Ya, ceritanya akan terus memanjang tapi nggak kemana-mana,cuma muter-muter di
tempat, selama para pendukung partai & paslon
mau saja dibohongi pake janji-janji kampanye.
Calon perseorangan samasekali tidak diperlukan selama partai-partai
bekerja untuk kepentingan Rakyat. Selama partai-partai masih
bermental garong, alternatif apa pun cuma menambah persoakan baru.
Paling tepat ya partai-partai itulah yang harus dihukum karena menjadikan
para pendukungnya sebagai alas kakinya untuk merampok negara.
Kembalikan partai-partai ke kedudukannya semula sebagai penyambungsekaligus
pelaksana kepentingan Rakyat. Hukum, desak, tekan partai-partai
untuk membenahi mental bekerjanya agar membuat undang-undang yangberpihak
kepada Rakyat.
Lihat saja, Ahok batal jadi calon perseorangan kan lantaran dikerjai PDIP
yang menggunakan jejaring mafianya di Kemendagri & KPU untuk merobah
persyaratan jumlah KTP pendukung. Jadi ya cuma sesama bajinganlah yang
mendukung keculasan seperti itu dan menyediakan suara dukungannya
dijadikan alas kaki si Mega.
--- jonathangoeij@... wrote:
Ceritanya agak panjang tetapi tentunya anda lebih tahu, awalnya dari UU Pilkada
Tidak Langsung yg dikeluarkan DPR lama hasil pembahasan bersama Mendagri
Gamawan Fauzi yg kemudian menuai protes keras itu, Presiden SBY kemudian
mengeluarkan PERPPU Pilkada Langsung utk mengganti UU Pilkada Tidak Langsung.
PERPPU itu dgn sedikit perubahan kemudian dijadikan UU Pilkada 2015 yg hampir
memakan korban Risma Walikota Surabaya yg di "calon-tunggal"kan, DPR kemudian
merevisi lagi jadi UU Pilkada 2016 kali ini calon independen dipersulit
sedemikian rupa.
--- ajegilelu@,,, wrote:
Nah, siapa yang membuat undang-undang untukkepentingan para bajingan seperti
itu?
Kaum penjajah juga bekerja dengan melindungi diri
secara hukum melalui perundang-undangan.
Siapa yang memberi legitimasi kepada partai untuk
membuat undang-undang?
--- jonathangoeij@... wrote:
Saya lihat persoalan yang ada terletak pada UU Pilkada 2016 yang notabene tidak
memberi kesempatan pada masyarakat untuk mengajukan calon diluar partai politik
yang ada, istilahnya calon perseorangan atau independen. Persyaratan surat
dukungan ditambah KTP sedemikian banyak amat sukar dilakukan, selain itu sistem
verifikasi faktual dengan metode sensus atau bertemu langsung tatap muka satu
demi satu itu benar2 mendekati mustahil.
Masalah lain adanya ketentuan kepala daerah lain harus mengundurkan diri kalau
jadi calon, hal yg menjadi bantu sandungan besar mereka2 yg berprestasi dan
sebenarnya mempunyai peluang yang besar.
Dengan sistem yang ada sekarang ini akibatnya mereka2 yg maju jadi pesaing itu
sebenarnya tidak kompeten tidak ada yg bisa dijual yg bisa kita lihat pada
Pilkada DKI ini, yang dijual hanyalah bayang2 yg mboten2 yg lebih cenderung
iming2 beli suara, sekedar utopis belaka. Celakanya karena menyadari ketidak
kompetenan ini jadinya yang dijual malah SARA, benar2 hancur2an. Ciaklat!
Seandainya saja calon independen itu tidak dipersukar sedemikian rupa, juga
kepala daerah lain boleh mencalonkan diri tanpa harus kehilangan jabatannya
yang sekarang, mungkin yg akan kita lihat Dolly dan Taman Bungkul vs. Kalijodo
dengan skateparknya, universitas gratis vs. KJP, Kenjeran vs. Teluk Jakarta
dlsb dlsb, apa saja yg telah dan akan dilakukan untuk mengatasi banjir,
kemiskinan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dll dll yg jauh lebih
bermutu dibandingkan wacana penista agama. jenazah tidak disalatkan, isu2
primitif itu.
