngomong" mungkin benar Ahok memberi syarat yg berat seperti pengumpulan ktp ulang dan terus 1 juta ktp padahal persyaratan KPU cuman 600 ribu. Tetapi ada benarnya juga kalau Ahok bisa mencampakkan Teman Ahok begitu saja beliau juga bisa dgn enteng mencampakkan yg lain termasuk jabatan gubernur utk kemudian jadi cawapres atau bahkan capres. Dalam hal ini si Djarot tentu tidak masalah sama sekali karena kemudian beliau yg akan jadi gubernur. --- ajegilelu@... wrote : Kalau linknya tidak bisa dibuka, coba klik yang ini: beuh..beuh..beuh..... https://www.youtube.com/embed/HjAzSRhSJmc [FULL] Kabar Tokoh - Djarot Saiful Hidayat: Di Jakarta Masih Banyak yang "Main" (2/11/2016) - YouTube https://www.youtube.com/embed/HjAzSRhSJmc From: ajeg Pada akhirnya keputusan memang di tangan Ahok, tapi coba simak omongan Djarot dalam video ini: bla..bla..bla..... https://groups.yahoo.com/neo/groups/gelora45/conversations/messages/202518?soc_src=mail&soc_trk=ma Teman Ahok yang memperjuangkan kepentingan Ahok saja ditinggalkan begitu saja. Tentu bukan masalah samasekali bagi Ahok & Megawati untuk juga mengabaikan kepentingan warga DKI. --- jonathangoeij@... wrote: Tentang mencampakkan jerih payah Teman Ahok mengumpulkan 1 juta ktp itu saya rasa keputusan si Ahok sendiri PDIP waktu itu masih belum memutuskan mengusung Ahok, suatu hal yang mengecewakan sebetulnya. Mungkin benar PDIP tidak akan mendukung kalau melalui jalur independen, tetapi mencampakkan hasil kerja tahunan Teman Ahok yg memutuskan ya Ahok sendiri. --- ajegilelu@... wrote : Padahal, keputusan Mega untuk merampas Ahok dari anak-anak muda ("Teman Ahok") sudah merupakan tamparan bagi kader PDIP yang lebih menginginkan cagub DKI dari kalangan PDIP sendiri. Jadi, kalau Ahok-Djarot kalah ya harusnya Megawati inilah yang dihukum kader. Tapi ya namanya juga Megawati, mengharuskan menang begini kan sama saja memaksa kader PDIP untuk menghalalkan segala cara. Nah, kalau akhirnya berhasil Ahok menang di pilkada tapi kalah di pengadilan, maka inilah cara mudah untuk mengerek anak PDIP menggantikan Ahok. Hehe Megawati, tentu terus terngiang kata-kata Ahok yang mengecilkan peran & jasa ibu ketum dalam menjadikan Jokowi sebagai presiden. Sebab, menurut kata-kata Ahok, Jokowi mustahil jadi presiden kalau tanpa bantuan cukong pengembang. - Mega Akan Hukum Kadernya Jika Ahok-Djarot Kalah Pilkada Rabu, 15 Maret 2017 - 12:41 WIB JAKARTA (Pos Kota) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Basuki Tjahaja Purnama serta Djarot Saiful Hidayat akan melakukan pertemuan dengan relawan bersama dengan pasangan di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2017). Juru Bicara Tim Pemenangan Basuki-Djarot Eva Kusuma Sundari mengatakan, pertemuan dengan relawan dilakukan untuk konsolidasi relawan. Pertemuan dilakukan karena Eva menilai relawan dari partai pengusung berjalan sendiri-sendiri. “Ketemu relawan untuk menguatkan. Selama ini kan partai dan relawan kelihatan jalan sendiri-sendiri. Ini lebih menguatkan bukan evaluasi,” katanya saat dihubungi Rabu (15/3/2017). Politisi PDI Perjuangan ini sempat berseloroh mengenai sikap Megawati jika pasangan petahana kalah pada Pilkada DKI Jakarta 2017. “Bu Mega udah ngajak memenangkan, kalau Ahok-Djarot kalah bakal dihukum PDIP, suka gak suka mesti menangin,” tutupnya sambil tertawa. (ikbal/sir)