--- ajegilelu@... wrote :
Ya, seperti yang saya bilang selama ini, sistem pemilihan umum yang
ada sekarang samasekali bukan untuk kepentingan Rakyat.
Pemilu terbukti cuma untuk kepentingan parpol dan orang-orang
yang mereka usung. Rakyat hanya dijadikan alas kaki orang-orang partai
untuk memasuki kawasan korup. Tambah konyol lagi, sejak pilgub
DKI 2012 Rakyat si alas kaki dipaksa berbenturan dalam sistem pemilu
ala kontes idol-idolan ini.
Kurangajarnya, benturan sesama Rakyat ini diperluas ke skala nasional
mulai pilpres 2014, di mana para "alas kaki" dibuat ngotot membela
idola masing-masing sedangkan partai-partai asyik berhaha-hihi semeja
dan korupsi bareng. Nah, kali ini, melalui omongan Djarot, saya tunjukkan
secuil pertanda bagaimana partai menempatkan Rakyat hanya sebagai
alas kaki partai.
Memang, Djarot terlihat mengutip omongan Ahok sampai "blabla" itu.Selebihnya,
jelas dia bicara dengan memakai sebutan "kita". Waktu ditanya
siapa yang dia maksud dengan "kita", Djarot menjawab: "saya dan PDIP".
Sekarang kita lihat kronologisnya. Pertama, persyaratan dari KPU untuk
calon perseorangan di DKI al. adalah pengumpulan KTP pendukung
sekurangnya 500 ribuan. Lalu, kita dengar pada bulan April 2016 Teman Ahok
berhasil kumpulkan lebih dari 500 ribu KTP (ada pesta syukurannya).
Kedua, syarat KTP ini tiba-tiba dirobah. Ditambah menjadi satu juta KTP.
Tentu saja mengejutkan, walau tidak mengherankan. Apalagi perhatian
masyarakat saat itu sedang teralih ke berbagai peristiwa penting lain
(semisal..
pengunduran diri drummer Burgerkill, band kesukaan Jokowi, serta
mulai diputarnya film "My Stupid Boss" di bioskop, hahaa)...
Ketiga, tahu-tahu pada bulan Juni 2016 Teman Ahok syukuran lagi.
Katanya, 1 juta KTP terkumpul sudah.
Dari kronologis tsb, omongan Djarot ini jelas menguak sebab-musababbatalnya
Ahok maju sebagai calon perseorangan. Ternyata ada si "kita"
yang mendepak Teman Ahok dengan merobah persyaratan jumlah KTP.
Pertanyaannya, siapa saja sebenarnya si "kita" itu, kok bisa-bisanya mengatur
pemerintah (Kemendagri) dan KPU untuk tiba-tiba merobah persyaratan.
Buat sebagian orang mah, siapa pun la cosa nostra itu, akibatnya sudah jelas:
Rakyat, terutama pendukung paslon, cuma dijadikan alas kaki mereka.Pemilu telah
disalahgunakan untuk melegalkan kekuasaan mafia.
--- jonathangoeij@... wrote:
apakah anda bermaksud menunjukkan kata2 Djarot yg ini:
“Kalau Pak Gubernur mau melalui jalur perseorangan silakan,tetapi kita sudah
berbeda prinsip. Beliau ngomong, waduh
ini gimana anak muda ini blabla… Sudah, kita anggap eksperimen
saja ini. Kita berikan persyaratan yang berat-berat supaya
tidak tercapai itu, ee...nyatanya tercapai. Sampe diberikan batas
satu juta (KTP) katanya tercapai gitu ya.” (menit 3:30)
Saya rasa si Djarot quote Ahok terlihat dari kata "Beliau ngomong" mungkin
benar Ahok memberi syarat yg berat seperti pengumpulan ktp ulang dan terus 1
juta ktp padahal persyaratan KPU cuman 600 ribu.
Tetapi ada benarnya juga kalau Ahok bisa mencampakkan Teman Ahok begitu saja
beliau juga bisa dgn enteng mencampakkan yg lain termasuk jabatan gubernur utk
kemudian jadi cawapres atau bahkan capres. Dalam hal ini si Djarot tentu tidak
masalah sama sekali karena kemudian beliau yg akan jadi gubernur.
--- ajegilelu@... wrote :
Kalau linknya tidak bisa dibuka, coba klik yang ini:
beuh..beuh..beuh.....
|
| |
[FULL] Kabar Tokoh - Djarot Saiful Hidayat: Di Jakarta Masih Banyak yang "Main"
(2/11/2016) - YouTube
|
|
|
From: ajeg
Pada akhirnya keputusan memang di tangan Ahok, tapi cobasimak omongan Djarot
dalam video ini:
bla..bla..bla.....
Teman Ahok yang memperjuangkan kepentingan Ahok saja
ditinggalkan begitu saja. Tentu bukan masalah samasekali
bagi Ahok & Megawati untuk juga mengabaikan kepentingan
warga DKI.
--- jonathangoeij@... wrote:
Tentang mencampakkan jerih payah Teman Ahok mengumpulkan 1 juta ktp itu saya
rasa keputusan si Ahok sendiri PDIP waktu itu masih belum memutuskan mengusung
Ahok, suatu hal yang mengecewakan sebetulnya. Mungkin benar PDIP tidak akan
mendukung kalau melalui jalur independen, tetapi mencampakkan hasil kerja
tahunan Teman Ahok yg memutuskan ya Ahok sendiri.
--- ajegilelu@... wrote :
Padahal, keputusan Mega untuk merampas Ahok dari
anak-anak muda ("Teman Ahok") sudah merupakan tamparanbagi kader PDIP yang
lebih menginginkan cagub DKI dari
kalangan PDIP sendiri. Jadi, kalau Ahok-Djarot kalah ya harusnya
Megawati inilah yang dihukum kader.
Tapi ya namanya juga Megawati, mengharuskan menang beginikan sama saja memaksa
kader PDIP untuk menghalalkan segala cara.Nah, kalau akhirnya berhasil Ahok
menang di pilkada tapi kalah
di pengadilan, maka inilah cara mudah untuk mengerek anak PDIP
menggantikan Ahok.
Hehe Megawati, tentu terus terngiang kata-kata Ahok yang
mengecilkan peran & jasa ibu ketum dalam menjadikan Jokowi
sebagai presiden. Sebab, menurut kata-kata Ahok, Jokowi
mustahil jadi presiden kalau tanpa bantuan cukong pengembang.
-
Mega Akan Hukum Kadernya Jika Ahok-Djarot Kalah Pilkada Rabu, 15 Maret 2017 -
12:41 WIB JAKARTA (Pos Kota) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
dan Basuki Tjahaja Purnama serta Djarot Saiful Hidayat akan melakukan pertemuan
dengan relawan bersama dengan pasangan di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta
Pusat, Rabu (15/3/2017). Juru Bicara Tim Pemenangan Basuki-Djarot Eva Kusuma
Sundari mengatakan, pertemuan dengan relawan dilakukan untuk konsolidasi
relawan. Pertemuan dilakukan karena Eva menilai relawan dari partai pengusung
berjalan sendiri-sendiri. “Ketemu relawan untuk menguatkan. Selama ini kan
partai dan relawan kelihatan jalan sendiri-sendiri. Ini lebih menguatkan bukan
evaluasi,” katanya saat dihubungi Rabu (15/3/2017). Politisi PDI Perjuangan ini
sempat berseloroh mengenai sikap Megawati jika pasangan petahana kalah pada
Pilkada DKI Jakarta 2017. “Bu Mega udah ngajak memenangkan, kalau Ahok-Djarot
kalah bakal dihukum PDIP, suka gak suka mesti menangin,” tutupnya sambil
tertawa.
(ikbal/sir)
